<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655456160069.jpg" alt="Ternak sapi diperiksa petugas. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ternak sapi diperiksa petugas. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Provinsi Jawa Timur sudah memesan 1 juta dosis vaksin untuk menanggulangi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, hingga kini vaksin pesanan itu masih belum datang.  Sekretaris Dinas Peternakan Jawa Timur Aftabuddin memastikan, saat ini Pemprov tengah melakukan gerakan pendataan untuk vaksinasi terhadap sapi yang belum tertular PMK. Pihaknya meminta kepada pemerintah pusat kuota minimal 1 juta dosis vaksin untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).  ”Rencananya vaksin itu datang secara bertahap. Yang sudah datang saat ini baru 100 dosis untuk uji coba vaksinasi. Kemudian akan datang lagi 1.000 dosis. Nah inilah yang akan kita gunakan dan distribusikan untuk proses vaksinasi,” ujar Aftabuddin, Jumat (17/6).  Dia memastikan, saat ini, pihaknya masih melakukan bimbingan teknis kepada petugas vaksin (vaksinator) PMK. Sebab, vaksin PMK ini tidak seperti vaksin pada umumnya, bahkan kemasannya seperti yang dibayangkan. Sehingga vaksinator harus diberi pelatihan khusus.  ”Pelatihan ini yang melaksanakan pemerintah pusat yang mendatangkan ahli dari Perancis tempat produksi vaksin PMK. Insya Allah lusa sudah mulai dilakukan vaksinasi,” kata Aftabuddin.  Bila sudah diterima, lanjut dia, vaksin itu akan diprioritaskan untuk daerah yang terdampak PMK tinggi. Selain itu, prioritas utama untuk sapi perah setelah itu sapi bibit, baru sapi potong.  ”Karena jumlah vaksin ini terbatas dan impor. Ini sambil menunggu vaksin yang sedang diproduksi Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia,” papar Aftabuddin.  Dia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan hewan ternak yang sehat untuk kurban. Saat ini, pihaknya sudah membuat standar operasional prosedur terkait lalu lintas distribusi hewan ternak.  ”Kemudian terkait sulitnya mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari dinas peternakan kabupaten/kota itu tidak benar. Selama hewan ternak itu sehat dan bukan dari daerah wabah PMK, SKKH itu pasti keluar,” terang Aftabuddin.

Pesanan 1 Juta Dosis Vaksin PMK Pemprov Jatim Belum Datang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pedagang memotong daging sapi lokal di salah satu pasar di Jakarta, Senin (30/5/2022). Badan pangan menyebutkan akan menambah pasokan daging sapi impor asal Australia untuk memenuhi kebutuhan pangan di Wilayah Jakarta, Banten dan Bandung Raya, hal ini di" width="100%">
<figcaption>Pedagang memotong daging sapi lokal di salah satu pasar di Jakarta, Senin (30/5/2022). Badan pangan menyebutkan akan menambah pasokan daging sapi impor asal Australia untuk memenuhi kebutuhan pangan di Wilayah Jakarta, Banten dan Bandung Raya, hal ini di</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perum Bulog memastikan daging kerbau beku impor yang datang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Seluruh hewan ternak telah mendapat hasil PCR negatif dari Pusat Veteriner Farma.  Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyebut Bulog melakukan uji PCR di Pusat Veteriner Farma pada 2 Juni. Bulog, secara rutin melakukan uji laboratorium, termasuk uji PMK untuk meyakinkan bahwa daging beku dari India memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan.  ”Alhamdulillah hasil uji PCR pada Sabtu (4/6) sudah keluar dengan hasil negatif, jadi Bulog lebih yakin lagi untuk mendsitribusikan komoditas daging kerbau beku ini guna mencukupi kebutuhan daging di tanah air,” kata Suyamto, Senin (6/6).  Sebelum ada wabah PMK mekanisme importasi daging kerbau yang dikelola Bulog telah lolos verifikasi dari Kementerian Pertanian. Saat tiba di Indonesia daging kerbau langsung diperiksa tiap kontainer oleh Balai Karantina Tanjung Priok Kementerian Pertanian dan diberi sertifikat oleh balai tersebut.  ”Sebelum dilakukan pengiriman ke Indonesia, daging kerbau yang diimpor Bulog ini dipastikan hanya dilakukan suplier yang telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Selain itu juga telah memenuhi kriteria kesehatan hewan dan dinyatakan layak dikonsumsi manusia (fit for human consumption) sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (health certificate) dari Lembaga Veteriner di India,” papar Suyamto.  Pemerintah telah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor daging kerbau beku sebanyak 100 ribu ton pada 2022. Hal itu sebagai alternatif pilihan bagi konsumen dalam memenuhi ketersediaan akan daging serta menjaga stabilisasi harga daging di tingkat konsumen.  Dengan jumlah stok daging kerbau beku yang dikuasai Bulog saat ini yang telah datang sebanyak 46 ribu ton. Bulog berhasil membantu mengatasi kebutuhan lonjakan permintaan daging beku.  ”Sehingga saat Ramadhan dan Idul Fitri kemarin harga daging bisa stabil,” terang Suyamto.

