<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/wika-beton-wton-1996103486.jpg" alt="WIKA Beton membukukan omzet kontrak baru Rp 3,70 triliun hingga Juli 2024. (Dok. WIKA BETON)" width="100%">
<figcaption>WIKA Beton membukukan omzet kontrak baru Rp 3,70 triliun hingga Juli 2024. (Dok. WIKA BETON)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WIKA Beton (Kode saham WTON) membukukan omzet kontrak baru Rp 3,70 triliun hingga Juli 2024. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk Dedi Indra mengatakan, berbagai proyek yang menyumbang performa perseroan didominasi proyek pada sektor infrastruktur sebesar 77,19 persen. Disusul proyek di sektor industri sebesar 9,44 persen, kemudian kelistrikan sebesar 6,45 persen. &rdquo;Dan sisanya berasal dari sektor properti, energi serta tambang masing-masing menyumbang sebesar 6,37 persen, 0,54 persen, dan 0,01 persen,&rdquo; kata Dedi Indra dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Kamis (29/8). Sementara itu, berdasar segmentasi kepemilikan, perolehan angka ini didominasi pelanggan swasta sebesar 78,56 persen, disusul perusahaan BUMN lain sebesar 18,31 persen, perusahaan induk WIKA sebesar 2,46 persen, afiliasi WIKA sebesar 0,17 persen, dan pemerintah sebesar 0,50 persen. Adapun sejumlah proyek besar yang menopang angka tersebut di antaranya adalah Trackwork MRT Jakarta CP205, Trackwork LRT Jakarta Fase 18, Tol Japek II Selatan Paket 2A, NCICD DKI Jakarta Lokasi 1 Paket 1. &rdquo;Jalan Tol Serang Panimbang Seksi III, Proyek Bendungan Karangnongko, Pengendalian Banjir Kencing Drain Kudus Tahap 1, Pancang Data Center Bromo TDI Kabil Batam, Microsoft Data Center JKT09 Mainbuilding, FRC IK Karawang Pindo Deli 2 Tahap 3, Pengadaan Fasad Rusun ASN 3 IKN,&rdquo; beber Dedi Indra. Seiring dengan pencapaian ini, WIKA Beton terus mengedepankan inisiatif transformasi untuk mencapai sustainable financial, agile, and future-fit business process. Pada 2024, WTON fokus pada program optimasi kinerja keuangan melalui berbagai strategi. Seperti percepatan cash flow, peningkatan produktivitas pabrik, digitalisasi proses, termasuk optimalisasi supply chain management, serta pengembangan sistem logistic cost control tower yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan logistik dan pengadaan material. &rdquo;WTON optimistis dapat mencapai kinerja positif hingga akhir tahun 2024, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). WTON berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan fokus pada visi WTON untuk menjadi perusahaan global tepercaya berkelanjutan pemberi solusi di industri beton,&rdquo; ucap Dedi Indra.

PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WIKA Beton membukukan omzet kontrak baru Rp 3,70 triliun hingga Juli 2024

WIKA Beton Kantongi Kontrak Baru Rp 3,7 Triliun hingga Juli 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/PEGAWAI-POLRI-KPK-MOGOK-KERJA-FEDRIK-TARIGAN-2-2644497788.jpg" alt="Suasana Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/4/2024). Sebelumnya Pegawai negeri yang di pekerjakan (PNYD) Polri mogok kerja buntut protes pencopotan Direktur Penyelidikan. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/4/2024). Sebelumnya Pegawai negeri yang di pekerjakan (PNYD) Polri mogok kerja buntut protes pencopotan Direktur Penyelidikan. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya secara resmi membenarkan menetapkan Sekretaris Mahkmah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. KPK menduga, Hasbi Hasan turut menerima aliran suap dalam penanganan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Hasbi Hasan, KPK juga turut menetapkan&nbsp;Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk, Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menindak lanjuti adanya alat bukti yang diperoleh Tim Penyidik dari keterangan para Tersangka dan para saksi dalam perkara tangkap tangan suap pengurusan perkara di MA. Benar KPK telah tetapkan dua orang pihak sebagai tersangka yaitu pejabat di MA dan seorang swasta," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum dapat membeberkan secara rinci konstruksi perkara, identitas lengkap dari para tersangka termasuk sangkaan pasalnya. Saat ini, lembaga antirasuah tengah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan sangkaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kelengkapan alat bukti menjadi prioritas yang terus dikumpulkan untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali memastikan, perkara ini merupakan salah satu komitmen KPK untuk tidak berhenti mengembangkan setiap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti dan membawa pihak yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sendiri telah memeriksa&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;pada Kamis (9/3) lalu. Saat itu,&nbsp;Hasbi&nbsp;ditelisik terkait dugaan aliran uang dalam pengurusan perkara Heriyanto Tanaka, melalui perantaraan Yosep Parera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;juga telah diperiksa tim penyidik pada Selasa (28/2), untuk penyidikan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati. Selain itu,&nbsp;Hasbi&nbsp;juga turut diperiksa pada 12 Desember 2022. untuk tersangka Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sosok&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;muncul dalam surat dakwaan Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Diduga, kedua pengacara itu dihubungkan kepada&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;yaitu Dadan Tri Yudianto, Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yosep Parera dan Eko Suparno ditunjuk oleh Heryanto Tanaka sebagai pengacara untuk mendampingi selama dua proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, Heryanto melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus KSP Intidana, karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bebas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah hukum selanjutnya yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke&nbsp;MA&nbsp;RI. Agar pengajuan kasasi Jaksa dikabulkan, Heryanto menugaskan Yosep dan Eko Suparno untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yosep dan Eko diduga telah mengenal baik dan biasa bekerjasama dengan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Desy Yustria sebagai salah satu staf di Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur Desy dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar SGD 202.000, setara dengan Rp 2,2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk proses pengondisian putusan, Desy turut mengajak Nurmanto Akmal yang juga selaku staf di&nbsp;Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;dan Nurmanto selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan Redhy Novarisza selaku staf Hakim Agung Gazalba Saleh dan Prasetio Nugroho selaku asisten sekaligus sebagai orang&nbsp;kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba Saleh salah satu hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara terdakwa Budiman Gandi Suparman. Karena itu, Yosep dan Eko berkeinginan terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya Terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai realisasi janji pemberian uang, Yosep dan Eko juga menyerahkan uang pengurusan perkara di&nbsp;MA&nbsp;tersebut secara tunai sejumlah sekitar SGD 202.000 melalui Desy Yustria.</div> </div> </div>

Yosep dan Eko juga menyerahkan uang pengurusan perkara di MA tersebut secara tunai sejumlah sekitar SGD 202.000 melalui Desy Yustria.

Selain Sekretaris MA Hasbi Hasan, KPK Juga Tersangkakan Pihak Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WIKA.jpg" alt="Penandatangan kontrak Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) dengan nilai kontrak Rp 3,33 Triliun di Kementeetrian PUPR Jakarta." width="100%">
<figcaption>Penandatangan kontrak Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) dengan nilai kontrak Rp 3,33 Triliun di Kementeetrian PUPR Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang tergabung dalam Konsorsium Obayashi-Jaya Konstruksi -JFE Engineering ditunjuk oleh Kementerian PUPR untuk mengerjakan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) dengan nilai kontrak Rp 3,33 Triliun.  Kesepakatan tersebut tertuang dalam Kontrak Kerja sama yang ditandatangani oleh PPK Air Minum dan Sanitasi Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah Jakarta Metropolitan di Jakarta, Kamis (22/12).  "Melalui kerja sama tersebut WIKA mendapat porsi sebesar 20 persen sendiri akan mengerjakan JSDP Zona 1 yang akan berlokasi di Pluit, Jakarta Utara dan ditargetkan akan melayani 3 Kota Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara," kata Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam keterangan resmi, ditulis (24/12).  Ia menjelaskan, lingkup pekerjaan WIKA dalam proyek ini berupa pengerjaan konstruksi stasiun pompa menggunakan pneumatic caisson dan untuk sistem pengolah limbah. Adapun desainnya menggunakan teknologi A2O+ Membrane Bio Reactor dengan high rate filter.  Proyek gagasan Kementerian PUPR ini, kata Dirut WIKA yang akrab disapa Agung BW, bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pelayanan air limbah domestik yang berkualitas di DKI Jakarta.  Proyek ini merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur air limbah di DKI Jakarta yang diharapkan dapat melayani 80 persen populasi pada Kawasan Pluit dan ditargetkan dapat beroperasi dalam 54 bulan. Proyek ini sendiri menambah rekam jejak WIKA dalam mengerjakan infrastruktur pengelolaan air di DKI Jakarta.  “Proyek ini wujud dukungan WIKA untuk peningkatan kesehatan masyarakat Jakarta yang bebas limbah melalui pembangunan sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat,” ujar Agung BW.  Sedangkan saat ini, WIKA tengah mengerjakan Proyek Sudetan Ciliwung Kanal Banjir Timur, setelah sukses menyelesaikan pembangunan Rumah Pompa Air Sention - Ancol.  Agung BW berharap bahwa dengan dukungan dari Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, KSO Obayashi - WIKA - Jakon - JFE dapat melaksanakan pekerjaan sesuai target waktu dan tepat mutu.

