<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Screenshot_20220124-234742_Photos.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. AbduaFaisal/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. AbduaFaisal/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, membantah jika langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berkaitan gugatan koalisi banjir 2021 sebagai upaya menjaga citra baik institusi.  Menurutnya, pengerukan Kali Mampang dan sungai-sungai di Jakarta merupakan kegiatan rutin. "Nggak ada hubungan pencitraan. Kan kita pernah juga nggak banding. Ada kasus-kasus sebelumnya kita nggak banding," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/3).  Riza menjelaskan, terkait pengajuan banding tersebut dilakukan agar ada kejelasan mengenai fakta. Sebab, sebagai negara hukum setiap pihak berhak menggunakannya, termasuk Pemprov DKI Jakarta.  "Kalau ada teman-teman yang mengajukan kemudian di PN dimenangkan nggak ada salahnya. Pemprov mengajukan banding supaya lebih jelas nanti kita lihat ada fakta dan datanya," ucapnya.  Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwajibkan untuk melakukan pengerukan Kali Mampang, Jakarta Selatan, oleh majelis hakim PTUN Jakarta. Kewajiban itu diputuskan setelah adanya gugatan dari tim advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir 2021.  Kemudian, Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dasar Pemprov DKI mengajukan permohonan banding adalah ketidakcermatan majelis hakim dalam putusan tersebut.  Salah satunya, dalam melihat dokumen-dokumen yang telah disampaikan Pemprov DKI atas pelaksanaan pengerukan kali di beberapa lokasi, yang sudah selesai dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan penanganan banjir lainnya, yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim PTUN.  Permohonan banding tersebut diajukan pada Selasa 8 Maret 2022 yang dipublikasikan melalui akun sipp PTUN Jakarta. Namun, pengajuan banding tersebut direspon oleh kekecewaan perwakilan Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, Francine Widjojo.  Francine memandang, gugatan tersebut dilakukan oleh warga, karena Anies dinilai tidak melaksanakan kewajibannya mengendalikan banjir melalui normalisasi sungai berdasarkan RPJMN, RPJMD DKI Jakarta, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta Tahun 2030, khususnya pada Kali Mampang, Kali Krukut, dan Kali Cipinang. Sehingga, para penggugat mengalami banjir terbesar dan terparah tanggal 19-21 Februari 2021 dengan ketinggian banjir mencapai sekitar 2 meter.

Wagub DKI: Pengerukan Kali Tak Ada Hubungannya dengan Pencitraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/image-3-6.jpg" alt="Plt Ketua DPW Partai Demokrat Jatim Emil Dardak. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua DPW Partai Demokrat Jatim Emil Dardak. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Jawa Timur bersyukur atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak permohonan gugatan yang diajukan KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11).  Plt Ketua Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak bersyukur atas hal tersebut. Putusan itu disebut sebagai bukti bahwa landasan hukum kemenkumham mengedepankan profesionalisme dalam politik bangsa.  ”Tentu kami kembali bersyukur atas terwujudnya keadilan di lembaga hukum negara kita tercinta. Ini juga memperkokoh landasan hukum dari keputusan Kemenkumham yang telah mengedepankan profesionalisme dan mewujudkan keteladanan dalam kehidupan politik bangsa kita,” kata Emil ketika dikonfirmasi pada Rabu (24/1).  Pasca penolakan gugatan itu, Emil menyatakan, Demokrat akan fokus mengabdi ke masyarakat. Apalagi, saat ini merupakan masa pemulihan ekonomi bagi masyarakat karena kondisi pandemi Covid-19 tengah melandai.  Dia menyebut gangguan yang terjadi sebelumnya datang dari pihak eksternal. ”Gangguan dari luar tentu merupakan faktor eksternal. Partai akan tetap konsisten mewujudkan kebersamaan dalam mengabdi ke masyarakat sebagai landasan kemajuan partai yang membawa kemaslahatan,” tutur Emil.  Sementara itu, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva mengaku bersyukur atas putusan itu. Dia menyebut putusan itu menunjukkan bahwa PTUN telah objektif.  ”Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi majelis hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap objektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko. Putusan majelis hakim sudah tepat secara hukum dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh,” ungkap Hamdan.  Hamdan menjelaskan, majelis hakim menolak gugatan KSP Moeldoko dan JAM karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara itu. Sebab, itu menyangkut internal parpol.  Menurut Hamdan, putusan PTUN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan menteri hukum dan HAM (menkumham) yang menolak pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) ilegal Deli Serdang sudah tepat secara hukum. Putusan itu juga makin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020, merupakan ketua umum Partai Demokrat yang sah dan diakui negara.  Hamdan menambahkan, setelah gugatan KSP Moeldoko ditolak PTUN, Partai Demokrat berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung KSP Moeldoko yang menuntut membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Gugatan itu tercatat dengan Nomor Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT di PTUN Jakarta.  ”Kami berharap putusan PTUN ini dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas uji materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara No. 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PTUN Jakarta,” ucap Hamdan.

