<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/IMG-20231208-WA0017-4176707939.jpg" alt="Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2023 PT Waskita Karya (Persero) Tbk." width="100%">
<figcaption>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2023 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mengumumkan telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2023 pada Jumat (8/12). Dalam rapat tersebut pemegang saham seri A, yakni Kementerian BUMN menyetujui usulan restrukturisasi perseroan. Hal tersebut disetujui karena sejalan dengan aspek-aspek yang berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 122 dan 123. Salah satu hasil dari RUPSLB itu, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Muhammad Hanugroho sebagai direktur utama Waskita menggantikan Mursyid. Selain itu, I Gde Made Kartikajaya yang sebelumnya menjabat Komisaris dan Warjo selaku Direktur Operasi III juga turut dicopot. Erick juga menyetujui untuk menghapus satu jabatan komisaris dan satu jabatan direksi. Persetujuan atas restrukturisasi Waskita merupakan titik penting bagi Waskita untuk dapat segera mengimplementasikan skema restrukturisasi. "Sehingga Perseroan memiliki kemampuan dalam melakukan manajemen cash flow secara optimal guna menghasilkan siklus kegiatan operasional yang lebih sustain dan prudent. Hal ini juga dapat membantu Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban kepada seluruh Kreditur baik Perbankan, Pemegang Obligasi, maupun Vendor," jelas SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dalam keterangan resmi, Jumat (8/12). Dengan hasil keputusan RUPSLB, berikut ini susunan komisaris dan direksi Waskita Karya terbaru: Komisaris <ul> <li>Komisaris Utama/Komisaris Independen: Heru Winarko</li> <li>Komisaris Independen: Addin Jauharudin</li> <li>Komisaris Independen: Muradi</li> <li>Komisaris Independen: Muhamad Salim</li> <li>Komisaris: T. Iskandar</li> <li>Komisaris: Dedi Syarif Usman</li> </ul> Direksi <ul> <li>Direktur Utama: Muhammad Hanugroho</li> <li>Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno</li> <li>Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal: Ratna Ningrum</li> <li>Direktur Pengembangan Bisnis: Rudi Purnomo</li> <li>Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health &amp; Environment: I Ketut Pasek Senjaya Putra</li> <li>Direktur Operasi II: Dhetik Ariyanto</li> </ul> Ermy menjelaskan, adapun metode restrukturisasi akan ditempuh melalui 8 stream. Meliputi, Restrukturisasi Keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah dan partisipasi publik melalui right issue, Fasilitas Kredit dengan Penjaminan Pemerintah, Strategic Pertnership Ruas Tol. Lalu, Restrukturisasi Anak Perusahaan, Transformasi Bisnis, Penyelesaian Ruas Tol Sumatera, Pebaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko. &rdquo;Perseroan optimis dengan adanya penyesuaian ini, dapat membawa Waskita bergerak lebih solid, terutama dalam mendukung langkah transformasi perusahaan untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh publik dapat kami jaga dengan baik,&rdquo; tutup Ermy.

Menteri BUMN Erick Thohir merombak komposisi direksi dan komisaris di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT).

Menteri BUMN Copot Dirut Waskita Karya, Berikut Susunan Komisaris dan Direksi Terbaru

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-peran-waskita-dalam-pembangunan-proyek-strategis-nasional_m_.jpg" alt="Logo Waskita Karya (JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Logo Waskita Karya (JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan bersih-bersih di BUMN dan proyek strategis pemerintah&nbsp; terus dikebut.&nbsp; Senin (15/5) lembaga pimpinan ST Burhanuddin ini telah menetapkan dan langsung menahan satu orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi Tol Jakarta-Cikampek II, berinisial IBN. Tersangka ditahan di&nbsp; Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. "Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Kepala Penerangan Kejagung, Ketut Sumedana, dalam siaran pers, Selasa (16/5). Dijelaskannya, IBN diduga telah melawan hukum. Karena itu, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan (obstruction of justice) perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Ketut menjkelaskan, IBN yang merupakan pensiunan BUMN PT Waskita Karya (persero) Tbk,&nbsp;ditahan untuk mempercepat proses penyidikan. Ia akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak 15 Mei 2023 s/d 03 Juni 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dalam perkara ini, menurut Ketut, IBN,&nbsp; melakukan perbuatan memengaruhi dan mengarahkan para saksi untuk menerangkan hal yang tidak sebenar-benarnya, tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh Penyidik, dan menghilangkan barang bukti, sehingga mengakibatkan proses penyidikan menjadi terhambat dalam menemukan alat bukti pada perkara. Akibat perbuatannya, Tersangka IBN disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (K.3.3.1)

IBN merupakan pensiunan BUMN PT Waskita Karya (persero) Tbk, ditahan untuk mempercepat proses penyidikan. Ia akan ditahan selama 20 hari.

