<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG-20241218-WA0020-696038855.jpg" alt="Personel Dalmas Polresta Barelang melaksanakan apel kesiapan di Mapolsek Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. (Humas Polresta Barelang/Antara)" width="100%">
<figcaption>Personel Dalmas Polresta Barelang melaksanakan apel kesiapan di Mapolsek Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. (Humas Polresta Barelang/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang, Polda Kepulauan Riau memastikan situasi di Kampung Sembulang Hulu, Pulau Rempang-Galang, dalam kondisi aman dan kondusif pasca keributan yang terjadi antara warga dengan pekerja PT MEG. Kapolresta Barelang Kombespol Heribertus Ompusunggu mengatakan, sehari pascainsiden situasi di Rempang sudah terkendali. &rdquo;Sudah kondusif,&rdquo; kata Heribertus Ompusunggu seperti dilansir dari Antara. Guna memastikan situasi kondusif, Polresta Barelang pada Rabu (18/12) menggelar apel kesiapsiagaan personel untuk siaga kontinjensi di wilayah Sembulang-Galang. Apel dalam rangka mengantisipasi potensi permasalahan pascainsiden yang melibatkan warga dan pekerja PT MEG dilaksanakan di Polsek Galang dipimpin Kanit Dalmas Satsamapta Polresta Barelang Iptu Gulam Ismanullah. Kegiatan tersebut diikuti Tim Dalmas Lanjut sebanyak 45 personel serta Personel Pengaman Tertutup (Pamtup) sebanyak 10 personel. Iptu Gulam Ismanullah menyampaikan, Polresta Barelang hadir untuk memastikan situasi di wilayah Galang tetap aman dan kondusif setelah insiden sebelumnya. Dia juga mengingatkan kepada seluruh personel untuk melaksanakan tugas pengamanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Tim yang telah disiapkan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan patroli di sekitar wilayah tersebut. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa situasi tetap aman bagi masyarakat setempat. Kasi Humas Polresta Barelang Iptu Budi Santosa menambahkan apel kesiapan ini, wujud komitmen Polresta Barelang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sembulang&ndash;Galang serta mencegah potensi konflik yang dapat meresahkan warga. Budi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi terkait insiden yang terjadi antara warga Sembulang Hulu dan pekerja PT MEG di Rempang Galang. Juga menekankan pentingnya untuk menjaga ketenangan dan menghindari aksi-aksi yang dapat memperburuk situasi. &rdquo;Kami harap masyarakat dapat lebih bijak dan tidak mudah terprovokasi. Jika ada masalah, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Jangan sampai tindakan yang tidak terkontrol justru merugikan semua pihak,&rdquo; terang Budi. Konflik di Rempang kembali terjadi, pada Selasa (17/12) malam, terjadi keributan antara warga Semulang Hulu dan pekerja PT MEG. Diawali upaya pengamanan spanduk penolakan PSN Rempang Eco-City oleh warga setempat oleh pekerja PT MEG. Sebanyak empat warga dilaporkan terluka dan satu pekerja PT MEG yang dilarikan ke rumah sakit. Polresta Barelang mengerahkan 70 personel dibantu 25 personel TNI untuk menjaga situasi di Rempang tetap kondusif.

Polresta Barelang pastikan situasi di Pulau Rempang-Galang, aman dan kondusif pasca keributan warga dengan pekerja PT MEG

Polresta Barelang Pastikan Situasi di Rempang-Galang Aman dan Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/IMG_20240907_211316_971-1421622842.jpg" alt="Warga Rempang peringati satu tahun tragedi penggusuran Rempang di Lapangan Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Kota Batam, Sabtu (7/9). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Warga Rempang peringati satu tahun tragedi penggusuran Rempang di Lapangan Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Kota Batam, Sabtu (7/9). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Warga Pulau Rempang menggelar Sholat Hajat di Lapangan Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/9) malam. Itu dalam rangkaian memperingati&nbsp;satu tahun tragedi Rempang. Aksi damai peringatan satu tahun Tragedi Rempang itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI. Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polresta Barelang Kompol Zainal Abidin Tamba mengatakan, bersama Polsek Barelang telah menyiapkan pengamanan untuk mengawal aksi warga. &rdquo;Ya tentu ada pengamanan, pasti ada kami siapkan,&rdquo; kata Tamba seperti dilansir dari Antara. Aksi peringatan satu tahun Tragedi Rempang dimulai pukul 15.30 WIB di Jembatan 4 Barelang. Yakni berupa tabur bunga, doa bersama, serta orasi. Sebanyak 25 personel Polri dari Polresta Barelang dan Polsek Galang mengawal aksi dengan mengatur arus lalu lintas dan mengarahkan warga tetap tertib saat menyampaikan aspirasi. Aksi kembali berlanjut usai Magrib. Warga menggelar Sholat Hajat, pawai obor, nonton bersama perjuangan masyarakat Rempang, tarian anak-anak Rempang, puisi, dan Gurindam 12. Warga juga berorasi tentang perjuangan masyarakat Melayu mempertahankan tanah leluhur dari penggusuran. &rdquo;Kami tetap berjuang untuk tanah nenek moyang kami, kami tak lagi takut,&rdquo; kata Nenek Hawa, salah satu perempuan Melayu yang dituakan. Nenek Hawa mengaku pernah mengalami perihnya gas air mata dan tekanan saat peristiwa kericuhan Rempang setahun lalu. Itu tidak menyurutkan perjuangan menjaga tanah leluhur untuk anak cucu kelak. &rdquo;Tak takut kami,&rdquo; ucap Nenek Hawa. Alasan dia menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City karena masyarakat Rempang diminta keluar dari kampung halaman. Warga dipaksa tinggal di tempat relokasi yang belum jelas kepemilikannya. Selain itu, keluar dari kampung halaman berarti juga meninggalkan mata pencariannya sebagai nelayan dan berkebun. Sehari sebelumnya, warga Rempang&nbsp;juga menggelar tradisi ziarah makam leluhur di Kampung Lubuk Panjang, Rempang Cate.

