<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/YLBHI-1570781446.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadiri penyerahan hibah aset Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kepada pihak yayasan, Kamis (18/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadiri penyerahan hibah aset Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kepada pihak yayasan, Kamis (18/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi dengan santai rencana serikat buruh yang akan menggugat besaran UMP Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pramono menegaskan bahwa langkah hukum merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Menurutnya, keputusan besaran upah senilai Rp 5,7 juta tersebut sudah melalui prosedur yang sah. "Oh silakan aja, ini negara demokrasi," ujar Pramono saat ditemui di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/1). Alasan Pramono Anung Pertahankan UMP Rp 5,7 Juta Pramono menjelaskan, penetapan angka tersebut bukan keputusan sepihak. Ia menyebutkan bahwa besaran nominal sudah disepakati oleh seluruh elemen yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Keputusan ini juga diklaim telah merujuk pada regulasi yang berlaku, yakni PP Nomor 49. Pramono memastikan semua pihak terlibat dalam proses penandatanganan kesepakatan tersebut. "Kan gini, yang jelas Jakarta UMP-nya sudah diputuskan dan itu berdasarkan PP Nomor 49. PP mengatur dan di dalam memutuskan UMP antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah Jakarta semuanya hadir dan semuanya tanda tangan," lanjutnya. Poin Keberatan Buruh: Angka Rp 5,89 Juta jadi Harga Mati Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh merasa nominal Rp 5.729.876 belum ideal. Mereka menilai angka tersebut belum mampu memenuhi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Serikat buruh mendesak adanya revisi UMP menjadi Rp 5,89 juta. Angka ini dianggap lebih rasional untuk mengimbangi laju inflasi serta tingginya biaya hidup di ibu kota yang terus meningkat. Selain soal angka, para buruh menyoroti ketimpangan upah yang terjadi. Pasalnya, UMP Jakarta saat ini justru lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang. Buruh juga mempermasalahkan penggunaan indeks alfa sebesar 0,75 dalam formula perhitungan upah tahun ini yang dinilai terlalu rendah.

Pramono tanggapi santai gugatan UMP Jakarta 2026 ke PTUN. Buruh tuntut upah naik jadi Rp 5,89 juta agar bisa penuhi kebutuhan hidup layak.

UMP Jakarta 2026 akan Digugat ke PTUN, Pramono Anung: Silakan, ini Negara Demokrasi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/HsQbbNiarf5ePNOsDZ2pgbkFh9txeMmyzGGrZf7m-1823463481.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan besaran UMP DKI Jakarta 2026 di Balai Kota, Rabu (24/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan besaran UMP DKI Jakarta 2026 di Balai Kota, Rabu (24/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 mulai memanas. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan perang terbuka terhadap keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Langkah hukum kini tengah disiapkan. Buruh berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). <h2>Alasan Buruh Tolak UMP DKI Rp 5,73 Juta</h2> Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 5,73 juta dengan indeks tertentu 0,75 dianggap tidak manusiawi. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa angka ini jauh dari kebutuhan riil di lapangan. "Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp5,73 juta," tegas Said Iqbal dalam keterangan resminya, Rabu (24/12). Menurut Iqbal, ada selisih sekitar Rp 160.000 dari tuntutan buruh yang meminta upah sesuai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta. "Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya," ucapnya. &nbsp;Said Iqbal mengatakan, UMP Jakarta saat ini justru lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang yang sudah menembus angka Rp 5,95 juta. "Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?" kata Said Iqbal. Ia juga mengkritik "janji" insentif transportasi hingga air bersih dari Pemprov DKI. Menurutnya, hal tersebut tidak efektif karena bergantung pada APBD dan memiliki kuota terbatas. "Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi," tambahnya. <h2>Siapkan Aksi Massa di Istana Merdeka</h2> Selain jalur hukum ke PTUN, buruh juga akan turun ke jalan. KSPI mencium adanya dugaan intervensi yang mengarahkan daerah untuk menggunakan indeks Alfa rendah (0,7), padahal Presiden Prabowo Subianto disebut telah membuka ruang hingga 0,9. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan merosotnya daya beli masyarakat secara nasional, terutama di daerah industri Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Sebagai bentuk protes keras, aksi massa besar-besaran dijadwalkan bakal mengepung Istana Merdeka dan Balai Kota DKI Jakarta pada akhir Desember atau minggu pertama Januari 2026. &ldquo;Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam," imbuh Said Iqbal.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak UMP DKI Jakarta 2026, siapkan gugatan ke PTUN dan aksi massa di Istana Merdeka.

