<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/roemah-koffie-1572351125.jpg" alt="Manajemen Roemah Koffie melakukan kunjungan resmi ke kantor PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), Kamis (27/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Manajemen Roemah Koffie melakukan kunjungan resmi ke kantor PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), Kamis (27/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Nama gerai kopi Roemah Koffie, tiba-tiba terseret dalam insiden viral tumbler Tuku hilang di KRL. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah seorang penumpang mengeluhkan barangnya hilang usai ditemukan oleh petugas keamanan. Manajemen Roemah Koffie melakukan kunjungan resmi ke kantor PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) guna menjernihkan isu yang beredar. <h3>Mengapa Roemah Koffie ikut terseret?</h3> Ternyata, hal ini dipicu oleh hubungan personal. Roemah Koffie menegaskan bahwa kasus tumbler Tuku hilang ini murni terjadi di lingkup individu, dan tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan. Namun, nama Roemah Koffie terseret dalam percakapan publik karena pihak yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota tim Roemah Koffie. "Bagi kami, yang terpenting adalah menjaga hubungan baik dengan PT KCI dan memastikan langkah kami ke depan selaras dengan kebenaran, kebaikan, serta rasa hormat kepada semua pihak," ujar Kun Witarso, General Manager Roemah Koffie, dalam keterangannya, Kamis (27/11). Roemah Koffie juga mengapresiasi klarifikasi dari PT KCI, yang memastikan bahwa petugas terkait tidak di-PHK dan sedang menjalani proses internal sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun kasus ini di luar lingkup operasional, Roemah Koffie mengambil langkah serius. Mereka berkomitmen melakukan pembenahan internal, khususnya pada penguatan nilai empati, rasa hormat, serta etika bersikap di ruang publik bagi seluruh tim. Langkah ini diambil demi memastikan setiap tindakan individu anggota tim selalu mencerminkan nilai-nilai perusahaan. "Kami berharap pertemuan ini tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi juga dapat membuka ruang narasi yang lebih faktual dan kolaboratif ke depan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga nilai pelayanan publik dan pengalaman penumpang di transportasi umum lebih terasa nyaman," tambah Denis Surya, Marketing Communication Manager Roemah Koffie. Pertemuan ini diharapkan dapat mengembalikan percakapan publik menjadi kondusif dengan informasi yang lebih akurat dan proporsional. <h3>Kronologi Singkat: Tumbler Tuku Hilang di KRL</h3> Kasus ini berawal dari unggahan di Threads oleh penumpang bernama Anita. Ia mengeluhkan tumbler Tuku berwarna biru yang ada di dalam cooler bag hilang. Tas berisi tumbler Tuku ketinggalan saat Anita turun di Stasiun Rawa Buntu. Kemudian, tas sempat ditemukan dan didokumentasikan oleh petugas KRL. Namun, keesokan harinya, saat diambil di Stasiun Rangkasbitung, hanya tersisa cooler bag sementara tumbler Tuku sudah hilang. Petugas keamanan yang dituding, Argi, sempat menawarkan solusi penggantian kerugian kepada suami Anita. "Apakah kebijakan saya kepada bapak untuk siap mengganti Tumbler yang hilang masih kurang?," tulis Argi dalam pesan WhatsApp. Meskipun demikian, VP Corporate Secretary Karina Amanda telah memastikan tidak ada PHK terhadap petugas bernama Argi, dan yang bersangkutan masih menjalani evaluasi internal.

Roemah Koffie menjelaskan keterlibatannya dalam kasus tumbler Tuku hilang di KRL, menegaskan tidak ada hubungan operasional.