Halangi Penyidikan, Kejagung Tahan Satu Tersangka Korupsi Tol Japek II 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/gibran-dan-camat-terkait-pungli2.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Dok. Radar Solo" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Dok. Radar Solo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming bakal pasang badan untuk membantu penyelesaian utang ongkos makan yang dialami warga Gilingan, Banjarsari.  Dia meminta pihak yang masih memiliki utang agar segera melunasi dalam sepekan ini.  ”Segera lunasi. Mesakene diutangi semono. Warung diutangi Rp 1 juta saja bisa tutup kok ini malah Rp 100 juta. Dari Waskita sudah menyelesaikan kewajiban. Pokoknya dicari. Kalau tidak ada itikad baik tak datangi orangnya,” tegas Gibran dikutip dari Radar Solo (Grup JawaPos).  Sementara itu, PT Waskita Karya selaku kontraktor pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed memastikan seluruh mandor atau vendor telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Soal masalah utang ongkos makan, Waskita meminta para pihak segera menyelesaikan.  Melalui keterangan tertulisnya, PT Waskita Karya memastikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan semua pembayaran kepada mandor atau vendor yang terlibat dalam proyek tersebut. Sebab itu, persoalan utang biaya makan di salah satu warung itu tidak berkaitan dengan badan usaha milik negara itu.  ”Pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu karena para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya,” terang Project Manager Masjir Raya Sheikh Zayed Adriansyah.  Adriansyah mengatakan, pemilik warung pernah mendatangi tim proyek untuk meminta pertanggungjawaban. Namun tim proyek menjelaskan, kewajiban Waskita terhadap mandor tersebut telah diselesaikan.  Tim proyek meminta pihak warung untuk menghubungi langsung para mandor tersebut. Nomor handphone dan fotokopi KTP dari para mandor sudah diberikan agar persoalan itu diselesaikan secara musyawarah.  ”Sejak awal pembangunan Masjid Sheikh Zayed, tim proyek sudah menginformasikan kepada warga dan warung-warung di sekitar lokasi proyek agar tidak memberikan utangan kepada oknum mandor atau vendor karena ditakutkan hal seperti ini akan terjadi,” jelas Adriansyah.

Wali Kota Gibran Bakal Datangi Mandor Proyek Masjid Raya Sheikh Zayed

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecelakaan-kerja-tinggi-waskita-menggembleng-disiplin-pegawai_m_195045.jpeg" alt="Ilustrasi pekerja Waskita" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja Waskita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Kode Saham: WSKT) berhasil mempercepat pembayaran termin proyek sebesar Rp 1,4 triliun pada bulan Desember 2022. Adapun secara total Waskita telah mengantongi pembayaran proyek mencapai Rp 15,7 triliun melebihi dari target sepanjang tahun 2022.  Adapun target pencairan dipatok sebesar Rp 10-15 triliun pada tahun 2022. Pencapaian ini merupakan hasil dari keberhasilan implementasi Account Receivable War Room sebagai salah satu bagian transformasi Bisnis Waskita yang telah dilaksanakan sejak September 2021.  “Hal ini sebagai bukti kami kepada owner pemberi pekerjaan, bahwa dengan percepatan pembayaran termin proyek, sangat berdampak pada progres pekerjaan proyek dapat selesai dengan tepat waktu. Sepanjang tahun 2022 kami sudah melebihi target Rp 10-15 triliun, semoga target tahun 2023 bisa melebihi dari tahun kemarin,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya , Wiwi Suprihatno dalam keterangan resmi, Rabu (11/1).  Ia menjelaskan, alokasi dari termin cair adalah sebesar 62 persen dari termin yang diterima akan dialokasikan untuk menurunkan level utang kredit modal kerja, pemenuhan kewajiban finansial MRA (Master Restructuring Agreement), pembayaran current vendor serta pembayaran kewajiban pajak.  Sementara sisanya, kata dia, akan digunakan untuk operasional perseroan. Melalui kolektabilitas tersebut, perseroan berupaya terus menurunkan level utang dan juga menjaga tingkat kecukupan modal kerja proyek berjalan.  "Sehingga target kinerja Waskita sampai dengan akhir tahun 2022 dapat tercapai," jelasnya.  Lebih lanjut ia mengatakan, Waskita Karya terus berkomitmen untuk memperbaiki arus kas demi memastikan kecukupan pendanaan proyek berjalan.  “Perseroan akan terus berkomitmen untuk memperbaiki kondisi arus kas, melakukan penurunan kewajiban keuangan serta memastikan kecukupan pendanaan untuk proyek berjalan,” tandasnya.

