<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/FauziLamboka_20230729_204514-1533476626.jpg" alt="Suasana mediasi antara Amanat KSB dan PT AMNT yang difasilitasi Komnas HAM di Sumbawa Barat, Kamis (27/7)." width="100%">
<figcaption>Suasana mediasi antara Amanat KSB dan PT AMNT yang difasilitasi Komnas HAM di Sumbawa Barat, Kamis (27/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB) Erry Satryawan berharap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) merealisasikan hasil mediasi yang difasilitasi Komnas HAM. &rdquo;Mediasi yang difasilitasi Komnas HAM, hanya salah satu dari beberapa tahap dalam penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM oleh PT AMNT,&rdquo; kata Erry Satryawan, Sabtu (29/7). Erry&nbsp;menegaskan, mediasi dengan pihak AMNT bukan merupakan hasil akhir, seperti yang di-framing beberapa pihak. &rdquo;Framing yang dibangun seolah perjuangan Amanat KSB sudah selesai, ya, tentu salah kaprah. Perjuangan baru tuntas manakala hak-hak publik direalisasikan,&rdquo; ujar Erry Satryawan. Dia meminta publik untuk tidak berasumsi bahwa keputusan terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM, sudah diketuk dalam mediasi tersebut. Faktanya tidak ada poin yang mengatakan bahwa PT AMNT tidak melanggar HAM atau laporan Amanat KSB tidak terbukti. &rdquo;Kenapa ini saya perlu luruskan? Ini sebagai bentuk pembelajaran bagi semua agar sadar dan paham dengan pola dan mekanisme cara kerja di Komnas HAM,&rdquo; terang Erry Satryawan. Menurut dia, mediasi dilakukan karena memang diawali dengan adanya pengaduan oleh Amanat dan pengaduan itu diterima karena penuhi syarat ini melanggar HAM. &rdquo;Kalau seandainya cuma perbuatan melawan hukum atau perselisihan hubungan industrial pasti aduan dari awal ditolak,&rdquo; jelas Erry Satryawan. Klausul kesepakatan mediasi sebagaimana yang beredar, kata dia, adalah dalam rangka memperkuat posisi tawar masyarakat Sumbawa Barat agar memiliki pegangan. Misalnya, terkait dengan korban PHK sepihak, alert list black list atau istilah perusahaan reference check, roster kerja yang tidak manusiawi, serta porsi tenaga kerja lokal dan upah minim yang mayoritas mengisi pos-pos buruh kasar dapat memperoleh keadilan. Selain itu, tidak adanya alokasi PPM beasiswa S-1, S-2, dan S-3 bagi putra/putri masyarakat Sumbawa Barat yang menjadi salah satu poin&nbsp;kesepakatan. Mediasi itu, lanjut Erry, momentum bagi korban, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk bersatu dan mengawal semua persoalan yang selama ini diperjuangkan. Menurut&nbsp;dia, sebaiknya fokus pada kesepakatan-kesepakatan itu segera dijalankan PT AMNT. Kalau tidak, tentu pihaknya akan mendorong tahap berikutnya untuk dibentuk tim ad hoc dan masuk ke ranah pembuktian. Ke depan, lanjut Erry, Amanat KSB akan melayangkan surat ke pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk memastikan teknis poin-poin dalam mediasi dapat dijalankan. Misalnya bagaimana penanganan korban-korban ketenagakerjaan. Kapan mereka akan dipanggil kembali untuk mengklarifikasi, kemudian diberikan kesempatan bekerja kembali dan peroleh hak-hak dasar sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. &rdquo;Hasil kesepakatan mediasi HAM mengikat secara hukum dan merupakan alat bukti yang sah. Jika ada pihak yang tidak mematuhi kesepakatan mediasi, dapat dimintakan ke pengadilan negeri untuk ditetapkan fiat eksekusi mediasi,&rdquo; ucap Erry Satryawan. Mediasi antara Amanat KSB dan PT AMNT berlangsung pada 27 Juli di Sumbawa Barat. Hadir dalam mediasi tersebut Senior Manager PT AMNT Ahmad Salim. Pihak Pemkab Sumbawa Barat dan perwakilan Kementerian ESDM juga ikut menyaksikan mediasi yang difasilitasi Komnas HAM itu.

Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat berharap PT AMNT merealisasikan hasil mediasi yang difasilitasi Komnas HAM

Amanat KSB Berharap PT AMNT Realisasikan Hasil Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/Presiden-Optimistis-Smelter-PT-AMNT-di-Sumbawa-Barat-Rampung-Pertengahan-2024-1936553906.jpeg" alt="Presiden Jokowi optimistis pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa selesai pertengahan 2024." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi optimistis pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa selesai pertengahan 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo optimistis pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa selesai pertengahan 2024. &ldquo;Saya hanya ingin memastikan bahwa progresnya sesuai dengan perencanaan dan selesai pertengahan tahun depan,&rdquo; kata Presiden Jokowi kepada awak media, Selasa (20/6). Pernyataan Jokowi ini didasari atas hasil verifikasi terakhir progres pembangunan smelter PT AMNT yang dilakukan oleh tim investasi dan Kementerian ESDM yang telah mencapai 51,63 persen. Untuk diketahui, PT AMNT pada saatnya nanti memiliki kapasitas produksi 900.000 ton konsentrat. Oleh karena itu, Jokowi berharap agar industrialisasi juga bisa dilakukan pada turunan dari katoda tembaga yang dihasilkan agar memberi nilai tambah dan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jokowi juga menyampaikan bahwa ketika pembangunan smelter telah selesai perlu dipastikan kesiapannya untuk memproduksi sumber lain yang berasal dari nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Sehingga ke depan, smelter tersebut akan memberi nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dalam negeri. &ldquo;Baik berupa nilai ekspornya, juga membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya," ujar Jokowi. Turut mendampingi Jokowi dalam peninjauan ini yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritaman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Kemudian, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Presiden Komisaris PT AMNT Hilmi Panigoro, dan Presiden Direktur PT AMNT Rachmat Makkasau.

“Baik berupa nilai ekspornya, juga membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi Optimistis Smelter PT AMNT di Sumbawa Barat Rampung Pertengahan 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-23.22.271.jpg" alt="Aksi demonstrasi gabungan di depan kantor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Jumat (17/3). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi gabungan di depan kantor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Jumat (17/3). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Massa aksi demonstrasi gabungan Aliansi Masyarakat Antimafia Tambang (Amanat) Kabupaten Sumbawa Barat, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Sumbawa Barat, dan Poros Pemuda Samawa Ano Rawi (Pormasi) melakukan aksi damai di depan kantor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Jumat (17/3).  Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan penggunaan transportasi yang tidak memberikan PAD bagi pemerintah daerah. Serta ketidakberpihakan PT AMNT terhadap pengusaha transportasi lokal.  ”PT AMNT sering melakukan aktivitas move demove angkutan over kapasitas, baik dalam bentuk kendaraan maupun peralatan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum,” jelas Ketua Organda KSB Abu Bakar dalam keterangan tertulisnya.  Keberatan juga disampaikan lantaran PT AMNT berani membawa pasir melalui jalur laut. Padahal pajak galian C sama sekali tidak menjadi PAD di Kabupaten Sumbawa Barat.  ”Sedangkan jalan umum yang dibangun dengan fasilitas pajak seenak mereka mendatangkan kendaraan-kendaraan luar. Belum lagi urusan dugaan penggunaan BBM subsidi yang digunakan kendaraan yang beroperasi, standar site saat ini mestinya sudah B30,” tegas Abu Bakar.  ”Jika benar ini merupakan pelanggaran berat bagi lingkungan operasinya dan masyarakat sekitar,” imbuh dia.  Sementara itu, Ketua Farmasi Iyut Indrajaya mengutarakan protes terhadap minimnya kebijakan serta lapangan pekerjaan bagi pemuda Sumbawa Barat. Dia mendesak PT AMNT membentuk departemen PPM dan memaksimalkan lapangan pekerjaan bagi pemuda Sumbawa Barat.  ”Kami juga meminta PT AMNT menyiapkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan pascatambang yang tidak terlihat sama sekali,” jelas Iyut Indrajaya.  Ketua Amanat KSB Erry Setiawan menambahkan, akan tetap meminta pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan telaah khusus terhadap rencana permohonan Initial Public Offering (IPO) PT AMNT.  ”Aksi besar-besaran Amanat akan kami lakukan pekan depan di kantor OJK dan Bursa Efek Indonesia. Hal ini seiring tidak disikapinya surat kami terkait rencana IPO PT Amman Mineral Nusa Tenggara,” tandas Erry Setiawan.