Gugatan Moeldoko Ditolak, Emil Dardak Sebut Gangguan Eksternal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan jajarannya menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/16/2020). Rapat kerja diawali dengan pemaparan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai perkembangan kasus dugaan k</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu terkait dengan pernyataannya bahwa tragedi Semanggi I dan Semanggi II tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan Sumarsih dan Ho Kim Ngo.  Muhammad Isnur, kuasa hukum Sumarsih, menyatakan bahwa itu sesuai dengan putusan bernomor 99/G/TUN/2020.JKT.  "Ada cacat substansi dari pernyataan jaksa agung pada 16 Januari 2020," ungkapnya kemarin (4/11).  Majelis hakim yang terdiri atas Andi Muh. Ali Rahman, Umar Dani, dan Syafaat mengabulkan seluruh gugatan serta menolak eksepsi tergugat. Dalam amar putusannya, hakim menuturkan bahwa pernyataan jaksa agung terkait dengan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II dalam rapat bersama Komisi III DPR merupakan perbuatan melawan hukum.  Majelis hakim juga mewajibkan Burhanuddin untuk membuat pernyataan terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Pernyataan itu harus disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR berikutnya. ’’Kami berharap jaksa agung menerima putusan itu,’’ kata Isnur.  Pria yang sehari-hari aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu mengungkapkan, dalam pertimbangan hakim juga disampaikan bahwa pernyataan Burhanuddin mengandung kebohongan. ’’Karena itu, hakim mewajibkan kepada jaksa agung untuk menjelaskan perkara yang sesungguhnya di rapat kerja berikutnya,’’ jelas dia.  Bagi Isnur dan para korban peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, pernyataan jaksa agung itu menyakitkan. Mereka menilai pernyataan itu bukan sebatas kesalahan administratif, melainkan juga kesalahan yang cukup berat. ’’Kejaksaan (Agung) melakukan tindakan dan diputus melanggar hukum,’’ terang Isnur.  Atas putusan PTUN Jakarta tersebut, pihaknya berharap jaksa agung tidak lantas melakukan banding. Dia juga berharap presiden mengambil sikap. ’’Turun tangan menegur jaksa agungnya,’’ tambahnya.  Lebih dari itu, Isnur berharap putusan kemarin menjadi pelecut bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Menurut dia, selama ini kasus-kasus itu tidak kunjung tuntas bukan karena penegak hukum tidak mampu. Yang menjadi problem, kata Isnur, kemauan pemerintah untuk menuntaskannya.  Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan bahwa putusan PTUN Jakarta tersebut tidak boleh dilewatkan begitu saja. Putusan itu harus dijadikan momentum. ’’Untuk mendesak pemerintah dan DPR menuntaskan penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II melalui pembentukan pengadilan HAM ad hoc,” tegasnya.  Sementara itu, Sumarsih sebagai penggugat senang lantaran PTUN sudah mendengarkan seluruh gugatannya. Menurut dia, putusan kemarin mesti dijadikan pelajaran berharga oleh Kejagung dan penegak hukum lainnya. Mereka harus menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab. ’’Kemenangan gugatan itu tentu saja meneguhkan harapan terwujudnya agenda ketika reformasi,’’ ujarnya.  Pada bagian lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Hari Setiyono menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari putusan PTUN Jakarta tersebut. ’’Dan, pasti akan melakukan upaya hukum,’’ katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2020/jaksa-agung-diputus-melawan-hukum-terkait-peristiwa-semanggi/">Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Terkait Peristiwa Semanggi</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/10/2020/icw-burhanuddin-gagal-mengemban-tugas-sebagai-jaksa-agung/">ICW: Burhanuddin Gagal Mengemban Tugas Sebagai Jaksa Agung</a></li> </ul> Pihaknya menghormati putusan itu. Meskipun demikian, menurut Hari, putusan tersebut kurang tepat. Karena itu, jaksa berniat melakukan upaya hukum lanjutan.  Tim jaksa pengacara negara selaku kuasa yang mewakili jaksa agung akan mengambil langkah hukum tersebut setelah mempelajari seluruh putusan. Menurut dia, itu sesuai dengan aturan di dalam pasal 122 maupun 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/VLxE3IosSiA

Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum, Kejagung Pelajari Putusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-S.T.-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin - Dery Ridwansah (10)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin - Dery Ridwansah (10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya dalam forum Rapat Kerja DPR RI, pada 16 Januari 2020 tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.  Sebab dalam dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Burhanuddin menyatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, sehingga Komnas HAM seharusnya tidak menindaklanjuti kasus tersebut.  Lantas pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin digugat oleh keluarga korban Semanggi I dan II ke PTUN Jakarta pada Selasa (12/5). Salah satunya Maria Katarina Sumarsih, ibu Norma Irmawan, korban penembakan Tragedi Semanggi, 13 November 1998.  "Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Rabu (4/11).  Gugatan pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin mengenai Tragedi Semanggi I dan Semanggi II ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Ali Rahman dengan hakim anggota, Umar Dani dan Syafaat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/01/2020/mahfud-klarifikasi-pernyataan-ja-terkait-semanggi-i-ii-bukan-ham-berat/">Mahfud Klarifikasi Pernyataan JA Terkait Semanggi I-II Bukan HAM Berat</a>  Majelis Hakim PTUN Jakarta memerintahkan Jaksa Agung Burhanuddin untuk membuat pernyataan kembali, terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Karena hingga kini belum ada penyelesaiannya.  "Mewajibkan Tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya," cetus amar putusan Hakim.  Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono menyatakan, pihaknya masih mengkonfirmasi terkait putusan tersebut. "Saya minta waktu untuk konfirmasi ke jaksa penuntut umumnya," tandas Hari.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/2qI_nwzP65g

Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Terkait Peristiwa Semanggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan pemberhentian tidak hormat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Pihak istana menyatakan tidak akan mengajukan banding.  "Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN dan memutuskan untuk tidak banding," kata juru bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono dalam keterangannya, Jumat (7/8).  Jokowi segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tekait pembatalan pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU. Keputusan pemberhentian Evi Novida, sebelumnya berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  "Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP dan karenanya substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres," ucap Dini.  Dini menyebut alasan tidak mengajukan banding karena PTUN sudah memeriksa substansi perkara, termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu. "Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN. Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP," tandasnya.  Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting terhadap Keppres 34/P Tahun 2020. Keppres itu berisi pemberhentian Evi dari keanggotaan Komisioner KPU secara tidak hormat berdasar pada hasil kajian DKPP.  DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Evi. Dia dianggap mengintervensi jajaran Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada penetapan calon legislatif DPRD Kalbar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EtDLsCfrnIk  https://www.youtube.com/watch?v=OydaFeAA6uw  https://www.youtube.com/watch?v=2DAP2Eyn4Sk

