<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/DGI-DENDA1.jpg" alt="Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi kepada tersangka, Direktur PT. DGI, H M D denda Rp 5 juta atau hukuman kurungan 1 bulan penjara atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan, Kamis (12/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi kepada tersangka, Direktur PT. DGI, H M D denda Rp 5 juta atau hukuman kurungan 1 bulan penjara atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan, Kamis (12/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Kelas II, Jakarta Selatan, Kamis (12/3) menjatuhkan sanksi kepada tersangka, Direktur PT. DGI, H M D denda Rp 5 juta atau hukuman kurungan 1 bulan penjara. Sanksi hukum dijatuhkan menyusul adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan oleh PT. DGI.  Sanksi dijatuhkan kepada DGI yang terbukti tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) itu digelar dalam sidang dengan berkas perkara No.1/Tipiring/II/2020/PPNS-Naker, perihal sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) PT. DGI.  "Kami mendahulukan penegakan hukum preventif edukatif, preventif yustisi. Apabila dua cara tersebut sudah dilakukan, namum masih diabaikan atau tidak diindahkan maka represif yustisia baru dijalankan, ” kata Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Iswandi Hari, di Jakarta, Kamis (12/3).  Iswandi menambahkan penegakan hukum represif yustisia dijalankan semata-mata untuk menjalankan aturan dan menimbulkan efek jera kepada para perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk membuat efek jera pengusaha dalam pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan.  "Sehingga diharapkan perusahaan bisa taat kepada peraturan ketenagakerjaan, " ujar Iswandi Hari.  Hari berpendapat, DGI telah masuk terbukti melanggar Pasal 108 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja wajib membuat PP yang berlaku setelah di sahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”.  Sidang Tipiring dengan saksi dari Pengawas Ketenagakerjaan Agus Farich Husni dan 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sumanti, Herybertus Opat dan Arief Wahyudiana) dihadiri oleh Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan dan K3, Agus Subekti dan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Norma K3, Ronald F Panggabean.

Tak Miliki Peraturan Perusahaan, PT DGI Kena Sanksi Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dinilai-sesuai-tuntutan-kpk-terima-vonis-pt-nke_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menerima vonis dari majelis hakim. Vonis ini berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan PT.&nbsp; Duta Graha Indah (PT. DGI) atau saat ini bernama PT. Nusa Konstruksi&nbsp; Enjiniring (PT. NKE). "KPK telah memutuskan untuk menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa PT. DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (11/1). Febri membeberkan beberapa alasan menerima putusan tersebut. Salah satunya, fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang telah diajukan pihaknya telah dikabulkan majelis Hakim. Meski ada sejumlah perbedaan terkait waktu pencabutan hak perusahaan tersebut. KPK mengungkapkan terhadap putusan pencabutan hak lelang pada proyek pemerintah yaitu selama 6 bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. "Maka kami harap seluruh instansi pemerintahan memperhatikan putusan pengadilan tersebut terkait dengan proses lelang di lembaga masing-masing," ungkapnya. Penghukuman terhadap korporasi itu, kata Febri, lebih menekankan untuk pengembalian aset yang dikorupsi. Jangan sampai mematikan korporasi, sehingga para karyawan perusahaan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. "Terkait dengan pencabutan hak bagi PT. NKE untuk mengikuti lelang selama enam bulan, KPK memandang pertimbangan hakim telah adil dan proporsional," jelasnya. Kemudian sebut Febri, pada persidangan 3 Januari 2019, PT DGI divonis membayar Rp 86,19 miliar karena majelis hakim menilai PT DGI bersalah telah melakukan korupsi di sejumlah proyek pemerintah. Atas vonis hakim tersebut, kata Febri, KPK menilai sudah sesuai dengan perhitungan.&nbsp; "Terkait dengan hukuman uang pengganti, angka Rp 85,49 miliar kami pandang telah sesuai dengan perhitungan," tegasnya. Febri menjelaskan bahwa keuntungan yang didapat PT. DGI dari 8 proyek yang dikerjakan sebesar Rp 240.098.133.310,00. "Nilai yang telah disetor ke kas Negara sebagai eksekusi Putusan dengan terpidana Dudung Purwadi terkait proyek Wisma Atlet dan Udayana sebesar Rp 51.365.376.894,00," jelasnya. Kata Febri, uang yang dititipkan dalam penyitaan selama proses penyidikan PT DGI sebesar Rp 35,7 miliar. Sementara fee yang telah diserahkan ke Nazaruddin sebesar Rp 67,5 miliar. Dari jumlah tersebut, mantan aktivis ICW itu menuturkan jika selisih dari keuntungan dari PT. DGI dari delapan proyek yang menjadi objek dalam kasus in sebesar Rp 85,49 miliar. "Nilai Rp 85,49 miliar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT. NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas negara melalui KPK," ungkap Febri. Sebelumnya, Majelis hakim memvonis PT DGI bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.&nbsp;Hakim&nbsp; menghukum PT NKE membayar denda Rp700 juta dan uang pengganti Rp85,497 miliar.