Perum Bulog Pastikan Daging Beku Impor Bebas Virus PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/menantikan-tambahan-dua-jpo-ruas-jalan-ahmad-yani_m_130791.jpeg" alt="TUNGGU TEDUH: Penambahan kanopi pada JPO perlu menjadi perhatian agar lebih memberikan kenyamanan penyeberang jalan." width="100%">
<figcaption>TUNGGU TEDUH: Penambahan kanopi pada JPO perlu menjadi perhatian agar lebih memberikan kenyamanan penyeberang jalan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pejalan kaki di sepanjang Jalan Ahmad Yani akan mendapat tambahan layanan jembatan penyeberangan orang (JPO). Ada dua JPO tambahan yang dipersiapkan. Yakni, di depan Rumah Sakit Bhayangkara dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma).   Rencana tersebut dibahas di Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta Selasa (16/5). Penambahan JPO memang harus memperoleh izin dari Ditjen Perkeretaapian. Sebab, ruas JPO di sisi timur bakal melewati jalur kereta api. Sebelum izin keluar, pemkot tidak akan merealisasikan proyek tersebut. Dikhawatirkan, JPO mengganggu lalu lintas kereta di bawah jembatan tersebut.  Kabid Lalu Lintas Dishub Surabaya Robben Rico menyampaikan, dua titik baru itu dipilih berdasar kepadatan lalu-lalang penyeberang jalan. Di Pusvetma, banyak penyeberang dari arah Margojero maupun Ahmad Yani. Selama ini mereka dilayani pedestrian cross traffic light (PCTL) di depan Giant Margorejo. &rdquo;Nanti penyeberang jalan diarahkan melalui JPO itu,&rdquo; ungkapnya.  Menurut dia, penyeberang di RS Bhayangkara juga cukup ramai. Terutama pada momen penerimaan anggota kepolisian. Banyak penyeberang dari timur ke barat atau sebaliknya. Selain itu, beberapa kali terjadi penyeberang yang ditabrak kereta di titik tersebut.  JPO yang bakal ditempatkan di depan RS tersebut sangat berdekatan dengan JPO Dolog dan Polda Jatim. Robben menjelaskan, pemilihan titik itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hasil survei di lapangan menyatakan, titik kepadatan berada di lokasi tersebut. &rdquo;Namun, tidak tertutup kemungkinan, bisa dilakukan perubahan,&rdquo; jelasnya.  Rencana pembangunan JPO sudah masuk ke Ditjen Perkeretaapian pada awal tahun. Saat ini rencana tersebut dibahas. Selain dua JPO, Ditjen Perkeretaapian membahas rencana penambahan ruas di tiga JPO. Yakni, JPO depan BNI Graha Pangeran, bundaran Dolog, dan depan Polda Jatim. &rdquo;Ketiganya akan ditambah ke timur hingga melewati frontage road timur,&rdquo; ucapnya.  Dia yakin Ditjen Perkeretaapian mengizinkan rencana tersebut. Alasannya, JPO yang melewati lintasan kereta api bukan hal baru. Posisi tiga JPO yang ada selama ini melewati lintasan kereta api. &rdquo;Pengoperasiannya tidak bermasalah. Saya yakin izin pembangunan JPO pun tidak akan dipersoalkan,&rdquo; imbuhnya.  Prinsipnya, penambahan JPO itu bertujuan mengurai macet di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Sebelum ada JPO, penyeberang jalan menggunakan bantuan PCTL. Kenyataannya, PCTL justru menimbulkan kemacetan karena kendaraan harus mengurangi kecepatan saat melewati perangkat tersebut.  Bentuk JPO baru berbeda dengan yang lama. JPO itu dilengkapi lift untuk memudahkan penyeberang yang berkebutuhan khusus. Mereka tidak perlu naik tangga, tapi cukup menggunakan lift tersebut. (riq/c16/oni)

Menantikan Tambahan Dua JPO Ruas Jalan Ahmad Yani