Di Penghujung Tahun, WIKA Raih Kontrak Senilai Rp 3,33 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waskita-beton-bagi-dividen-rp-75024-miliar_m_201926.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Wijaya Karya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Wijaya Karya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah masih memiliki hutang kepada perusahaan konstruksi pelat merah dalam pembangunan proyek Infrastuktur. Salah satunya, pemerintah belum melunasi hutang kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk dana talangan pengadaan lahan sebesar Rp59,9 miliar.  Direktur Utama Wika, Agung Budi Waskito mengatakan, dari dana talangan tersebut digunakan untuk pembebasan jalan tolyang dikelola oleh perseroan. Hingga Juni 2020 total dana talangan tanah yang digunakan Wika untuk satu jalan tol Serang-Panimbang sebesar Rp1,27 triliun.  "Kalau dibandingkan dengan Hutama Karya dan Waskita kami memang paling kecil," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (1/7).  Agung menjelaskan, dari Rp1,27 triliun tersebut, tahun sebesar Rp233 miliar dari pemerintah telah dibayar oleh pemerintah pada 2018 lalu, kemudian tahun 2019 sebesar Rp802 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp174 miliar hingga tersisa Rp59,9 miliar yang mana sedang dalam tahap verifikasi BPKP.  Ia mengungkapkan, terkait pencairan dana tersebut, terdapat selisih sisa bunga sebesar Rp55 miliar. Sehingga ikut berdampak kepada keuangan perusahaan. Hal itu pun secara otomatis akan berdampak pada anggaran belanja modal perseroan.  “Sehingga usulan kami adalah bagaimana supaya perbedaan atau selisih cost of fund ini bisa masuk sebagai pengakuan penambahan biaya investasi yang bisa saja diterbitkan PMK," tuturnya.  Dari jumlah utang pemerintah tersebut, Agung menyebut sebesar Rp42 miliar saat ini masih dalam proses di BPKP dan diharapkan bisa dibayarkan dalam waktu dekat.  "Rp14 miliar sedang dalam proses pengajuan bulan ini, dan Rp3,3 miliar sedang rekonsiliasi dana talangan. Ini kita masih berlanjut 2021 masih sekitar Rp600 miliaran," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Pemerintah Masih Punya Utang Ke Wika Rp 59,9 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/geledah-kantor-waskita-dan-pt-adhi-karya-kpk-temukan-dokumen-penting_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di sebuah perkantoran di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di sebuah perkantoran di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah 2 lokasi berbeda. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi Pembangunan kampus IPDN di Gowa dan Minahasa.&nbsp;Juru bicara KPK menyebut, dua lokasi yang digeledah yaitu kantor PT. Waskita Karya dan PT. Adhi Karya di Jakarta. "Penggeledahan dilakukan kemarin, Selasa (12/3) dari jam 2 siang hingga malam hari," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (13/3). Sebelum menggeledah dan menyasar dua tempat tersebut, penyidik menduga terdapat bukti-bukti kuat terkait proyek pembangunan kampus IPDN tersebut di lokasi. "Dari sana disita sejumlah dokumen-dokumen dan bukti informasi elektronik dalam bentuk CD," ungkapnya. Hasil penggeledahan pun, kata Febri akan dipandang sebagai bentuk pembuktian terkait perkara ini yang nantinya akan di kroscek kepada saksi-saksi yang akan diperiksa. "Penyidik akan mempelajari hasil penggeledahan tersebut dan akan melakukan kroscek pada saksi yang relevan sesuai jadwal pemeriksaan," jelasnya. Dalam kasus ini, ada tiga orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri, Dudy Jocom, Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya, Adi Wibowo, dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko. KPK menduga ada kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang dilakukan sebelum lelang. Dudy diduga meminta fee sebesar 7 persen atas pembagian pekerjaan ini. Dudy kemudian diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen pada 2011 agar dana bisa dicairkan. Padahal, pekerjaan belum selesai. "Dari kedua proyek itu diduga negara mengalami kerugian total sekurangnya Rp 21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut. Proyek pembangunan kampus IPDN Sulawesi Selatan Rp 11,18 miliar dan Sulawesi Utara Rp 9,3 miliar," pungkas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/12).