Waskita Kantongi Rp 15,7 Triliun Pembayaran Proyek Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ribuan-pns-koruptor-masih-terima-gaji-per-tahun-negara-rugi-rp-72-m_m_.jpg" alt="Ilustrasi Borgol. Terdapat ribuan PNS yang sudah divononis sebagai koruptor namun masih terima gaji per bulan dari negara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Borgol. Terdapat ribuan PNS yang sudah divononis sebagai koruptor namun masih terima gaji per bulan dari negara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi I PT Waskita Karya (WSKT) Adi Wibowo dituntut penjara 4 tahun dan 6 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Jaksa meyakini, Adi Wibowo merugikan keuangan negara dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Goa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011.  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Wibowo berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dikurangi selama dalam tahanan," kata Jaksa KPK Ikhsan Fernandy membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/9).  Jaksa KPK juga menuntut Adi Wibowo untuk membayar denda senilai Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Adi Wibowo dinilai, tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta tidak mengakui dan menyeseli perbuatannya.  "Hal yang meringankan belum pernah dihukum," ujar Jaksa Ikhsan.  Jaksa KPK meyakini, perbuatan Adi Wibowo turut memperkaya PT Waskita Karya sebesar Rp 26.667.071.208,84 atau Rp 26,6 miliar. Selain itu, PT Cahaya Teknindo Majumandiri juga disebut diperkaya senilai Rp 80.076.241.  Sementara pihak lain yang turut diperkaya adalah mantan PPK pada Satker Setjen Kemendagri, Dudi Jocom sebesar Rp 500 juta. Perbuatan korupsi itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.247.147.449,84.  Adi Wibowo dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Eks Pejabat Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengadilan-tinggi-kumpulkan-hakim-pn-medan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Palu sidang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Palu sidang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas acara pemeriksaan (BAP) mantan Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo. Dia segera diadili dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung IPDN Minahasa pada 2011.  "Tim jaksa telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua untuk tersangka AW (Adi Wibowo) dari tim penyidik karena telah terpenuhinya seluruh kelengkapan isi berkas perkara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (11/5).  Adi kini menjadi tahanan jaksa penuntut umum (JPU). Masa penahanannya kembali diperpanjang selama 20 hari ke depan sampai 29 Mei 2022.  "Ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ucap Ali.  Tim jaksa KPK bakal menyusun dakwaan Adi dalam 14 hari kerja. Setelah rampung, dakwaan itu diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diadili.  Dalam perjalanan kasusnya, KPK menetapkan tersangka baru terkait dugaan korupsi yang menyeret PT. Waskita Karya, KPK menetapkan mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT. Adhi Karya (Persero) Dono Purwoko dan mantan Direktur Operasi PT Waskita Karya, Adi Wibowo sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat tersangka kepada mantan pejabat Kemendagri, Dudy Jocom.  Kasus ini bermula pada awal tahun 2010, diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, dan perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT. Adhi Karya.  Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabuapten Minahasa Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.  Terkait pemberian fee proyek tersebut, telah disetujui oleh tersangka Dono Purwoko, kemudian dicantumkan dalam surat penawaran PT. Adhi Karya. Lantas sekitar Desember 2011, tersangka Dono Puwoko diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 persen kepada Dudy Jocom, dimana progres pekerjaan baru terlaksana 89 persen.  Hal ini lantas ditindaklanjuti Dudy Jocom dengan memerintahkan Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.  Waskita Karya dalam hal ini mendapat proyek untuk menggarap di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan Adhi Karya, menggarap proyek di Sulawesi Utara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 11,18 miliar di proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp 9,378 miliar di proyek Sulawesi Utara.

