<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_BALEG-DAN-PEMERINTAH-SEPAKAT-SAHKAN-RUU-PILKADA_Salman-Toyibi3-1168347959.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Gerindra dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Habiburokhman (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI di" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Gerindra dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Habiburokhman (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI di</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri. Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah. Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada. Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Rapat sempat memperdebatkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang menyebut calon gubernur dan wakilnya minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Beberapa fraksi sepakat merujuk pada putusan MA. Achmad Baidowi sebagai pimpinan rapat langsung mengakomodasinya. Namun, Fraksi PDIP mengajukan protes. Putra Nababan, anggota baleg Fraksi PDIP, mempertanyakan keputusan mengakomodasi putusan MA. Sebab, keputusan diambil secara terburu-buru dan tidak menghitung setiap fraksi yang menyetujui. Baidowi menepis protes Fraksi PDIP. Menurut dia, PDIP telah diberi kesempatan untuk berbicara. &rdquo;Kan PDIP sudah diberi kesempatan berpendapat. Saya kira fair saja,&rdquo; ujarnya. Rapat pun dilanjutkan, mengabaikan protes dari PDIP tersebut. Perubahan batas usia calon itu membuat jalan Kaesang Pangarep untuk ikut dalam kontestasi pilkada kembali terbuka. Pembahasan panja juga menyentuh putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Baleg mengakalinya dengan melonggarkan ambang batas menjadi hanya untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 revisi UU Pilkada. Ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan kepada partai-partai yang memiliki kursi di parlemen. Dengan perubahan itu, Anies Baswedan bisa kembali terjegal karena ketiadaan parpol pengusung. Dalam rapat tersebut, tidak tampak perlawanan berarti. &rdquo;Panja menyetujui usulan DPR,&rdquo; kata Baidowi. Pembahasan revisi UU Pilkada pun tuntas pada pukul 16.55. Kilatnya pembahasan revisi UU Pilkada disambut dengan rapat paripurna yang dijadwalkan hari ini (22/8). Sudah beredar surat undangan rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada pada pukul 09.30 di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara. Surat ditandatangani Kepala Biro Persidangan I Arini Wijayanti. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemerintah hanya merespons perkembangan dan fakta dalam persidangan. Kemudian, ada daftar inventarisasi masalah (DIM) baru. Pemerintah, lanjut dia, masih menunggu perkembangan di DPR. Meski, sudah ada jadwal rapat paripurna hari ini. &rdquo;(Pembahasan) ini masih di DPR. Dinamika politik masih bisa berkembang,&rdquo; katanya. (far/idr/elo/lyn/c14/fal)

Panja baleg DPR mengubah batas usia calon kepala daerah. Hanya dalam sehari, revisi UU Pilkada rampung.

Abaikan Putusan MK, Baleg DPR Revisi Kilat UU, Pilkada 2024 Terancam Inkonstitusional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi beberapa kali sering menghebohkan publik karena bocornya isu internal. Mulai dari draft penyusunan kurikulum hingga peraturan pemerintah.  Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan pun menuturkan hal ini sangat merugikan Kemendikbudristek. Untuk itu dia meminta kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk memecat jajarannya yang bertindak nakal.  "Kalau ada yang suka bocorin pdf, rapat tertutup, capture-capture udah berhentiin aja," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI secara daring, Senin (31/5).  Ia menyayangkan selalu ada kebocoran isu yang terjadi di Kemendikbudristek setiap tahunnya. Bahkan, hingga menciptakan polemik dan isu yang menyeret organisasi masyarakat.  "Terakhir soal tokoh Nahdlatul Ulama, Pancasila, miss komunikasi ini muncul dari dalam," ujarnya.  Untuk itu, ia berharap isu-isu yang terus menerpa Kemendikbudristek dapat meningkatkan keutuhan kementerian. Apalagi, Nadiem dikelilingi oleh para senior di bidang pendidikan.  "Untuk itu saya minta mas menteri menyolidkan, saya lihat banyak senior di sekeliling mas menteri, sehingga tanpa beban. Nah sekarang yang sudah gas aja," pungkas dia.