Warga Pulau Rempang gelar Sholat Hajat di Lapangan Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Kota Batam, memperingati satu tahun tragedi Rempang

Warga Gelar Sholat Hajat Peringati Satu Tahun Tragedi Penggusuran Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/kasus-rempang-2789747222.jpg" alt="Polisi menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau. (Antara/Teguh Prihatna)" width="100%">
<figcaption>Polisi menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau. (Antara/Teguh Prihatna)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Solidaritas Nasional Untuk Rempang yang terdiri dari 9 organisasi menyerahkan surat terbuka kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang intinya meminta agar menghentikan bentuk-bentuk penggusuran paksa lewat cara-cara manipulatif di Pulau Rempang.&nbsp; Solidaritas Nasional Untuk Rempang itu terdiri dari sembilan organisasi, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), YLBHI&ndash;Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), WALHI Riau, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Trend Asia. Diketahui, sebelumnya pada tanggal 7 dan 11 September 2023 terjadi letusan konflik antara warga Pulau Rempang dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, Ditpam Badan Pengusahaan Batam, dan Satpol PP.&nbsp; Dalam surat tersebut, Solidaritas Nasional Untuk Rempang itu menilai bahwa melalui kuasa eksklusi negara, BP Batam bersama PT. Makmur Elok Graha (MEG) melakukan pembangunan Proyek Eco City yang menggusur, merepresi, hingga mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat Pulau Rempang.&nbsp; "Kesemua represifitas dan pelanggaran HAM difasilitasi berbagai regulasi dan dukungan penuh Pemerintah. Letusan konflik di Pulau Rempang pun tidak hanya melanggar HAM, namun juga mengancam keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat Pulau Rempang dan mengancam keberlanjutan lingkungan Pulau Rempang, sehingga memantik perhatian masyarakat baik secara nasional hingga internasional," tulis keterangan resmi Solidaritas Nasional Untuk Rempang, Jumat (10/11). Akibatnya, Solidaritas Nasional Untuk Rempang menyebut bahwa Pulau Rempang-Galang yang tersebar pada 16 wilayah kampung Melayu Tua akhirnya terancam tergusur dari ruang hidupnya yang telah ditempati turun-temurun dari tahun 1834. Oleh karenanya, pemerintah dituntut untuk menghentikan penggusuran tersebut dan pemerintah harus mendengar beberapa pernyataan lembaga negara lain seperti halnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menemukan adanya potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang. Begitu pun Komnas HAM yang meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meninjau kembali Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko RI Nomor 7 tahun 2023.&nbsp; "Dalam surat terbuka ini kami juga menyatakan bahwa sama sekali tidak terdapat keterbukaan dan keterlibatan penuh masyarakat pada Proyek Rempang Eco City, baik dari sisi perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan pembangunan," tegas Solidaritas Nasional Untuk Rempang. Atas hal itu, Solidaritas Nasional untuk Rempang mendesak agar Menteri Investasi Bahlil: Pertama, menghentikan segala upaya penggusuran paksa melalui cara-cara yang manipulatif. Pemerintah tidak dapat memaksa masyarakat yang memilih untuk tetap pada tanah adatnya yang sudah ditempati ratusan tahun; Kedua, menghentikan pengerahan kekuatan secara berlebihan di Pulau Rempang dan segala bentuk intimidasi pada masyarakat Pulau Rempang;&nbsp; Ketiga, berhenti untuk memproduksi pernyataan sembarangan untuk mengecilkan kejahatan kemanusian oleh negara di Pulau Rempang. Bahlil harus menarik kata-kata yang menolak membebaskan para tahanan warga Rempang yang melakukan demonstrasi. Selain bukan merupakan kewenangannya, hal tersebut tentu bentuk intervensi terhadap proses hukum; Keempat, mengkaji ulang seluruh pendekatan proyek strategi nasional yang terbukti berimplikasi pada kekerasan dan pelanggaran HAM di lapangan; Kelima, laksanakan reforma agraria untuk masyarakat Pulau Rempang dan Pembangunan yang hendak dilakukan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta mengedepankan kepentingan masyarakat.&nbsp;