Kasus Gedung IPDN, Eks Pejabat PT Wakskita Karya Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-peran-waskita-dalam-pembangunan-proyek-strategis-nasional_m_.jpg" alt="Logo Waskita Karya (JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Logo Waskita Karya (JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berhasil bernegosiasi dengan 21 bank dan mendapatkan dukungan penuh pada proses restrukturisasi utang Perseroan Induk dengan total fasilitas kredit sebesar Rp 29,2 triliun atau 100 persen dari total utang yang direstrukturisasi.  Bank-bank yang telah mendukung penuh proses restrukturisasi utang Perseroan Induk adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank BTPN, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank DKI, Bank Panin, Bank Permata, Bank KEB Hana, Bank Shinhan, Bank CTBC Indonesia, Maybank, BNP Paribas, Bank SBI Indonesia, Bank Resona Perdania, Bank UOB, Bank of China, Bank QNB, Bank OCBC NISP, dan Bank CCB Indonesia.  Kesepakatan ini melengkapi proses penandatanganan perjanjian restrukturisasi Perseroan Induk yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021. Pada kesempatan tersebut, Perseroan Induk telah mendapatkan dukungan dan kesepakatan melalui proses penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dari 7 perbankan.  Selanjutnya, pada tanggal 15 September 2021 Perseroan kembali mendapatkan dukungan dari 14 bank melalui penandatanganan perjanjian aksesi restrukturisasi Perseroan Induk.  Direktur Utama Perseroan Destiawan Soewardjono mengatakan, saat ini 21 bank-bank tersebut mendukung penuh proses restrukturisasi utang perseroan induk dengan memberikan perpanjangan masa kredit hingga 5 tahun kedepan dan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif.  Menurutnya, proses restrukturisasi ini merupakan bagian dari transformasi bisnis perseroan yang tertuang dalam 8 stream penyehatan keuangan Waskita. Transformasi ini merupakan komitmen Perseroan untuk menjamin going concern Perseroan dan mengelola pondasi keuangan yang kuat serta impelementasi prinsip tata kelola yang baik pada seluruh elemen Perseroan.  “Perseroan sangat mengapresiasi penuh dukungan dari para perbankan yang telah memahami bahwa proses restrukturisasi ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perseroan dan kedepanya juga akan meningkatkan kepercayaan dan optimisme seluruh pihak kepada Perseroan,” ujarnya dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Senin (20/9).  Perseroan menargetkan pertumbuhan kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan CAGR hingga 25 persen pada 3 hingga 5 tahun kedepan. Dampak positif dari implementasian 8 stream penyehatan keuangan Waskita juga mulai tercermin pada kinerja semester pertama tahun ini dengan mencatatakan laba bersih usaha sebesar Rp 33,4 miliar atau meningkat sebesar 102,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.  Adapun program 8 stream penyehatan keuangan Waskita terdiri dari proses restrukturisasi Perseroan Induk dan anak usaha, Penjaminan Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan rights issue, divestasi aset jalan tol, penyelesaian konstruksi, transformasi bisnis, serta implementasi GCG dan manajemen risiko.  Selain itu, Ia menambahkan, perseroan juga memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah untuk dapat melakukan percepatan pelaksanaan strategi-strategi penyehatan keuangan Waskita.  “Dengan implementasi 8 Stream Penyehatan Keuangan Waskita, Perseroan dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Nasional, terutama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia,” pungkasnya.