Dinilai Sesuai Tuntutan, KPK Terima Vonis PT NKE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tak-kunjung-jelas-ribuan-pekerja-pt-dgi-minta-kepastian-hukum_m_165082.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan Pekerja dan Investor PT Duta Graha Indah Tbk (DGI) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberi kepastian, terhadap proses hukum perusahaan kontruksi nasional itu. PT DGI, yang kini menjadi PT Nusa Kontruksi Enjiniiring Tbk, menilai adanya kepastian hukum akan memberikan kejelasan terkait nasib ribuan karyawan maupun investor ritel DGI di pasar modal. DGI seperti diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh KPK. &ldquo;Proses hukum terhadap korporasi jangan digantung, apalagi ini adalah perusahaan publik yang punya ribuan karyawan dan investor. Investor berharap KPK bisa mengambil langkah hukum yang positif bagi semua,&rdquo; ujar Sanusi, Ketua Masyarakat Investor Sekuritas (MISSI), dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/10). Senada, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Eddy S. O. Hiariej mengatakan, proses hukum terhadap korporasi harus berlangsung efektif dan efisien. Dalam kasus DGI sebagai korporasi, proses hukumnya bisa dilakukan bersamaan dengan peradilan mantan Direktur Utama DGI, Dudung Purwadi. Dudung dinilai melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pemerintah, yakni proyek pembangunan RS Udayana Bali dan proyek Wisma Atlet di Palembang. &ldquo;Sudah banyak kasus dimana direksinya menjadi tersangka, kasus korporasinya juga diputus bersamaan. Kasus Asian Agri dan IM2 bisa menjadi contoh, jadi sudah ada yurisprudensinya,&rdquo; kata Eddy. Dalam kasus PT Asian Agri, dimana Tax Manager Asian Agri dihukum, korporasinya juga divonis bersalah dan harus mengembalikan uang Rp 2,5 triliun. "Sementara ketika dirut PT IM2 divonis bersalah, sebagai korporasi, anak usaha PT Indosat ini juga langsung dihukum denda oleh majelis hakim. Padahal status IM2 saat itu tidak menjadi tersangka," jelas dia. Proses persidangan terhadap Dudung sendiri telah memasuki tahap akhir. Senin pekan depan (30/10), jaksa KPK akan membacakan tuntutannya. Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa, Dudung disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pencantuman pasal 18 ayat 1 UU tipikor dalam dakwaan Dudung ini merupakan hal baru. Pasalnya, selama proses penyidikan Dudung hanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tipikor. Eddy menilai, masuknya pasal 18 ayat 1 UU Tipikor dalam dakwaan Dudung karena Jaksa ingin menyatukan kasus ini dan kasus korporasi yang menimpa DGI, dalam satu berkas penuntutan. Menurutnya, dalam praktiknya, tuntutan terhadap DGI yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh KPK, bisa dilakukan bersamaan dengan tuntutan kepada Dudung. &ldquo;Tidak ada salahnya jika dalam tuntutan nanti selain menuntut dirutnya, juga dituntut PT DGI sebagai korporasi,&rdquo; ujarnya. Pasal 18 ayat 1 UU Tipikor berkaitan dengan ketentuan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. DGI sendiri telah memberikan uang titipan kepada KPK sebesar Rp 39 miliar. Dana ini diberikan sebagai sikap proaktif perusahaan bila nantinya pengadilan tipikor memustuskan adanya penggantian uang negara, akibat tindak pidana yang dilakukan. &ldquo;Korporasi tidak mungkin dijatuhi hukuman pidana badan, hukumannya adalah denda atau uang pengganti. Karena ini dirutnya sudah dituntut, korporasinya sebaiknya sekalian diproses, biar kepastian hukumnya juga jelas bagi DGI,&rdquo; jelasnya. Eddy menegaskan, sasaran utama penegakan hukum perkara tipikor adalah memulihkan kerugian negara dan menghukum pelakunya sesuai dengan kesalahannya. Karena itu, jika akibat kesalahan manajemen kemudian tuntutan kepada korporasi dilakukan terpisah akan memakan waktu lama dan memciptakan ketidakpastian. &ldquo;DGI sebagai korporasi punya karyawan, punya investor dan patner kerja. Ini yang mesti dipertimbangkan oleh penegak hukum. Jangan sampai perusahaan ini bubar sementara proses hukumnya tidak pernah jelas. Langkah pemidanaan harus memberikan manfaat,&rdquo; tutup dia.