Nadiem Diminta Pecat Pejabat yang Bocorkan Isu Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbud-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan meminta kepada Menristekdikbud Nadiem Makarim untuk segera tancap gas menyelesaikan permasalahan pendidikan dalam negeri. Nadiem diharap tidak ragu-ragu dalam menjalankan programnya. Selama itu baik untuk masa depan bangsa, dia harus melakukan semaksimal mungkin.  "Sekarang sudah langsung di gigi 5 aja Mas Menteri. Jangan gigi 3, 4 lagi, gigi 5 langsung," terangnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (31/5).  Hal tersebut dikatakan Putra karena Nadiem terus dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus dunia pendidikan Indonesia. Oleh karenanya, sebaiknya Nadiem meningkatkan kinerjanya.  "Reshuffle dua kali, isu reshuffle tiga kali, nggak di reshuffle. Artinya, usernya Mas Menteri percaya penuh dengan Mas Menteri," jelasnya.  Terkait dengan isu-isu miring, dia berharap itu tidak ada lagi dan kinerja Kemendikbudristek semakin solid kedepannya. Sebab, dia percaya bahwa Nadiem sendiri dikelilingi oleh para senior di bidang pendidikan.  "Untuk itu saya minta Mas Menteri menyolidkan, saya lihat banyak senior di sekeliling mas menteri, sehingga tanpa beban. Nah sekarang yang sudah (isu lalu), gas saja. Kalau ada yang suka bocorin pdf, rapat tertutup, capture-capture udah berhentiin aja, karena kita harus fokus ke sini (peningkatan pendidikan)," pungkas Putra.

Anggota Komisi X DPR RI Minta Nadiem Makarim Tancap Gas Gigi 5

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat dengan DPR, Kamis (12/12). Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat dengan DPR, Kamis (12/12). Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Markarim memiliki terobosan baru di dunia pendidikan. Mulai tahun depan, Ujian Nasional rencananya ditiadakan.  Menanggapi wacana penghapusan UN, anggota Komisi X DPR, Putra Nababan tidak mempermasalahkan terobosan tersebut. Namun, kata dia, parlemen meminta Nadiem merumuskan asesmen kompetensi dan survei karakter sebagai pengganti Ujian Nasional.  "Kami minta hasil kajian komprehensif sebelum ditetapkan oleh pemerintah. Kami itu setuju banget pengalihan UN," ujar Putra Nababan dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Putra mengatakan, dirinya tidak ingin nantinya program baru tersebut menimbulkan polemik. Sehingga nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merugi karena disalahkan banyak pihak.  Putra menambahkan, saat ini yang diinginkan oleh anggota dewan adalah melihat kajian asesmen ‎kompetisi dan survei karakter. "Jangan nanti sudah dikaji malah jadi polemik. Jangan sampai kebijakan populis ini nanti malah Pak Jokowi yang kena," katanya.  Selain itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga berpesan agar jangan sampai sistem asesmen pengganti UN berubah-ubah. "Jadi, jangan sampai nanti ganti menteri ganti program juga, itu kita tidak mau," ungkapnya.  Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada di 2020. Setelah itu, format asesmen kompetensi peserta didik akan diubah.  "Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem.

UN Dihapuskan, Putra Nababan Minta Kajian Komprehensif Nadiem Makarim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/putra-sejak-jadi-wali-kota-solo-watak-jokowi-sudah-milenial_m_.jpg" alt="Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu." width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR Putra Nababan menyambut baik rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 nanti. Menurut Putra, UN memang sudah tak tepat diterapkan saat ini.  ‎"Kita happy dengan apa yang dilakukan Mendikbud. Tolong jangan terlalu lama," ujat Putra dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Dalam rapat di di DPR yang berlangsung Kamis 12 Desember 2019 kemarin, tidak ada anggota dewan yang menolak digantikannya UN dengan asesmen kompetisi dan survei karakter‎. Semuanya menyambut baik dengan usulan penghapusan UN yang dicetuskan Mendikbud Nadiem Makarim tersebut.  ‎"Saya tidak melihat Komisi X tidak ada yang setuju, karena memang semuanya setuju," katanya.  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berujar, keputusan yang dibuat Nadiem ini menggambarkan bahwa Nadiem adalah sosok menteri yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Pak Jokowi ingin menteri yang out of the box, yang inovatif. Nadiem bisa membuat terobosan dan lompatan jauh," ungkapnya.  Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada di 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga di 2021 tidak lagi ada UN. "Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem.