Geledah Kantor Waskita dan PT Adhi Karya, KPK Temukan Dokumen Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bendungan-logung-kudus-siap-diisi-air-akhir-november-2018_m_.jpg" alt="Bendungan Logung, Kudus, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Bendungan Logung, Kudus, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah rampung dan siap diisi air atau impounding pada akhir November 2018. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan akan meningkatkan suplai air untuk lahan pertanian secara lebih merata dan kontinu.&nbsp; Dengan adanya suplai air dari bendungan, petani yang sebelumnya hanya satu kali tanam setahun, nantinya akan bisa bertambah menjadi 2-3 kali.&nbsp; "Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya sekitar 11 persen yang mendapatkan pasokan air dari bendungan. Nantinya setelah 65 bendungan rampung, daerah irigasi yang akan dipasok airnya dari bendungan akan bertambah menjadi 19-20 persen," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu. Kehadiran Bendungan Logung sudah sangat dinanti masyarakat Kabupaten Kudus yang sebagian besar bekerja pada lahan pertanian. Di musim kemarau, wilayah tersebut sering mengalami kekeringan sehingga para petani tidak tercukupi kebutuhan airnya untuk bercocok tanam.&nbsp; Dengan hadirnya bendungan yang memiliki daya tampung sekitar 20,15 juta meter kubik dapat menambah luasan sawah yang diairi dari semula 2.200 Ha menjadi 5.355 Ha. Selanjutnya Menteri&nbsp; Basuki mengatakan program pembangunan bendungan diikuti oleh program irigasi premium yakni irigasi yang mendapat suplai air dari bendungan. "Saat ini pun tengah berjalan secara paralel pembangunan irigasi di hilir waduk Logung, sehingga pada saatnya nanti dapat langsung mengairi sawah-sawah di Kabupaten Kudus", kata Menteri Basuki. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno mengatakan, secara keseluruhan progres konstruksi pembangunan Bendungan Logung telah selesai dan pada Agustus 2018 lalu telah dilaksanakan inspeksi lapangan oleh tim Komisi Keamanan Bendungan dan Balai Bendungan. &ldquo;Saat ini sertifikasi impounding sedang berjalan dan siap untuk diresmikan/impounding pada 29 November 2018,&rdquo; ujar Ruhban. Ruhban mengatakan, pada musim hujan, Bendungan Logung difungsikan sebagai waduk tadah hujan dan pengendali debit banjir. Sedangkan pada musim kemarau, bendungan ini akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Kudus dan sekitarnya.&nbsp; Bendungan Logung selain bermanfaat untuk irigasi, juga direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat dan industri sebesar 200 liter/detik bagi 130.909 jiwa yang tinggal di Kota Kudus dan sekitarnya, mengurangi banjir hingga 30 persen dan pembangkit listrik mikro hidro sebesar 0.5 Megawatt. Bendungan yang berada di perbatasan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo dan Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe juga menyimpan potensi sebagai destinasi wisata baru.&nbsp; Pembangunan bendungan dimulai tahun 2015 dengan kontrak tahun jamak yang ditandatangani bulan Desember 2014, dan ditargetkan selesai pada tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 604 miliar.&nbsp; Konstruksi dilakukan oleh PT. Wijaya Karya-PT. Nindya Karya, KSO yang ditetapkan sebagai pemenang setelah melalui proses lelang. Sebelumnya pada tahun ini juga telah diresmikan Bendungan Tanju di di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kementerian PUPR juga menargetkan 5 bendungan lainnya yang akan selesai secara bertahap pada akhir tahun 2018 yakni Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur (NTT), Mila di Nusa Tenggara Barat (NTB), Gondang di Jawa Tengah, Sei Gong di Batam, dan Sindang Heula di Banten. Selanjutnya ditargetkan pada awal 2019 akan selesai konstruksi Bendungan Passaloreng di Sulawesi Selatan, serta Bendungan Kuningan di Jawa Barat.

