<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/14/PNM-14-A-1999506925.jpg" alt="PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meresmikan pencairan pembiayaan mikro perumahan dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meresmikan pencairan pembiayaan mikro perumahan dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meresmikan pencairan pembiayaan mikro perumahan sekaligus melawan praktik rentenir dan mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program House Ownership &amp; Micro Empowerment (Home) di Kabupaten Wajo, Sengkang, Sulawesi Selatan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait hadir langsung meninjau kegiatan yang merupakan inisiatif dua BUMN dalam mendukung rumah layak huni bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk mendukung perempuan prasejahtera, khususnya nasabah PNM Mekaar, agar memiliki rumah yang layak sekaligus produktif sebagai tempat usaha. Sinergi ini menjadi jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat, karena rumah bagi para ibu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang kerja, mendidik anak, dan menjaga mimpi serta harapan. Data mencatat hingga 2025, PNM telah memberdayakan lebih dari 22,4 juta nasabah Mekaar di 35 provinsi dan 6.165 kecamatan. Melalui program Mekaar HOME, telah tersalurkan pembiayaan sebesar Rp1,7 triliun kepada 738.476 penerima manfaat di seluruh Indonesia manfaat yang terdiri dari, 87 Miliar dan 27.367 penerima manfaat di Sulawesi Selatan, serta 6,9 Miliar dan 2.901 penerima manfaat di Makassar. Melalui dukungan SMF, program ini tidak hanya membuka akses renovasi rumah usaha yang terjangkau, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang selama ini kerap membebani pengusaha ultra mikro. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa ibu-ibu nasabah Mekaar adalah teladan yang baik karena menjadi ibu yang tangguh, tak pernah menyerah, dan teladan yang baik bagi setiap orang karena kemauannya untuk terus berusaha dari lingkungan yang terdekat, yakni rumah. Maruarar juga mengungkapkan hal tersebut menjadi bukti bahwa PNM turut andil dalam rangka mengurangi angka penggunaan rentenir di masyarakat. &ldquo;Saya apresiasi Pak Dirut PNM atas kerja kerasnya dalam mendampingi para ibu ini untuk menjadi ibu yang tangguh, tak mengeluh, dan kuat dalam menghadapi kesulitan sehingga ibu-ibu ini bisa berjualan dirumah dengan bantuan kolaborasi dengan SMF serta tak pernah nunggak pembayaran cicilannya, PNM memang top ini, kita harus terus lanjutkan kolaborasi ini untuk mendukung usaha ibu-ibu ini naik kelas serta mengurangi rentenir&rdquo; ucap Maruarar. Sementara itu, Direktur Utama PT PNM mengapresiasi dukungan oleh Menteri dan bersyukur bahwa PNM dapat terus amanah menjaga kepercayaan negara untuk terus hadir membersamai masyarakat prasejahtera diseluruh Indonesia. Secara khusus, Arief juga berterima kasih kepada para Account Officer (AO) yang menjadi garda terdepan untuk menjaga kepercayaan tersebut. &ldquo;Terima kasih dukungannya pak Menteri, alhamdulillah PNM bisa menjaga amanah yang diberikan negara kepada kami, ini adalah bentuk kehadiran negara untuk hadir bersama rakyat terutama ibu-ibu prasejahtera. Terima kasih secara khusus kepada para AO, jangan pernah lelah dan kalah untuk terus mendampingi ibu-ibu tangguh ini di Wajo agar terus bisa naik kelas&rdquo; ujar Arief. PNM percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil bersama para ibu prasejahtera adalah fondasi besar bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Melalui program HOME, PNM dan SMF tidak hanya menghadirkan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari jeratan praktik rentenir. Dengan optimisme ini, PNM berkomitmen untuk terus membersamai ibu-ibu tangguh agar naik kelas, sejahtera, dan menciptakan ekonomi kerakyatan di Indonesia. &nbsp;

Menteri Maruarar Sirait hadir langsung meninjau kegiatan yang merupakan inisiatif dua BUMN dalam mendukung rumah layak huni bagi masyarakat.