Komisi X DPR Setuju UN Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/putra-sejak-jadi-wali-kota-solo-watak-jokowi-sudah-milenial_m_.jpg" alt="Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu." width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN). Nantinya pada 2021, pelajar akan melakukan asesemen kompetisi minimum dan survei karakter‎ sebagai pengganti UN.  Anggota Komisi X DPR Putra Nababan mengatakan digantinya UN memang sudah lama diinginkan banyak pihak. Termasuk siswa dan para orangtua murid.‎ Karena dia mendapat informasi para siswa menjadi stres adanya UN. "Itu aspirasi kita juga. Karena kita tahu banyak anak ini menjadi stres," ujar Putra Nababan dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Dia juga melihat pernah ada para siswa menggelar doa bersama bersama. Hal itu dilakukan supaya sang anak lulus sekolah. Nah hal ini yang harus diubah. Jangan membuat anak dan orang tua siswa menjadi stres.  "Karena ada orang tua mengelar doa bersama untuk anak anaknya, jadi itu sudah menjadi harapan kita ingin mewujudkan UN diubah," katanya.  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan saat dirinya turun di masyarakat banyak para orang tua menitipkan pesan supaya UN dihapuskan. Sehingga langkah‎ yang dilakukan Nadiem Makarim sudah tepat.  ‎‎"Kita kalau turun ke masyarakat ditanyakan soal nasib guru, UN karena kita banyak ketemu orang tua dan ketemu anak murid," ungkapnya  Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada di 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga di 2021 tidak lagi ada UN. "Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem.  Nadiem menjelaskan kenapa UN tetap dilakukan sampai dengan 2020. Alasannya karena sudah dilakukan persiapan adanya pelaksanaan UN tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta dihapus. Sementara sudah ada persiapan.  Alasan UN diganti karena berdasarkan survei dan diskusi dari beberapa pihak termasuk juga dengan orang tua siswa. Hasilnya adalah tidak baik. Karena siswa fokusnya menghapal materi yang telah dipelajari. Adanya UN ini juga menurut Nadiem belum menyentuh kepada karakter siswa. Sehingga ia menilai UN hanya akan ada sampai 2020. Setelah itu asesemen kompetisi minimum dan survei karakter‎ yang akan diterapkan.