Terseret Kasus Tumbler Tuku Hilang di KRL, Roemah Koffie Akhirnya Buka Suara!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/WhatsApp-Image-2024-07-26-at-153529-548324117.jpg" alt="PT KCI bersama Balai Perawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub menandatangani kerja sama pemanfaatan aset Depo KRL Solo Jebres. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT KCI bersama Balai Perawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub menandatangani kerja sama pemanfaatan aset Depo KRL Solo Jebres. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) bersama Balai Perawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, resmi menandatangani dua dokumen kerja sama pemanfaatan aset Depo KRL Solo Jebres. Agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan di Surakarta, Jumat (26/7). Penandatanganan PKS dilakukan Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Asdo Artriviyanto dan Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian DJKA Prayudi. Menurut Prayudi, dua dokumen kerja sama yang ditandatangani itu meliputi pemanfaatan tanah dan bangunan Depo KRL Solo Jebres dan penggunaan peralatan serta mesin yang melekat di dalamnya. Dia menjelaskan, kerja sama itu untuk meningkatkan optimalisasi aset dan peralatan yang dibangun BTP Kelas 1 Semarang dan DJKA selaku regulator yang dapat dimanfaatkan PT KCI selaku operator kereta perkotaan. Hal itu dalam rangka peningkatan perawatan sarana perkeretaapian agar selalu laik operasional sehingga semakin meningkatkan keselamatan di bidang sarana KRL khususnya relasi Jogjakarta Solo. &rdquo;Ini merupakan momentum pertama dalam rangka pengembangan layanan KRL relasi Jogjakarta Solo yang berkelanjutan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan kereta api perkotaan,&rdquo; terang Prayudi. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan merupakan faktor penting dalam pelayanan transportasi massal, sehingga menurut Prayudi kolaborasi itu merupakan langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan sarana KRL Jogjakarta Solo. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan fasilitas perawatan Depo KRL Solo Jebres yang akan dioperasikan melalui kerja sama antara PT KCI dengan Balai Perawatan Perkeretaapian DJKA. Depo di Ngemingan, Kecamatan Jebres, Surakarta, menempati lahan seluas 8.080 meter persegi. Dilengkapi dengan fasilitas layanan kantor dengan berapa ruangan. Meliputi Ruang Monthly Check, Ruang Annual Check, Ruang Daily Check, logistik, alat, dan gudang. Dengan berbagai dukungan fasilitas tersebut, Depo bisa melayani kemampuan perawatan periodik kereta listrik dari perawatan harian, bulanan, tiga bulanan (P3), enam bulanan (P6), hingga perawatan tahunan (P12). Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Asdo Artriviyanto menyatakan, pengoperasian Depo KRL Solo Jebres dapat meningkatkan layanan dan perawatan sarana KRL Jogjakarta &ndash; Palur. Fasilitas perawatan Sarana KRL merupakan Depo KRL pertama di wilayah Jogjakarta. Asdo menambahkan, Depo KRL Solo Jebres akan melengkapi tempat perawatan Sarana KRL yang sebelumnya sudah dioperasikan. &rdquo;Selain Depo KRL Solo Jebres, untuk perawatan Sarana KRL Jogjakarta &ndash; Palur, PT KCI sebelumnya sudah mengoperasikan dua tempat Pengawas Urusan Kereta (PUK) KRL, yaitu PUK KRL Klaten dan PUK KRL Solo Balapan,&rdquo; terang Asdo.

PT KCI bersama Balai Perawatan Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan menandatangani kerja sama pemanfaatan aset Depo KRL Solo Jebres

