<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/zUK7gZ18uQXFISPp1BPz9HnFNdydzd9yilknOxEL-1-1017111153.jpg" alt="Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam upacara penutupan P3N XXV di Jakarta pada Kamis (21/8). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam upacara penutupan P3N XXV di Jakarta pada Kamis (21/8). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pulau Galang di Kepulauan Riau menjadi salah satu opsi untuk pengobatan rakyat Palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Meski menuai pro dan kontra, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa opsi tersebut harus dilihat dari aspek kemanusiaan.&nbsp; Ace memastikan, opsi tersebut bukan untuk mendukung niatan Israel untuk mengosongkan dan menguasai Gaza secara total, melainkan demi kemanusiaan. Sebab, fasilitas kesehatan dan rumah sakit di sana sudah banyak yang dibombardir oleh Israel.&nbsp; &rdquo;Langkah untuk melakukan pengobatan terhadap masyarakat Gaza, saya kira kita harus melihatnya dari aspek kemanusiaan. Ketika rumah sakit di Gaza dibombardir tentara Israel, tentu masih banyak masyarakat Gaza yang terkena residu dari peperangan tersebut,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Karena itu, mereka membutuhkan pertolongan. Yakni pengobatan dari petugas medis profesional. Opsi membawa rakyat Palestina ke Pulau Galang tidak lain demi memenuhi kebutuhan tersebut. Agar korban perang di Gaza bisa diobati oleh tenaga medis.&nbsp; &rdquo;Tentu harus dilihat sebagai langkah supaya masyarakat Gaza yang sedang mengalami penderitaan tersebut bisa ditangani dengan cepat. Tentu nanti setelah mereka sehat kembali, harus dikembalikan ke Gaza,&rdquo; ujar Ace.&nbsp; Karena itu, politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, opsi tersebut tidak perlu dilihat sebagai bagian dari skenario besar Israel untuk memindahkan masyarakat di Gaza. Sebaliknya, opsi itu muncul sebagai solusi atas kondisi yang menyengsarakan masyarakat Gaza.&nbsp; &rdquo;Jadi, kita tidak melihatnya sebagai bagian dari skenario besar yang dilakukan oleh Israel dalam kerangka relokasi. Tetapi, ini sebagai langkah agar kekurangan obat, rusaknya fasilitas kesehatan di Gaza, sementara (korban perang) harus diobati, harus di-treatment. Sehingga ketika pulih lagi dikembalikan ke Gaza,&rdquo; bebernya.&nbsp; Menurut Ace Hasan, opsi tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya Pemerintah Indonesia membantu Palestina. Sebab, ikhtiar membantu Palestina dilakukan melalui banyak jalan. Termasuk diplomasi dan pendistribusian bantuan kemanusiaan yang saat ini masih berlangsung.&nbsp; &rdquo;Karena secara politik kita ingin Palestina menjadi negara berdaulat,&rdquo; tegas Ace Hasan.&nbsp;

Pulau Galang di Kepulauan Riau jadi opsi pengobatan untuk korban perang Gaza, menurut Ace Hasan Syadzily, demi kemanusiaan.

