<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SIDANG-TUNTUTAN-RJ-LINO-FEDRIK-TARIGAN-6.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 Richard Joost Lino bersiap mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/11/202" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 Richard Joost Lino bersiap mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/11/202</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Jost Lino divonis empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Dia terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II pada 2011.  Vonis terhadap RJ Lino diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion antara anggota majelis hakim. Dua hakim anggota, Teguh Santoso dan Agus Salim menyatakan RJ Lino bersalah. Sementara, Ketua Majelis Hakim Rosmina menyatakan Lino tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Dalam pertimbangannya, Hakim Rosmina mengatakan, tidak ada niat jahat RJ Lino dalam memutuskan memilih pengadaan tiga unit QCC untuk Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Palembang, dan Pelabuhan Pontianak. Rosmina menilai RJ Lino sepatutnya dibebaskan dari segala tuntutan jaksa.  ”Menimbang sebagaimana pertimbangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya niat jahat dalam pengadaan atau memilih tiga unit QCC twinlift kapasitas 61 ton untuk Pelabuhan Panjang, Palembang dan Pontianak, maka adalah beralasan hukum untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan sebagaiamana dakwaan pertama dan kedua dari penuntut umum,” kata Rosmina membacakan pertimbangan perbedaan pendapatnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/12).  Rosmina berpendapat, tujuan RJ Lino memilih tiga unit QCC twinlift untuk memberikan keuntungan kepada Pelindo II. Karena itu, Rosmina menilai tidak ada niat jahat RJ Lino untuk melakukan korupsi terkait pengadaan tersebut.  ”Karena tidak ada niat jahat dari diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi, ketua hakim majelis tidak sependapat dengan penuntut umum maupun hakim anggota I dan hakim anggota II adhoc,” ucap Rosmina.  Dia berpendapat, tidak ada tindak pidana tanpa adanya niat jahat. Seharusnya RJ Lino dibebaskan dari tuntutan atas dakwaan melanggar pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Dia menyebut, RJ Lino memilih tiga unit QCC twinlift untuk tiga pelabuhan tersebut karena pertimbangan bisnis. Hal itu karena harga yang lebih murah. Selain itu, produktivitas, terutama di Pelabuhan Panjang diproyeksikan akan meningkat.  Sementara itu, keputusan RJ Lino memilih tiga unit QCC twinlift kapasitas 61 ton tidak bertentangan dengan tujuan Pelindo II untuk mengadakan QCC karena fungsinya sama-sama sebagai alat angkat.  ”Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim ketua majelis berpendapat, meskipun melanggar prosedur pengadaan barang pada Pelindo II, tindakan terdakwa memilih QCC twinlift kapasitas 61 ton adalah untuk kepentingan perusahaan pada masa depan agar lebih produktif,” ujar hakim Rosmina.  Meski demikian, RJ Lino tetap divonis bersalah. RJ Lino divonis empat tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. RJ Lino terbukti merugikan keuangan negara senilai USD 1,99 juta dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) PT Pelindo II tahun 2011.  RJ Lino dinilai terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) Tiongkok.  PT Pelindo II dalam proses pelelangan pada April 2009 mengubah sperifikasi crane single lift QCC berkapasitas 40 ton. Meski demikian, tak ada satupun peserta lelang.  Akhirnya, PT Pelindo II menujuk langsung PT Barata Indonesia sebagai pemenang lelang. Sehingga terjadi negosiasi antara PT Pelindo II dengan PT Barata Indonesia.  Tetapi saat proses negosiasi berlangsung, RJ Lino justru mengundang PT HDHM untuk melakukan survei langsung ke beberapa pelabuhan tersebut. Perbuatan RJ Lino tersebut bertentangan dengan prinsip adil dan wajar sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 dan SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 yaitu prinsip adil dan wajar.  Hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009. Bahkan untuk memuluskan rencananya, RJ Lino menyuruh bawahannya, Wahyu Hardiyanto mengubah SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo II.  Putusan hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). RJ Lino dituntut enam tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. RJ Lino terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Beda Pendapat, Hakim Ketua Sebut RJ Lino Harusnya Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/rj-lino-ist.jpg" alt="Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Kamis (23/1).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Kamis (23/1).