Hormati Putusan PTUN, Jokowi Batalkan Pemberhentian Evi Novida Ginting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/guspardi-gaus-lagi-1.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan Evi Novida Ginting bisa menjadi preseden buruk bagi pihak Istana. Sebab, putusan tersebut menunjukkan bahwa ada kelemahan di mata hukum yang ditunjukkan dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberhentikan tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU.  "Sebagai negara hukum jelas bahwa putusan PTUN menganulir dan membatalkan keputusan presiden. Oleh karena itu tentu ini menjadi preseden tidak baik. Sepatutnya presiden sebelum memgambil kebijakan dan memutuskan segala sesuatu seharusnya sangat hati-hati," kata Guspardi kepada wartawan, Rabu (29/7).  Guspardi juga menyoroti tim kepresidenan yang dinilai lemah membantu Jokowi dalam persoalan hukum. Sehingga, kebijakan dan atau keputusan Presiden bisa menjadi celah bagi siapa pun untuk menggugat.  "Presiden dalam mengambil kebijakan dan keputusan harus mempelajari secara seksama dalam memutuskan apa pun. Sebab sekarang ini zamannya transparan, siapa pun berhak melakukan upaya hukum," ujarnya.  Ke depan, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi. Namun di sisi lain, dia mengapresiasi keputusan PTUN yang tidak pandang bulu dalam penegakan supremasi hukum.  "Keputusan Presiden saja bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini bagus dari segi penegakan hukum. Jika ada kebijakan yang berlawananan atau bertentangan dengan hukum maka setiap orang berhak melakukan upaya hukum," pungkasnya.  Sebelumnya Evi Novida Ginting diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2020. Hal itu tertuang di Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tetanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo. Keppres itu merupakan tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan secara tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU.  Evi mengajukan upaya adminstratif keberatan kepada Presiden Republik Indonesia. Dan mengajukan gugatan pembatalan pemecatan dirinya sebagai anggota Komisioner KPU RI periode 2017-2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Putusan PTUN Menangkan Evi Novida jadi Preseden Buruk Bagi Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ptun-tak-loloskan-gugatan-partai-idaman-kepada-kpu_m_203186.jpeg" alt="Ketua umum Partai Idaman Rhoma Irama dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta , Selasa (10/4)" width="100%">
<figcaption>Ketua umum Partai Idaman Rhoma Irama dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta , Selasa (10/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menyatakan menolak seluruh gugatan Partai Idaman (Islam Damai Aman) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait putusan yang menetapkan partai besutan Raja Dangdut Rhoma Irama tidak lolos administrasi. Dalam persidangan itu, Ketua Majelis Hakim <a href="https://www.jawapos.com/tag/78/kpu" target="_blank">Arief Pratomo</a> mengatakan, pihaknya menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga permohonan yang diajukan partai besutan Rhoma Irama itu pun tidak dapat diteruskan. "Dalam pokok sengketa, menolak gugatan tergugat secara seluruhnya dan menghukum tergugat dalam biaya perkara sebesar Rp 965 ribu," kata Arief saat membacakan putusan perkara di kantor PTUN DKI Jakarta, Selasa (10/4). Lebih lanjut, Arief menuturkan, pihaknya memahami salah satu yang menjadi objek sengketa adalah tentang putusan<a href="https://www.jawapos.com/tag/78/kpu" target="_blank"> KPU </a>Nomor 58 tahun 2018 yang menetapkan partai tidak lolos administrasi, sehingga tidak dilakukan verifikasi oleh KPU. Namun, lanjut Arief, dalam uraian gugatannya, Partai Idaman justru tidak menjelaskan secara rinci apakah partainya itu telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2019. Persyaratan itu pun telah diatur pada pasal 173 ayat 2 dan 177 Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Dengan demikian gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur kepada tergugat, sehingga sangat berdasar pengadilan mengesampingkan keinginan penggugat," pungkasnya. Sebagai informasi, dalam persidangan putusan PTUN itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ramdansyah beserta seluruh simpatisan dan kader. Putusan ini sekaligus mengukuhkan putusan KPU nomor 58 tahun 2018 yang menetapkan Partai Idaman tidak lolos administrasi sebagai peserta pemilu 2019. Di samping itu, langkah upaya hukum partai berbaju hijau itu di PTUN.