Opsi Pengobatan Rakyat Gaza di Pulau Galang, Gubernur Lemhannas: Setelah Sembuh Dipulangkan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/1000296948-877328947.jpg" alt="Warga Palestina menunjukkan tangan berlumuran darah usai evakuasi korban di lokasi bantuan GHF dukungan AS, Khan Younis, Gaza (Dok. The Guardian)" width="100%">
<figcaption>Warga Palestina menunjukkan tangan berlumuran darah usai evakuasi korban di lokasi bantuan GHF dukungan AS, Khan Younis, Gaza (Dok. The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan penjelasan terkait isu penggunaan Pulau Galang untuk penampungan 2 ribu warga Gaza korban perang. Menurut dia, belum ada keputusan final mengenai evakuasi warga gaza yang terluka ke Indonesia untuk proses pengobatan ini.&nbsp; &ldquo;Ya prosesnya ini masih berjalan sebenarnya. Belum ada yang namanya final-final itu belum ada,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Kamis (7/8). Dia menjelaskan kembali bahwa sebelumnya Presiden Prabowo telah menyampaikan jika Indonesia terbuka untuk merawat para korban perang gaza, khususnya anak-anak, orang tua, dan perempuan. Namun, dengan catatan semua pihak setuju. Niatan tersebut pun sudah disampaikan oleh Prabowo ke beberapa pemimpin negara-negara Timur Tengah. Pembicaraan itu dilakukan ketika presiden melakukan kunjungan kenegaraan. &ldquo;Dan ceritanya seperti itu. Jadi waktu itu kita bersedia untuk merawat sampai seribu anak-anak ataupun korban terluka yang membutuhkan perawatan medis. Tentu saja dengan, satu, persetujuan dari seluruh pihak terkait di sana, persetujuan dari negara-negara tetangganya langsung, Jordan, Mesir, dan tentu saja otoritas Palestina sendiri,&rdquo; jelasnya. Menurut Sugiono, ketika sudah membuka diri, tentu perlu persiapan. Karena itu, pemerintah pun mulai menyiapkan alternatif-alternatif lokasi untuk bisa menampung dan merawat mereka. Salah satunya di Pulau Galang. Pulau ini menjadi salah satu pilihan lantaran dinilai siap infrastrukturnya pasca digunakan sebagai tempat perawatan Covid-19. &ldquo;Kemudian hal-hal yang sifatnya teknis juga kan harus kita persiapkan, jadi sewaktu-waktu itu (evakuasi korban Gaza untuk dirawat di Indonesia) bisa dilaksanakan ya kita udah siap,&rdquo; ungkapnya. Kendati demikian, Sekjen Partai Gerindra tersebut mengaku belum ada pembicaraan mengenai pendataan korban. Termasuk, teknis waktu ataupun upaya pemindahan para korban tersebut ke Indonesia. &ldquo;Belum sampai ke sana (pendataan). Kemarin itu ya kan disampaikan kita ada permintaan, permintaan yang ngomongnya lebih teknis juga belum seperti apa,&rdquo; katanya. Disinggung soal kementerian lembaga yang bakal dilibatkan, Sugiono mengaku masih belum tahu. Tapi, diperkirakan selain Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ada pula Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena berkaitan dengan proses penyembuhan.&nbsp;&ldquo;(Soal jumlah nakes) Itu terlalu jauh deh,&rdquo; ungkapnya. Belum adanya kepastian ini juga menyangkut jumlah warga Gaza yang akan diobati di Indonesia. Sugiono mengakui, jumlahnya tergantung kapasitas Indonesia. Ia juga menegaskan, belum ada keputusan soal berapa lama mereka akan ada di Indonesia nantinya.&nbsp;&ldquo;Ya ke sini aja belum. Waktu itu disampaikan kita siap menerima sampai seribu,&rdquo; pungkasnya.

Menlu Sugiono menjelaskan rencana penampungan 2 ribu warga Gaza di Pulau Galang, dengan proses yang masih berjalan dan perlu persetujuan.

Soal Isu Indonesia Siap Tampung 2.000 Warga Gaza di Pulau Galang Kepulauan Riau, Begini Penjelasan Menlu Sugiono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/20231230_174349-2321056302.jpg" alt="Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersamq UNHCR Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang sebagai penampungan pengungsi Rohingya." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersamq UNHCR Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang sebagai penampungan pengungsi Rohingya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang di Batam sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya. "Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa (2/1). Ansar juga menampik kabar yang menyatakan jika UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya. "Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia," ujarnya. Ansar mengatakan penyebaran rumor tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Menurut Ansar, Pemerintah Indonesia saat ini memang melihat keberadaan pengungsi Rohingya adalah sebuah keadaan yang harus diselesaikan, namun pemerintah belum mengambil kebijakan apapun, apalagi diisukan menunjuk Pulau Galang sebagai titik penampungan warga Rohingya. "Saya minta warga bijak merespons informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita," ucap Ansar. Selain itu, Ansar turut menegaskan sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Pemerintah pusat, kata dia, masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya. Pemprov Kepri menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi. "Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan UNHCR untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya secara humanis dan sesuai ketentuan hukum internasional," ungkap Ansar. Hal senada juga disampaikan oleh UNHCR Indonesia melalui akun resmi mereka, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya, termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Batam, Kepri. "Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama Pemerintah Republik Indonesia," tulis UNHCR Indonesia.

Ansar turut menegaskan sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.