Bendungan Logung Kudus Siap Diisi Air Akhir November 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-sampai-mana-pembangunan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung_m_.jpg" alt="Direktur Komunikasi Media dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo." width="100%">
<figcaption>Direktur Komunikasi Media dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan pihaknya bakal mereview kembali beberapa proyek yang dijalankan pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bila dipercaya memimpin Indonesia 2019-2024. Salah satunya, adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Komunikasi Media dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. Dilansir dari South China Morning Post, Hashim mengungkapkan beberapa proyek saat ini dinilai baik, namun beberapa di antaranya dinilai tidak perlu untuk dilanjutkan. "Indonesia dan China memiliki hubungan yang baik, tapi saya kira beberapa proyek ada yang ingin kami lihat. Saya yakin ada beberapa proyek yang sangat bagus, tapi beberapa tidak diperlukan," ujar Hashim seperti dilansir South China Morning Post, Senin (22/10). Salah satu proyek yang akan dikaji ulang adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia menilai proyek itu terlalu mahal dengan biaya senilai USD 4 miliar untuk membangun kereta yang jaraknya kurang dari 200 km. &ldquo;Saya pikir itu terlalu mahal, kita berbicara tentang investasi senilai USD4 miliar untuk kereta api kurang dari 200 km pergi dari kota Jakarta ke kota Bandung,&rdquo; kata adik kandung Prabowo itu. Lantas, seperti apa progres pembangunan proyek sepanjang 146 km yang sudah digroundbreaking sejak Januari 2016 lalu itu? Direktur Utama WIKA, Tumiyana sebagai kontraktor proyek mengatakan bahwa kurang dari satu semester sejak bergulirnya drawdown (pencairan) awal dari CDB pada April lalu, percepatan pekerjaan konstruksi KCJB terus menunjukkan grafik yang meningkat. &prime;&prime;Hingga pekan ke-tiga Oktober ini, WIKA yang tergabung dalam HSRCC telah menggarap tidak kurang dari 74 persen lahan yang selesai diakuisisi,&prime;&prime; ujar Tumiyana dalam keterangan resmi, Kamis (25/10). Lebih lanjut, Tumiyana menjelaskan bahwa dari tanah yang sudah diserahterimakan tersebut, HSRCC telah memetakan 216 titik lokasi pekerjaan konstruksi, dimana 34 diantaranya telah dimulai konstruksi. Konstruksi paling utama sudah dimulai pada titik-titik kritis (total 22 titik kritis), antara lain; struktur, tunnel, jembatan, dan subgrade. &prime;&prime;Prioritas pertama, kami fokuskan kepada titik-titik kritis karena disinilah sejatinya lokasi pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi itu harus diselesaikan dengan kalkulasi terukur dan prudent,&prime;&prime; jelas dia. Titik kritis dimaknai sebagai lokasi dimana jalur yang akan dilintasi oleh KCJB yang nantinya bersinggungan dengan fasilitas atau penunjang infrastruktur yang sudah ada sebelumnya. Oleh karenanya, dibutuhkan relokasi atau penyesuaian-penyesuaian pada fasilitas atau penunjang infrastruktur tersebut tanpa mengurangi fungsi dan esensi yang melekat. Hal itu menjadi prioritas, mengingat karateristik KCJB dengan lajunya yang sangat cepat, memang membutuhkan perlintasan sebidang sebagai mitigasi keselamatan (safety) Update Pekerjaan di Titik Kritis Percepatan