Buruh Bakal Gugat Pemprov DKI Jakarta ke PTUN, Lawan UMP 2026 Rp 5,73 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/tutut-594720979.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana. Perkara ini sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat, 12 September 2025.&nbsp; Mengutip Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP), ternyata gugatan Putri Sulung Presiden RI ke-2 ini terkait dengan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025.&nbsp; Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 yang dikeluarkan pada era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.&nbsp; "Bahwa, tentang kepentingan PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, secara teori adalah berkaitan dengan adanya kepentingan berproses," bunyi informasi di laman SIPP tersebut, dikutip Kamis (18/9).&nbsp; Lebih lanjut, gugatan ini dilayangkan lantaran Menkeu telah menyatakan Tutut sebagai Penanggung Utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP) karena diklaim memiliki Utang kepada Negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Bahwa, atas adanya klaim dari tergugat yang menyatakan penggugat (Tutut Soeharto) memiliki Utang kepada Negara, kemudian tergugat menerbitkan Objek Gugatan. Atas adanya Objek Gugatan tersebut, penggugat menyatakan tidak dapat bepergian keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi informasi dalam laman tersebut.&nbsp; Namun, pihak Tutut menyebut hal itu telah merugikan dan mencederai kepentingan hukum. Padahal, klaim Utang Negara tersebut tidak berdasar atas hukum.&nbsp; Itu sebabnya, melalui gugatan di PTUN, Tutut berharap bisa mengabulkan bahwa Menkeu telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (in casu: Menteri Keuangan RI) terhadap Penggugat (Onrechtmatige Overheidsdaad).&nbsp; Selanjutnya, menyatakan Batal, Tidak Sah, atau Tidak Memiliki Kekuatan Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025 beserta seluruh dokumen turunan.&nbsp; Kemudian, mewajibkan, menghukum, atau memerintahkan tergugat dalam hal ini Menkeu beserta jajarannya seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian atau Lembaga dan Lainnya untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025.&nbsp; Tak hanya itu, mewajibkan, menghukum, atau memerintahkan tergugat dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencabut, menghapus, atau mengeluarkan nama penggugat alias Tutut dari basis data pencegahan bepergian ke luar negeri paling lama 14 hari sejak putusan ini diucapkan atau Berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). "Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo," tutup informasi di laman tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto terkait pencegahan bepergian ke luar negeri.

Ternyata ini Isi Gugatan Tutut Soeharto ke Menteri Keuangan Purbaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/WhatsApp-Image-2025-04-21-at-081644-2751545828.jpg" alt="Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas segera menindaklanjuti penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No 217 Tahun 2024 terkait pengesahan kembali pendirian Badan Hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq. &rdquo;Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus),&rdquo; kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammad Taufiq di sela-sela Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur, dilansir dari Antara. Sehingga, lanjut dia, PSHT yang telah memiliki dualisme kepengurusan dapat kembali bersatu dengan dasar hukum yang pasti dan tetap. Berdasar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No 68 Tahun 2022 dan penetapan PTUN Jakarta No 217 Tahun 2024 itu, yang berhak mendaftarkan diri badan hukum PSHT adalah Muhammad Taufiq. Saat ini, lanjut dia, PTUN Jakarta telah mengirimkan surat No 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menteri Hukum yang ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang pokok isinya permohonan atas pemulihan objek sengketa (kepengurusan PSHT) untuk dikabulkan. &rdquo;Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum,&rdquo; tutur Muhammad Taufiq. Taufiq menuturkan, pasca putusan PK MA Tahun 2022, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenkumham, bahkan difasilitasi Menko Polhukam untuk bertemu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas putusan PK MA tersebut. &rdquo;Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkum) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia,&rdquo; ujar Muhammad Taufiq. Dia pun meminta ada timbal balik dari penyelenggara negara untuk memperhatikan putusan PK MA dan PTUN Jakarta itu. Sebab, dengan adanya dualisme kepengurusan sangat mengganggu pengembangan karier atlet pencak silat, khususnya dari PSHT. &rdquo;Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi,&rdquo; papar Muhammad Taufiq. Bahkan, tambah Taufiq, di beberapa daerah atlet dari PSHT tidak diizinkan untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan kejuaraan pencak silat. &rdquo;Nah, ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia,&rdquo; ucap Muhammad Taufiq. Sementara itu, Ketua Harian PB IPSI Benny Sumarsono yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, dualisme kepengurusan PSHT yang terjadi memang membuat pencak silat Indonesia seperti kehilangan. Benny berharap permasalahan yang terjadi di PSHT bisa segera diselesaikan. Terlebih, putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah dikeluarkan bisa segera mengakhiri dualisme yang terjadi. &rdquo;Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini,&rdquo; tandas Benny. Dia pun berharap dualisme kepengurusan PSHT dapat segera diselesaikan agar pencak silat bisa kembali juara di berbagai kompetisi.