Gubernur Kepri Bantah Ada Kesepakatan Pulau Galang jadi Penampungan Pengungsi Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/achsin-1000534057.png" alt="MUHAIMIN ZULHAIR ACHSIN" width="100%">
<figcaption>MUHAIMIN ZULHAIR ACHSIN</figcaption>
</figure> GELOMBANG&nbsp;manusia perahu pengungsi Rohingya akan terus berdatangan ke Indonesia setidaknya karena dua faktor. Pertama, memburuknya kondisi keamanan di kamp pengungsi di Bangladesh. Kekerasan, penyiksaan, pemerkosaan, pernikahan paksa, pembunuhan oleh gangster, serta pemerasan dan kriminalisasi oleh polisi yang bertugas membuat para pengungsi khawatir dengan keselamatan mereka dan keluarganya. Kedua, tertutupnya jalur laut ke Thailand dan Malaysia. Pemerintah Thailand tidak segan melakukan pushback, mendorong kapal kembali ke laut, membahayakan nyawa ratusan manusia perahu. Karena itu, melalui jalur laut, tidak ada alternatif lain untuk sampai di tempat yang lebih kondusif jika dibandingkan dengan berlabuh ke Indonesia, terdekat di Provinsi Aceh. Para pengungsi tidak dapat dihukum karena memasuki suatu batas negara berdaulat disebabkan prinsip dari Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Setidaknya terdapat tiga prinsip dasar Konvensi 1951, yaitu nondiscrimination, non-penalization &amp; non-refoulement. Pihak yang menangani pengungsi tidak boleh tebang pilih mendiskriminasi (discrimination) pengungsi mana yang akan diselamatkan berdasar ras, agama, budaya, dan sebagainya. Pengungsi tidak boleh dihukum (penalization) karena memasuki wilayah negara lain tanpa dokumen. Sebab, kadang ketika konflik terjadi, mereka menyelamatkan diri dari persekusi hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Dihubungkan dengan kasus penyelundupan sebagai cara pengungsi untuk mencapai sebuah daerah, yang dapat dihukum adalah sindikatnya, bukan pengungsinya. Seandainya pengungsi Rohingya itu mempunyai finansial yang kuat, pastilah mereka mencari jalan masuk ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara Uni Eropa. Prinsip yang paling fundamental adalah non-refoulement. Para pihak yang menangani pengungsi tidak boleh memulangkan/mengusir para pengungsi ke tempat di mana nyawa/keselamatan mereka terancam. Jelas teknik pushback dari para pihak yang tidak menginginkan pengungsi melanggar prinsip ini karena perahu yang sudah berminggu-minggu di lautan ketika ingin berlabuh mencari pertolongan kembali didorong ke laut yang berpotensi hilang dan tenggelam. Meski tidak mengaksesi Konvensi 1951, Indonesia tak lantas dapat berbuat tanpa kerangka. Konvensi 1951 menjadi instrumen standar internasional penanganan pengungsi. Aksesi atau tidak mengaksesi di sini dibaca bahwa sebuah negara bersedia atau tidak bersedia menjadi negara destinasi. Karena tidak mengaksesi Konvensi 1951, status Indonesia adalah negara transit. UNHCR akan membantu pemrosesan pengungsi tersebut sampai resettlement ke negara ketiga atau pemulangan sukarela dengan segala konsekuensi biayanya. Beberapa pihak yang meragukan &rdquo;kepengungsian&rdquo; manusia perahu Rohingya ini kurang memahami hal mendasar bahwa pengungsi dapat dikategorikan by definition dan by status/recognition. Ketika orang pergi menyelamatkan diri ke negara lain karena ketakutan akan persekusi, secara