<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/Screenshot_20240408-1059112-3317791681-3685307206.jpg" alt="Bandara Dhoho Kediri. (Wahyu Adji/Radar Kediri)" width="100%">
<figcaption>Bandara Dhoho Kediri. (Wahyu Adji/Radar Kediri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Jawa Timur, menyebut dengan beroperasinya kembali Bandara Dhoho&nbsp;akan mendongkrak ekonomi warga dan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan telah mendengar bahwa aktivitas penerbangan di Bandara Dhoho Kediri segera dibuka lagi dengan maskapai Super Air Jet. "Tadi saya mendapat kabar mulai tanggal 10 November Bandara Dhoho Kediri yang selama ini dinanti-nanti akan mulai beraktivitas kembali," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (25/10). Ia menyambut baik dengan informasi tersebut, sebab dengan beroperasinya kembali rute penerbangan di Bandara Dhoho Kediri, semakin menggeliatkan perekonomian warga. "Semoga ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Kediri dan kota/kabupaten sekitar," kata dia. Senior Vice President PT Surya Dhoho Investama (SDhI) Okky Riana Hartadi mengemukakan, penerbangan kembali di Bandar Udara Dhoho bisa membuka peluang lebih untuk masyarakat. "Diharapkan, beroperasinya kembali penerbangan ini dapat menjadi katalis dalam menggerakkan perekonomian dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya," kata Okky. Penerbangan dengan maskapai Super Air Jet ini tersebut akan memulai penerbangan perdananya pada 10 November 2025, dari Jakarta (Soekarno&ndash;Hatta Terminal 2E) &ndash; Kediri (Bandara Dhoho/DHX). Penerbangan itu berlangsung tiga kali dalam satu pekan, yakni setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Adapun waktu penerbangan Jakarta (CGK) - Kediri (DHX) pada pukul 10.20 WIB dan penerbangan Kediri (DHX) - Jakarta (CGK) pada pukul 12.30 WIB. Kembalinya aktivitas penerbangan melalui Bandara Dhoho Kediri tersebut juga dibagikan Bupati melalui akun media sosial pribadinya. Kabar itu pun langsung mendapatkan respons positif dari warganet. Postingan orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut juga langsung dibanjiri komentar dari pengikutnya. Warganet pun menyambut baik beroperasinya kembali penerbangan melalui Bandara Dhoho Kediri tersebut. Banyak pula yang mengharapkan nantinya ada penambahan rute penerbangan. "Akhirnya nggak perlu jauh-jauh ke Sby. Mantab," tulis salah satu warganet di kolom komentar postingan Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri. Sebelumnya, makaspai PT Citilink Indonesia juga sudah memulai beroperasi di Bandar Kediri. Namun, sempat berhenti karena ada&nbsp;perawatan, yang awalnya akan selesai pada Juli 2025. Namun hingga Oktober 2025 juga belum selesai.

Penerbangan dengan maskapai Super Air Jet ini tersebut akan memulai penerbangan perdananya pada 10 November 2025.

Kabar Gembira! Bandara Dhoho Kediri kembali Beroperasi Mulai 10 November 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/palu-sidang.jpg" alt="Ilustrasi. Dok. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Dok. JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Citilink Indonesia diadukan oleh salah satu mantan karyawannya, Mulia Siregar ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tangerang. Salah satu tujuannya adalah guna memediasikan pertikaiannya dengan pihak perusahaan.  Kedatangan Mulia Siregar yang didampingi oleh didampingi oleh pengacaranya. Guntur M. Pangaribuan dan Albert Kuhon diterima oleh Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Mira Widiasari dan Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrail Tirama Pasaribu.  “Kita sudah mengundang manajemen PT Citilink Indonesia, dan dua kali mengirimkan somasi. Tapi mereka bergeming,” kata Kuhon kepada wartawan, Kamis sore, (28/7).  Kuhon menegaskan, pihaknya siap menempuh jalur hukum dan menggugat PT Citilink Indonesia melalui pengadilan hubungan industrial (PHI). Perundingan bipartit sejauh ini sudah tidak menghasilkan titik temu.  “Namun, sesuai dengan peraturan perundangan, kami harus minta Disnaker buat memediasikan terlebih dahulu,” ujar advokat itu.  Kasus perselisihan hubungan industrial itu bermula ketika PT Citilink Indonesia mendadak menghentikan kontrak kerja Mulia Siregar pertengahan April 2022.  Sebelumnya, berkali-kali Siregar dikontrak oleh pihak Citilink sejak awal tahun 2018. Kontrak atau Perjanjian Jasa Advisory yang terakhir bertanggal 9 Desember 2021 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.  “Berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2022,” ujar Kuhon mengutip isi Pasal 1 perjanjian antara PT Citilink Indonesia dengan Mulia Siregar.  Pihak PT Citilink Indonesia yang diwakili oleh Sumedi, melalui surat tertanggal 18 Maret 2022 melakukan “pengakhiran Perjanjian No CITILINK/JKTDHQG/Adv-003/XII/2021”. Disebutkan tanggal efektif pengakhiran perjanjian adalah 17 April 2022.  Kuhon mengaku pihaknya, sudah dua kali mengirim somasi kepada Dewa Kadek Rai, Direktur Utama PT Citilink Indonesia. Mereka minta, PT Citilink Indonesia memenuhi kewajibannya kepada Mulia Siregar sehubungan pemutusan perjanjian kerja sepihak.  “Sampai batas waktu yang ditentukan, pihak Citilink tidak membayar kewajibannya kepada klien,” kata Pangaribuan.  Diketahui, Mulia Siregar tidak berkeberatan kontrak tersebut diakhiri. Namun ia minta haknya dibayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Pasal 81 (angka 16) Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menegaskan, pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (Pasal 62 UU Ketenagakerjaan) dan pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja (Pasal 17 PP 35/2021).  Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, juga menyatakan pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum. Karena pihak PT Citilink tidak memenuhi kewajibannya, Mulia Siregar minta bantuan advokat Albert Kuhon dan Guntur Pangaribuan.  Sejauh ini Dirut PT Citilink Indonesia, Dewa Kadek Rai melalui VP Bidang Human Capital Management, Sumedi, bersikukuh bahwa tindakan yang dilakukannya sudah benar. Padahal Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 menegaskan pembatalan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata.  Dalam putusan Peninjauan Kembali No 580 PK/Pdt/2015, Mahkamah Agung menegaskan penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum, dan pelakunya harus membayar kerugian yang ditimbulkan.  Kuhon lagi-lagi mengingatkan agar PT Citilink Indonesia memenuhi kewajiban kepada Mulia Siregar. Supaya isu-isu sensitif di lingkungan Citilink tidak perlu terungkap ke publik.  “Kita akan proses secepatnya. Dimulai dengan meminta klarifikasi hasil pertemuan bipartit,” ujar Tirama Pasaribu menanggapi.