Jelang Pengoperasian Depo KRL, KCI Resmi Teken Kerja Sama dengan Balai Perawatan Perkeretaapian DJKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/KERETA-KRL-2760017631.jpg" alt="Suasana di dalam KRL Commuter Line saat memasuki stasiun transit Manggarai usai libur Lebaran, Kamis (27/4/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Suasana di dalam KRL Commuter Line saat memasuki stasiun transit Manggarai usai libur Lebaran, Kamis (27/4/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Diray Putera Vitera, mantan petugas PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) melaporkan External Relations and Corporate Image Care Manager KAI Commuter Leza Arlan dan pemilik akun Twitter @anissca ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik. Hal itu lantaran dirinya tak terima dituding telah melakukan pelecehan seksual kepada pemilik akun Twitter @anissca saat bertugas di commuterline (KRL) pada Rabu, (26/4) lalu.&nbsp; "(Laporan) Tertuju ke karyawan KCI yang memberi keterangan yang tidak benar ke media-media. Ada itu Leza Arlan Humasnya KCI," ujar Dinda Putri Vitera selaku kakak dari Diray saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (14/5). Sementara itu, menurut Kuasa Hukum Diray, Nurman Samad, laporan itu sudah dibuat pada Kamis (11/5) kemarin di Polda Metro Jaya. Dalam laporan polisi bernomor LP/B/2570/V/2023/SPK/POLDA METRO JAYA itu, ia mengatakan bahwa pihaknya melaporkan beberapa terduga pelaku selain Leza Arlan. "Sebab klien kami dituduh oleh beberapa akun dengan me-repost postingan akun Twitter dengan username froyo @anissca yang mengaku telah dilecehkan oleh Diray (klien kami) hingga tuduhan tersebut viral," jelasnya. Terkait laporan terhadap Leza sendiri, Nurman menturkan bahwa ia telah keliru menyebut bahwa kliennya dipecat oleh PT KCI. Sebab, menurutnya Diray lebih tepatnya dipaksa mengundurkan diri. "Serta memberi keterangan bahwa klien kami benar melakukan pelecehan. Padahal ia sama sekali belum bertemu langsung untuk meminta klarifikasi kepada orang yang mengaku dilecehkan sehingga belum tahu kebenaran peristiwanya seperti apa," urainya. Oleh karena itu, dengan laporan ini ia meminta agar PT KCI membuat pernyataan resmi untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya menimpa Diray hingga dipaksa mengundurkan diri sebagai petugas KRL "Khusus untuk PT. Kereta Commuter Line agar dapat mengklarifikasi keterangan atau pernyataan sebelumnya," pungkas Nurman Sebelumnya, petugas commuterline (KRL) yang melakukan pelecehan seksual kepada penumpang sudah dipecat dari pekerjaannya. Hal itu menurut External Relations and Corporate Image Care Manager KAI Commuter Leza Arlan sebagai bentuk komitmen pihaknya yang tak mentoleransi berbagai bentuk pelecehan seksual di lingkungan KRL. "Saat ini terduga pelaku yang berdasarkan berita beredar merupakan satu petugas kami sudah diberhentikan," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (27/4). Leza mengatakan bahwa pihaknya terus-menerus berupaya untuk mengantisipasi kejadian pelecehan seksual berulang di lingkungan KRL. Saat ini, ia mengatakan bahwa di stasiun-Stasiun sudah terpasang CCTV analytic yang dapat merekam wajah.&nbsp; "Bilamana terjadi tindak kejahatan dan terduga pelaku terekam dalam CCTV analytic akan tersimpan di data base sistem tersebut," tegasnya.

Ia meminta  PT KCI membuat pernyataan resmi untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya menimpa Diray hingga dipaksa mengundurkan diri