otomatis dia menjadi pengungsi by definition. Namun, sesampai di negara lain, misalnya di negara transit, ketika UNHCR melakukan proses RSD (refugee status determination), pengungsi tersebut akan dinilai UNHCR apakah berhak menyandang status pengungsi atau pencari suaka. Ketika UNHCR mengumpulkan data dan menilai orang tersebut layak berstatus pengungsi, itulah yang disebut pengungsi by status/recognition yang berhak untuk dicarikan negara ketiga/resettlement, mendapatkan register kartu pengungsi, dan hak lainnya. Perbedaan UNHCR dengan IOM dalam konteks pengungsi adalah IOM menyediakan keperluan harian, membantu pemulangan sukarela, dan sebagainya tanpa kewenangan menentukan status pengungsi. UNHCR dan IOM serta lembaga internasional lainnya menghimpun dana internasional dan menggunakannya untuk masalah internasional seperti pengungsi. Opsi Solusi Secara historis, terkait dengan penanganan pengungsi mass influx, hanya tersedia sedikit pilihan solusi yang kemungkinan bagi hasrat publik hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pertama, menyediakan pusat penampungan sementara. Pusat berarti berada di sebuah lokasi terpadu. Ini memudahkan aspek teknis, baik pemerintah maupun UNHCR, IOM, dan aktor non-negara lainnya dalam bekerja. Hal ini juga sesuai dengan Perpres 125/2016 tentang Penampungan. Kondisi terkini, pengungsi yang bukan dari mass influx seperti dari Afghanistan dan sebagainya telah tersebar di 10 provinsi se-Indonesia. Pengungsi Rohingya berbeda karakteristik dengan pengungsi Afghanistan dan lainnya. Pengalaman pengungsi di Pulau Galang 1979&ndash;1996, sebagian pengungsi Vietnam mendapatkan resettlement dan sebagian pemulangan sukarela pascaperang dingin ketika situasi Vietnam kian membaik. Setelah 1975 juga terjadi gesekan sosial dengan warga lokal karena titik berlabuh pengungsi yang terpencar. Kerja sama Indonesia, UNHCR, PMI, dan beberapa aktor non-negara lainnya memperlihatkan rekam jejak yang baik ketika menangani lebih dari 250 ribu pengungsi di Pulau Galang. Opsi memusatkan di sebuah pulau juga bermaksud menseparasi antara pengungsi dan warga yang menolak sehingga gesekan sosial dapat dikurangi. Saat ini Uni Eropa memakai strategi yang sama, Pulau Samos dan beberapa pulau lainnya di Yunani dijadikan pusat penampungan pengungsi, mencegah masuk ke Eropa daratan. Situasi Myanmar yang membaik tanpa junta militer dalam ranah politik merupakan concern semua negara di kawasan karena pengungsi Rohingya menjadi masalah bersama. Kedua, opsi memulangkan para pengungsi juga ada. Namun, opsi tidak baik disebabkan melanggar prinsip non-refoulement dan kewarganegaraan orang Rohingya tidak diakui pemerintah Myanmar. Pertanyaan selanjutnya, jika mengambil opsi ini, akan dipulangkan ke mana? Bisa dibayangkan ketika berlabuh atau mendarat kembali di Myanmar, pengungsi ini akan dijebloskan ke penjara, bisa juga dieksekusi mati. Menyerahkan ke agresor mereka membahayakan dan bukan pilihan bijaksana pada abad ke-21 ini. Hidup hanya sekali. Pengungsi juga berhak mendapatkan hak untuk hidup. Jika ujian kemanusiaan ini membuat kita naik kelas, inilah saatnya.&nbsp;(*) <hr /> *) MUHAIMIN ZULHAIR ACHSIN,&nbsp;Peneliti pengungsi, dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya

Gelombang manusia perahu pengungsi Rohingya akan terus berdatangan ke Indonesia setidaknya karena dua faktor.

Opsi Solusi Pengungsi Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/rs-darurat-galang.jpg" alt="ILUSTRASI: Pembukaan RS Khusus Infeksi di Pulau Galang, Batam, mundur hampir sepekan dari target karena terkendala cuaca buruk. (CECEP MULYANA/BATAM POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembukaan RS Khusus Infeksi di Pulau Galang, Batam, mundur hampir sepekan dari target karena terkendala cuaca buruk. (CECEP MULYANA/BATAM POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &shy;&ndash;&nbsp;Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma&rsquo;ruf Amin, mengatakan, kedatangan pengungsi Rohingnya yang ditolak masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan masalah kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia mengagendakan pembahasan solusi dengan membuka opsi Pulau Galang yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi penampungan pengungsi Rohingnya. &ldquo;Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu,&rdquo; ucapnya Selasa (5/12). Pembahasan tersebut akan dilakukan bersama Komisariat tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) yang memiliki tanggung jawab atas masalah pengungsian. Ma&rsquo;ruf juga mengatakan sejumlah opsi terkait langkah penanggulangan masalah itu di Indonesia, sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013443310/tinggal-hitungan-hari-percepat-pelebaran-perempatan-banyakan-sebagai-akses-bandara-kediri-pemrakarsa-lakukan-hal-ini-agar-tak-meleset">Tinggal Hitungan Hari! Percepat Pelebaran Perempatan Banyakan Sebagai Akses Bandara Kediri, Pemrakarsa Lakukan Hal ini Agar Tak Meleset</a> "Selama ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai ada penolakan dari masyarakat, juga bagaimana supaya mengantisipasi jangan sampai terus semuanya lari ke Indonesia. Itu jadi beban," katanya. Pulau Galang yang terhubung dengan Pusat Kota Batam melalui Jalur Trans Barelang juga pernah menampung pengungsi dari Vietnam saat terjadi konflik di Negeri Naga Biru. Para pengungsi ditampung di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Kampung Vietnam oleh masyarakat Kota Batam. Mereka menggunakan perahu kayu untuk menghindari perang menuju berbagai daerah, seperti Pulau Galang di Kota Batam dan Pulau Kuku di Kabupaten Anambas. Kampung Vietnam yang berdiri di atas tanah seluas 80 hektar ini diresmikan pada 1 Januari 1980 oleh Presiden RI saat itu, Soeharto atas dasar kemanusiaan. Lokasi yang kini menjadi museum ini dibangun atas penandatanganan kerjasama dengan UNHCR dan penanganan pengungsi Indochina pada 1979. Pemilihan Pulau Galang sebagai kamp pengungsian karena saat itu dinilai masih terisolir dan jauh dari pemukiman penduduk. Kamp pengungsian ini memiliki enam zona barak yang tiap baraknya dapat menampung 2.000 hingga 3.000 orang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013443311/gelar-layanan-kesehatan-gratis-tkn-prabowo-gibran-yang-lain-baru-janji-kita-sudah-eksekusi">Gelar Layanan Kesehatan Gratis, TKN Prabowo-Gibran: yang Lain Baru Janji, Kita Sudah Eksekusi</a> Selain itu, kamp ini juga memiliki berbagai fasilitas seperti berbagai rumah ibadah, tempat pelatihan bahasa, perkantoran staf PBB, rumah sakit, fasilitas air bersih, instalasi listrik, dan sebagainya. Program pengungsian di Kamp Vietnam Pulau Galang ini pun berakhir pada 3 September 1996. Para pengungsi ditempatkan ke berbagai negara. Kampung Vietnam kini menjadi objek wisata di Kota Batam. Jika berkunjung ke sini dapat melihat bangunan-bangunan yang digunakan oleh pengungsi dari Vietnam, kapal kayu yang digunakan pengungsi ke Indonesia, foto para pengungsi, dan sebagainya. Selama 17 tahun kamp pengungsi ini telah melayani 250.000 pengungsi dari Vietnam. Setelah 24 tahun ditinggalkan oleh para pengungsi, Pulau Galang menjadi lokasi RS Covid-19 sebagai tempat karantina pasien Covid-19 saat pandemi korona melanda dunia. RS Covid-19 di Pulau Galang ini dapat memiliki 12 gedung yang meliputi satu gedung screening, satu pos jaga, satu gedung isolasi ICU berkapasitas 20 beds, dua gedung observasi dengan kapasitas 50 beds tiap gedungnya, dan satu gedung power house. Selain itu, satu gedung asrama pegawai yang terdapat 40 beds, dua gedung asrama perawat berkapasitas 80 beds &nbsp;dengan masing-masing 40 beds, satu asrama perawat 30 beds, satu asrama dokter yang memuat 8 beds, central gas medic, serta pos pantau helikopter dan STP. Rumah sakit yang menangani pasien covid-19 di Pulau Galang saat pandemi ini mulai beroperasi sejak 6 April 2020.

Pemerintah RI membuka opsi Pulau Galang yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi penampungan pengungsi Rohingnya.