Tak Kunjung Jelas, Ribuan Pekerja PT DGI Minta Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-pandangan-profesor-romli-soal-kasus-pt-nke-dan-nazarudin_m_153737.jpeg" alt="Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Asmasasmita." width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Asmasasmita.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus PT Nusa Konstruksi Engineering (NKE) Tbk yang mengembalikan uang sebesar Rp15 miliar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dari Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Asmasasmita. Romli berpendapat mestinya PT NKE Tbk tidak perlu terburu-buru mengembalikan uang tersebut. Karena seharusnya dicek lebih dulu putusan kasasi dan Pengadilan Negeri (PN), apakah ada amar putusan yang memerintahkan perusahaan DGI yang sekarang berubah menjadi NKE.&nbsp; &ldquo;Atau amarnya hanya memerintahkan Nazarudin yang harus mengembalikan uang tersebut,&rdquo; kata&nbsp; Romli melalui keterangan resminya, Senin (28/8). Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung itu juga mempertanyakan posisi Nazarudin ketika melakukan tindak pidana korupsi itu sebagai apa? Hal itu agar tidak menyeret begitu saja perusahaan itu, jika memang tindakannya dilakukan sendiri. Romli yang merupakan, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) itu juga mengkritik keras KPK terkait penetapan Nazarudin sebagai justice collaborator.&nbsp; "Nazarudin kan pelaku utama masa dia bisa dijadikan justice collaborator. Tidak bisa itu. Bahkan yang aneh dia dapat remisi berkali-kali, sampai 39 kali. Ada aturannya di UU LPSK tentang syarat-syarat yang mendapat remisi. Apa Nazarudin sudah menyeĺesaikan kewajibannya," papar Ramli. Selain itu, Romli juga meminta kehati-hatian penegak hukum dalam membuat putusan. Kepentingan pihak ketiga juga perlu mendapatkan perhatian.&nbsp; "Hukum itu selain perlu menekankan keadilan dan kepastian juga harus memperhatikan azas kemanfaatan," lanjut mantan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM itu. Sebelumnya Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indra Safitri mengatakan penanganan yang menyangkut korporasi harus ditangani berbeda dengan perorangan.&nbsp; Sebagai perusahaan terbuka, status hukum tersebut dapat mempengaruhi kondisi finansial perusahaan, sehingga dapat mengancam kepastian usaha dan nasib para karyawan.&nbsp; Dia mencontohkan langkah lembaga antirasuah mengumumkan PT Nusa Kontruksi Engineering Tbk (NKE) sebagai tersangka korupsi korporasi.&nbsp; Akibatnya, perusahaan langsung mendapatkan sejumlah permasalahan, seperti dihentikan sementara (suspend) perdagangan saham PT. NKE oleh PT Bursa Efek Indonesia, hingga kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan. &ldquo;KPK perlu lebih berhati-hati dalam memberikan informasi kepada publik sampai adanya kepastian hukum yang tetap,&rdquo; kata Indra. Kasus hukum yang melibatkan NKE berhungan dengan proyek pembangunan Rumah Sakit Universitas Udayana Bali tahun 2009-2010. NKE dianggap telah bersikap proaktif dengan menyerahkan uang sekitar Rp15 miliar kepada KPK.&nbsp; Indra juga menambahkan, KPK sebaiknya harus memiliki sistem pengungkapan korupsi yang baik, dengan memastikan kebenaran sebuah perusahaan yang melakukan kesalahan atau merupakan tindakan pribadi seseorang.