Solidaritas Nasional Untuk Rempang yang terdiri dari 9 organisasi menyerahkan surat terbuka kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Solidaritas Nasional Untuk Rempang Desak Bahlil  Hentikan Kekerasan dan Penggusuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/Hendrik-Komisi-VI-DPRJPG-2227810782.jpg" alt="Angola Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas atas keterlibatan WN Singapura dalam aksi penolakan di Rempang." width="100%">
<figcaption>Angola Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas atas keterlibatan WN Singapura dalam aksi penolakan di Rempang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi penolakan yang dilakukan oleh warga Pulau Rempang saat kedatangan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu diduga ditunggangi pihak asing. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary Marimbo yang menyebut demonstrasi ini digerakkan oleh oknum Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Singapura. Bahkan, oknum WN Singapura ini merupakan pengusaha-pengusaha yang memiliki lahan garapan ilegal di Rempang dan sudah bertahun-tahun menguasai lahan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Angola Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas atas keterlibatan WN Singapura dalam aksi penolakan terhadap investasi di Pulau Rempang. Namun, sebelum mengambil langkah tegas, pemerintah harus memastikan yang bersangkutan benar-benar warga negara asing. &ldquo;Yang pertama itu harus dipastikan apa memang benar informasi itu bukan dugaan tapi memang betul-betul fakta, jika secara faktual ada warga negara asing memprovokasi warga untuk melakukan penolakan terhadap investasi di pulau Rempang, kita kan negara hukum, tegakkan hukum saja,&rdquo; kata Hendrik Lewerissa saat dihubungi, Kamis (12/10). Dikatakan Anggota Fraksi Partai Gerindra itu, warga negara asing yang terbukti melakukan provokasi kepada warga untuk melawan kebijakan pemerintah harus mendapat sanksi tegas, yakni dideportasi keluar dari Indonesia. Anggota DPR RI Dapil Maluku ini pun mengakui kesal jika benar ada warga negara asing yang dengan sengaja memprovokasi warga untuk melakukan penolakan terhadap investasi di Pulau Rempang. Pasalnya, ketika Rempang akan ditata kembali oleh pemerintah, WN asing tersebut merasa terusik dan melakukan perlawanan dengan menghasut warga, khususnya ibu-ibu dan LSM untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah lokal, BP Batam, dan pusat. &ldquo;Ini harus ditegakkan, kalau hukum kita berjalan pastikan yang bersangkutan kena sanksi. Mungkin saja di deportasi keluar dari Indonesia, jadi menurut saya itu harus dipastikan betul bahwa ada keterlibatan warga negara asing. Kalau memang itu terjadi sungguh sangat disesalkan, tapi kan ada penegakkan hukum ya,&rdquo; tegasnya. Berdasarkan keterangan dari Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary Marimbo, keberadaan warga negara Singapura di Pulau Rempang ini bukan sebagai wisatawan atau pengunjung biasa, namun mereka adalah pengusaha yang sudah menguasai lahan di Pulau Rempang secara ilegal. &ldquo;Kalau penegakkan hukum diterapkan, kan menempati lahan ilegal saja itu sudah salah, itu dia lakukan penertiban hukum lah. Sekali lagi, kita tidak bisa menduga-duga, karna itu sifatnya kan kausalitas. Sekali kalau dilakukan penegakan hukum kan tentu saja mereka bisa diproses hukum kan,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Bisa ketahuan apa motivasi mereka itu, kan tergantung pemerintah yang punya kewenangan untuk melakukan penertiban hukum dalam proses penegakan hukum itu, nanti ditemukan apa sih masalahnya. Jadi kita jangan menduga-duga dan kita juga jangan berasumsi," imbuhnya Karena itu, Hendrik menilai penegakkan hukum yang benar adalah pemerintah dengan kewenangan yang ada melakukan penertiban hukum di situ. Ia juga mendukung Menteri Bahlil tetap maju dan tidak akan mundur sejengkal pun terhadap tekanan-tekanan warga negara asing. Salah satunya yaitu upaya pergeseran warga Rempang yang saat ini sudah mendapat dukungan luas dari warga Rempang "Bahwa ada peraturan hukum yang dilanggar, kenakan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,&rdquo; terang Hendrik. Diakhir pernyataannya, anak buah Prabowo Subianto ini meminta pemerintah mengambil langkah hukum yang tegas terhadap oknum-oknum tersebut, agar aksi-aksi seruma tidak lagi terjadi dan diboncengi oleh warga negara asing. &ldquo;Ya, pemerintah pasti tahulah memerintahkan punya sumber daya pasti tahu dalam soal penertiban dan penegakan hukum,&rdquo; tutupnya.