Banyak Siswa Menjadi Stres, Putra Nababan Sutuju UN Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wishnutama-komisi-x-dpr.jpg" alt="Wishnutama usai rapat kerja perdana dengan Komisi X di DPR, Jakarta Kamis (7/11). (Estu)." width="100%">
<figcaption>Wishnutama usai rapat kerja perdana dengan Komisi X di DPR, Jakarta Kamis (7/11). (Estu).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi X DPR RI mengelar rapat kerja perdana dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Kamis (7/11). Menteri Parekraf/Kepala Bekraf Wishnutama didampingi Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo yang hadir dalam rapat tersebut mendapat banyak masukan dari anggota Komisi X.  Sejumlah pesohor negeri yang kini duduk di lembaga legislatif, di antaranya Rano Karno, Putra Nababan, Guruh Soekarnoputra, hingga Desy Ratnasari, menyampaikan sejumlah masukan untuk Wishnutama. Mantan Gubernur Banten Rano Karno berpesan agar Wishnutama bisa menularkan cara kerja yang cepat di birokrasi. Sehingga, visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa terealisasi sesuai harapan.  "Tama (Wishnutama) enggak bisa lama-lama. Kalau enggak (cepat), Anda gagal. Jangan sungkan mengganti orang yang Anda anggap tidak mampu (bekerja). Segera. Anda cuma punya lima tahun," kata pemeran Si Doel Anak Betawi itu.  Selain itu, Rano juga memberikan masukan terkait pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Tahun lalu, target ini meleset. Ia berharap Tama tak sungkan meminta dukungan dari DPR agar target kunjungan wisman tercapai.  Satu hal yang menjadi perhatian Rano dalam membangun pariwisata adalah soal kebersihan. Dia berharap Kemenarekraf bisa mengajak kementerian terkait misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun fasilitas yang dapat menciptakan kebersihan di destinasi wisata.  "Lima destinasi superpriotas itu harus punya toilet yang bersih, sehingga orang mau balik lagi. Saya kalau di Jepang itu kayak pingin lama-lama di toilet, enggak mau keluar (saking bersihnya)," ucap politikus PDIP tersebut.  Senada Rano, Putra Nababan mengingatkan Tama agar bisa melakukan aksi nyata secepatnya. "Dulu kita punya rasa greget, kok pemerintah minim terobosan, DPR tidak suportif. Saya berharap kegundahan kita di industri waktu itu, saat ini tidak hanya grundel, tapi bisa buat satu terobosan," kata mantan jurnalis itu.  Putra berharap, duet Tama-Angela bisa melahirkan satu mahakarya sebagaimana ketika keduanya berkecimpung di industri. Namun ia mengingatkan tentang pembangunan ekosistem pariwisata, karena tantangannya ada di sini.  "Saudara Menteri, ekosistem ini tidak semudah membalikkan tangan. Saya harap ada kearifan lokal yang dilibatkan dalam membangun destinasi wisata," ucapnya.  Anggota Komisi X dari F-PAN Desy Ratnasari menambahkan, pemerintah harus berhati-hati dalam membangun ekosistem pariwisata. Sebab, pengembangan sektor ini akan memberikan dampak baik terhadap lingkungan hidup maupun sosial.  "Misalnya ada warung (karena munculnya objek wisata baru), jangan sampai muncul warung remang-remang, ada perempuan yang menjual diri," ujar pelantun tembang Tenda Biru itu.  Dampak lain, sebut Desy, biasanya pembangunan pariwisata sering berbenturan dengan pelestarian alam. Tama diingatkan untuk betul-betul menjaga konservasi alam.  Ditemui usai rapat, Tama mengatakan, pihaknya mengapresiasi Komisi X DPR RI yang telah menujukkan dukungan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "Banyak yang bisa kita tampung dan laksanakan dan bermanfaat buat pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.  Dalam rapat kerja Tama lebih banyak memaparkan terobosan yang akan dilakukan ke depan, di antaranya penataan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia, pencapaian target lima destinasi superprioritas, serta pembuatan kalender event. Sementara Angela menyampaikan, latar belakangnya selama sebelas tahun di industri, yang dapat berguna bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rano Karno Hingga Desy Ratnasari Beri Masukan ke Wishnutama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/putra-sejak-jadi-wali-kota-solo-watak-jokowi-sudah-milenial_m_.jpg" alt="Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu." width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma&rsquo;ruf Amin menyanggah pernyataan pihak-pihak yang menyebut Jokowi telah melakukan penyempitan makna milenial.&nbsp;Bantahan itu disampaikan oleh Putra Nababan. Putra yang merupakan Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma&rsquo;ruf Amin menegaskan, justru karena pembawaan Jokowi yang milenial, mantan Gubernur DKI Jakarta itu selalu terlihat&nbsp; pas mengenakan atribut-atribut kekinian.&nbsp;&nbsp; "Pak Jokowi suka musik heavy metal, suka naik motor, trendy, suka pakai jeans, pakai sneakers, itu memang bawaan dia. Ada juga pemimpin-pemimpin yang tidak pas bergaya seperti itu, tetapi menurut saya Pak Jokowi sangat cocok," kata Putra di Jakarta, Selasa (6/11). Pernyataan Putra ini disampaikan menanggapi sindiran Koordinator juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menilai Jokowi melakukan kepura-puraan dalam bersikap, dan semata-mata hanya untuk menarik simpati kaum milenial. Bahkan, Dahnil yang merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga menganggap Jokowi dan timnya mempersempit definisi milenial hanya sekadar kategori umur dan kategori fisik saja.&nbsp; Lebih lanjut Putra menegaskan, makna milenial memang bukan hanya ditentukan oleh umur atau jenis pakaian yang dikenakan. Baginya, milenial pertama-tama adalah tentang watak.&nbsp; "Milenial itu adalah watak, kepribadian, jiwa yang progresif dan revolusioner, yang selalu mencari bentuk. Ada juga orang usia muda tapi prilakunya seperti orang tidak produktif, malas bergerak, bangun siang, tidak ada jiwa juang apalagi inovasi. Jadi menangkap milenial itu jangan di usia saja, jangan di pakaian," papar politisi PDI Perjuangan itu. Menurut Putra, watak atau kepribadian yang berjiwa progresif dan revolusioner itulah yang menjadi titik pacu untuk menyebut seseorang sebagai milenial atau bukan. &ldquo;Berjiwa milenial itu adalah berjiwa yang terus bergerak untuk mencari cara melayani masyarakat,&nbsp; terus bekerja, terus berinovasi, terus berkarya," jelas Putra. Caleg DPR RI dari Dapil Jakarta Timur itu menilai Jokowi sebagai sosok yang progresif revolusioner. Itu dibuktikan sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo, dengan blusukan yang selalu dilakukan untuk menemukan banyak hal dan melahirkan banyak program mengutungkan rakyat serta kebijakan populer. "Itu semua adalah kebaruan yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi milenial itu bukan pakaiannya, bukan jaketnya, bukan itu memang. Dan pak Jokowi memang bukan seperti itu. Tapi pak Jokowi itu sudah berwatak milenial sejak di Solo," pungkasnya.