Tempuh Jalan Mediasi, PT Citilink Indonesia Diadukan ke Disnaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bni-keluarkan-kartu-debit-co-branding-dengan-citilink_m_.jpg" alt="Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi dua BUMN yang bertujuan untuk menggarap potensi segmen millenial." width="100%">
<figcaption>Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi dua BUMN yang bertujuan untuk menggarap potensi segmen millenial.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengumumkan penandatanganan kerja sama dalam bentuk penerbitan Kartu Co-branding Debit Kartu Debit BNI Citilink dengan PT Citilink Indonesia. Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi dua BUMN. Bertujuan menggarap potensi segmen millennial. Khususnya traveller muda. Menawarkan berbagai keuntungan dan fitur spesial. &ldquo;Kami berharap melalui kerja sama ini dapat menggarap atau akuisisi nasabah segmen millennial. Khususnya para traveller muda dengan berbagai macam keuntungan yang diberikan," kata Direktur Ritel Banking BNI, Tambok P Setyawati di sela-sela acara Java Jazz Festival di Jakarta, Sabtu (2/3). BNI juga berharap bisa melakukan edukasi pengelolaan keuangan dan transaksi bagi generasi millenial dengan membuka Tabungan BNI dan bertransaksi menggunakan kartu debit serta layanan e-Banking BNI. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Keuangan Citilink Indonesia Esther Siahaan, kerja sama dengan BNI merupakan layanan ekstra. Diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi kaum millenial dalam bertransaksi.&nbsp; "Kami berharap dengan adanya layanan Kartu Co-brand Debit BNI Citilink akan menghadirkan customer experience yang berbeda dan meningkatkan kenyamanan pelanggan, khususnya millenial, ketika terbang bersama Citilink Indonesia,&rdquo; ujarnya. Dengan memiliki Kartu Debit BNI Citilink nasabah BNI yang juga menjadi member Supergreen Citilink akan memperoleh berbagai keuntungan diantaranya adalah diskon pembelian tiket hingga 25 persen dan diskon pre-book meals 20 persen. Pembeli tiket berkesempatan mendapatkan diskon Green Zone 20 persen, potongan harga Rp 50.000 untuk registrasi member Citisport (semua keuntungan berlaku melalui website&nbsp;citilink.co.id), welcome mileage 1000 miles serta berbagai keuntungan program promo lainnya. Selama event BNI Java Jazz Festival 2019 ini, pemegang kartu BNI dapat juga menikmati promo menarik berupa promo Free Shopping Voucher hingga IDR 200.000, Crazy Sale Rute Soekarno Hatta (CGK) - Kuala Lumpur (KUL) One Way Rp 250.000, hingga promo Free Voucher Hotel 1 Night, dan promo bonus 1000 miles (new register member Supergreen).&nbsp;&nbsp; Kartu co-branding dengan konsep combo card berfungsi sebagai Kartu BNI Debit dan uang elektronik (BNI TapCash), sehingga memudahkan transaksi belanja, termasuk berbelanja di e-commerce, pembayaran tol, dan berbagai moda transportasi.