(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Richard Joost Lino alias R.J. Lino duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (9/8). Mantan direktur utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II itu menjalani sidang dakwaan dugaan korupsi pengadaan tiga unit quayside container crane (QCC) pada 2010 di Pelabuhan Panjang (Lampung), Pontianak, dan Palembang.  R.J. Lino didakwa merugikan keuangan negara USD 1,997 juta (sekitar Rp 28,7 miliar). Menurut jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto, hitungan kerugian negara itu diperoleh dari Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis KPK serta laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Selain merugikan keuangan negara, R.J. Lino didakwa memperkaya perusahaan Wuxi Huang Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co Ltd atau HDHM dengan nominal yang sama. ”Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” kata jaksa.  Jaksa menilai R.J. Lino melakukan intervensi dalam pengadaan tiga unit QCC. Termasuk jasa pemeliharaannya. Intervensi itu dilakukan agar HDHM bisa terpilih sebagai perusahaan penyedia QCC.  Intervensi itu bermula dari rencana pengadaan crane di Pelabuhan Panjang, Pontianak, dan Palembang yang gagal pada 2009. Karena lelang gagal, Pelindo lantas membuka lelang dan menunjuk langsung PT Barata Indonesia. Dalam negosiasi itu, R.J. Lino mengundang HDHM untuk melakukan survei ke sejumlah pelabuhan. Undangan itu, menurut jaksa, bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 dan surat keputusan direksi Pelindo.  Intervensi lainnya terkait dengan spesifikasi crane. Awalnya, crane yang akan dibeli memiliki tipe single lift QCC berkapasitas 40 ton. Namun, atas perintah R.J. Lino, spesifikasi diubah menjadi twin lift QCC. Padahal, tim kajian Pelindo sempat menyatakan bahwa tipe twin lift tidak cocok untuk Pelabuhan Palembang dan Pontianak.  ”Dan, HDHM tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana diatur,” jelas Wawan.  Sementara itu, R.J. Lino berencana mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa. Dia meminta waktu untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. ”Karena saya sudah 68 tahun dan sulit bila hanya online dengan penasihat hukum,” ungkap R.J. Lino kepada majelis hakim.

R.J. Lino Didakwa Rugikan Negara Rp 28 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/rj-lino-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Joost Lino alias RJ Lino ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (3/8). Pelimpahan berkas perkara ini menandakan RJ Lino segera menjalani persidangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2010.  "Hari ini (3/8) Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak telah melimpahkan berkas perkara terdakwa RJ Lino ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (3/8).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, penahanan RJ Lino selanjutnya beralih menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta. "Tempat penahanan masih tetap berada di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," ujar Ali.  Ali menyampaikan, sampai saat ini tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK masih menunggu penetapan penunjukan majelis hakim yang nantinya akan memimpin jalannya persidangan. Selain itu juga penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan.  RJ Lino dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010 merugikan keuangan negara sebesar USD 22,828,94. Hal ini setelah memeroleh data dari ahli ITB bahwa Harga Pokok Produksi (HPP) hanya sebesar USD 2.996.123 untuk QCC Palembang, USD 3.356.742 untuk QCC Panjang dan USD 3.314.520 untuk QCC Pontianak.  RJ Lino akan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Segera Jalani Sidang di PN Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-14-at-15.55.12.jpeg" alt="Trestle atau jalur penghubung sisi darat dengan laut di Pelabuhan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat roboh dihantam tongkang yang terlepas akibat cuaca buruk di sekitar lokasi. Pelindo II/Antara" width="100%">