PTUN Tak Loloskan Gugatan Partai Idaman kepada KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tegas-kubu-sudding-tidak-punya-kuasa-atas-namakan-hanura_m_197847.jpeg" alt="Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat memamerkan SK Kemenkumham di kediamannya." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) saat memamerkan SK Kemenkumham di kediamannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Oesman Sapta Odang menilai keliru ketetapan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN yang mengabulkan gugatan permintaan Partai Hanura kubu Daryatmo-Sudding.&nbsp; Penasehat hukum DPP Partai Hanura, Petrus Selestinus menilai ketetapan majelis hakim PTUN itu hanya sekedar memberikan 'angin surga' bagi kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding. Sebab, di persidangan berikut, kata dia, putusan sela dapat dibatalkan kembali oleh Majelis Hakim. Menurut dia, terdapat sejumlah hal mengapa majelis hakim akan membatalkan putusan sela tersebut.&nbsp; Dia menjelaskan, pertama, tidak ada keadaan mendesak yang merugikan Daryatmo dan Sudding. Kedua, kepentingan umum yang diemban DPP Partai Hanura sangat dirugikan. "Daryatmo dan Sudding tak memiliki legal standing mewakili DPP. Partai Hanura yang SK Menteri Hukum dan HAM-nya sedang digugat," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com Rabu (21/3). Selain itu, dia menilai, Surat Keputusan (SK) Kemenkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 yang menjadi objek gugatan hanya bersifat deklaratif. "Jadi itu tanpa ada diktum yang bersifat perintah untuk melaksanakan sesuatu sehingga tidak diperlukan penundaan atas pelaksanaan," katanya. SK itu berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Masa Bakti 2015-2020 yang&nbsp;ditandatangani Menkumham, Yasonna Laoly.&nbsp; Sebelumnya diketahui, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan mengabulkan permintaan Partai Hanura kubu Daryatmo-Sudding.&nbsp; Di dalam surat penetapan nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT disebutkan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohon penggugat. Surat penetapan itu dibacakan majelis hakim di sidang beragenda pembacaan putusan sela di PTUN, Senin (19/3) sore.&nbsp; Objek sengketa berupa Surat Keputusan (SK) Kemenkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 milik OSO, dimana di SK itu berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Masa Bakti 2015-2020&lrm;. SK ditandatangani Menkumham, Yasonna Laoly.&nbsp; Melihat putusan itu, penasehat hukum Partai Hanura kubu Sudding, Adi Warman, mengatakan SK Kemenkuham yang saat ini dimiliki OSO dinyatakan oleh Hakim PTUN tidak berlaku dan harus kembali kepada SK Hanura yang lama atau SK Awal Hanura di mana pada saat itu struktur kepengurusan Hanura OSO-Sudding. Untuk kepengurusan DPP Partai Hanura, kata dia, kembali ke Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015 &ndash; 2020, tanggal 12 Oktober 2017.

Tegas! Kubu Sudding Tidak Punya Kuasa Atas Namakan Hanura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tak-punya-perda-miras-gubernur-papua-kalah-di-pengadilan_m_163302.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman yang dimiliki Pemprov Papua ternyata tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk pemusnahan peredaran minuman keras (miras). Sebab, regulasi itu bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Adapun ketika aparat Pemprov Papua melakukan penyitaan miras di salah satu toko, sang pemilik toko malah melakukan gugatan balik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya, gugatan yang diajukan Theresia Sumendap itu dimenangkan oleh majelis hakim kemarin (17/10). Sidang yang dimulai pada April 2017 hingga putusan kemarin itu mengabulkan sebagian gugatan kuasa hukum Anthonius Diance, S.H., M.H., yang membela kliennya, Theresia Sumendap. Theresia memiliki toko di Jayapura dan mengantongi izin penjualan dari pemkot yang berlaku hingga 11 Desember 2018. Namun, pada 15 Maret lalu, tokonya didatangi petugas satpol PP dan PPNS. Mereka kemudian melakukan penggeledahan, penyitaan, dan kemudian memusnahkan barangnya. Total barang yang disita saat itu senilai Rp398.311.000,00. Namun, putusan majelis