<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/PUSRI-10-4229350894.jpg" alt="Pusri turut hadir dalam kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (9/4) . (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pusri turut hadir dalam kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (9/4) . (istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Direktur Utama PT Pusri Palembang Daconi Khotob menegaskan komitmen Pusri terhadap program pemerintah khususnya, ketahanan pangan nasional. Rabu (9/4), Pusri yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), turut hadir dalam agenda kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu agendanya adalah kunjungan lapangan ke lokasi Optimalisasi Lahan Rawa (OPLA) dan Proyek Pompanisasi di Desa Sri Menanti, Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, serta melaksanakan peninjauan ke Gudang Bulog untuk membahas ketersediaan dan harga pangan di wilayah Sumsel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan Komisi IV terhadap implementasi kebijakan pangan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dan mendukung program swasembada pangan yang tengah digencarkan oleh pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015826161/mudik-aman-sampai-tujuan-pusri-berangkatkan-ratusan-pemudik-ke-kampung-halaman">Mudik Aman Sampai Tujuan, Pusri Berangkatkan Ratusan Pemudik ke Kampung Halaman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pusri sebagai penyalur pupuk urea bersubsidi terbesar di Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk bersubsidi yang memadai dan tepat sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daconi menyampaikan bahwa keikutsertaan Pusri dalam agenda ini merupakan bentuk sinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga 8 April 2025, Pusri telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 90.587 ton pupuk urea dan 28.482 ton pupuk NPK untuk wilayah tanggung jawabnya. Penyediaan ini dilakukan guna memastikan kelancaran distribusi pupuk pasca lebaran Idul Fitri 1446 H dan menjamin kebutuhan petani terpenuhi tepat waktu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pusri juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan alokasi nasional, hingga April 2025, telah disiapkan 470.555 ton pupuk urea dan 101.307 ton pupuk NPK. Dari jumlah itu, Pusri telah merealisasikan penyaluran sebanyak 381.786 ton Urea dan 76.011 ton NPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015795775/pusri-raih-2-penghargaan-bergengsi-pada-anugerah-bumn-2025">Pusri Raih 2 Penghargaan Bergengsi pada Anugerah BUMN 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah saat ini juga telah menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi guna mempermudah petani. Kesiapan Pusri dalam mendukung kebijakan ini turut mendapat pengawasan dan dukungan dari Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Satgas Pangan, Ombudsman RI, dan Komisi Pengawas Pupuk &amp; Pestisida (KP3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seorang petani di Desa Sri Menanti, Banyuasin, menyampaikan bahwa distribusi pupuk saat ini berjalan lancar dan mempermudah aktivitas petani. &ldquo;Alhamdulillah pupuk lancar dan dalam penebusannya kami juga tidak mengalami kesulitan karena cukup membawa KTP saja. Terima kasih untuk Pusri dan pemerintah,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Desa Sri Menanti merupakan salah satu wilayah percontohan OPLA dengan hasil panen menjanjikan, produktivitas rata-rata mencapai 5,8 ton gabah kering /ha. Bahkan mencapai 7-10 ton di beberapa lokasi. Dengan total produksi gabah kering mencapai 6.495 ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gubernur Sumsel Herman Deru yang hadir pada agenda tersebut menyampaikan bahwa Provinsi Sumsel saat ini menduduki peringkat ke lima penghasil beras nasional. &ldquo;Dengan dukungan pemerintah, serta melihat potensi Sumsel yang sangat besar, semoga kita bisa masuk tiga besar dan menjadi lumbung pangan nasional,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dukungan Pusri terhadap sektor pertanian sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat sektor pertanian, mewujudkan swasembada pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pondasi pembangunan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui sinergi dan penyediaan pupuk yang berkelanjutan, Pusri berharap dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pusri sebagai penyalur pupuk urea bersubsidi terbesar di Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Peninjauan OPLA Banyuasin, Pusri Pastikan Pupuk Tersedia dan Distribusi Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/galian-pipa-gas-merusak-jalan-ini-kata-ketua-komisi-iv-dprd-sumsel_m_192101.jpeg" alt="Ilustrasi," width="100%">
<figcaption>Ilustrasi,</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Galian pipa gas berdampak terjadinya kerusakan di sejumlah ruas jalan di sekitar PT Pupuk Sriwijaya (Pusri). Tak hanya itu saja, imbasnya juga menyebabkan terjadinya kemacetan seperti Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara.</p><br /> <p>Galian pipa gas itu dilakukan oleh Pertagas. Dimana galian itu dilakukan untuk meningkatkan produksi pupuk PT Pusri. Hal itu diketahui berdasarkan adanya laporan dari warga terkait dengan galian tersebut.</p><br /> <p>Menyingkapi hal itu, Ketua Komisi IV bidang Infrastruktur DPRD Sumsel, Anita Noeringhati mengatakan, pihaknya belum melakukan pemanggilan terhadap PT Pusri.</p><br /> <p>Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkunjung ke Pertagas untuk mengingatkan agar bekerja sebaik mungkin seperti jika melakukan penggalian harus dikembalikan seperti semula.</p><br /> <p>Selain itu, dirinya juga meminta setiap proyek harus berkoordinasi terlebih dahulu mengingat anggaran DPRD Sumsel untuk infrastruktur terbatas sehingga tidak mampu mengcover secara keseluruhan.</p><br /> <p>"Jangan sampai proyek yang dilakukan merusak tatanan apa yang sudah ada di Sumsel," katanya kepada JawaPos.com, Selasa (27/2).</p><br /> <p>Ia mengungkapkan, meski merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Sumsel, kontribusi PT Pusri ke Sumsel masih sangat minim. Terlebih lagi, pupuk yang dihasilkan PT Pusri tersebut belum seluruhnya untuk Sumsel, mengingat kelangkaan pupuk sempat terjadi di Sumsel.</p><br /> <p>"Seharusnya, semua perusahaan yang berinvestasi di Sumsel itu diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat. Baik produk dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya, produk yang dihasilkan PT Pusri belum sepenuhnya untuk Sumsel," terangnya.</p><br /> <p>Anita pun menegaskan, jika tidak mampu berkontribusi kepada daerah maka dirinya mempersilahkan untuk pindah dari daerah yang ditempati perusahaan tersebut. Mengingat Gubernur menarik investasi di segala bidang hanya untuk kesejahteraan rakyat.</p><br /> <p>"Jadi seharusnya setiap perusahaan baik BUMN dan lain sebagainya harus mematuhi aturan yang berlaku," tandasnya.</p>

Galian Pipa Gas Merusak Jalan, Ini Kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel

pt pusri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt pusri

Berita Terkini

Peninjauan OPLA Banyuasin, Pusri Pastikan Pupuk Tersedia dan Distribusi Lancar

Galian Pipa Gas Merusak Jalan, Ini Kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel

Download Aplikasi JawaPos.com