Amanat-Organda Sebut PT AMNT Tak Berpihak ke Pengusaha Angkutan Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Lampung-Unila.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung mendesak negara untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada aktivitas pertambangan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).  Ratusan mahasiswa itu menggelar aksinya di area Universitas Lampung (Unila), Jumat (30/12).  Humas Aliansi Mahasiswa Lampung Ahnul Nazar mengatakan, PT AMNT diduga melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan korporasi yang dilakukan kepada rakyat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).  "Diduga pekerja PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dinyatakan hilang dan meninggal dunia," kata Ahnul.  Selain itu, lanjut dia, PT. Amman Mineral diduga telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dengan melakukan pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah merkuri sebesar 14 ton per hari ke laut di daerah Nusa Tenggara Barat.  Akibat hal tersebut, nelayan kesulitan mencari ikan dan terpaksa mencari hingga ke samudera Australia.  Kemudian, massa juga menyoroti persoalan perampasan tanah rakyat, hingga manipulasi dan dugaan korupsi dana CSR/PPM yang menjadi hak masyarakat lingkar tambang juga tak dapat dibenarkan.  Massa juga menganggap PT. Amman Mineral tidak memenuhi janji dan kewajiban perusahaan yang selama ini terbengkalai.  Seharusnya, Komnas HAM segera membentuk Tim Khusus untuk melakukan investigasi terhadap pekerja PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dinyatakan hilang dan meninggal dunia.  "Mendesak segera menutup PT. Amman Mineral karena yang seharusnya aset bangsa ikut andil dalam kesejahteraan rakyat melalui negara khususnya pada warga lokal Nusa Tenggara Barat," jelas dia.  Massa juga mendesak PT. Amman Mineral harus segera memenuhi janji dan kewajiban perusahaan yang selama ini terbengkalai.  "Ini adalah aksi solidaritas, karena itu kami mendesak untuk harus segera dipenuhi. Kalau tidak, pemerintah harus segera mengambil sikap tegas," jelas Ahnul.  Selain itu, aliansi juga mendesak pemangku kebijakan segera menindak tegas seluruh Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.  "Mendesak secara tegas Komnas HAM agar bekerja secara profesional dan independen tanpa intervensi dari siapa pun," pungkasnya.

Giliran Aliansi Mahasiswa Lampung Beri Dukungan Kepada Warga KSB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/UIN-Bengkulu.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bengkulu menyatakan sikap dukungan terhadap warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melawan kejahatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).  Pernyataan sikap itu, ditunjukkan oleh aliansi mahasiswa tersebut dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarnoputri Bengkulu, Kamis (29/12).  Massa Aksi menegaskan, perjuangan warga KSB dalam melawan perusahaan tambang terbesar nomor dua setelah Freeport yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu tidak sendirian.  "Kami mahasiswa Bengkulu mengambil inisiatif untuk mendukung dan mendeklarasikan bahwa masyarakat dan mahasiswa Sumbawa Barat tidak berjuang sendirian," teriak sang orator.  Sementara Humas aksi, Rido Harjuni menegaskan, seharusnya warga KSB bisa ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan dari aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT AMNT.  "Warga KSB tidak ikut andil dalam itu semua dan cenderung dirugikan dari adanya kekayaan alam atau aset bangsa di sekitarnya," tegas Rido.  Mereka juga menyinggung soal pelanggaran perusahaan yang membuang limbah merkuri secara rutin setiap harinya sebanyak 14 ton. Dampaknya, kata Rido, para nelayan kesulitan untuk mendapatkan ikan di laut karena biota laut mengalami kerusakan.  "Akhirnya kondisi itu diperparah dengan menyulitkan nelayan untuk berlayar lebih jauh ke Samudera Australia untuk mendapatkan ikan," kata Rido.  Ditambah lagi dengan pendapatan yang tidak layak dan jam kerja yang tidak wajar serta penerapan K3 yang minim hingga menimbulkan kasus korban jiwa.  Diketahui, sejak tahun 2018 warga lokal Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat sudah melakukan perlawanan saat PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) hingga di akuisisi oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Sejak saat itulah pergerakan perlawanan sudah dikibarkan dan perjuangan masih berlanjut hingga saat ini dalam memperjuangkan hak-hak atas hidup layak.  Atas kondisi itu, Aliansi Mahasiswa Bengkulu menuntut usut tuntas korban jiwa dan hilangnya burut PT AMNT. Transparansikan dana CSR, Copot jajaran Direktur PT Amman Mineral, Menolak keras pembungkaman dan pembatas buruh untuk berserikat dan tutup PT Amman Mineral.