Putra: Sejak Jadi Wali Kota Solo Watak Jokowi sudah Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/seorang-ob-tewas-di-posko-pemenangan-putra-nababan_m_.jpg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pria berinsial SMF, 35, ditemukan tewas di posko pemenangan Calon Legislatif PDIP, Putra Nababan, kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/10). Ternyata korban meninggal karena sakit dan terjatuh saat di kamar mandi. "Ya itu (korban tewas) pesuruhnya orang partai, caleg PDIP Putra Nababan. Ya bisa dibilang office boy lah di sana," ujar Kapolsek Duren Sawit Kompol Permadean Hutasuhut, Jumat (18/10). Menurut dia, korban diduga terjatuh di kamar mandi lantaran penyakit darah tingginya kumat. Akibat hal itu, wajah korban terbentur ke lantai hingga akhirnya tewas tak sadarkan diri. Lebih lanjut dia mengatakan, jasad korban pun lantas dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur usai polisi meluncur ke lokasi. Namun, pada malam ini jenazah dirasa sudah diambil keluarga. "Kalau keterangan dari keluarga sakit darah tinggi, kambuh. Kemudian lagi di kamar mandi terpeleset dan kepentok. Tadi kita sudah identifikasi ke sana, semua. Ya tadi kita bawa ke RS Polri, mungkin sudah diambil keluarganya ya," pungkasnya.

Seorang OB Tewas di Posko Pemenangan Putra Nababan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/terjun-di-dunia-start-up-ini-kata-putra-nababhan_m_137156.jpeg" alt="SEMANGAT: Putra Nababhan saat menjadi pembicara di Universitas Ciputra." width="100%">
<figcaption>SEMANGAT: Putra Nababhan saat menjadi pembicara di Universitas Ciputra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putra Nababan, jurnalis senior tanah air yang kini sedang asik terjun dalam dunia startup digital, hadir sebagai pembicara di Ignition Surabaya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang dilaksanakan Sabtu (3/6) di Auditorium Universitas Ciputra.   Putra saat ini tercatat sebagai Chief Operation Officer atau COO untuk startup bernama ID Talent, sebuah platform yang mendukung para pencari kerja untuk menemukan karier dan jalur profesional mereka yang tepat. ID Talent berfokus pada orang yang menggerakan perusahaan tersebut dan bertujuan untuk menghubungkan para millenials ke industri yang tepat.  Pada sesinya, Putra Nababan membahas bagaimana potensi seorang startup founder sangat penting untuk diketahui dan dikembangkan. &rsquo;&rsquo;Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang startup founder adalah fokus persistensi, kepemimpinan, kemampuan berpikir yang tangkas, dan kemampuan komnunikasi interpersonal. Bisa dalam satu tim melengkapi masing-masing dari potensi itu. Peserta Gerakan Nasional 1000 Startup Digital harus tahu potensi apa yang kalian miliki masing-masing. Ketika sudah tahu potensi kalian itu apa, baru dapat dirintis dari awal,&rsquo;&rsquo; ujar Putra.  Selain itu Putra juga bercerita mengenai bagaimana awal dirinya terjun ke dunia startup digital. Berawal dari industri media yang membesarkan namanya selama 23 tahun terakhir, ia melihat bahwa ada masalah yang dihadapi industri terutama dalam hal rekruitmen pekerja.  &rsquo;&rsquo;Setelah lama terjun di industri media, saya mulai bertanya pada diri saya sendiri apakah industri ini memiliki masalah. Berangkat dari pemikiran tersebut saya juga berpikir bahwa saya harus mengembalikan apa yang sudah saya dapat dari industri media untuk kembali ke industri itu lagi,&rsquo;&rsquo; jelas Putra lebih lanjut. (ina/JPG)

Terjun di Dunia Start-up, Ini Kata Putra Nababhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putra nababan

Berita Terkini