Ini Pandangan Profesor Romli Soal Kasus PT NKE dan Nazarudin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pt-dgi-setor-uang-ke-rekening-kpk-senilai-rp15-miliar_m_149643.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Duta Graha Indah (DGI) mengembalikan uang sebesar Rp 15 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengembalian uang itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumas Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali. "Pihak PT. DGI yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Kontruksi Enjiniring (PT. NKE) telah mengembalikan uang melalui rekening penitipan KPK sehubungan dengan kasus indikasi korupsi Udayana yang sedang kami proses saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (8/8).&nbsp; Febri mengatakan, penitipan uang dilakukan sekitar Rp 15 miliar ke rekening penitipan KPK. Menurut Febri, pengembalian tersebut akan masuk dalam berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut. &nbsp;"Jumlah kerugian keuangan negara secara pasti bergantung pada putusan pengadilan nantinya," papar Febri.&nbsp; &lrm;&lrm;Dalam perkara ini, penyidik KPK juga menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan PT DGI atau Nusa Kontruksi Enjiniring Tbk. Yaitu rekayasa dengan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rekayasa mengkondisikan PT DGI sebagai pemenang tender proyek pembangunan RS Khusus Penyakit Infeksi Udayana. Dalam dakwaan terhadap mantan Dirut PT DGI, Dudung Purwadi, disebutkan PT DGI diuntungkan dari proyek RS Alkes Universitas Udayana sebesar Rp 25 miliar.

PT DGI Setor Uang ke Rekening KPK Senilai Rp15 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kpk-catat-sejarah_m_144245.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejarah baru di lembaganya. Mereka menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) menjadi tersangka pidana korupsi. Diakui Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif, penetapan tersangka terhadap korporasi memang bukan hal baru di ranah hukum, sebab sebelumnya pernah dilakukan Kejaksaan. Tapi, ini menjadi yang pertama di KPK. "Nah hari ini kita mulai babak baru itu. Ada sejarah baru di KPK hari ini," ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/7). Namun Laode enggan memberi&nbsp; penjelasan detail tentang penetapan tersangka ke PT DGI itu. Sebab, pengumumannya belum dilakukan secara resmi. "Nanti akan diupdate. Karena tadi baru diumumkan dan kebetulan saya belum sempat," pungkasnya. Diketahui, nama PT DGI pertama kali muncul saat KPK berhasil mengungkap kasus dugaan suap dalam proyek Wisma Atlet. Kasus itu bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Mindo Rosalina Manulang, Muhammad El-Idris, dan Wafid Muharam. Sejumlah nama kemudian terseret. Termasuk di antaranya Angelina Sondakh hingga Muhammad Nazaruddin. KPK pun mulai mengembangkan kasus tersebut, dari dugaan suap tender proyek ke dugaan korupsi dalam proyek Wisma Atlet. Salah satu pihak yang terjerat adalah Rizal Abdullah yang pada saat proyek berlangsung menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan. Nama PT DGI pun masuk ke dalam surat dakwaan Rizal. Dalam surat dakwaan tersebut, PT DGI disebut turut mendapat keuntungan sebesar Rp 49.010.199.000 dari adanya perbuatan yang dilakukan Rizal Abdullah. (dna/JPG)