Aliansi Mahasiswa Bengkulu Tegaskan Dukung Perlawanan Warga KSB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/sultra.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Provinsi Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Mahasiswa Sulawesi Tenggara (SM Sultra) menyatakan, sikap dukungan terhadap warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melawan kejahatan PT Amman Mineral (AMNT).  Pernyataan sikap itu, ditunjukkan oleh aliansi mahasiswa tersebut dengan menggelar aksi demonstrasi di epan Kampus Universitas Halu Oleo (UHO), Rabu 28 Desember 2022.  Mereka menegaskan bahwa perjuangan warga KSB dalam melawan perusahaan tambang terbesar nomor 2 setelah Freeport yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu tidak sendirian.  "Kami mahasiswa Sulawesi Tenggara mengambil inisiatif untuk mendukung dan mendeklarasikan bahwa masyarakat dan mahasiswa Sumbawa Barat tidak berjuang sendirian," ujar humas aksi Mukmin.  Mukmin juga menyampaikan, seharusnya warga KSB bisa ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan dari aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT AMNT.  "Tapi nyatanya mereka warga lokal justru mendapat perlakuan yang berbanding terbalik dari perusahaan itu dan cenderung dirugikan dari adanya kekayaan alam atau aset bangsa di sekitarnya," ucapnya.  Mereka juga menyinggung soal dugaan pelanggaran perusahaan yang membuang limbah merkuri secara rutin setiap harinya sebanyak 14 ton. Dampaknya, kata Robi, para nelayan kesulitan untuk mendapatkan ikan di laut karena biota laut mengalami kerusakan.  Belum lagi, para tenaga kerja juga terkungkung sehingga tidak berserikat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28E ayat 2. Ditambah lagi dengan pendapatan yang tidak layak dan jam kerja yang tidak wajar serta penerapan K3 yang minim hingga menimbulkan kasus korban jiwa.  Sejak tahun 2018 warga lokal Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat sudah melakukan perlawanan saat PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) hingga di akuisisi oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).  Sejak saat itulah pergerakan perlawanan sudah di kibarkan dan perjuangan masih berlanjut hingga saat ini dalam memperjuangkan hak-hak atas hidup layak namun hingga perlawanan yang berujung pada pendirian posko mogok makan di kantor Komnas HAM, Jakarta masih juga di indahkan.  Saat ini sudah berjalan selama 24 hari aksi mogok makan dimana dari 17 kawan juang Pemuda dan Mahasiswa Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang sedang berjuang Di Kantor Komnas HAM untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya pada negara. Saat ini, Minggu, (18/12) peserta yang melakukan mogok makan harus dilarikan ke Rumah Sakit (RS) karena kondisinya yang memburuk dan lainnya sudah tidak berdaya.  Atas kondisi itu, Aliansi Solidaritas Mahasiswa Sultra untuk NTB menuntut usut tuntas korban jiwa dan hilangnya burut PT AMNT. Transparansikan dana CSR, Copot jajaran Direktur PT Amman Mineral, Menolak keras pembungkaman dan pembatas buruh untuk berserikat dan tutup PT Amman Mineral.