oknum WN Singapura ini merupakan pengusaha-pengusaha yang memiliki lahan garapan ilegal di Rempang dan sudah bertahun-tahun menguasai lahan

Diduga Ada Pihak Asing Jadi Penggerak Aksi Penolakan Bahlil di Rempang, DPR Dukung Ambil Langkah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/AIRLANGGA-03-2824978365.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure> Airlangga: Ada Yang Dihentikan dan Dana APBN Belum Keluar JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas (ratas) untuk membahas proyek strategis nasional (PSN) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (5/10). Seusai ratas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada sejumlah proyek yang sudah selesai dan ada juga beberapa proyek yang selesai setelah kepemimpinan Jokowi berakhir. &rdquo;Di 2023 masih ada 170 PSN dan dalam konstruksi 61 proyek,&rdquo; kata Airlangga. Dia mencontohkan, proyek yang sudah selesai, antara lain, pelabuhan, kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung, berbagai kawasan industri, dan beberapa bendungan. &rdquo;Ada beberapa proyek yang juga belum diresmikan,&rdquo; imbuhnya. Pemerintahan Jokowi periode kedua berakhir pada Oktober tahun depan. Ada 12 PSN yang diprediksi selesai Oktober hingga Desember tahun depan. &rdquo;Ada PSN juga yang sifatnya konstruksi sudah berjalan atau beroperasi sebagian, tapi penyelesaiannya lewat dari 2024. Karena sifatnya proyek sudah berjalan dan financial closing, tentu proyek ini akan berlanjut hingga selesai,&rdquo; ujarnya. Airlangga menyebutkan, selain yang sudah berjalan dan disetujui, ada usulan PSN baru. Menurut dia, usulan PSN baru itu merupakan pembiayaan swasta. &rdquo;Sebagian besar pembangunan smelter. Antara lain, di Kalimantan Barat ada Borneo Alumina,&rdquo; ucapnya. Selain smelter, ada usulan kereta cepat yang menyambungkan Bandung, Jogja, Solo, hingga Surabaya. &rdquo;Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada yang dikeluarkan dari APBN,&rdquo; ujarnya. Airlangga mencontohkan, PSN yang dihentikan adalah Pelabuhan New Ambon. Ada juga proyek yang berubah nomenklaturnya. Misalnya, tol Probolinggo&ndash;Banyuwangi yang perlu dilanjutkan dan didorong untuk menggunakan skema public private partnership. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah PSN di Pulau Rempang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan, meski terjadi konflik, PSN di Pulau Rempang masih dilanjutkan. &rdquo;Tinggal komunikasi ke masyarakat yang harus lebih baik,&rdquo; ucapnya. Untuk komunikasi itu, Bahlil berjanji turun ke lapangan. Sebab, dia mendapat perintah langsung dari presiden. Sejauh ini, PSN di Pulau Rempang masih berada pada tahap pembebasan lahan. Belum pada pembangunan konstruksi eco-city. &rdquo;Lebih cepat, lebih baik,&rdquo; jawab Bahlil ketika ditanya soal target. (lyn/c19/ttg)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas (ratas) untuk membahas proyek strategis nasional (PSN).

Ada PSN Rampung setelah Kepemimpinan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/patok_1-2853236153.png" alt="SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9)." width="100%">
<figcaption>SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan penjelasan terkait status pemegang hak pengelolaan lahan (HPL) di kawasan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menegaskan, kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam. &rdquo;Karena kawasan tersebut masuk wilayah kerja BP Batam, sehingga HPL Pulau Rempang berada di BP Batam,&rdquo; ujar Ariastuty Sirait seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (5/10). Penjelasan tersebut, kata dia, terkait penetapan proyek strategis nasional 2023&nbsp;yakni pengembangan Rempang Eco City yang akan berdiri di atas lahan seluas 8.142 hektare&nbsp;dari 17.600 hektare luas lahan di Pulau Rempang. Ketentuan itu sudah ditetapkan pemerintah sejak mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri&nbsp;dengan dibentuknya Otorita Batam. &rdquo;Landasan hukum yang digunakan yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1974,&rdquo; tutur Ariastuty Sirait. Dalam peraturan itu, lanjut dia, seluruh area tanah di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam yang kemudian berubah menjadi BP Batam&nbsp;pada 2007. Sembilan belas tahun kemudian, berdasar Keppres Nomor 28 tanggal 19 Juni 1992, Presiden&nbsp;Soeharto memutuskan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Dengan adanya landasan hukum tersebut, menurut dia, BP Batam membangun enam jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Pembangunan jembatan dimulai pada 1992 hingga 1998 dengan biaya pembangunan jembatan senilai Rp 400 miliar. &rdquo;Jadi berdasar Keppres 28 Tahun 1992, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang,&rdquo; papar Ariastuty. Selain Keppres 28 Tahun 1992, BP Batam sebagai pengelola wilayah Rempang dan Galang juga diperkuat dengan diterbitkan PP Nomor 5 Tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang menyebutkan kawasan itu meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias, dan gugusannya. PP itu, menurut Ariastuty Sirait, juga menyebutkan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan BP Batam. &rdquo;Atas dasar Keppres 28 Tahun 1992 dan PP Nomor 5 Tahun 2011 tersebut&nbsp;sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang,&rdquo; ucap Ariastuty Sirait. Karena itu, dia menambahkan, jika lahan Rempang dan Galang diberikan kepada investor, harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor. &rdquo;Investor yang mau masuk ke Rempang atau Galang&nbsp;harus mengajukan ke BP Batam karena investor mendapatkan pengalokasian di atas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sama seperti mengajukan alokasi lahan di Batam,&rdquo; jelas Ariastuty Sirait. Dia menambahkan&nbsp;saat ini, lahan yang dialokasikan ada masyarakat, sehingga masyarakat yang terdampak dari Rempang Eco City diberi&nbsp;kompensasi yang menguntungkan untuk bergeser ke tempat baru yang lebih tertata. Pergeseran itu demi kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa yang akan datang, sejalan dengan suksesnya kegiatan investasi di Rempang Eco City.