Waskita Karya Dapat Dukungan Restrukturisasi Keuangan Dari 21 Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, Hilman Muhsin. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.  Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Dirut PT Translingkar Kita Jaya, Bambang Hartanto, mantan Bupati Wakatobi Hugua dan mantan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Hartanto.  Keempat orang saksi ini akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) dan mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013, Fathor Rachman (FR).  "Diperiksa untuk tersangka Yuly Ariandi Siregar (YAS) dan Fathor Rachman (FR)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (27/10). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/10/2020/kpk-cecar-5-saksi-soal-dugaan-penerimaan-uang-proyek-fiktif-pt-waskita/">KPK Cecar 5 Saksi Soal Dugaan Penerimaan Uang Proyek Fiktif PT Waskita</a></li> </ul> KPK telah menetapkan lima tersangka atas kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.  Kelima tersangka tersebut yakni, mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Desi Arryani; mantan Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Fakih Usman.  Kemudian, mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar. Kelima tersangka diduga secara bersama-sama turut menerima uang korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya.  Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yaitu sebesar Rp202 miliar. Kerugian negara itu akibat penandatanganan dan kesepakatan jahat 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek Waskita Karya.  Terkait kasus ini, keuangan negara ditaksir dirugikan hingga Rp 186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.  Atas perbuatannya, kelima orang tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terkait Kasus Proyek Fiktif, KPK Periksa Hilman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang juga Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Jarot Subana, Rabu (21/10). Tim penyidik KPK menelisik aliran duit proyek fiktif yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke rekening bank milik Jarot.  Jarot merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya tahun 2009-2015.  "Tersangka JS diperiksa sebagai tersangka, penyidik mendalami dugaan aliran uang proyek fiktif PT WK di rekening bank miliknya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (22/10).  Penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa tersangka lainnya, yakni mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Fakih Usman. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Jarot Subana.  "Tersangka FU diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JS dkk, penyidik mengkonfirmasi terkait berbagai peran dari para tersangka untuk memuluskan proyek fiktif di PT Waskita Karya," ucap Ali.  Selain memeriksa tersangka dalam kasus ini, KPK juga turut memeriksa sejumlah saksi. Mereka diantaranya, Risa Aliyatun Nikmah selaku Ibu Rumah Tangga diperiksa untuk tersangka Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar.  Menurut Ali, penyidik KPK mencecar Risa terkait kepemilikan aset tersangka Yuly yang didapat dari hasil korupsi di PT Waskita Karya.  "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YAS, penyidik mengkonfirmasi mengenai dugaan kepemilikan berbagai aset tersangka YAS yang bersumber dari proyek fiktif di PT WK," ungkap Ali.  Kemudian saksi kedua, Manager Perkebunan Cahaya Hati Farm Cijeruk Bogor, Ridai yang juga Direktur PT Bajra Bumi Nusantara tahun 2012-2014), diperiksa untuk tersangka Fakih Usman.  "Penyidik juga mengkonfirmasi mengenai dugaan kepemilikan berbagai aset tersangka FU yang bersumber dari proyek fiktif di PT WK," pungkas Ali. KPK telah menetapkan lima tersangka atas kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.  Kelima tersangka tersebut yakni, mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Desi Arryani; Mantan Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Fakih Usman.  Kemudian, mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS). Kelima tersangka diduga secara bersama-sama turut menerima uang korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya.  Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yaitu sebesar Rp202 miliar. Kerugian negara itu akibat penandatanganan dan kesepakatan jahat 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek Waskita Karya.  Terkait kasus ini, keuangan negara ditaksir dirugikan hingga Rp 186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.  Atas perbuatannya, kelima orang tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Telisik Uang Korupsi PT Waskita Karya ke Eks Dirut Waskita Beton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akan-terbitkan-obligasi-ini-skema-yang-ditawarkan-waskita-ke-investor_m_.jpg" alt="Ilustrasi sebuah proyek kontruksi yang dibangun PT Waskita Karya Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sebuah proyek kontruksi yang dibangun PT Waskita Karya Tbk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 di Hotel Teraskita, Cawang, Jakarta pada Jumat (5/6) kemarin. Pada RUPST ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk membagikan dividen sebesar Rp 46 miliar atau 5 persen dari laba perusahaan.  Adapun, dividen per lembar yang diperoleh oleh pemegang saham sebesar Rp 3,46 per lembar. Pada tahun buku 2019 Waskita Karya juga mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 31,39 triliun dan laba bersih yang dicapai sebesar Rp 1,03 triliun.  Kemudian, total aset sebesar Rp 122,59 triliun, total liabilitas sebesar Rp 93,47 triliun, total ekuitas sebesar Rp 29,12 triliun, dan nilai kontrak baru sebesar Rp 26,08 triliun.  “Dengan tambahan nilai kontrak baru tersebut serta adanya sisa nilai kontrak sebesar Rp 62,02 triliun, maka total kontrak yang dikelola oleh Waskita Karya pada tahun 2019 sebesar Rp 88,10 triliun,” jelas President Director Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Sabtu (6/6).  Pada tahun 2019, Waskita Karya juga menerima pembayaran atas proyek turnkey sebesar Rp 26 triliun. Pembayaran proyek itu diterima atas pembayaran Proyek Jalan Tol Cinere-Serpong sebesar Rp 1,21 triliun, proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang sebesar Rp 3 triliun.  Kemudian, proyek Tol TBPPKA (Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung) sebesar Rp 10,3 triliun, proyek Tol Batang-Semarang sebesar Rp 2 triliun, proyek Ruas Tol TBPPKA (Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung) (porsi VGF Tol Jakarta-Cikampek) sebesar Rp 1,24 triliun.  Lalu, proyek transmisi paket 1-2 Sumatera sebesar Rp 4 triliun dan penerimaan proyek lainnya sebesar Rp 3,9 triliun. Kemudian untuk proyek konvensional sebesar Rp 16 triliun serta pengembalian dana talangan tanah sebesar Rp 5,4 triliun.  Di bidang non-teknik dan bisnis, pada tahun 2019 Waskita Karya telah berhasil mencatatkan beberapa pencapaian antara lain divestasi 2 ruas tol, yakni tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono dengan nilai transaksi sebesar Rp 2,4 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5cKJCLaUN-g  https://www.youtube.com/watch?v=9FQY9NOUUM0  https://www.youtube.com/watch?v=WtV0hYrRWAc

Waskita Karya Bagikan Dividen Rp 46 miliar kepada Pemegang Saham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt waskita karya

Berita Terkini