Melihat  Pulau Galang yang Akan Menampung Pengungsi Rohingya, Ternyata Pernah Tampung Pengungsi Vietnam dan Pasien Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-10-31-at-143527-2765366442.jpeg" alt="Tanggapan Ma" width="100%">
<figcaption>Tanggapan Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyambut persoalan pengungsi Rohingya dengan membuka opsi untuk menampung mereka di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan oleh Ma'ruf Amin usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government (I-GOV) Ke-3 Tahun 2023 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/12) kemarin. "Penempatannya di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu," kata Ma'ruf&nbsp;dikutip dari Antara pada Rabu (6/12). Ia menyebutkan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini menerima penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan adalah permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama, khususnya pihak berwenang. Pemerintah Indonesia juga telah menyusun rencana terkait pembahasan solusi tersebut dengan Komisariat Tinggi PBB urusan Pengungsi (UNHCR) yang memiliki tanggung jawab atas masalah pengungsian. Berbagai opsi mengenai langkah penanggulangan masalah itu di Indonesia, kata Ma'ruf, sedang dibahas secara mendalam pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. "Selama ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai ada penolakan dari masyarakat, juga bagaimana supaya mengantisipasi jangan sampai terus semuanya lari ke Indonesia. Itu jadi beban," ujarnya. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu, menyatakan kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di beberapa negara. "Sebenarnya bukan hanya ke sini, kemarin saat berkunjung ke Yunani. Yunani menghadapi juga situasi serupa, ke Eropa itu masuk ke Yunani juga. Mereka seperti kita menghadapi kesulitan, tapi bagaimanapun juga ini masalah kemanusiaan yang harus ditanggulangi," ucap Ma'ruf. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013441830/icw-desak-eddy-hiariej-mundur-dari-jabatan-wamenkumham">ICW Desak Eddy Hiariej Mundur dari Jabatan Wamenkumham</a> Berdasarkan data UNHCR, terdapat 3.705 orang pencari suaka Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hingga Senin (4/12), Kemenkopolhukam RI mencatatkan ada sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu yang berkumpul di Indonesia.

Ma'ruf Amin menyambut persoalan pengungsi Rohingya dengan membuka opsi untuk menampung mereka di Pulau Galang, Kota Batam.

Wapres: Pulau Galang Menjadi Opsi untuk Tampung Pengungsi Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/patok_1-2853236153.png" alt="SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9)." width="100%">
<figcaption>SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan penjelasan terkait status pemegang hak pengelolaan lahan (HPL) di kawasan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menegaskan, kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam. &rdquo;Karena kawasan tersebut masuk wilayah kerja BP Batam, sehingga HPL Pulau Rempang berada di BP Batam,&rdquo; ujar Ariastuty Sirait seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (5/10). Penjelasan tersebut, kata dia, terkait penetapan proyek strategis nasional 2023&nbsp;yakni pengembangan Rempang Eco City yang akan berdiri di atas lahan seluas 8.142 hektare&nbsp;dari 17.600 hektare luas lahan di Pulau Rempang. Ketentuan itu sudah ditetapkan pemerintah sejak mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri&nbsp;dengan dibentuknya Otorita Batam. &rdquo;Landasan hukum yang digunakan yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1974,&rdquo; tutur Ariastuty Sirait. Dalam peraturan itu, lanjut dia, seluruh area tanah di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam yang kemudian berubah menjadi BP Batam&nbsp;pada 2007. Sembilan belas tahun kemudian, berdasar Keppres Nomor 28 tanggal 19 Juni 1992, Presiden&nbsp;Soeharto memutuskan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Dengan adanya landasan hukum tersebut, menurut dia, BP Batam membangun enam jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Pembangunan jembatan dimulai pada 1992 hingga 1998 dengan biaya pembangunan jembatan senilai Rp 400 miliar. &rdquo;Jadi berdasar Keppres 28 Tahun 1992, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang,&rdquo; papar Ariastuty. Selain Keppres 28 Tahun 1992, BP Batam sebagai pengelola wilayah Rempang dan Galang juga diperkuat dengan diterbitkan PP Nomor 5 Tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang menyebutkan kawasan itu meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias, dan gugusannya. PP itu, menurut Ariastuty Sirait, juga menyebutkan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan BP Batam. &rdquo;Atas dasar Keppres 28 Tahun 1992 dan PP Nomor 5 Tahun 2011 tersebut&nbsp;sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang,&rdquo; ucap Ariastuty Sirait. Karena itu, dia menambahkan, jika lahan Rempang dan Galang diberikan kepada investor, harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor. &rdquo;Investor yang mau masuk ke Rempang atau Galang&nbsp;harus mengajukan ke BP Batam karena investor mendapatkan pengalokasian di atas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sama seperti mengajukan alokasi lahan di Batam,&rdquo; jelas Ariastuty Sirait. Dia menambahkan&nbsp;saat ini, lahan yang dialokasikan ada masyarakat, sehingga masyarakat yang terdampak dari Rempang Eco City diberi&nbsp;kompensasi yang menguntungkan untuk bergeser ke tempat baru yang lebih tertata. Pergeseran itu demi kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa yang akan datang, sejalan dengan suksesnya kegiatan investasi di Rempang Eco City.