Badan Pengusahaan (BP) Batam beri penjelasan terkait status pemegang hak pengelolaan lahan (HPL) di kawasan Pulau Rempang dan Galang

BP Batam Beri Penjelasan Terkait Pemegang HPL Kawasan Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/IMG-20230910-WA0045-2757702005.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengapresiasi cara kerja Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menangani konflik di Pulau Rempang. Pasalnya, Bahlil berhasil menggali akar persoalan dan memberikan kepastian pada masyarakat setempat yang sebelumnya menolak untuk direlokasi karena adanya investasi di lokasi tersebut. Menurut Abdul Hakim, penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Menteri Bahlil patut diapresiasi dan dicontoh. Terutama pendekatan yang secara langsung ke rumah-rumah warga untuk mengetahui akar permasalahan.&nbsp; &ldquo;Alhamdulillah dari yang disampaikan Pak Bahlil tadi ternyata mitigasi permasalahan di sana kami mengapresiasi betul pak," ujar Abdul Hakim dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Investasi dan BP Batam, dikutip Rabu (4/10). Dijelaskannya, apa yang dilakukan Bahlil itu harus dicontoh, karena pemerintah berani menghadapi langsung dan sampai dengan tahu akar permasalahannya, kemudian secara gamblang dan secara terbuka menyampaikan di awal memang terjadi salah paham atau ada salahj komunikasi yang belum sampai ke masyarakat. Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, ke depan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kemarin itu tidak lagi terulang, dan pemerintah baiknya melakukan langkah-langkah serupa yang dilakukan Menteri Investasi ini.&nbsp; &ldquo;Mudah-mudah nantinya tidak terulang kembali, tidak perlu menggunakan aparat. Kita hargi bersama dan tetap dikawal dari Kementerian Investasi dan juga kepada kepala BP Batam,&rdquo; ujarnya. Dalam rapat tersebut, anak buah Zulkifli Hasan ini juga meminta Menteri Bahlil untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan jumlah perusahan dan nilai investasi yang masuk ke Pulau Rempang.&nbsp; Karena menurut Abdul Hakim, ada isu-isu yang berkembang jika perusahan yang masuk ke Rempang bukan hanya Xinyi Group melainkan ada beberapa perusahan dan juga beberapa sektor usaha yang akan dibangun di Pulau Rempang. &ldquo;Nah mungkin bisa juga nanti disampaikan kepada publik dari Rp174 triliun tadi itu sampai dengan berapa lama itu dapat terealisasi, karena pada prinsipnya kalau kita melihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 itu kan memang pengusaha juga harus mendapatkan kepastian hukum,&rdquo; ucapnya. Abdul Hakim pun mendukung langkah Menteri Bahlil agar investasi di Pulau Rempang ini berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Investasi Rempang ini, kata Abdul Hakim akan mendukung meningkatkan ekonomi nasional, khususnya ekonomi masyarakat setempat. &ldquo;Pak Bahlil dengan tegas menyampaikan di sini ya, kita harus berpihak kepada masyarakat tapi juga jangan sampai investasi yang bakal meningkatkan perekonomian kita ini berhenti. Kan gelondongannya total semuanya Rp174 triliun terbagi di pabrik kaca, kemudian beberapa pabrik-pabrik yang lain, mungkin bisa disampaikan juga kepada kami atau kepada publik,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Jadi dari masyarakat enak, kemudian dari pengusahanya juga mendapatkan kepastian, kan amanah undang-undang pengusaha juga harus mendapatkan kepastian, mendapatkan perlakuan yang sama,&rdquo; sambungnya. Abdul Hakim juga memuji keputusan Menteri Bahlil terkait dengan rencana merelokasi warga ke Tanjung Banong. Dengan begitu keberlanjutan aktivitas warga yang sebelumnya berprofesi menjadi nelayan dan bertani tetap terjaga. Karena kata Abdul Hakim jika relokasinya ke wilayah pegunungan maka mata pencaharian warga yang biasa melaut akan mati dengan sendirinya. &ldquo;Pak Bahlil, Pak Rudi tadi disampaikan beberapa titik tengah yang saya tadi mendengarkan itu salut Pak, semula mereka benar-benar tidak mau kemudian jenengan ngecek langsung naik ke bukit, itu top Pak. Nah mudah-mudahan dengan adanya kepastian yang lebih konkret itu bisa seluruh 961 KK ini berkenan dan investasi bisa segera dijalankan,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Jadi biar jajaran-jajaran di bawah bisa merasakan betul, oh ya enggak mungkin pekerjaan nelayan suruh pindahnya di gunung, enggak ketemu pikirnya pak. Tapi berkat dialog yang dilakukan ketemulah akhirnya di Tanjung Banon,&rdquo; paparnya. Lebih lanjut, Abdul Hakim pun meminta agar pemerintah lewat Kementerian Investasi bisa memanfaatkan lokasi-lokasi khusus di Pulau Rempang menjadi tempat wisata, baik itu wisata alam maupun wisata religi untuk memfasilitasi masyarakat dengan adanya makam-makam leluhur mereka.&nbsp; &ldquo;Jadi di di Rempang itu kan ada tujuh zona yang dikembangkan, beberapa di antaranya merupakan zona wisata. Nah ini bisa di kolaborasikan menurut kami, baik itu dari sisi wisata religi karena ada makam-makam leluhur saudara kita di sana," jelas Abdul Hakim. "Juga bisa dikolaborasikan kalau memang itu wisata alam kayaknya cukup menarik. Kalau memang ada wisata yang atraktif gandengan dengan nelayannya atau dengan warga-warga di sana,&rdquo; pungkasnya.