PSHT mendesak Menkum segera mengesahkan pendirian Badan Hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq

PSHT Desak Menkum Sahkan Badan Hukum Kepengurusan Muhammad Taufiq

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/eks-dirut-keuangan-sebut-bpk-pernah-audit-pertamina_m_.jpg" alt="Ilustrasi sidang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penunjukan Nasri Djalal sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, kini memasuki babak baru. Miswar, salah satu peserta seleksi calon Kepala BPMA, menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan dugaan kuat telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses seleksi dan pengangkatan. Gugatan Miswar terdaftar dalam perkara Nomor 62/G/2025/PTUN/JKT. Saat ini telah memasuki tahap persidangan. Melalui kuasa hukumnya, Erlizar Rusli, Miswar berupaya menguji keabsahan Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM yang menetapkan dan melantik Nasri Djalal pada Kamis (16/1) di Jakarta. &rdquo;Kami menggunakan hak hukum untuk menguji legalitas keputusan Menteri ESDM, apakah telah sesuai prosedur atau justru menyimpang,&rdquo; ujar Erlizar. Lebih lanjut Erlizar menyampaikan, keputusan pejabat negara, termasuk Menteri ESDM, harus tunduk pada prinsip hukum, bukan pada kehendak atau tekanan politik. &rdquo;Kami menduga kuat SK Menteri tersebut keluar bukan semata-mata hasil proses seleksi yang objektif, tapi ada permainan politik yang melibatkan invisible hand dari kelompok-kelompok tertentu. Bisa dari partai politik, bisa juga dari organisasi yang memiliki kepentingan di sektor migas Aceh,&rdquo; beber Erlizar. Menurut dia, gugatan ini bukan ditujukan pada sosok individu yang ditunjuk, melainkan pada proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang patut diduga cacat hukum. &rdquo;Ini bukan soal suka atau tidak suka pada figur tertentu. Tapi apakah pemerintah kita masih menjunjung tinggi prinsip negara hukum, atau telah tergelincir menjadi negara kekuasaan (machtstaat), di mana keputusan dibuat berdasar kepentingan politik sempit,&rdquo; tegas Erlizar Rusli. Dalam penjelasannya, Erlizar menyoroti empat aspek pembeda antara negara hukum dan negara kekuasaan. Yakni dasar pengaturan, perlindungan hak warga, keterlibatan publik dan akuntabilitas pemerintah. &rdquo;Berdasar empat prinsip tersebut, kami memutuskan untuk menempuh jalur litigasi. Ini adalah bentuk ikhtiar agar hukum benar-benar ditegakkan dan publik mendapatkan kejelasan atas proses pengangkatan pejabat publik yang seharusnya transparan dan akuntabel,&rdquo; tandas Erlizar. Dia berharap majelis hakim PTUN Jakarta bisa memeriksa perkara ini secara objektif, serta menjadi preseden penting dalam memastikan tidak ada praktik penyimpangan dalam pengisian jabatan strategis di Aceh. &rdquo;Ini bukan hanya soal BPMA, ini soal kedaulatan hukum dan kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan,&rdquo; ucap Erlizar Rusli. Sementara itu, pihak Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi. Jawaban dari Menteri ESDM atas gugatan disampaikan pada sidang yang digelar Rabu (9/4).