<figcaption>Trestle atau jalur penghubung sisi darat dengan laut di Pelabuhan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat roboh dihantam tongkang yang terlepas akibat cuaca buruk di sekitar lokasi. Pelindo II/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC berkoordinasi dengan PT Wijaya Karya/Wika (Persero) Tbk segera membersihkan puing-puing di sekitar area pendukung dermaga dan trestle (jembatan penghubung) yang ambruk dihantam kapal tongkang pada Rabu (14/7).  Executive Vice President Sekretaris Perusahaan PT Pelindo II Ali Mulyono seperti dilansir dari Antara di Pontianak menjelaskan, saat ini Wika selaku kontraktor pembangunan Terminal Kijing sedang melakukan investigasi. ”Kami segera melakukan rekonstruksi bangunan trestle dan pipe rack agar kegiatan operasi dapat segera berjalan,” kata Ali Mulyono pada Sabtu (17/7).  Selanjutnya sisa kapal tongkang yang tersangkut di area trestle dipindah ke sisi daratan. Selain pembersihan puing dan sisa tongkang tersebut, lanjut dia, IPC juga akan mengevakuasi truk-truk dari pengguna jasa yang masih berada di area dermaga untuk dipindahkan ke Pelabuhan Pontianak menggunakan kapal tongkang.  ”Sebagai bentuk antisipasi, IPC telah menyiapkan rencana mitigasi jika terjadi kondisi cuaca buruk/badai dengan kecepatan angin tinggi. Salah satu antisipasinya adalah dengan menyiapkan area shelter untuk kapal yang sedang sandar,” terang Ali Mulyono.  Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia II mengatakan, trestle atau jalur penghubung sisi darat dengan laut di Pelabuhan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, roboh setelah dihantam tongkang yang terlepas akibat cuaca buruk di sekitar lokasi sejak Selasa (13/7).  Saat kejadian, kondisi gelombang laut tinggi mencapai lebih dari 2,5 meter. Kemudian, kecepatan angin juga lebih dari 32 knot per jam. Kondisi tersebut membuat kapal-kapal tongkang konstruksi yang sedang sandar di area Terminal Kijing terputus talinya lalu lepas tak terkendali.  ”Sebanyak tujuh kapal tongkang konstruksi larat/terlepas di mana tiga kapal tongkang menabrak tiang pancang trestle (jalur penghubung sisi darat dengan sisi laut) sehingga mengakibatkan ambruknya sebagian trestle serta empat tongkang lain menabrak area pendukung di belakang dermaga,” tutur Ali Mulyono.  Berdasarkan peringatan dari BMKG Kalbar tersebut, pihak Terminal Kijing telah menghentikan kegiatan konstruksi dan operasional sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Trestle Pelabuhan Kijing Ambruk Dihantam Tongkang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aplikasi-pakem-negara-tak-bisa-intervensi-agama-dan-kepercayaan_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung masih terus mengusut dugaan korupsi pada kasus perpanjangan kerjasama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Penyidik Jam Pidsus Kejagung telah memeriksa dua pejabat PT Pelindo II pada Kamis (4/2) kemarin.  "Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait dengan perkara dugaan korupsi Perpanjangan Kerjasama Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) berupa Kerjasama Usaha dengan PT. Jakarta Internasional Container Terminal (JICT)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (5/2).  Kedua pejabat PT. Pelindo II yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi yakni, YI selaku Direktur Keuangan PT Pelindo II dan AS selaku Direktur Utama PT Pelindo II.  "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana yang terjadi dalam proses perpanjangan kerjasama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)," tegas Leonard.  Leonard memastikan, pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, menjaga jarak aman antara yang diperiksa dengan Penyidik yang sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.  "Serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan," tandasnya.  Sebagaimana diketahui, Jam Pidsus Kejagung sedang melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pada perpanjangan kerjasama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) berupa kerjasama usaha dengan PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT). Kejagung juga sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-54/F.2/Fd.1/09/2020.  Penyidik Kejagung juga sudah menggeledah kantor Jakarta International Container Terminal (JICT) dan menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.  Meski saat ini sudah pada tahap penyidikan. Kejagung hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=b2-EcfPEOaQ  &nbsp;

Kejagung Periksa 2 Pejabat Pelindo II Soal Kasus Kerjasama dengan JITC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/PELINDO-II-PELABUHAN.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas pelabuhan tengah menangani ekspor-impor. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas pelabuhan tengah menangani ekspor-impor. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) atau Indonesia Port Corporations (IPC) menyampaikan bahwa pihaknya terpaksa menunda untuk melakukan aksi korporasi dalam mengakuisisi pelabuhan asing. Hal tersbeut disebabkan karena ancaman resesi global yang terjadi di sejumlah negara seperti Vietnam dan Bangladesh.  “Mereka terhantam cukup berat, kita review ulang,” kata Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (24/7).  