Bahlil berhasil menggali akar persoalan dan memberikan kepastian pada masyarakat setempat yang sebelumnya menolak untuk direlokasi.

DPR Apresiasi Cara Menteri Bahlil Tangani Konflik di Pulau Rempang, Berani Menyampaikan Akar Permasalahannya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/pulau-rempang-foto-by-direktori-pariwisata-3561925720.jpeg" alt="Dibalik konflik warga dan BP Batam, ini pesona memukau yang dimiliki Pulau Rempang. (Dok.&nbsp;Direktori Pariwisata)" width="100%">
<figcaption>Dibalik konflik warga dan BP Batam, ini pesona memukau yang dimiliki Pulau Rempang. (Dok.&nbsp;Direktori Pariwisata)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mendorong adanya sinkronisasi terpadu antara BP Batam dengan Pemkot Batam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pulau Rempang. Hal ini menyusul terkait sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang atas nama BP Batam yang belum diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Doli saat kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Batam, provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (29/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada pekerjaan rumah yang tidak selesai atau koordinasi yang tidak terpadu antara BP Batam dengan Pemkot Batam terkait persoalan Rempang ini. Selama ini BP Batam tidak memiliki HPL di Pulau Rempang, baru mau diurus," ucap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini kemudian yang menjadi persoalan, begitu tiba-tiba ada investasi dan membutuhkan status hukum yang jelas ditambah tiba-tiba adanya keterlibatan masyarakat di sana, ini yang kemudian timbul masalah," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doli menekankan, percepatan pembangunan di Pulau Rempang memang harus terus berjalan. Tetapi harus mengutamakan hak dan kenyamanan warga negara yang harus dijaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, perlu juga adanya komunikasi yang intensif, dalam membangun dialog yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga persoalan yang mengikutsertakan aksi kekerasan tidak perlu terjadi kembali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013028194/bp-batam-beri-perpanjangan-relokasi-warga-rempang-risau-dan-tak-bisa-tidur-nyenyak">BP Batam Beri Perpanjangan Relokasi, Warga Rempang Risau dan Tak Bisa Tidur Nyenyak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang pasti dimanapun pro dan kontra terkait relokasi selalu terjadi tergantung pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira persoalan ini harus diselesaikan, kedepan Komisi II akan berkoordinasi dengan BP Batam melalui Komisi VI agar mereka bisa menyelesaikan pekerjaa rumah yang belum terselesaikan," tegas Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk juga dengan teman-teman Komisi IV dengan KLHK terkait pengajuan perubahan status kawasan hutan yang juga menjadi program pembangunan yang sedang direncanakan di Pulau Rempang ini," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kepala Kantor BPN Provinsi Kepri Nurhadi dalam laporannya menyebutkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima permohonan HPL dari BP Batam pada lokasi pelepasan kawasan hutan yang rencananya akan menjadi program pembangunan Rempang Eco City.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kegiatan Survei Pendahuluan di lokasi area prioritas seluas 2.000 Ha, namun belum bisa lanjutkan dikarenakan penunjuk batas tidak dapat menunjukan semua patok yang sudah terpasang, masih terdapat patok yang belum terpasang secara tepat dan benar, dan situasi dilapangan belum sepenuhnya kondusif," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ada pekerjaan rumah yang tidak selesai atau koordinasi yang tidak terpadu antara BP Batam dengan Pemkot Batam terkait persoalan Rempang ini