hakim yang dipimpin Ratna Jaya, S.H., M.H., menyatakan mengabulkan sebagian isi gugatan penggugat. Gugatan tersebut terkait dengan perkara gugatan TUN Nomor 11/G/2017/PTUN.JPR berkaitan dengan adanya putusan TUN dari tergugat 1, dalam hal ini Gubernur Papua yang mengeluarkan surat perintah tugas Gubernur Papua nomor 300/1534/Set yang ditetapkan 9 Februari lalu. Objek sengketa yang lain adalah tindakan dari petugas satpol PP yang melakukan upaya paksa dan menyita serta memusnahkan barang. Upaya paksa yang dilakukan petugas satpol PP tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebab, mereka mengabaikan undang-undang terkait dengan upaya paksa. Pria yang baru pensiun dari kepolisian dengan pangkat kombespol itu mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan dan penyitaan, selain PPNS, ada pula petugas satpol PP. Namun, yang ia sayangkan adalah PPNS ikut melakukan penggeledahan dan penyitaan. Padahal, soal penggeledahan harus taat pada pasal 32 dan 33 KUHAP bahwa penyidik dalam melakukan penggeledahan atas izin ketua PN setempat. Lalu, soal penyitaan ini masuk ranah penyidikan sehingga PPNS harus taat asas. "Saat menyita, mereka wajib meminta izin kepada Ketua PN setempat dan ini tidak dilakukan. Dua objek sengketa ini yang kami mohon diuji di PTUN, yakni surat perintah gubernur dan tindakan faktual yang terkesan sewenang-wenang,'' kata Diance setelah putusan sidang. Dia menyatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menertibkan peredaran minuman keras, apalagi jika dikaitkan dengan keamanan daerah. Namun, akan lebih elok jika semua dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. ''Usaha klien kami legal. Kalaupun harus ditindak, seharusnya pemkot yang action, bukan pemprov,'' sindirnya.&nbsp;

Tak Punya Perda Miras, Gubernur Papua Kalah di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-penolakan-gugatan-ptun-kpk-minta-dpr-teliti-baca-salinan-putusan_m_155468.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyinggung ketidakpahaman anggota pansus angket di DPR terkait penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam perkara Nomor 159 Tahun 2017. Adapun perkara tersebut soal gugatan terhadap keabsahan pembentukan Pansus Angket KPK yang diajukan advokat Muhammad Soleh dan sejumlah rekannya yang beralamat di Surabaya. "Semua pihak tentu wajib menghormati putusan pengadilan. Namun sebelum kesimpulan diambil, kami sarankan putusan dibaca secara lengkap dan aspek hukumnya dipahami," ujar Febri melalui pesan singkatnya kepada awak media, Rabu (6/9). Febri menjelaskan, dokumen tersebut merupakan Penetapan PTUN yang sama sekali tidak menilai materi sah atau tidaknya Pansus Angket KPK. Tetapi hakim mengatakan bukan merupakan kewenangan PTUN untuk mengadili kasus itu, sehingga dinyatakan tidak diterima. "Pihak-pihak yang memahami ilmu hukum dengan baik pasti bisa membedakan mana putusan atau penetapan pengadilan yang 'menerima' atau 'menolak' yang sudah menguji substansi dengan putusan yang menyatakan 'tidak menerima'," sindir Febri. Lagipula dalam penetapan PTUN Nomor 159 tersebut, menyatakan tidak menerima dan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut karena pokok gugatan tidak termasuk wewenang absolut PTUN. Sedangkan, kata Febri, materi atau substansi hukum keabsahan angket sekarang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Proses itulah yang ditunggu KPK dan DPR saat ini. "Jadi, kami ajak semua pihak agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang keliru," pungkas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Kemarin, Anggota Pansus Angket KPK Daeng Muhammad menilai, penetapan PTUN Jakarta jawaban atas tudingan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terhadap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR. Dengan putusan tersebut, Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK dianggap sah. "Semua ucapan-ucapan KPK, ancaman kita menghalangi penyidikan, itu terjawab sudah dengan putusan PTUN yang keluar kemarin," sebut Daeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Soal Penolakan Gugatan PTUN, KPK Minta DPR Teliti Baca Salinan Putusan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#putusan ptun

Berita Terkini