SM Sultra Nyatakan Dukungan Solidaritas Warga KSB Lawan AMNT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Aksi-FSMR.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Solidaritas Mahasiswa Riau (FSMR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Lancang Kuning (Unilak) menuntut PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk segera diperiksa. Hal ini terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran HAM.  Humas FSMR Noverman, mengatakan sudah selayaknya pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan tambang yang diduga melanggar HAM. Mestinya perusahaan tambang terbesar ke dua di Indonesia setelah Freeport itu memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa.  "Asset bangsa ini yang sebelumnya PT. Newmont dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi Negara khususnya masyarakat lokal Nusa Tenggara Barat di sekitar tambang, tetapi telah berbanding terbalik," kata Noverman saat menggelar aksi di Kampus Unilak, Selasa (27/12).  Noverman melanjutkan, saat ini PT. Amman Mineral telah diduga melakukan pelanggaran HAM, bahkan berdasarkan sikap tegas Amnesty Internasional Indonesia, dugaan pelanggaran HAM perusahaan tersebut berbuntut panjang.  "Amnesty Internasional Indonesia meminta perusahaan tersebut untuk ditutup sementara hingga hasil penyelidikan pelanggaran HAM rampung dilakukan," ujar Noverman.  Mahasiswa tingkat akhir itu memandang, seharusnya Negara segera bersikap atas catatan Amnesty Internasional dan PT AMNT juga sepatutnya turut mengindahkannya.  "Karena penutupan sementara dapat menjadi langkah yang harus dipertimbangkan. Sebab muara dari penyelidikan pelanggaran HAM itu dapat berujung pada pertanggung jawaban individu kelompok bahkan koorporasi," tuturnya.  Selain pelanggaran HAM, mahasiswa Riau juga meneriakkan dampak negatif dari perusahaan tambang yang kurang memperhatikan prosedur yakni pencemaran lingkungan Kemudian persoalan pembatasan buruh untuk berserikat hingga sudah banyak menelan korban jiwa.  "Salah satu yang menjadi sorotan kami adalah kebijakan ketenagakerjaan mulai dari kecelakaan kerja sampai hilangnya nyawa pekerja, PHK sepihak, penghancuran serikat, jam kerja, hingga pembatasan media sosial," tegas Noverman.  Dalam aksi tersebut, FSMR mendesak lima tuntutan diantaranya mendukung aksi mogok makan mahasiswa dan masyarakat NTB di Komnas HAM, Usut tuntas korban jiwa dan hilangnya pekerja PT. AMNT.  Diketahui, demonstrasi FSMR itu diikuti oleh 6 kampus di Provinsi Riau, diantaranya Mahasiswa UNILAK, UIR ABURAM, UIN SUSKA, STIE Riau, Komunitas Mahasiswa Muhammadiyah dan Forum Aksi Mahasiwa UNIKS.  Sebelumnya, hingga saat ini perlawanan warga lokal Sumbawa Barat terus di gelorakan, aksi-aksi massa sampai hari ini masih terus berlanjut bahkan sejumlah mahasiswa dan masyarakat Sumbawa hingga saat ini masih melakukan aksi mogok makan di kantor KOMNAS HAM namun belum juga ada titik terang penyelesaiannya.  Aksi mogok makan yang digelar di depan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, sudah berjalan selama hampir 2 minggu. Sebanyak lima peserta aksi mogok makan juga sudah mulai tumbang dan dilarikan ke rumah sakit. Meskipun ada yang tumbang, namun aksi masih terus berlanjut hingga hari ini.  Dukungan dari berbagai pihak mengalir untuk aksi dengan tuntutan penuntasan dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan tambang di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.  Amanat KSB sebagai pelopor aksi sudah melaporkan dugaan pelanggaran HAM PT Amman Mineral ini ke sejumlah lembaga terkait hingga ke Sekretariat Kepresidenan . Mereka juga sempat menggelar aksi mengemis di depan Gedung DPR RI Jakarta, beberapa waktu lalu, juga melaporkan kasus ini ke Perwakilan PBB di Jakarta.