Usai Tinjau Pulau Rempang, DPR Temukan BP Batam Belum Kantongi HPL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Intan-Fauzi-DPR-Komisi-VI-3629934146.jpeg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi Fraksi PAN menyatakan pengaturan perdagangan online, termasuk dalam hal ini mengantisipasi dampak Project S TikTok sangat diperlukan." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi Fraksi PAN menyatakan pengaturan perdagangan online, termasuk dalam hal ini mengantisipasi dampak Project S TikTok sangat diperlukan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau akan berdampak besar bagi ekonomi nasional dan khususnya ekonomi masyarakat di Pulau Rempang. Diketahui Pulau Rempang akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus bernama Rempang Eco City. Salah satu di dalamnya adalah pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd dengan lahan 2.000 hektare (ha). Menurut Menteri Bahlil, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan, investasi di Pulau Rempang diyakini tidak akan ditolak oleh masyarakat setempat, jika investasi dengan nilai ratusan triliun rupiah itu berdampak pada kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Sehingga menurut Intan Fauzi pemerintah harus meyakinkan masyarakat setempat terkait masa depan mereka, baik itu lapangan kerja, ganti rugi rumah hingga lahan bertani mereka. &ldquo;Kalau kita bicara investasi masuk, saya yakini bahwa tidak ada penolakan. Karena kalau bicara investasi itu kan akan berdampak juga ke masyarakat sekitar, tapi kalau saya melihat Rempang ini harus ada keberpihakan kepada komunitas lokal dalam hal ini masyarakat setempat,&rdquo; kata Intan Fauzi kepada wartawan, Minggu (1/10). &ldquo;Negara kita negara besar, jadi saya yakin dengan investasi itu harus berdampak bagi penyerapan tenaga kerja, kemudian bagi community development, artinya perekonomian lingkungan di sana itu harus tumbuh,&rdquo; sambungnya. Dikatakan Intan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang tepat untuk investasi karena didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat. Untuk itu, pemerintah lewat Menteri Bahlil harus memastikan hak masyarakat yang akan direlokasi, serta memastikan lapangan kerja yang layak bagi mereka. &ldquo;Jadi kalau bicara masyarakatnya, saya yakin tidak ada penolakan. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir karena Indonesia ini laku kok, artinya yang penting adalah pemerintah bisa menjaga, di satu sisi investasi masuk untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi di sisi lain ini berdampak positif bagi masyarakat,&rdquo; ucapnya. Dijelaskan politisi PAN ini, relokasi atau ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini tidak pernah mengecewakan. Sebut saja investasi jalan tol yang dilakukan oleh para investor, pemerintah tetap menekankan agar masyarakat yang terkena dampak atas investasi harus mendapat kompensasi yang sepada bahkan lebih. &ldquo;Kalau bicara yang namanya investasi dalam bentuk apa pun Indonesia sudah banyak melakukan, misalnya infrastruktur jalan, jalan tol selama ini pembebasan lahan sebagainya kan memang sudah ada aturannya, tidak ada kata ganti rugi yang ada ganti untung,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Pohon pagar saja dihitung. Jadi di satu sisi antara pengusaha atau masuk di investasi itu jelas, tapi di sisi lain agreement komitmen antara pengusaha dengan rakyat setempat juga harus jelas, harus konkret,&rdquo; tandasnya.

Investasi di Pulau Rempang diyakini tidak akan ditolak oleh masyarakat setempat, jika berdampak secara ekonomi kepada warga lokal setempat.