Pengambilan keputusan pengangkatan kepala BPMA diduga cacat hukum, Surat Keputusan Menteri ESDM digugat ke PTUN Jakarta

SK Menteri ESDM Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum Menduga Pengambilan Keputusan Pengangkatan Kepala BPMA Cacat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/Pengamanan-Jelang-Sidang-PHPU-Di-MK-4-2310564122.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Indrianto Eko Suwarso/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Indrianto Eko Suwarso/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anwar Usman mencabut gugatan banding yang diajukan terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Banding yang diajukan Anwar Usman telah diterima pengadilan. Padahal sehari pasca putusan PTUN yang objek gugatannya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 dibacakan, juru bicara Mahkamah Konstitusi menyampaikan pada publik bahwa 8 hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan Banding atas putusan PTUN tersebut. &rdquo;Ternyata saat berakhirnya masa pengajuan, hanya&nbsp; Anwar Usman yang mengajukan Banding. Pengajuan itu kemudian dicabut olehnya,&rdquo; ujar Ketua Bidang Hukum PB HMI Rifyan Ridwan Saleh. Aktivis yang juga advokat dari Peradi itu menegaskan bahwa pencabutan banding eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu membuat putusan PTUN Jakarta berkekuatan hukum tetap. &rdquo;Untuk memahami hal itu kita harus membaca putusan PTUN tersebut secara utuh,&rdquo; beber Rifyan Ridwan Saleh. Rifyan menjelaskan, dalam pokok perkara, hakim PTUN memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Di antaranya menyatakan batal atau tidak sah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, yang mengangkat Suhartoyo sebagai&nbsp; Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028, dan mewajibkan Mahkamah Konstitusi mencabut keputusan yang mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. &rdquo;Putusan itu juga mengabulkan permohonan penguggat untuk dipulihkan nama baiknya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi,&rdquo; terang Rifyan Ridwan Saleh. Dengan demikian menurut dia, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengangkat Suhartoyo Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai tindak lanjut putusan MKMK batal dan tidak sah. Di sisi lain Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah dicabut atau dibatalkan. &rdquo;Merujuk putusan PTUN tersebut, tidak bisa diartikan lain secara de jure dan formalistik hukum. Suhartoyo tidak lagi sah bertindak sebagai ketua Mahkamah Konstitusi setelah putusan PTUN. Karena itu secara hukum ketua Mahkamah Konstitusi masih Anwar Usman mengingat Surat Pengangkatannya tidak pernah dicabut atau dibatalkan,&rdquo; papar Rifyan Ridwan Saleh.

Bidang Hukum PB HMI nyatakan bahwa pencabutan banding eks Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuat putusan PTUN berkekuatan hukum tetap

Memaknai Putusan PTUN Jakarta Atas Gugatan Anwar Usman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kuasa-hukum-optimis-bambang-bisa-ungkap-kasus-pemalsuan-aset-untag_m_.jpg" alt="Ilustrasi putusan pengadilan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi putusan pengadilan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keluarga besar pengelola Monumen Jaten Ibu Tien Soeharto bersyukur atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dalam putusan dengan Nomor 65/G/2024/PTUN/SMG, itu telah memenangkan pihak pengelola Monumen Jaten Ibu Tien Soeharto yaitu H. Begug Poernomosidi mantan bupati Wonogiri dengan penasihat hukum Bambang Setiawan. &rdquo;Putusan Pengadilan Tata Usaha negara tersebut didasari dengan bukti-bukti alas hak dan legal standing milik pengelola Monumen Jaten yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang undangan,&rdquo; ujar Bambang Setiawan. Sebelumnya, dalam proses sidang yang berlangsung, Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan untuk tidak menerima gugatan dari penggugat Yayasan Panji Olahraga dan menerima eksepsi dari mantan bupati Wonogiri selaku pengelola monumen. Pihak pengelola Monumen Jaten Ibu Tien Soeharto menyebut itu merupakan tempat yang sangat bersejarah lantaran terdapat ari-ari dari Ibu Tien Soeharto, seorang Ibu Negara kedua Republik Indonesia. Di bagian barat wilayah monumen juga terdapat sumur tua berumur lebih dari 100 tahun. Sumur ini dulunya menjadi sumber air bagi keluarga RM Soemoharyomo yang merupakan ayah dari Tien Soeharto. Ada juga ruang perpustakaan yang berisi buku-buku bagi para pelajar dan buku cerita rakyat. Selain itu juga terpajang foto-foto saat melakukan kunjungan kerja dan foto keluarga Presiden Soeharto. Bambang Setiawan menyatakan, pengelola Monumen Jaten Ibu Tien Soeharto berterima kasih kepada HM Soeharto dan Ibu Tien beserta putra-putrinya. Mereka telah memberikan kepercayaan dan amanat yang sangat besar kepada pengelola monumen. &rdquo;Pengelola Monumen Jaten Ibu Tien Soeharto juga meminta maaf kepada pihak Yayasan Panji Olahraga bila ada tutur kata atau tindakan dari kami yang kurang berkenan di hati saudara semua,&rdquo; ucap Bambang Setiawan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tolak gugatan Yayasan Panji Olahraga dan memenangkan pengelola Monumen Jaten Ibu Tien Soeharto