Tak Terima Dituduh Melakukan Pelecehan Seksual, Eks Petugas KRL Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KAI-2.jpg" alt="Ilustrasi Kereta Rel Listrik (KRL) (Nurul Fitriana)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kereta Rel Listrik (KRL) (Nurul Fitriana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah meminta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk melakukan review atau kajian atas operasi mereka serta mengoptimalkan sarana yang ada. Ini menyusul tidak direkomendasikannya opsi untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang, dikutip dari ANTARA. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Marves) Septian Hario Seto dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (6/4), mengatakan hal itu disampaikan setelah Kemenko Marves menerima laporan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana impor KRL bekas dari Jepang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01475124/erdogan-ancaman-pada-kesucian-masjid-al-aqsa-harus-dihentikan">Erdogan: Ancaman Pada Kesucian Masjid Al Aqsa Harus Dihentikan!</a> &ldquo;Kemarin kami sudah sempat ada rapat eselon I untuk membahas masalah ini dan kami meminta untuk PT KCI melakukan reviewterhadap operasi mereka yang saat ini ada dan mengoptimalkan sarana yang ada,&rdquo; katanya pula. Seto mengungkapkan, pemerintah juga meminta dilakukan retrofit yakni penggantian atau pembaruan pembaruan teknologi atau fitur baru pada rangkaian kereta lama atas sarana yang ada saat ini atau sarana yang akan pensiun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475123/rayakan-hut-ke-122-pegadaian-ikatan-istri-karyawan-pegadaian-beri-santunan-ke-panti-asuhan">Rayakan HUT Ke-122 Pegadaian, Ikatan Istri Karyawan Pegadaian Beri Santunan ke Panti Asuhan</a> &ldquo;Jadi, pertama, review pola operasi untuk tetap bisa dioptimalkan lagi. Dan kedua, review sistem perawatan menjamin keselamatan dan keandalan sarana, khususnya pada teknologi-teknologi yang memang sudah tua,&rdquo; ujarnya lagi. Pada sisi lain, Seto juga meminta agar pemesanan untuk retrofit bisa dilakukan lebih awal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475121/ajukan-pledoi-hari-ini-pacar-mario-dandy-siapkan-bukti-cctv-saat-penganiayaan-david-ozora-terjadi">Ajukan Pledoi Hari Ini, Pacar Mario Dandy Siapkan Bukti CCTV Saat Penganiayaan David Ozora Terjadi</a> Ia membandingkan, pengadaan melalui impor maupun retrofit akan sama-sama membutuhkan waktu. Baik opsi impor maupun retrofit disebutnya baru akan dilihat hasilnya pada 2024 karena impor trainset pun akan tiba secara bertahap. &ldquo;Jadi kalau retrofit ini bisa dilakukan pemesanannya dari sekarang, harusnya 2024 kita bisa melihat beberapa hasil retrofit ini datang,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/01475117/berduka-pelatih-persija-thomas-doll-tak-mau-banyak-bicara-soal-sepak-bola">Berduka, Pelatih Persija Thomas Doll Tak Mau Banyak Bicara soal Sepak Bola</a> Lebih lanjut, Seto menekankan pentingnya perencanaan dalam pengadaan KRL. Ia menegaskan perlu perencanaan yang lebih baik dan lebih matang. Dia pun memastikan nantinya proses retrofit dan pengadaan kereta baru akan dilakukan secara paralel demi menjaga keberlangsungan layanan bagi publik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475116/tugas-anak-buah-mbah-slamet-promosi-kesaktian-melalui-medsos">Tugas Anak Buah Mbah Slamet, Promosi Kesaktian Melalui Medsos</a> Seto menambahkan sejauh ini pemerintah belum merekomendasikan pengadaan KRL bekas melalui impor. Opsi retrofit dan pengadaan kereta baru produksi dalam negeri masih menjadi yang utama. &ldquo;So far (Sejauh ini) kita akan berpegang pada rekomendasi dari BPKP. Tapi nanti mungkin rencananya akan diadakan rapat yang dipimpin Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) langsung terkait dengan rencana retrofit dan optimalisasi pola operasinya. Mungkin minggu depan,&rdquo; ujar&nbsp;Seto&nbsp;pula.

Hal itu disampaikan setelah Kemenko Marves menerima laporan hasil review BPKP terkait rencana impor KRL bekas dari Jepang.

Pemerintah Minta PT KCI Optimalkan Sarana KRL yang Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KRL-Jabodetabek-nurul-fitriana-jpc.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI resmi melakukan pembelian 16 trainset (rangkaian kereta) kereta rel listrik (KRL) baru dari PT INKA (Persero) senilai Rp 4 triliun. Rangkaian kereta tersebut ditargetkan selesai pada 2025–2026.  Direktur Utama KCI Suryawan Putra Hia mengatakan, kontrak pengadaaan itu merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani KCI dengan INKA pada akhir 2022 lalu.  "Pengadaan sarana kereta ini merupakan komitmen kami dalam mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN)," kata Suryawan melalui keterangan resmi yang dikutip JawaPos.com, Minggu (12/3).  Suryawan berharap, pengadaan kereta baru tersebut dapat meningkatkan kapasitas angkut, kenyamanan dan pelayanan kepada pengguna KRL. Sementara itu, Direktur Utama PT INKA (Persero), Eko Purwanto menyampaikan bahwa, kerja sama itu merupakan momentum untuk kebangkitan perkeretaapian nasional.  "Sebagai operator, baik PT KAI maupun KAI Commuter tentu ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggannya, dan kami pun PT INKA selalu berkomitmen memberikan produk-produk berkualitas tinggi untuk kereta-kereta kami," ujar Eko.  Sebelumnya, KAI Commuter merencanakan Pengadaan Kereta Bukan Baru alias bekas yakni untuk mengganti kereta yang rencananya akan dikonservasi. Adapun jumlah kereta yang akan dikonservasi sebanyak 10 trainset pada 2023 dan 19 train set pada 2024.  Namun, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi mengkritik rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk impor kereta bekas dari Jepang. Menurut Bambang, rencana impor kereta bekas tidak sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang ingin mengutamakan penggunaan industri dalam negeri.  ’’Kita punya BUMN produsen kereta PT. INKA (Industri Kereta Api), bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka. LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari Jepang,” kata Bambang Haryadi dalam laman resmi DPR, dikutip Kamis (2/3).  Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kuat impor rangkaian KRL bekas dari Jepang. Terutama untuk 10 train set atau rangkaian KRL yang dibutuhkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk peremajaan yang dilakukan di tahun ini.‘’Memang harus kita lakukan (impor KRL bekas tahun ini) terutama untuk 10 train set,” kata Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Marvest, Jakarta Pusat, Jumat (3/3).  Meski demikian, Luhut mengungkapkan ada beberapa syarat untuk KCI agar bisa melakukan impor KRL bekas. Pertama, dari segi waktu pengadaan kereta dalam negeri memang bermasalah. Kedua, kata dia, impor diperbolehkan jika KCI telah lolos audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini guna memastikan agar KRL tidak dibeli oleh pihak ketiga dan ada penyimpangan harga. (*)  &nbsp;