Badan Pengusahaan (BP) Batam beri penjelasan terkait status pemegang hak pengelolaan lahan (HPL) di kawasan Pulau Rempang dan Galang

BP Batam Beri Penjelasan Terkait Pemegang HPL Kawasan Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Aksi-Bela-Rempang-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-1-4213402125.jpg" alt="Ratusan massa mengikuti Aksi Bela Rempang di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Ratusan massa mengikuti Aksi Bela Rempang di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penolakan warga Rempang terkait rencana relokasi akhirnya didengar. Pemerintah pun melunak dengan membatalkan rencana pemindahan warga dari Pulau Rempang ke Pulau Galang. Pernyataan itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (25/9). Pemerintah mengambil jalan tengah dengan tidak memindahkan warga dari Pulau Rempang. &rdquo;Tadinya kita mau relokasi dari (pulau) Rempang ke (pulau) Galang. Tapi, sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,&rdquo; katanya. Menurut Bahlil, arahan Presiden Jokowi sudah tegas. Penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan baik. Juga, tetap mengedepankan kepentingan warga sekitar. Termasuk hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Bahlil mengatakan telah berkunjung langsung ke Rempang. Di sana, dia bertemu dan berdiskusi dengan warga setempat. Ditemukan solusi, yakni menggeser tempat tinggal warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang. Warga terdampak proyek, lanjut Bahlil, nantinya dipindahkan ke Tanjung Banun. Sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang menyatakan kesediaan dipindahkan. Mereka akan diberi penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi dan sudah bersertifikat. Selain itu, di tanah tersebut dibangunkan rumah tipe 45. Selama proses transisi pergeseran atau pemindahan rumah itu, warga akan mendapat uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per orang. Ditambah uang kontrak rumah sebesar Rp 1,2 juta per KK. Semua biaya itu akan diberikan tiap bulan hingga warga menempati rumah baru. Sebagai ilustrasi, jika dalam satu keluarga ada empat orang, maka akan mendapat uang tunggu Rp 4,8 juta ditambah uang kontrak rumah Rp 1,2 juta. &rdquo;Sehingga total Rp 6 juta,&rdquo; ucapnya. Dalam proses pemindahan warga itu, pemerintah juga menghitung penggantian tanaman, keramba, dan lainnya. Teknis penghitungan akan disesuaikan dengan aturan BP Batam. (wan/c18/bay)

Penolakan warga Rempang terkait rencana relokasi akhirnya didengar. Pemerintah pun melunak dengan membatalkan rencana pemindahan warga.

Warga Rempang Tak Jadi Direlokasi ke Pulau Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/patok_1-2853236153.png" alt="SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9)." width="100%">
<figcaption>SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah diblokade warga dan sempat terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan, akses jalan di Pulau Rempang, Galang, Kota Batam, akhirnya dibuka kemarin (9/9). Pengukuran dan pemasangan patok tata batas lahan Rempang Eco-City pun dapat dilakukan. Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan, hasil penyisiran awal menunjukkan beberapa titik blokade jalan. Di antaranya, Jalan Sembulang dan Simpang Dapur 6 Sembulang. Jalan berhasil dibuka tanpa perlawanan dari warga. &rdquo;Kami telah membuka blokade jalan yang dilakukan oleh masyarakat Dapur 6 dan pengukuran atau pemasangan patok di kawasan pengembangan Pulau Rempang,&rdquo; katanya seperti dilansir Batam Pos. Sementara itu, Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, hingga saat ini empat tim telah menyelesaikan tugas dalam menentukan batas kawasan pengembangan Rempang Eco-City. &rdquo;Sebuah posko pengamanan didirikan di kantor camat Galang untuk memantau situasi dan mengambil tindakan jika ada perkembangan yang memerlukan respons cepat,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, pada Kamis (7/9), masyarakat adat yang menolak kehadiran aparat gabungan melakukan blokade dengan menebang pohon hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan. Saat itu aparat gabungan ke Pulau Rempang untuk memasang pasok tata batas lahan Rempang Eco-City. Itu adalah proyek yang dilabeli dengan proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata. Proyek itu ditargetkan menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/patok_2-1745411146.png" alt="Pengamanan dari aparat." width="100%">
<figcaption>Pengamanan dari aparat.</figcaption>
</figure> Dari Jakarta, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menyampaikan, pemerintah sudah meminta aparat penegak hukum menangani persoalan di Batam dengan baik. &rdquo;Dan, penuh kemanusiaan. Itu sudah ada standarnya,&rdquo; katanya kepada awak media. Dia menjelaskan, lahan di Pulau Rempang sudah diberikan hak penggunaannya kepada sebuah perusahaan. Namun, banyak pihak yang belum mengetahui. &rdquo;Tanah itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha,&rdquo; terang dia. Yang menjadi persoalan di sana, lanjut Mahfud, bukan hak penggunaan lahan. Melainkan proses pengosongan lahan. &rdquo;Proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, bukan hak guna usahanya,&rdquo; imbuhnya. Terpisah, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan insiden yang terjadi di Batam. Pihaknya mendesak pengerahan pasukan dihentikan. &rdquo;Meminta agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta aparat penegak hukum menerapkan pendekatan humanis dalam penyelesaian sengketa agraria,&rdquo; tegasnya. (zis/idr/syn/c19/c6/fal)