KPK Catat Sejarah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9408_26956_alex-noerdin.jpg" alt="Alex Noerdin yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet" width="100%">
<figcaption>Alex Noerdin yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kembali menegaskan jatah fee dari proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.&nbsp; Disebutkan bahwa uang yang rencananya akan diberikan Direktur Utama PT Duta Graha Indah Dudung Purwadi ke Alex sebesar Rp 650 juta. Jaksa saat membacakan fakta yuridis dalam tuntutan bagi mantan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Rizal Abdullah mengatakan, rencana Dudung untuk memberikan uang tersebut ke Alex Noerdin tidak terlaksana. Sebab, nyatanya Dudung telah mengembalikan uang tersebut pada tahap penyidikan di KPK. &quot;Uang tunai sejumlah Rp 650 juta yang merupakan uang yang berasal dari anggaran proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna yang telah diterima di PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan,&quot; kata Jaksa Nurul Widiasih saat membacakan fakta Yuridis perkara Rizal Abdullah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11). Jaksa mengatakan, uang tersebut rencananya akan diserahkan oleh Dudung Purwadi kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Hal itu didukung oleh keterangan saksi Laurensius Teguh Khasanto, Dudung Purwadi, Muhammad Haerudin dan Emir Sanaf yang satu sama lain saling bersesuaian. &quot;Serta didukung adanya barang bukti pengembalian uang tersebut. Maka penuntut umum berkesimpulan bahwa uang yang telah dikembalikan tersebut pada penyidikan di KPK dapat dirampas oleh negara,&quot; kata dia. Rizal selaku ketua komite pembangunan wisma atlet itu didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjuk langsung PT DGI sebagai pelaksana proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Akibat perbuatannya, kerugian negara mencapai Rp 54,7 miliar. Sebelumnya, disebutkan bahwa Alex Noerdin diduga meminta fee 2,5 persen dari total nilai proyek pembangunan wisma atlet. Namun, dalam kesaksiannya pada sidang Rizal Abdullah beberapa waktu lalu, politikus Golkar itu membantah telah menerima uang tersebut. Dalam dakwaannya disebutkan, Rizal memperkaya PT Duta Graha Indah (DGI) sebesar Rp 49,01 miliar&lrm;. Rizal Abdullah juga menerima hadiah dari PT DGI berupa uang sebesar Rp 350 juta atas jasanya memenangkan PT DGI sebagai perusahaan pelaksana pembangunan tersebut. Selain hadiah berupa uang, Rizal juga menerima berbagai fasilitas lainnya. Antara lain, tiket perjalanan, dan penginapan, yang nilainya mencapai Rp 50 juta. Atas perbuatannya, JPU menuntut Rizal Abdullah dengan hukuman pidana selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dia juga dituntut dengan denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. (put/jpg)

Kasus Korupsi Wisma Atlet, Ada Pemberian Fee ke Alex Noerdin?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9414_26962_Rizal-Abdullah.jpg" alt="Terdakwa korupsi kasus wisma atlet SEA Games, Rizal Abdullah." width="100%">
<figcaption>Terdakwa korupsi kasus wisma atlet SEA Games, Rizal Abdullah.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tuntutan agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun dan 6 bulan penjara kepada Rizal Abdullah selaku terdakwa korupsi wisma atlet SEA Games Palembang. JPU metakini mantan ketua komite pembangunan wisma atlet SEA Games itu telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama. &quot;Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rizal Abdullah berupa pidana penjara selama lima tahun enam bulan dikurangi masa tahanan dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan,&quot; kata JPU KPK Nurul Widiasih saat membacakan surat tuntutan atas Rizal di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11). Jaksa menyebut mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan itu telah memperkaya PT Duta Graha Indah (DGI) sebesar Rp 49,01 miliar&lrm;. Rizal juga menerima hadiah dari PT DGI berupa uang sebesar Rp 350 juta atas jasanya memenangkan perusahaan swasta di bidang konstruksi itu sebagai kontraktor proyek wisma atlet SEA Games. Selain hadiah berupa uang, Rizal juga menerima berbagai fasilitas lainnya. Antara lain tiket perjalanan dan penginapan yang nilainya mencapai Rp 50 juta. Akibat perbuatannya, negara rugi hingga Rp 54,7 miliar. JPU pun menganggap Rizal terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Hal yang memperberat tuntutan hukuman karena Rizal dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.&nbsp;Sedangkan hal yang meringankan karena Rizal selalu bersikap sopan di persidangan,&nbsp; belum pernah dihukum, dan sudah mengembalikan uang yang dinikmatinya. Ats tuntutan hukuman itu, Rizal bakal mengajukan nota pembelaaan atau pledoi pada persidangan yang digelar 16 November mendatang. &quot;Nota pembelaan pribadi dan kuasa hukum, Yang Mulia,&quot; kata mantan anak buah Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu.(put/JPG) &nbsp;

JPU KPK Ajukan Tuntutan 5,5 Tahun Penjara untuk Eks Anak Buah Alex Noerdin

pt dgi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt dgi

Berita Terkini