Pengelola Monumen Jaten Ibu Tien Soeharto Bersyukur atas Putusan PTUN Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/sritex-kurator-1871303968.jpg" alt="Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kuasa Hukum BNI menyatakan keprihatinannya atas status pailit yang disandang oleh Sritex. Pernyataan itu diucapkan dalam Rapat Kreditor Pertama Sritex yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2024 di Pengadilan Niaga Semarang. "Kami menyatakan prihatin atas status pailit yang disandang oleh Sritex dan tiga anak usahanya. Peristiwa hukum ini merupakan bencana bagi industri tekstil Indonesia," kata Yudhi Wibisana, Kuasa Hukum BNI dalam Rapat Kreditor Pertama, Rabu (13/10). Dalam rapat tersebut, Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya. "Panitia kreditor sementara ini penting dibentuk untuk menjaga agar kurator tetap menjalankan prinsip independensinya, transparan, dan profesional," katanya. Menurutnya, BNI sebagai salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terbesar harus menjadi Panitia Kreditor Sementara agar mampu menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu kreditor dalam proses kepailitan ini. "Kami meminta kurator untuk menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu atau lebih kreditor dalam proses kepailitan ini," sambungnya. Sebelumnya, perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini digugat pailit oleh vendornya PT Indo Bharta Rayon karena polemik utang yang belum terbayarkan. Sritex bersama dengan perusahaan afiliasinya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon. Total utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun. Jumlah tersebut adalah total utang tercatat Sritex kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024. Kemarin, Rabu (13/11), kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil untuk mengenalkan serta menyampaikan tugas-tugas yang dilakukan ke depannya. Salah seorang kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah, mengatakan, rapat pertama baru sebatas memperkenalkan diri bersama hakim pengawas dari PN Semarang. Rapat perdana tersebut, kata dia, nantinya akan dilanjutkan dengan langkah-langkah teknis berikutnya. Menurut dia, hingga saat ini baru ada sembilan kreditur yang sudah tercatat oleh kurator dengan nilai tagihan mencapai Rp 600 miliar. "Paling besar (Ditjen) pajak, nilainya mencapai Rp 500 miliar," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (14/11). Ia mengatakan, tagihan dari kreditur lainnya masih belum disampaikan seluruhnya. Ia memastikan, kurator akan bekerja hati-hati untuk melindungi kreditur, debitur, maupun karyawan Sritex. "Jangan sampai langkah yang dilakukan kurator justru blunder atau mengakibatkan kerugian," katanya. Berkaitan dengan karyawan Sritex, lanjut dia, kurator hingga saat ini belum memperoleh data lengkap dari debitur. Pemerintah, lanjut dia, memberi atensi dan dukungan kepada kurator dalam melaksanakan tugasnya. Ia menambahkan, kurator bekerja normatif berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya.

Terkait Kepailitan Sritex, Kuasa Hukum BNI Meminta Kurator Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/34_ptun-3457912167.jpg" alt="Anwar Usman. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)" width="100%">
<figcaption>Anwar Usman. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Putusan mengejutkan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kemarin (13/8) PTUN mengabulkan sebagian gugatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam kasus pencopotannya dari jabatan ketua MK. Kasus bermula saat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman dalam putusan syarat usia capres. Sembilan hakim MK lantas mengangkat Suhartoyo sebagai ketua melalui Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023. Anwar yang merasa dirugikan lantas menggugat ke PTUN. Nah, Keputusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, PTUN menyatakan, Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023&ndash;2028 batal atau tidak sah. Dengan demikian, PTUN meminta MK mencabut keputusan itu. &rdquo;Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Suhartoyo,&rdquo; bunyi petikan putusan PTUN. Selain itu, PTUN mengabulkan permohonan ipar Presiden Joko Widodo tersebut untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti semula. Meski demikian, PTUN menolak permintaan Anwar untuk dikembalikan kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023&ndash;2028 seperti semula. PTUN juga menolak permohonan Anwar agar menghukum MK untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100 per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan tersebut. PTUN hanya menghukum MK membayar biaya perkara sebesar Rp 369.000. . Menanggapi putusan itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono belum bisa berkomentar lebih jauh. Dia mengatakan, putusan itu akan dikaji terlebih dahulu oleh sembilan hakim konstitusi. &rdquo;Besok (hari ini, Red) di-RPH (rapat permusyawaratan hakim)-kan dulu,&rdquo; katanya. Untuk itu, Fajar belum bisa memastikan apakah MK akan melakukan banding atau tidak. Sesuai mekanisme, putusan PTUN masih bisa dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN.&nbsp;(far/c6/fal)