Setelah diblokade warga dan sempat terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan, akses jalan di Pulau Rempang, Galang, Kota Batam.

Pascabentrok Warga-Petugas di Batam, Kini Patok Batas Lahan Rempang Eco-City Sudah Terpasang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/Gambar-WhatsApp-2023-09-07-pukul-132513-818648461.jpg" alt="Foto tangkapan layar video masyarakat. Salah seorang siswa pingsan usai terkena dampak gas air mata dalam kericuhan di Jembatan 4, Rempang, Batam, Kamis (7/8)." width="100%">
<figcaption>Foto tangkapan layar video masyarakat. Salah seorang siswa pingsan usai terkena dampak gas air mata dalam kericuhan di Jembatan 4, Rempang, Batam, Kamis (7/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kerusuhan massa terjadi di Pulau Rempang, Batam, pada Kamis (7/9). Warga bentrok dengan aparat gabungan di sekitar jembatan IV, Barelang. Imbasnya, sebanyak sepuluh siswa SMPN 22 Galang harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji. Sepuluh siswa dan satu guru perempuan menjalani penanganan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena terkena efek tembakan gas air mata. Kondisi mereka sempat melemah, namun beberapa saat ditangani dan diberi obat akhirnya kembali pulih. Sementara, Melda sang guru dikabarkan masih terbaring lemas dan harus dipasang selang bantuan pernapasan di ruangan IGD. Melda mengalami sesak napas karena memiliki riwayat penyakit asma. &ldquo;Sesak panas, &rdquo; kata Melda di ruangan IGD seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Wiwin, guru lain yang menemani Melda dan para siswa di IGD menuturkan, kerusuhan terjadi saat siswa baru saja masuk dari jam istrahat. Belum sempat memulai pelajaran, tiba-tiba ada massa warga yang berlari masuk ke lingkungan sekolah dan diikuti dengan tembakan gas air mata. &ldquo;Kami semua kaget dan panik. Anak-anak berhamburan keluar dan ada yang lompat pagar,&rdquo; kata Wiwin. Setelah situasi mereda, para guru mencoba mengumpulkan kembali siswa tapi hanya sebagian yang terlihat. Sebanyak sepuluh siswa bersama Ibu Melda dilarikan ke RSUD Embung Fatimah karena lemas akibat efek tembakan gas air mata tadi. &ldquo;Yang lainnya belum kita pantau semua ini. Suasananya hiruk pikuk jadi belum terpantau semua. Tadi barusan ada kabar ada satu anak lagi dibawa ke klinik di Mako Marinir 10,&rdquo; ujar Wiwin. Direktur RSUD Embung Fatimah Batam dr Raden Roro Sri Widjayanti Suryandari membenarkan penanganan siswa dan guru yang jadi korban imbas tembakan gas air mata dari aparat dalam kerusuhan tersebut. Kerusuhan pecah menyusul rencana pengukuran lahan untuk pengembangan kawasan ekonomi baru di kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. &ldquo;Anak-anak pada aman sudah ditangani dengan baik. Tak ada yang harus rawat inap. Hanya ibu guru yang masih kita tangani karena gangguan pernapasan, &rdquo; ujar Roro Sri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan di lokasi yang sama menuturkan, kondisi kesehatan siswa yang terkena gas air mata sudah kembali membaik. Penanganan para siswa dan guru ini sepenuhnya jadi tanggung jawab Pemko Batam.

Imbasnya, sebanyak sepuluh siswa SMPN 22 Galang harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pulau galang

Berita Terkini