Arif menjelaskan, pendapatan yang dapat diraih oleh perseroan tidak lebih dari Rp 13 triliun. Angka tersebut berbeda dengan BUMN lainnya, contohnya PT Pertamina (Persero) yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah.  Meskipun demikan, kata dia, dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada perseroan tidak separah jika dibandingkan dengan beberapa operator pelabuhan dunia lainnya. Misalnya, trade import index India menurun 27 persen pada 2020 dibandingkan dengan 2019, Korea Selatan 27 persen, Jepang 26 persen, Turki 25 persen, Tiongkok 24 persen, Vietnam 22 persen, Spanyol 19 persen, Jerman 18 persen, Brazil 13 persen dan Indonesia 13 persen.  Pihaknya mengaku wabah pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kinerja perseroan, terutama jumlah bongkar muat, yakni layanan kontainer turun 8,3 persen dari 3,6 juta TEUs pada 2019 menjadi 3,3 juta TEUS pada Juni 2020 setelah Covid-19.  Selain itu, layanan non-kontainer turun 11,8 persen dari 28,4 juta tonase menjadi 25,4 juta tonase, shipping call 13,9 persen dari 100,8 juta GT menjadi 88,5 GT dan penumpang 280 persen dari 552.000 orang menjadi 197.000 orang.  Dengan demikian, Arif menyampaikan, perusahaan merevisi sejumlah target, di antaranya target layanan kontainer dari sebelum Covid-19 pada tahun yakni 8,05 juta TEUS, menjadi menjadi 6,82 juta TEUs karena adanya Covid-19.  Kemudian, layanan non-kontainer dari 65,69 juta tonase menjadi 52,65 tonase, shipping call dari 225,96 juta GT menjadi 180,53 juta GT dan penumpang dari 995.900 orang menjadi 397.200 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DyZ9uyYqemM  https://www.youtube.com/watch?v=tu6vmV3UU04  https://www.youtube.com/watch?v=T7XPSO_aL3k

Gegara Covid-19, Pelindo II Tunda Caplok Perusahaan Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pelindo-II-IPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II meyakini implementasi jaringan pelabuhan yang terintegrasi (integrated port network) atau yang dikenal dengan Trilogi Maritim diyakini akan menurunkan biaya logistik nasional. Konsep ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menurunkan biaya logistik sebesar 4,9% dalam tiga tahun ke depan.  Ada beberapa tantangan untuk menurunkan biaya logistik nasional, seperti belum optimalnya jaringan pelayaran, belum adanya standarisasi pelabuhan, serta masih tingginya inefisiensi transportasi darat. Dengan Trilogi Maritim, hambatan-hambatan itu bisa ditekan.  "2018, biaya logistik nasional sebesar 23,6 persen dari total produk domestik bruto. Kami yakin dengan Trilogi Maritim biaya logistik turun menjadi 18,7 persen pada 2022," kata Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) atau IPC, Elvyn Masassya saat acara buka puasa bersama wartawan di Hotel Doubletree, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).  Konsep Trilogi Maritim mencakup tiga pilar yaitu standarisasi pelabuhan, aliansi pelayaran dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan. Dalam hal standarisasi pelabuhan kualitas telah dibenahi baik fisik maupun teknologi yang digunakan.  “Sejak 2016 kami melakukan standarisasi pelabuhan dengan menitikberatkan pengembangan fisik serta digitalisasi, sehingga layanan dan operasional lebih cepat dan mudah. IPC terus melakukan transformasi untuk menjadi trade facilitator,” ujarnya.  Elvyn juga menyinggung kesiapan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan hub terbesar di Asia Tenggara. IPC saat ini telah membuka layanan pelayaran langsung atau direct call services ke Amerika, Eropa, Australia dan Intra Asia.  "IPC terus mengembangkan layanan direct call dari Tanjung Priok, dan yang terbaru adalah melalui penguatan kerja sama dengan Pelabuhan Ningbo, Tiongkok, akhir April lalu," ungkapnya.  Dengan layanan direct call ekspor atau impor tak perlu lagi mampir ke Singapura yang membuat biaya jasa kemudian bisa terpangkas. “Tanpa transhipment di Singapura, biaya jasa kepelabuhanan dan jasa tambang atau freight cost terpangkas hingga 40 persen,” tuturnya.  Dalam kesempatan tersebut, Elvyn memaparkan capaian IPC selama kuartal I-2019. Dia menjelaskan, pada kuartal I laba bersih tercatat Rp 757,9 miliar. Angka ini naik 50,8 persen dibandingkan kuartal I-2018 yang sebesar Rp 500 miliar. Pendapatan usaha juga naik 5,53 persen, dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,74 triliun.  EBITDA turun 0,9 persen, dari Rp 1,09 triliun menjadi Rp 1,08 triliun. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga mengalami sedikit kenaikan, dari 65,58 persen menjadi 67,48 persen.  Sedangkan arus (throughput) petikemas kuartal I 2019 tercatat 1,83 juta TEUs. Angka ini sama dengan kuartal I 2018. Untuk arus non peti kemas, IPC mencatat kenaikan sebesar 5,53 persen dari 13,36 juta Ton menjadi 14,10 juta Ton.