Kementerian PKP, PNM, dan SMF Sinergi Wujudkan Rumah Layak Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera di Wajo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/Rumah-Impian-Untuk-Pasangan-Muda-Dery-Ridwansah-1JPG-711374838.jpg" alt="Seorang Bapak dan anak bersepeda di kawasan rumah subsidi, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Seorang Bapak dan anak bersepeda di kawasan rumah subsidi, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BUMN pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat mencapai Rp 21,64 triliun dalam waktu 6 tahun 2018 hingga Desember 2023. BUMN di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu membiaya 594.174 unit rumah se-Indonesia. Angka itu lebih dari target yang ditetapkan sebanyak 220.000 unit, sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan 2023. Direktur Keuangan &amp; Operasional SMF Bonai Subiakto mengatakan, total pembiayaan KPR FLPP bersumber dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 9,33 triliun, termasuk dengan Rp 1,53 triliun PMN yang diperoleh pada Desember 2023. Selain itu, sebesar Rp 12,31 triliun yang bersumber dari dana SMF dari penerbitan surat utang atau leveraging yang di dalamnya termasuk penggunaan dana pengembalian pokok sebesar Rp 966 miliar. "Kami berbagi tugas dengan BP Tapera. Jika mereka menyalurkan porsi pembiayaan KPR FLPP sebesar 75 persen, kami menyalurkan porsi 25 persen. Dana ini disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan dengan bunga yang telah ditentukan pemerintah maksimum sebesar 5 persen," kata Bonai Subiakto dalam media briefing media di Gunungkidul, Jogjakarta, Kamis (2/5). "Jadi masyarakat membayar maksimum bunga 5 persen untuk kurun waktu 20 tahun maksimal," imbuhnya. Untuk diketahui, KPR FLPP diberikan Pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki hunian layak dan terjangkau. Penerima manfaat program FLPP didominasi oleh pekerja swasta. Selanjutnya diikuti ASN, Wiraswasta, TNI/Polri, dan sisanya sektor lain. Mengutip laporan keuangan PT SMF pada tahun 2023, Perseroan mampu menyalurkan pembiayaan KPR melalui Program FLPP hingga mencapai Rp 6,6 triliun atau setara dengan 172 ribu debitur pada tahun 2023. Atas pencapaian itu, total outstanding pinjaman yang diberikan oleh SMF pada 2023 mencapai Rp 36 triliun. Angka itu meningkat 32,4 persen dibanding pada tahun sebelumnya yang sejumlah Rp 27,16 triliun. Dengan sejumlah pencapaian tersebut, SMF berhasil membukukan pendapatan pada 2023 sebesar Rp 2,09 triliun. Jumlah itu meningkat 17,70 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 1,77 triliun. Selain itu, Perseroan juga berhasil membukukan laba bersih sejumlah Rp 465,62 miliar atau meningkat dibanding realisasi pada 2022 yang sebesar Rp 417,69 miliar.

BUMN pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP kepada masyarakat.

Selama 6 Tahun, SMF Biayai 594.172 Kredit Rumah Subsidi lewat KPR FLPP, Totalnya Rp 21,64 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/pembangunan-rumah.jpg" alt="MANFAATKAN MOMEN: Pembangunan rumah di kompleks perumahan di Sidoarjo, Jatim. Properti kelas menengah atas diburu investor sebelum inflasi di Indonesia naik signifikan. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MANFAATKAN MOMEN: Pembangunan rumah di kompleks perumahan di Sidoarjo, Jatim. Properti kelas menengah atas diburu investor sebelum inflasi di Indonesia naik signifikan. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan terus mendorong penyaluran perumahan tahun ini. Dalam rangka mendukung target pemerintah memenuhi kebutuhan rumah layak huni masyarakat Indonesia pada 2045 atau zero backlog perumahan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan enam usulan langkah strategis.  Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, usulan tersebut diracik agar kebutuhan rumah rakyat terpenuhi. Namun, bisa mengurangi penggunaan anggaran negara dan memaksimalkan pemakaian dana di luar milik negara. Peluang di sektor perumahan masih sangat besar untuk dikembangkan.  Heru menjelaskan, butuh tambahan pasokan lebih dari 14 juta unit untuk memenuhi zero backlog perumahan. Sehingga, diperlukan sumber pendanaan yang stabil.  "Kami berupaya dengan beberapa usulan. Yakni skema baru KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), skema baru KPR SSB (subsidi selisih bunga), Rent to Own untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership, penetapan imbal jasa penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli," jelas Haru, kemarin (26/1).  Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, skema KPR FLPP yang diusulkan perseroan yakni dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5 persen. Untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR subsidi. Sedangkan untuk KPR SSB, diberikan dengan plafon yang lebih besar dari KPR FLPP.  "Tenor subsidi pun hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian sesuai perbaikan ekonomi debitur. Bunga subsidi yang diberikan yakni sebesar 7 persen," terangnya.  Hirwandi menjelaskan, usulan skema KPR Rent to Own (RTO) ditujukan bagi MBR informal dapat menikmati fasilitas sewa selama 6 bulan sebelum mendapatkan KPR. Untuk skema Staircasing Shared Ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi. Tahap pertama yakni sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR.  "Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara untuk perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar," kata Hirwandi.  Bank BTN turut ambil bagian sebagai anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan PT Sarana Multigriya Finansial Persero (PT SMF).  Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna menyatakan, penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,71 juta backlog rumah tangga. Melalui PT SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan diharapkan dapat menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota. Sehingga mampu mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.  Salah satunya dalam perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan. Baik melalui skema Rent to Own maupun Staircasing Shared Ownership. "Kami juga fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal/pekerja mandiri melalui menabung di BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah dengan lebih mudah," bebernya.  Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menuturkan, pada dasarnya pemerintah ingin memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Namun dari sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sifatnya terbatas.