Aksi FSMR, Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Pelanggaran HAM di AMNT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Amanat-KSB.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kampanye dan advokasi atas kasus pertambangan emas di Sumbawa Barat terkait keberadaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terus dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB).  Kali ini, para perwakilan Amanat KSB yang langsung dipimpin Muh. Erry Satriawan, selaku Ketua menyambangi Kantor PBB perwakilan Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12). Kedatangan Ketua Amanat KSB ini untuk menyampaikan surat dan laporan kejahatan korporasi dan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PT AMNT.  “Kami menyampaikan surat pada Ibu Valeria Juliand sebagai Kepala Perwakilan PBB di Indonesia agar kiranya dapat memberikan dukungan serta mengambil tindakan penting dan perlu atas nama PBB, terkait persoalan hak asasi manusia seperti ha katas tenaga kerja, masa depan rakyat, dan lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang selama ini menderita akibat keberadaan korporasi tambang emas terbesar kedua di Indonesia,” ujar Erry.  Dalam surat dan lampiran setebal 80 (delapan) halaman itu, Erry menguraikan sejumlah persoalan serius terkait abainya perusahaan atas hak-hak masyarakat lokal. Baik itu menyangkut kecelakaan kerja hingga mengakibatkan kematian jiwa dan cacat setiap tahunnya, pencemaran lingkungan, maupun transparansi program pemberdayaan masyarakat lokal yang merupakan kewajiban setiap korporasi.  “Sudah 4 (empat) bulan lebih kami berjuang untuk melawan kesewenang-wenangan korporasi tambang ini, baik dari tingkat lokal Sumbawa Barat, propinsi, hingga ke tingkat nasional, hingga hari ini kami melihat belum ada tindakan serius dari PT AMNT untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Penindasan dan ketidakadilan terus terjadi pada rakyat dan lingkungan. Oleh karena itu kami naikkan kampanyenya ke fora internasional,” tegasnya.  Erry berharap, PBB melalui jaringan dan otoritas yang dimilikinya dapat mendukung perjuangan rakyat KSB untuk mendapatkan manfaat yang seoptimal mungkin atas keberadaan kekayaan tambang emas dan tembaga di tanah leluhurnya.  Selain dikirim ke kantor PBB perwakilan Indonesia, surat dan laporan yang sama disampaikan juga pada 300 lembaga. Terdiri dari kedutaan, konsulat, bank dan lembaga keuangan internasional, badan-badan di bawah PBB, NGO HAM internasional, serta pimpinan lembaga-lembaga negara.  “Kehadiran tambang Amman Mineral seharusnya membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan malah membuat rakyat susah, miskin, dan menderita. Berjuang untuk terwujudnya keadilan atas sumber-sumber kehidupan kami adalah harga mati dalam gerakan advokasi dan kampanye ini. Sikap kami tegas, bila AMNT tidak membawa manfaat, sebaiknya ditutup saja,” demikian Erry Setiawan.

Amanat KSB Datangi Kantor PBB Serahkan Dugaan Pelanggaran HAM di AMNT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Format-Sulteng.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penuntutan penutupan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kembali terjadi. Kali ini desakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu datang dari Forum Mahasiswa Bersatu Sulawesi Tengah (Format Sulteng).  Ratusan mahasiswa tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus STMIK BMP Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22/12). Dalam aksi ini mereka juga menyuarakan dukungan terhadap aksi mogok makan yang dilakukan mahasiswa dan warga Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB) di Komnas HAM sejak 13 Desember 2022 lalu. Lima orang diketahui telah dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang memburuk.  “Kami mendukung penuh perjuangan mahasiswa dan rakyat NTB yang tergabung dalam Amanat KSB untuk terus melawan dan memperjuangkan hak-haknya yang dirampas PT Amman Mineral,” tegas Humas Format Sulteng, Ista Mujahadin Akbar dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Kamis, (22/12).  Dalam aksinya Format Sulteng juga ikut membakar spanduk logo serta oknum petinggi AMNT yang diduga terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM. Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk protes atas segala dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia tersebut.  Format Sulteng, lanjut dia, juga meminta Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti laporan Amanat KSB terkait sejumlah dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan pencemaran lingkungan.  “Segera panggil dan periksa Direksi PT Amman Mineral atas serangkaian pelanggaran HAM dan kejahatan korporasi yang dilakukan pada rakyat Sumbawa Barat,” terang Akbar.  Dia menambahkan, tindakan membuang limbah merkuri sebesar 14 Ton per hari ke laut di daerah Nusa Tenggara Barat oleh Amman Mineral melanggar nilai-nilai kemanusia. Limbah merkuri tersebut jelas membuat kerusakan pada biota laut dan menjadikan Nelayan kesulitan mencari ikan dan terpaksa mencari hingga ke samudera Australia.  “Persoalan perampasan tanah rakyat, hingga manipulasi dan korupsi dana CSR/PPM yang menjadi hak masyarakat lingkar tambang juga tak dapat dibenarkan. Amman Mineral juga harus segera memenuhi janji dan kewajiban perusahaan yang selama ini terbengkalai. Ini harus segera dipenuhi. Kalau tidak, segera copot jajaran petinggi (Direktur) Amman Mineral,” tandasnya.  Sebelumnya aksi menuntut Komnas HAM turun tangan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Palangka Raya di depan Kampus Universitas Kristen Palangka Raya (Unkrip), Jumat (16/12).  Pada 19 Desember 2022 lalu, aksi demonstrasi menuntut penutupan Amman Mineral juga datang dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Jambi. Pada 20 Desember 2022, aksi protes juga datang dari ratusan mahasiswa yan tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Tangerang untuk NTB. Dan kemarin, 21 Desember 2022, mahasiswa yang tergabung dalam Format Sulbar juga melakukan aksi demonstrasi dengan tujuan serupa.  Adapun Amanat KSB sudah melaporkan dugaan pelanggaran HAM PT Amman Mineral ini ke sejumlah lembaga terkait hingga ke Sekretariat Kepresidenan. Mereka juga sempat menggelar aksi mengemis di depan Gedung DPR RI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Giliran Format Sulteng Desak Pemerintah Periksa AMNT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Format-Sulbar.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang aksi penuntutan penutupan PT Amman Mineral Nusa Tenggara terus meluas. Tuntutan yang disuarakan karena sejumlah dugaan pelanggaran HAM tersebut kali ini datang dari Forum Mahasiswa Bersatu Sulawesi Barat (Format Sulbar). Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan kampus Universitas Al-Asyariah Mandar, Sulbar, Rabu (21/12).  Aksi ini juga dilakukan untuk mendukung mogok makan yang dilakukan mahasiswa dan warga Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB) di Komnas HAM sejak 13 Desember 2022 lalu. Lima orang diketahui telah dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang memburuk.  Menurut Humas Aksi, Muamar Kadafi, PT Amman Mineral seharusnya ditutup sementara hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM rampung. Hal itu sesuai dengan rekomendasi yang pernah diutarakan oleh Amnesty International Indonesia.  “Penutupan sementara dapat menjadi langkah yang harus dipertimbangkan sebab Muara dari penyelidikan pelanggaran HAM itu dapat berujung pada perlunya pertanggung jawaban pidana pribadi – pribadi serta pengelolah perusahaan yang dianggap bertanggung jawab,” kata dia dalam keterangan tertulis, beberapa saat lalu.  Kadafi menegaskan, tindakan membuang limbah merkuri sebesar 14 Ton per hari ke laut di daerah Nusa Tenggara Barat oleh Amman Mineral melanggar nilai-nilai kemanusia. Limbah merkuri tersebut jelas membuat kerusakan pada biota laut dan menjadikan Nelayan kesulitan mencari ikan dan terpaksa mencari hingga ke samudera Australia.  “Persoalan perampasan tanah rakyat, hingga manipulasi dan korupsi dana CSR/PPM yang menjadi hak masyarakat lingkar tambang juga tak dapat dibenarkan. Amman Mineral juga harus segera memenuhi janji dan kewajiban perusahaan yang selama ini terbengkalai. Ini harus segera dipenuhi. Kalau tidak, segera copot jajaran petinggi (Direktur) Amman Mineral,” tegasnya.  Dalam aksi ini, Format Sulbar juga ikut membakar spanduk logo serta oknum petinggi Amman Mineral yang diduga terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM. Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk protes atas segala dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia tersebut.  Terakhir, Format Sulbar juga meminta Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti laporan Amanat KSB terkait sejumlah dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan pencemaran lingkungan.  “Segera panggil dan periksa Direksi PT Amman Mineral atas serangkaian pelanggaran HAM dan kejahatan korporasi yang dilakukan pada rakyat Sumbawa Barat,” demikian Kadafi.  Sebelumnya aksi menuntut Komnas HAM turun tangan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Palangka Raya di depan Kampus Universitas Kristen Palangka Raya (Unkrip), Jumat (16/12).  Pada 19 Desember 2022 lalu, aksi demonstrasi menuntut penutupan Amman Mineral juga datang dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Jambi. Kemarin, 20 Desember 2022, aksi protes juga datang dari ratusan mahasiswa yan tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Tangerang untuk NTB.  Adapun Amanat KSB sudah melaporkan dugaan pelanggaran HAM PT Amman Mineral ini ke sejumlah lembaga terkait hingga ke Sekretariat Kepresidenan. Mereka juga sempat menggelar aksi mengemis di depan Gedung DPR RI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dukung Aksi Mogok Makan, Format Sulbar Minta Komnas HAM Periksa AMNT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT AMNT

Berita Terkini