pekerjaan KCJB bukanlah pepesan kosong. Direktur Utama Perseroan Tumiyana mengatakan, hal itu dapat dibuktikan dari bagaimana aktif dan masifnya HSRCC pada percepatan pekerjaan konstruksi (struktur, tunnel, jembatan, dan subgrade) di beberapa lokasi. Konstruksi tunnel contohnya. Saat ini, sudah ada 7 tunnel (tunnel 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11) dengan panjang bervariasi yang telah dimulai konstruksinya. Dari ketujuh tunnel tersebut, Tunnel 6 yang melintasi Desa Puteran, Desa Cikalong, dan Desa Rende, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat didaulat sebagai tunnel terpanjang dengan jarak antara kedua mulut tunnel mencapai 4,478 km. Hingga pekan ke-tiga Oktober 2018, Konsorsium telah membangun launching shaft di lokasi tunnel 1, termasuk menyelesaikan konstruksi diaphragm wall sebanyak 91 buah. Selain itu, Konsorsium saat ini sedang dalam tahapan membangun crown beam yang akan berfungsi untuk menahan beban tanah di sekitar launching shaft. Pada lokasi lainnya, DK23+248~DK23+741 atau sekitar KM 25 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Konsorsium, saat ini sedang membangun 28 continuous beam pile foundation dari total 80 buah yang direncanakan serta 36 simply supported beam pile foundations, continuous rigid frame bridge pile foundation. Kemudian pada lokasi tunnel 4 dan 6, dilakukan ekskavasi open-cut dan sedang melakukan untuk anchorage pile. Sedangkan pada tunnel 8, konstruksi sudah berlangsung dengan ekskavasi tunnel sedalam 30,4 meter. Kemajuan yang paling pesat dalam konstruksi tunnel berada di Walini, dimana saat ini sedang dilakukan pemasangan lembar waterproof. Sebagai informasi, saat ini konstruksi tunnel Walini sudah sampai pada tahapan formwork guna pengerjaan secondary lining pada crown side dan wall side. Galian tunnel Walini hingga saat ini sudah sedalam 143 meter. Pada pengerjaan struktur jembatan, konsorsium juga telah menyelesaikan pengerjaan 253 bored piles di DK115 (daerah sekitar BRIGIF). Bahkan, pengecoran terhadap pile cap pun sudah selesai dikerjakan. Progress yang tidak kalah penting adalah pembangunan fasilitas sementara (temporary facilities) untuk mendukung pekerjaan utama konstruksi. Direncanakan akan ada total 26 batching plant untuk memproduksi kebutuhan beton di Proyek KCJB. Sudah ada 3 batching plant yang sudah siap beroperasi, antara lain, di daerah Cibatu, Walini dan juga daerah Baros. Sedangkan, 19 batching plant lainnya sedang dalam konstruksi. Pengerjaan konstruksi casting yard secara masif pun juga sedang dilakukan, dimana 3 dari total 4 casting yard sedang dalam konstruksi. Salah satu casting yard, terletak di samping gerbang tol Cikarang Utama KM 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan luas lebih kurang 20 hektar. Casting yard tersebut nantinya berfungsi untuk memproduksi box girder dari struktur jembatan proyek KCJB. Selain itu semua, masih banyak fasilitas sementara lainnya yang saat ini secara paralel sedang dikerjakan, yaitu, jalan akses konstruksi, disposal area, workshop, laboratorium, dan lain-lain. &prime;&prime;Pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung ini masih terus dikebut agar konstruksi bisa selesai dalam waktu 36 bulan dan diharapkan dapat beroperasi pada medio 2021,&ldquo; tegas Tumiyana.