BNI Keluarkan Kartu Debit Co-branding Dengan Citilink

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/citilink-tunda-penerapan-bagasi-berbayar_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Citilink Indonesia memutuskan&nbsp; melakukan penundaan kebijakan bagasi berbayar. Hal itu menindaklanjuti masukkan Komisi V atau Komisi Infrastruktur dan Perhubungan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Kerja hari Selasa,(29/1) lalu, yang mendesak penundaan penerapan bagasi berbayar pada maskapai penerbangan. Kemudian, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan konsolidasi dengan pihak Citilink terkait pemberlakuan bagasi berbayar. "Berdasarkan konsolidasi tersebut, maskapai berbiaya murah (LCC) itu setuju untuk melakukan penundaan penerapan bagasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam keterangannya, Kamis (31/1). Polana mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi dan penilaian penerapan ketentuan bagasi berbayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri. "Kami akan lakukan kajian atau evaluasi terhadap semua aturan mulai dari PM 14 tahun 2016 sampai PM 185 tahun 2015," tuturnya. Pengkajian ulang dilakukan oleh Ditjen Hubud agar terjadi keseimbangan dan tidak memberatkan masyarakat serta menjaga kelangsungan maskapai penerbangan.

Citilink Tunda Penerapan Bagasi Berbayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-cara-citilink-cari-saweran-tambahan-biar-enggak-tekor_m_.jpg" alt="Pesawat Citilink" width="100%">
<figcaption>Pesawat Citilink</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Citilink Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan di luar bisnis layanan penumpang. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan penerimaan perusahaan agar tidak bergantung pada satu sektor saja.&nbsp;&nbsp; Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo mengatakan, ada beberapa langkah yang dilakukan pihaknya untuk mencari tambahan pendapatan, salah satunya dengan menjual ruang kosong di badan pesawat untuk dijadikan tempat iklan.&nbsp; "Itu di jual sebagai advertising. Kalau naik Citilink dan ada iklan di kabin atas, nah itu tambahan reveneu kita," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/1). Selain itu, Citilink juga menjual makanan di dalam maskapai. Menu yang dijual pun bervariatif, mulai dari kudapan sampai makanan tradisional khas Indonesia. "Harga kita naikkan tapi experiencenya juga kita naikkan. Ada harga kemudian juga layanan kita tingkatkan," kata dia. "Kemudian inovasi lain adalah bagasi, free bagage allowance kita akan berlakukan. Tambahan reveneu itu kita harus lakukan untuk mengurangi kesulitan biaya karena hal hal yang tadi tersebut," jelas dia. Sebelumnya Juliandri Juliandri menyebutkan biaya operasional tambahan akibat kenaikan dari komponen harga avtur, forex dan biaya bandara lainnya mencapai USD 102 juta atau setara Rp 14,1 triliun (kurs Rp 14.100).&nbsp; "Sehingga di 2018 kita menghitung tambahan biaya akibat fuel, forex dan sedikit biaya bandara menambah cost kita USD 102 juta selama 2018," tandasnya. &nbsp;

Begini Cara Citilink Cari Saweran Tambahan Biar Enggak Tekor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-lion-air-sekarang-giliran-bagasi-citilink-tak-gratis-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah maskapai berlogo singa, Lion Air mengenakan tarif bagasi untuk penerbangan domestik, giliran Maskapai Berbiaya Hemat lainnya (LCC) Citilink Indonesia yang akan memberlakukan tarif bagasi penerbangan domestik.&nbsp; "Ketentuan yang akan diberlakukan untuk bagasi tercatat penumpang merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 mengenai Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi," kata Pjs. VP Sales &amp; Distribution PT Citilink Indonesia, Amalia Yaksa di Jakarta, Kamis (10/1).&nbsp; Khusus penumpang Citilink Indonesia rute internasional (Jakarta-Penang, Banyuwangi - Kuala Lumpur dan Denpasar &ndash; Dili) serta penumpang yang telah menjadi member Supergreen atau Garudamiles member akan tetap mendapatkan 10 kg gratis dengan pembelian di page member. Amalia menambahkan sesuai Pasal 3, PM 185 Tahun 2015, bahwa Citilink Indonesia termasuk dalam kategori maskapai dengan pelayanan "no frills" (pelayanan dengan standar minimum). "Maka sesuai dengan kelompok pelayanan yang tertera pada Pasal 22 khususnya butir c PM 185 tahun 2015 yang menyatakan bahwa maskapai no frills dapat mengenakan biaya untuk pengangkutan bagasi tercatat," tambah Amalia.&nbsp; Saat ini, manajemen Citilink Indonesia sedang melakukan koordinasi dengan stakeholders baik external (termasuk otoritas) maupun internal guna mempersiapkan seluruh infrastruktur pendukung yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan bagasi tercatat yang baru ini mulai dari SOP hingga kesiapan SDM, serta sosialisasi kepada masyarakat. Citilink Indonesia mengharapkan ketentuan terbaru terkait bagasi tercatat ini dapat berjalan dengan baik dengan terus menjaga kualitas pelayanan penerbangan yang selalu mengedepankan faktor keselamatan dan keamanan bagi seluruh penumpangnya. Selain itu, ketentuan ini diharapkan dapat terus memberikan kontribusi dalam dinamika iklim industri penerbangan nasional yang positif dengan persaingan yang sehat.

Setelah Lion Air, Sekarang Giliran Bagasi Citilink Tak Gratis Lagi