PT KCI Beli 16 Trainset KRL dari PT INKA Senilai Rp 4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/MRT-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Penumpang saat memasuki rangkaian kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/1/2021). Meski tarif MRT terbilang paling tinggi dibanding KRL dan LRT, pengelola mengaku tarif tersebut sesuai dengan pelayanan dan fasilitas integrasi antarmoda yang" width="100%">
<figcaption>Penumpang saat memasuki rangkaian kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/1/2021). Meski tarif MRT terbilang paling tinggi dibanding KRL dan LRT, pengelola mengaku tarif tersebut sesuai dengan pelayanan dan fasilitas integrasi antarmoda yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta mendapatkan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk mengakuisisi ataupun merger dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Anggaran tersebut melorot Rp 400 miliar dari yang sebelumnya diusulkan, yaitu sebesar Rp 500 milar.  "Akusisi KCI paralel karena kemarin dianggarkan dari awal Rp 500 M baru Rp 100 M (yang disetujui)," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail, dikutip Rabu (30/11).  Anggaran tersebut melorot hingga Rp 400 miliar karena DPRD masih menunggu hasil pembahasan dari pihak MRT dengan KCI terkait opsi akuisisi atau merger yang akan dilakukan.  "Sehingga kemarin disepakati dianggarkan dulu Rp 100 M, tujuannya biar ada rumahnya dulu," jelasnya.  Setelah disepakati bentuk kerja sama yang akan diambil kedua pihak dan akan ada nilai anggaran yang lebih pasti terkait akuisisi atau merger MRT dengan KCI, kata Ismail, maka opsi terkait perubahan anggaran dapat dilakukan.  "Bahwa kemudian nanti telah disepakati bentuknya apa dan di situ ada angka yang sudah definitif yang dibutuhkan, maka ini akan dimasukkan mungkin di perubahan atau murni 2024," tegasnya.  Sehingga, saat ini DPRD masih terus mendorong untuk MRT melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak KCI terkait kerja sama yang akan dijalin.  Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan mengikuti keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) terkait dengan akuisisi maupun merger antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Moda Raya Terpadu (MRT) dengan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia (KAI), yaitu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).  "Ya nanti kita lihat. Kita ngikutin kebijakan dari pak Menhub," ujarnya kepada wartawan, Selasa (8/11).  Diketahui sebelumnya bahwa Menhub Budi Karya Sumadi menyebut PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan merger atau penggabungan. Budi menegaskan bahwa ini bukan akuisisi.  Pernyataan itu disampaikan Budi Karya usai mengikuti rapat terbatas terkait angkutan massal perkotaan yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Rabu (2/11).  Menanggapi hal itu, dalam kaitannya dengan wacana PT MRT yang akan mengakuisisi PT KCI, Heru menyampaikan akan mengikuti kebijakan Menhub Budi Karya di atas. "Ya, merger, akusisi, nanti kita tergantung bahasanya pak Menhub aja," ucapnya singkat.