Enam Strategi BTN Capai Target Zero Backlog Perumahan 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/pembangunan-rumah.jpg" alt="MANFAATKAN MOMEN: Pembangunan rumah di kompleks perumahan di Sidoarjo, Jatim. Properti kelas menengah atas diburu investor sebelum inflasi di Indonesia naik signifikan. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MANFAATKAN MOMEN: Pembangunan rumah di kompleks perumahan di Sidoarjo, Jatim. Properti kelas menengah atas diburu investor sebelum inflasi di Indonesia naik signifikan. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sepakat membentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan dinilai sebagai langkah awal dalam mendukung terciptanya layanan optimal guna menyelaraskan upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan optimal, termasuk berbagai upaya pendanaan kreatif.  "Ekosistem dalam sektor perumahan ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari sisi suplai hingga sisi permintaan, baik regulator, BUMN, swasta, maupun masyarakat itu sendiri," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban dalam keterangan resmi, Rabu (25/1).  Ia juga menjelaskan, ekosistem ini dibangun guna mewujudkan cita-cita negara memberikan tempat tinggal layak bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, kata dia, seluruh pihak dalam ekosistem perumahan dibutuhkan.  Pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal, salah satunya telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan khususnya kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di antaranya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).  "Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1 persen bagi rumah sederhana dan sangat sederhana," jelasnya.  Lebih lanjut, ia membeberkan sejak 2010, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp 79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp 100,32 triliun.  Kemudian, melalui pemberian tambahan PMN kepada PT SMF, pemerintah mengalokasikan porsi 25 persen pembiayaan KPR FLPP sejak 2017 sebesar Rp 7,8 triliun. Selanjutnya, anggaran tersebut di-leverage untuk menyalurkan pendanaan sebesar Rp 15,04 triliun guna mendukung pembiayaan bagi penyediaan 421.650 unit rumah MBR  Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui berbagai cara. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.  Lebih jauh, hadirnya Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan diharapkan mendukung pemenuhan mandat undang-undang terkait penyediaan akses perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera tercapai.  "Dalam waktu dekat ekosistem pembiayaan perumahan akan menginisiasi penyusunan pedoman tata kelola ekosistem pembiayaan perumahan secara teknis dan strategis, serta penyusunan rencana kegiatan tahunan yang memuat kegiatan-kegiatan terkait pengembangan perumahan di tahun berjalan," tandasnya.

Pemerintah Bentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan

PT SMF

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT SMF

Berita Terkini

Kementerian PKP, PNM, dan SMF Sinergi Wujudkan Rumah Layak Usaha Bagi Perempuan Prasejahtera di Wajo

Selama 6 Tahun, SMF Biayai 594.172 Kredit Rumah Subsidi lewat KPR FLPP, Totalnya Rp 21,64 Triliun

Enam Strategi BTN Capai Target Zero Backlog Perumahan 2045

Pemerintah Bentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan

Download Aplikasi JawaPos.com