Lewat Trilogi Maritim, Pelindo II Optimistis Biaya Logistik Turun 4,9%

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelindo-ii-janji-gelar-ipo-anak-usaha-tiap-semester_m_226302.jpg" alt="Pencatatan perdana saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)" width="100%">
<figcaption>Pencatatan perdana saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan, PT Pelindo II sudah menjanjikan bahwa setiap semester akan menggelar penawaran umum perdana saham (IPO) pada anak usahanya yang saat ini ada 17 perusahaan. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro menyebut, setelah PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) yang merealisasikan pelepasan sahamnya di pasar modal akan dilanjutkan dengan anak perusahaan lainnya disetiap semester. "Indonesia Kendaraan Terminal merupakan salah satu dari 17 anak usaha Pelindo II. Setiap semester akan diluncurkan menjadi perusahaan terbuka," ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (9/7). Menurut Direktur Utama, Chiefy Adi Kusmargono, pada pelaksanaan IPO ini IPCC melepas saham ke publik sebanyak 509.147.700 lembar atau mencapai 28 persen dari jumalh saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Chiefy menyebutkan, dengan nilai kapitalisasi saham sebesar Rp2,98 triliun, maka IPCC akan menerima dana proceeds sebesar Rp83S miliar yang sebesar 50 persen akan digunakan untuk belanja modal, sedangkan sebesar 25 persen untuk perpanjangan kontrak sewa lahan jangka panjang. "Sisanya, sebesar 25 persen untuk modal kerja perseroan guna mendukung kegiatan operasional," imbuhnya. Chiefy sembari menyebutkan, selaku penjamin pelaksana emisi efek IPO ini adalah PT Bahana Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai agen penjual iinternasional.

Pelindo II Janji Gelar IPO Anak Usaha Tiap Semester

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ipo-anak-usaha-pelindo-ii-ini-tawarkan-30-persen-saham_m_215872.jpeg" alt="Ilustrasi kapal sedang bersandar di Pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal sedang bersandar di Pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk berencana menawarkan sebanyak-banyaknya sekitar 561 juta atau sebesar 30 persen dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan, melalui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO). IKT yang dikenal juga sebagai IPC Car Terminal menunjuk dua Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters/JLU), yaitu PT Bahana Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan RHB bertindak sebagai Agen Penjual Internasional (International Selling Agent). Sesuai rencana, penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 24 Mei 2018 hingga 22 Juni 2018. Penetapan harga IPO diharapkan pada 25 Juni 2018, sedangkan pencatatan perdana saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 10 Juli 2018. Sebagai informasi, IKT yang merupakan anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC) akan mengalokasikan 50 persen dana hasil IPO untuk belanja modal (capital expenditure/capex), 25 persen untuk perpanjangan sewa lahan, dan sisanya untuk modal kerja. IKT adalah perusahaan yang mengelola terminal yang secara khusus diusahakan secara komersial untuk memberikan jasa pelayanan terminal kendaraan. Adapun pelayanan jasanya meliputi Stevedoring, Cargodoring, Receiving, dan Delivery. Selain itu juga melayani pelayanan jasa lainnya, yaitu Vehicle Processing Center (VPC) dan Equipment Processing Center (EPC). IKT didirikan sebagai entitas bisnis tersendiri pada 5 November 2012 dengan persentase kepemilikan saham PT Pelindo II (Persero) sebesar 99 persen dan PT Multi Terminal Indonesia sebesar 1 persen. Sebelum menjadi entitas bisnis tersendiri, IKT hanya sebuah strategic business