DPRD DKI Masih Tunggu Kepastian Merger PT KCI Oleh MRT Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Menhub-Budi-Karya-Sumadi_Soal-MITJ-dan-KCI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan merger atau penggabungan. Budi menegaskan bahwa ini bukan akuisisi.  Pernyataan itu disampaikan Budi Karya usai mengikuti rapat terbatas terkait angkutan massal perkotaan yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Rabu (2/11).  "Nanti akan dibicarakan tentang bersatunya atau mergernya MITJ dengan KCI, jadi bukan akuisisi sekali lagi," kata Budi Karya dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/11).  Budi Karya menjelaskan, pemerintah juga menilai bahwa dalam pengelolaan perkeretaapian seyogyanya dikelola satu kelembagaan. Itu dilakukan agar tidak ada satu tumpang tindih terkait policy atau kebijakan.  Terkait pelaksanaan merger, Budi Karya mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan sebab prosesnya saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan penilaian.  "Kapannya tentu didasarkan pada proses daripada due diligence, penilaian BPKP. Prinsipnya harus dilakukan, tapi kita tidak bisa mengenyampingkan terkait dengan hal-hal yang sifatnya finansial dan hukum," jelasnya.  Di sisi lain, Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan soal angkutan massal di perkotaan yang harus diintensifkan. Menurutnya, jika angkutan massal tak dikendalikan dengan baik, negara akan mengalami kerugian Rp 100 triliun dalam satu tahun.  "Oleh karena itu butuh dilakukan identifikasi angkutan massal di semua kota. Bahwa satu angkutan massal itu dibutuhkan percontohan, DKI adalah satu kota paling representatif untuk digunakan sebagai contoh," tuturnya.  Lebih lanjut, Budi Karya menuturkan, presiden juga meminta agar pemerintah daerah untuk melakukan studi terkait pembangunan angkutan massal perkotaan. "Jakarta menjadi contoh, dan daerah-daerah lain mulai dengan studi. Tentu waktu dari pembangunam ini tergantung kemampuan finansial pemerintah dan pemerintah daerah," tandas Menhub Budi.  Kepastian merger ini secara langsung menepis kabar yang beredar soal rencana akuisisi KCI oleh PT MRT Jakarta. Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta merestui upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengintegrasikan moda transportasi publik.  Di antaranya mengakuisisi PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI), operator KRL di Jabodetabek. Dalam integrasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menugaskan BUMD PT MRT Jakarta mengakuisisi PT KCI.  Upaya itu mendapat restu dari DPRD DKI Jakarta lewat hasil rapat badan anggaran (banggar). Persetujuan saat Banggar membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.  “Disetujui dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Plt Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani, belum lama ini.

Budi Karya Sebut MITJ dan KCI Akan Merger, Bukan Akuisisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penumpang-MRT-Bersmasker-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v" width="100%">
<figcaption>Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan moda transportasi publik terus berlanjut. Di antaranya mengakuisisi PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI), operator KRL di Jabodetabek.  Dalam integrasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menugaskan BUMD PT MRT Jakarta mengakuisisi PT KCI. Upaya itu mendapat restu dari DPRD DKI Jakarta lewat hasil rapat badan anggaran (banggar). Persetujuan saat Banggar membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.  "Disetujui dengan kemampuan keuangan daerah," kata Plt Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani, Kamis (3/11).  Fitria Rahadiani menyebut bahwa DPRD DKI menyetujui akusisi PT KCI dengan syarat, yakni penyesuaian dengan kemampuan keuangan Pemprov DKI Jakarta.  Sebelumnya Banggar DPRD DKI Jakarta menyetujui pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,56 triliun untuk PT MRT Jakarta. Namun, PMD itu tidak untuk mengakuisisi PT KCI.  "Enggak (PMD itu), enggak masuk. Jadi ada akun sendiri. Ya itu tadi, sesuai kemampuan keuangan daerah ya, (untuk akusisi PT KCI), jelas Fitria. Hingga kini belum ada rincian dana khusus bagi PT MRT agar bisa akuisisi PT KCI. Semua itu akan dibahas rapat komisi-komisi nantinya.  "Nanti kan ada proses lagi setelah KUA-PPAS nanti ada (pembahasan) APBD di komisi-komisi," pungkasnya.  Sebelumnya, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta menyatakan, PT MRT Jakarta berencana mengakuisisi saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada 2023.  Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, PT MRT Jakarta berencana menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan jasa kereta listrik tersebut.  "Karena dengan akuisisi tersebut, paling tidak 51 persen saham dari PT KCI itu dimiliki oleh MRT,” ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/9). Oleh karena itu, lanjut Ismail, PT MRT Jakarta mengajukan PMD untuk 2023 sebesar Rp 1,71 triliun untuk akuisisi saham KCI.