DPR Dukung Menteri Bahlil Pastikan Investasi Rempang Berdampak Pada Ekonomi Warga Lokal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/Warga-Rempang-2719053115.jpg" alt="Warga Kampung Pasir Merah, Sembulang memasang spanduk penolakan relokasi, Kamis (28/9)." width="100%">
<figcaption>Warga Kampung Pasir Merah, Sembulang memasang spanduk penolakan relokasi, Kamis (28/9).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City belum usai. Hal ini karena warga tetap menolak adanya permintaan relokasi dari Badan Pengusaha(BP) Batam. Badan Pengusaha(BP) Batam menyebutkan, tenggat waktu relokasi tidak jadi dilakukan, Kamis (28/9). Namun BP Batam justru memberikan pernyataan yang membuat warga di 16 titik kampung di Rempang semakin risau. Sebab tidak disebutkan batas waktu yang ditentukan untuk relokasi. Masyarakat kampung Pasir Merah Sembulang, menyatakan tetap menolak relokasi,dan meminta pemerintah komitmen dengan janjinya dengan tidak membuat nasib masyarakat dihantui dengan relokasi atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Siti Hawa, 70, salah satu warga bersama warga lainnya menyampaikan Kampung Pasir Merah tidak akan mau digeser. Di sinilah warga lahir dan sudah turun temurun hidup di kampung tersebut. Ia bersama warga lainnya pun tak tertarik sedikit pun dengan janji yang diberikan pemerintah. &ldquo;Kami tetap menolak relokasi, dan kami tak tertarik sedikit pun dengan janji pemerintah mau buatkan kami rumah, sekarang bentuknya aja kami pun tak tau, diminta pula tinggal di rusun mana mau kami,&rdquo; kata dia dikutip dari Batam Pos (Jawa Pos Group) Jumat (29/9). Mengenai tenggat waktu yang diperpanjang tanpa batas waktu oleh BP Batam, warga menolak dengan tegas perpanjangan waktu tersebut. &ldquo;Kami tetap tak mau diperpanjang seperti kata pemerintah. Intinya kami menolak, lebih baik cari lokasi pembangunan investasi itu di daerah lain, jangan paksa kami untuk bergeser,&rdquo; ujar dia. Sementara, Zubri ,46, warga asli Kampung Pasir Merah menyampaikan Pulau Rempang ini luas, sehingga alangkah baik dikembangkan dengan hidup berdampingan dengan warga. &ldquo;Kami setuju Rempang ini dikembangkan tetapi tidak dengan cara di geser kampung ini, biarlah warga bisa hidup di sini,&rdquo; katanya. Menurut dia, sejak terdengar informasi relokasi, warga tak bisa tidur nyenyak. Segala bentuk aktivitas tidak bisa dilakukan dengan konsentrasi, seperti melaut karena dihantui rencana relokasi ini. &ldquo;Karena ini panggilan jiwa kami untuk terus mempertahankan kampung ini sampai kapan pun,&rdquo; terangnya. Sementara itu, di lokasi yang akan dibangun perumahan bagi warga yang mau direlokasi tidak ada tanda-tanda pengerjaan, sehingga membuat keraguan di masyarakat semakin kuat. Saat dijumpai, warga Tanjung Banun pun tidak mengetahui pasti rencana pemerintah yang akan membuatkan rumah bagi warga yang bersedia digeser. Warga Kampung Tanjung Banun, Udin, 51, mengaku kampung ini memang tak terdampak pergeseran, tapi para warga tetap khawatir suatu saat bisa saja kampung ini terdampak. &ldquo;Kami hanya bisa berdoa agar kampung ini tak terdampak. Sebab dirasa suatu saat bisa saja pemerintah mau ambil karena bagaimana pun kami terlahir dan besar di sini,&rdquo; ujarnya. Ia mengaku belum mengetahui pasti lokasi yang akan dibangun sebagai rumah warga yang digeser. Namun lokasinya tak jauh dari kampung mereka. &ldquo;Memang katanya warga yang terdampak mau digeser ke sini, dibawah dekat tower masuk kampung kami, karena menolak direlokasi ke Sijantung,&rdquo; kata dia. Sebelumnya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, jumlah masyarakat yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City seluas 2.300 hektare tersebut sebanyak 700 KK. &ldquo;Tenggat waktu 28 September bukan batas akhir. Kami berharap proses pergeseran warga bisa terselesaikan dengan baik, dan lebih cepat,&rdquo; terangnya. Untuk saat ini, BP Batam masih melakukan proses pendataan, serta sosialisasi terkait hak-hak warga ketika direlokasi ke tempat yang baru. Rudi mengklaim jumlah pendaftar dari warga terus bertambah. Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menjelaskan perpindahan yang dilakukan masyarakat Rempang berjalan dengan lancar dan situasi aman serta kondusif. &ldquo;Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung tanpa adanya gangguan atau insiden yang signifikan, dan masyarakat serta pihak berwenang dapat mengaturnya dengan baik,&rdquo; kata dia. Selama proses pergeseran ini, telah berkonsultasi sebanyak 476 orang. Adapun pendaftaran pergeseran rumah masyarakat Rempang sebanyak 317 orang yang dibantu Tim Gabungan BP Batam, TNI, Polri dan Tim dari Konsultan. Kabidhumas juga menjelaskan informasi dari Kepala BP. Batam bahwasanya tanggal 28 September 2023 ini bukan merupakan batas akhir pendaftaran pergeseran warga Rempang.&nbsp; &nbsp;

Masyarakat kampung Pasir Merah Sembulang, menyatakan tetap menolak relokasi,dan meminta pemerintah komitmen dengan janjinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pulau rempang

Berita Terkini