PTUN mengabulkan sebagian gugatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam kasus pencopotannya dari jabatan ketua MK.

Kabulkan Sebagian Gugatan dari Anwar Usman, PTUN Batalkan Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/WhatsApp-Image-2024-08-06-at-163644-1247878115.jpg" alt="Ketua Bappilu PBB Novi Hariyadi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu PBB Novi Hariyadi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Bappilu Partai Bulan Bintang (PBB) Novi Hariyadi menanggapi Tim Penyelamat PBB yang menggugat SK Menkumham terkait kepengurusan baru DPP PBB ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tim Penyelamat PBB menyatakan SK yang diterbitkan Menkumham tidak memiliki keabsahan secara hukum. Ketua Bappilu PBB Novi Hariyadi mengatakan, pihaknya akan menanggapi secara khusus terkait pernyataan mantan Waketum PBB Fuad Zakaria yang mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra, PBB terus gagal di pileg dan kepengurusan yang baru dipimpin Pj Ketum Fahri Bachmid dinilai tak memiliki pengalaman politik. Bahkan, kata Novi, Fuad menyerang Fahri Bachmid dengan mengatakan bahwa Fahri Bachmid anak kemarin di sisi politik. Menurut Novi, Fuad Zakaria jarang berkaca. &rdquo;Seharusnya dia berkaca terlebih dahulu sebelum berbicara. Saya malah ingin bertanya balik, apa yang sudah dilakukan Fuad selama ini di PBB?&rdquo; tanya Novi Hariyadi melalui keterangan di Jakarta, Selasa (6/8). Novi menegaskan, Fuad Zakaria itu termasuk orang baru di PBB dan langsung menduduki jabatan wakil ketua umum. Selama ini, lanjut dia, tidak ada sumbangsih untuk membesarkan PBB. &rdquo;Tahu apa dia tentang perjuangan Prof Yusril terhadap PBB, hingga PBB saat ini masih eksis dalam perpolitikan di Indonesia,&rdquo; tegas Novi. Novi menilai, tudingan Fuad terkait kepengurusan yang dipimpin Fahri Bachmid dianggap tidak memiliki pengalaman politik. Novi merespons dengan membandingkan dirinya dengan Fuad. &rdquo;Nggak usah dibandingkan dengan senior-senior yang saat ini menjadi pengurus di bawah kepemimpinan Fahri Bachmid, dibandingkan dengan saya saja, Pak Fuad itu tidak ada apa-apanya pengalaman politiknya, saran saya, Pak Fuad berkacalah,&rdquo; ujar Novi Hariyadi. Terkait upaya hukum yang diambil Tim Penyelamat PBB, Novi mempersilakan dan menghormati upaya hukum tersebut. &rdquo;Kami hormati dan tentunya akan kami hadapi. Saya mengimbau ke seluruh kader PBB di Indonesia, agar tidak perlu khawatir dengan upaya hukum tersebut, dan mempercayakan kepada DPP PBB untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Tetap fokus menghadapi Pilkada 2024 dan perkuat struktur demi pemenangan Pilkada 2024,&rdquo; jelas Novi Hariyadi. Pada Minggu (4/8) Tim Penyelamat PBB mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fuad Zakaria dan sejumlah pihak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru. Kuasa Hukum Tim Penyelamat PBB Agus Slamet Hidayat mengatakan, gugatan TUN telah didaftarkan secara daring pada Minggu (4/8). &rdquo;Pada Senin (5/8), kami cek. Kami sudah diberi tahu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahwa nomor perkara 272 dan kami hanya tinggal menunggu jadwal sidang,&rdquo; ujar Agus di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/8).

Ketua Bappilu PBB Novi Hariyadi menanggapi Tim Penyelamat PBB yang menggugat SK Menkumham terkait kepengurusan baru DPP PBB ke PTUN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ptun

Berita Terkini