Sudah Sampai Mana Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-tandatangani-kontrak-pembangunan-pelabuhan-patimban_m_231207.jpg" alt="Penandatanganan kontrak pembangunan Pelabuhan Patimban." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kontrak pembangunan Pelabuhan Patimban.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama sejumlah konsorsium perusahaan Jepang dan Indonesia menandatangani kontrak pembangunan fase 1 paket 1 Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Adapun, konsorsium yang memenangkan tender dalam proyek tersebut yakni Penta Ocean, Toa, Rinkai, PT Wijaya Karya (Persero) dan PT PP (Persero). "Setelah melalui evaluasi ketat, konsorsium PT Wijaya Karya, Penta Ocean, Rinkai, Toa dan PT PP (berhasil) memenangkan kontrak ini," kata Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jumat (27/7). Menurutnya, ada tiga tahap dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Pertama konstruksi yang akan dibangun pada awal Agustus 2018, soft opening pada Maret 2019 dan penyelesaian pembangunan pada 2027. Adapun nilai kontrak pembangunan pada tahap satu ini mencapai Rp 6 triliun. Sedangkan untuk tahap dua, akan menelan anggaran Rp 1,8 triliun. "Tapi (tahap dua) ini masih dievaluasi. Insya Allah proyek ini akan segera berjalan," tambahnya. Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek Pelabuhan Patimban merupakan bentuk komitmen antara pemerintah Jepang dan Indonesia yang sudah terjalin lama. Keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya logistik. "Dengan (Pelabuhan) Patimban, harapannya biaya logistik bisa ditekan. Ini proyek penting agar kedepan Indonesia lebih baik," tuturnya. Secara teknis, pembangunan tahap pertama kapasitas Pelabuhan Patimban mampu melayani 3,5 juta teus. Selanjutnya, kapasitas tersebut meningkat menjadi 5,5 juta teus dan di akhir pembangunan kapasitasnya akan meningkat menjadi 7,5 juta teus. "Kami sangat terima kasih atas dukungan semua pihak," tuturnya. Sekedar informasi, Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.   Pembangunan Pelabuhan Patimban ini dilaksanakan melalui pendanaan dari Official Development Assistance (ODA Loan) Pemerintah Jepang.  Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap.  Pada Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3.5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan pada Tahap ketiga  akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus.

Kemenhub Tanda Tangani Kontrak Pembangunan Pelabuhan Patimban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pinjaman-proyek-kereta-cepat-tahap-i-cair-ini-langkah-pt-wijaya-karya_m_209188.jpeg" alt="Ilustrasi kantor PT Wijaya Karya Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor PT Wijaya Karya Tbk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - China Development Bank (CDB) mencairkan kredit proyek kereta cepat Jakarta Bandung (HSRCC) tahap pertama. Total pinjaman yang dicairkan mencapai USD 170 juta atau setara dengan Rp 2,28 triliun pada Jum&rsquo;at (27/4) lalu. Dana ini, akan dimanfaatkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk mempercepat pelaksanaan konstruksinya. Direktur Utama WIKA Tumiyana menyatakan WIKA akan memanfaatkan dana tersebut dengan maksimal sehingga dapat menumbuhkan keyakinan stakeholders terhadap proyek pembangunan transportasi masa depan Indonesia. Adapun lingkup pekerjaan WIKA dalam konsorsium adalah pekerjaan struktur, arsitektur, lanskap serta mekanikal dan elektrikal. Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menghubungkan empat stasiun yaitu: Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar Bandung sepanjang 142,3 Km. &ldquo;Percepatan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta&ndash;Bandung menghadirkan optimisme pertumbuhan moda transportasi modern,&rdquo; jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/5). Selain bertindak sebagai kontraktor, WIKA turut berperan sebagai pemegang saham pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 38%, sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) sebesar 25%, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII 25%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) sebesar 12%. PSBI bersama Beijing Yawan HSR Co. Ltd masing-masing memiliki 60% dan 40% saham di PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pinjaman Proyek Kereta Cepat Tahap I Cair, Ini Langkah PT Wijaya Karya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt wijaya karya

Berita Terkini