DPRD DKI Setujui PT MRT Jakarta Akuisisi PT KCI dengan Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654594475118.jpg" alt="Ilustrasi MRT. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MRT. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta menilai pemilihan Tuhiyat yang menggantikan Mohamad Aprindy sebagai Direktur Utama PT Moda Raya Terpadu (MRT) adalah bentuk percepatan akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Menurut Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif, latar belakang Tuhiyat yang sebelumnya merupakan Dirut PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dapat membuat percepatan untuk mengakuisisi PT KCI demi integrasi antar-moda di Jakarta dapat lebih cepat.  "Salah satunya ya (untuk akuisisi PT KCI), tapi nggak semua. Salah satunya itu," ujarnya saat dihubungi wartawan, dikutip Kamis (27/10).  Ia mengatakan, saat ini memang fokus MRT sudah harus berubah menuju pengintegrasian yang lebih luas dengan transportasi umum yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, penggantian dirut diperlukan untuk menyesuaikan dengan visi tersebut.  "Mungkin ini momentumnya. Seperti jalur setelah Blok M ke Lebak Bulus, itu kan belum optimal, belum terintegrasi. Kemudian ada pengembangan yang fase 2 itu. Ya, saya menilainya seperti itu, (pergantian dirut) sangat positif ya," tegasnya.  Sebelumnya, pergantian Direktur Utama PT MRT dilakukan kembali. Sebelumnya, Dirut PT MRT baru saja berganti bulan Juli 2022 lalu. Sekarang, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Mohamad Aprindy dari jabatannya sebagai Dirut MRT.  Menurut Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Fitria Rahadiani, hal itu dilakukan berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa, (25/10).  "Pembangunan PT MRT Jakarta merupakan hal yang strategis, oleh karena itu penyegaran dalam jajaran pengurus PT MRT Jakarta menjadi hal yang penting," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (26/10).

Dirut MITJ Jadi Dirut MRT, DPRD: Untuk Percepatan Akuisisi PT KCI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/MRT-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Penumpang saat memasuki rangkaian kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/1/2021). Meski tarif MRT terbilang paling tinggi dibanding KRL dan LRT, pengelola mengaku tarif tersebut sesuai dengan pelayanan dan fasilitas integrasi antarmoda yang" width="100%">
<figcaption>Penumpang saat memasuki rangkaian kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/1/2021). Meski tarif MRT terbilang paling tinggi dibanding KRL dan LRT, pengelola mengaku tarif tersebut sesuai dengan pelayanan dan fasilitas integrasi antarmoda yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mengatakan, BUMD PT MRT Jakarta berencana mengakuisisi saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada 2023.  Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, PT MRT Jakarta berencana menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan jasa kereta listrik tersebut.  "Karena dengan akuisisi tersebut, paling tidak 51 persen saham dari PT KCI itu dimiliki oleh MRT," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/9).  Oleh karena itu, lanjut Ismail, PT MRT Jakarta mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk 2023 sebesar Rp 1,71 triliun untuk akuisisi saham KCI.  Sehingga, berdasarkan data dari paparan PT MRT, total PMD yang diusulkan untuk tahun 2023 adalah sekitar Rp 6,2 triliun, di mana selain akuisisi saham KCI, sisanya merupakan modal untuk pekerjaan proyek MRT Fase 1 dan MRT Fase 2.  Terkait akuisisi saham KCI itu, politikus PKS itu mengatakan bahwa hal itu dimaksudkan untuk melancarkan proses integrasi rute dan moda oleh PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).  Di mana jumlah penumpang atau ridership KRL yang dikelola PT KCI, mencapai 1,7 juta orang per harinya.  "Kalau saham kita dominan di sana, maka nanti kita bisa membuat kebijakan itu lebih lancar," ujar Ismail.  Proses pembahasan akuisisi PT KCI oleh PT MRT Jakarta ini sendiri, dinilai Ismail, masih panjang. BUMD DKI itu masih perlu melakukan kajian dan menunggu respon ataupun itikad dari PT KCI.  "Jikapun jadi, tak akan banyak perubahan operasional kereta rel listrik (KRL) atau kereta commuter pasca akuisisi," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt kci

Berita Terkini