unit yang bernama Tanjung Priok Car Terminal (TPT), yang pengelolaannya di bawah Kantor Pusat dan beroperasi sejak Juni 2007. IKT memiliki beberapa keunggulan, di antaranya satu-satunya perusahaan yang mengelola terminal komersial yang memberikan jasa pelayanan terminal kendaraan di negara terpadat ke-4 di dunia, memiliki 100 persen captive market, dan margin bisnis tinggi. Selain itu, perseroan memiliki pasar yang berkembang pesat, basis klien yang solid, penguasaan lahan yang terjamin dan ekspansi yang terencana dengan baik, serta tim manajemen yang sangat berpengalaman. Sementara itu, Indonesia adalah negara dengan penjualan mobil terbesar ke-17 di dunia dan nomor satu di Asean. Secara produksi, Indonesia terbesar ke-18 di dunia dan nomor dua di Asean. Adapun pertumbuhan produksi mobil di Indonesia secara tahunan mencapai 11,4% selama 2007-2017. IKT menyediakan terminal yang disiapkan tak hanya untuk mobil, melainkan alat berat, truk, bus, dan suku cadang. Perseroan mengelola lahan seluas 31 hektare dengan kapasitas 700.000 unit kendaraan per tahun. Sesuai rencana, pada 2022, IKT menargetkan lahan seluas 89,5 hektare dengan kapasitas 2,1 juta kendaraan. Dengan demikian, perseroan diproyeksikan menjadi pengelola terminal mobil terbesar ke-5 di dunia. Pada 2017, IKT membukukan pendapatan sebesar Rp 422,1 miliar, meningkat dibandingkan 2016 yang sebesar Rp 314,3 miliar. EBITDA naik menjadi Rp 175,4 miliar dari Rp 133,4 miliar. Laba kotor naik menjadi Rp 208,6 miliar dari Rp 164,5 miliar, dan laba bersih melonjak menjadi Rp 130,1 miliar dari Rp 98,4 miliar. Adapun nilai aset per akhir 2017 mencapai Rp 336,3 miliar, meningkat dibandingkan 2016 yang sebesar Rp 264,9 miliar. Liabilitas naik menjadi Rp 99,2 miliar dari Rp 79,3 miliar dan ekuitas meningkat menjadi Rp 237 miliar dari Rp 185,6 miliar. Sementara itu, current ratio sebesar 3,3 kali, naik dari 2,4 kali. Sementara itu, rata-rata ROA dalam tiga tahun terakhir mencapai 35,4 persen, margin EBITDA 40,4 persen, ROE 50,6 persen, dan ekuitas terhadap aset 69,8 persen.

IPO, Anak Usaha Pelindo II Ini Tawarkan 30 Persen Saham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mau-bangun-pelabuhan-sorong-pelindo-ii-tunggu-restu-pemerintah_m_186539.jpeg" alt="ilustrasi pelabuhan" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pelabuhan</figcaption>
</figure>Jawapos.com - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menunggu restu dari pemerintah pusat untuk memulai pembangunan tahap I Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Sebelumnya, pemerintah meminta Pelindo II untuk mengkaji kembali perkembangan proyek. "Kita coba lakukan review kembali studi. Akan kita submit di dalam waktu dekat ke pemerintah," ujar Direktur Teknis dan Manajemen Risiko Pelindo II, Dani Rusli Utama, di Jakarta, Senin (5/2). Secara prinsip, kata Dani, mengenai pembebasan lahan dan desain proyek sudah siap. Jika pemerintah sudah mengizinkan, maka rencana induk Pelabuhan Sorong bisa dieksekusi. Dani menuturkan, Pelabuhan Sorong direncanakan untuk menjadi pelabuhan hub di <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/30/165590/indana-bidik-pasar-indonesia-timur" target="_blank">Indonesia Timur</a> sehingga arus tol laut berjalan sesuai rencana. "Pembangunan Tahap I Pelabuhan Sorong diproyeksi menampung kapasitas 500.000 TEUs," ujarnya. Saat ini, lanjut Dani, ada beberapa pelabuhan lain yang ukurannya relatif lebih kecil seperti Pelabuhan Sorong kota atau Arar. "Jadi dicek sekali lagi dari sisi throughput, volume kita bisa jamin ini suistain (secara) operasional," pungkasnya.

Mau Bangun Pelabuhan Sorong, Pelindo II Tunggu Restu Pemerintah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt pelindo ii

Berita Terkini