<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/29/1000052737-1683523909.jpg" alt="Tim hukum dari KBH Bali dan panitia acara The People" width="100%">
<figcaption>Tim hukum dari KBH Bali dan panitia acara The People</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kepolisian Daerah Bali mendalami laporan dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap anggota panitia The People&rsquo;s Water Forum (PWF), serta pembubaran paksa kegiatan diskusi oleh organisasi masyarakat (ormas) di sebuah hotel pada 20-23 Mei.</p> <p>Laporan tersebut terdaftar dan diterima Polda Bali dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/398/V/2024/SPKT/Polda Bali tertanggal 28 Mei 2024 yang diterima petugas SPKT Polda Bali Komisaris Polisi I Putu Ardana.</p> <p>Selain kekerasan fisik dan pengeroyokan, kata&nbsp;Ignatius Radite sebagai anggota tim kuasa hukum dari Koalisi Bantuan Hukum, ada dugaan ormas tersebut melakukan pencurian sebagaimana ketentuan dalam pasal 362, pasal 363, dan soal perampasan kemerdekaan pasal 333 KUHP.</p> <p>Ignatius Radite&nbsp;mengatakan, pihaknya merespons tindakan-tindakan sekelompok saat gelaran PWF. Beberapa tindakan, mulai dari pengepungan, mengisolasi korban, kekerasan fisik, perampasan, dan pencurian karya seni, hingga pelecehan seksual dan intimidasi.</p> <p>Menurut dia, ada beberapa bukti yang dilampirkan, selain identitas pelapor dan saksi, tim penasihat hukum juga melampirkan bukti visum, bukti sertifikat kepemilikan karya seni yang menunjukkan nominal rupiah utuh yang jumlahnya belasan sampai puluhan juta rupiah, kemudian ada video dan foto yang menunjukkan tindakan-tindakan ormas tersebut.</p> <p>Ormas tersebut diduga beberapa kali lakukan aksi premanisme, bukan kali pertama terjadi. Misalnya, ketika ada agenda-agenda demokrasi di Bali,&nbsp;muncul ormas seperti itu yang melakukan penghadangan, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap gerakan masyarakat sipil.</p> <p>&rdquo;Akibat intimidasi, pelarangan diskusi, perusakan, serta kekerasan oleh&nbsp;ormas tersebut, banyak anggota diskusi terganggu secara psikis,&rdquo; ungkap Ignatius Radite.</p> <p>Sebelumnya, sekelompok anggota ormas yang menamakan diri Patriot Garuda Nusantara (PGN) membubarkan diskusi PWF&nbsp;yang membahas pengelolaan air.</p> <p>Oknum yang melakukan pembubaran tersebut mengatakan bahwa pembubaran diskusi tersebut untuk menindaklanjuti instruksi Penjabat Gubernur Bali Sang Mahendra Jaya. Meski demikian, Pj Gubernur Bali membantah. Dirinya tidak pernah melarang diskusi, apalagi menyuruh ormas tersebut membubarkan kelompok diskusi tersebut.</p> <p>Dalam video yang beredar luas, beberapa pembicara dalam forum diskusi tersebut dilarang masuk ruangan oleh kelompok ormas tersebut. Salah satunya adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi Dewa Palguna.</p> <p class="class-paragraph">Kabidhumas Polda Bali Kombespol Jansen Avitus Panjaitan yang dikonfirmasi terkait dengan upaya lanjutan dari laporan itu belum memberikan jawaban.</p>

Polda Bali dalami laporan dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap anggota panitia PWF serta pembubaran paksa kegiatan diskusi oleh ormas

Polda Bali Dalami Laporan Dugaan Kekerasan Dan Pembubaran Diskusi PWF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/FotoJet-2024-05-22T095538263-2584542927-888485970.jpg" alt="Advokat dan Politikus Pasek Suardika ikut berkomentar terkait pembubaran diskusi PWF di Bali oleh sekelompok ormas." width="100%">
<figcaption>Advokat dan Politikus Pasek Suardika ikut berkomentar terkait pembubaran diskusi PWF di Bali oleh sekelompok ormas.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Acara yang digelar People&rsquo;s Water Forum (PWF) masih dilarang. Lokasi acara di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali, dijaga sejumlah orang yang bertopi dan bermasker.</p> <p>Jawa Pos Radar Bali melaporkan, kemarin di lokasi dijaga pula orang berpakaian seperti pecalang. Lagi-lagi mereka melarang sejumlah orang masuk. Salah satunya calon peserta diskusi I Nyoman Mardika yang bersemangat datang ke forum tersebut kemarin (22/5) pagi.</p> <p>Itu setelah dia membaca di media pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menjadi ketua panitia acara WWF (World Water Forum) ke-10 tidak melarang diskusi yang dilakukan People&rsquo;s Water Forum (PWF). Namun, nyatanya masih ada pelarangan. Bahkan, ada yang melarang mengatasnamakan dari PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) bernama Iwan Pranajaya.</p> <p>Ketua PHDI Bali I Nyoman Kenak yang dikonfirmasi menyatakan, dari institusi yang dia pimpin, tidak ada yang melarang acara PWF dan tidak ada yang meminta untuk membubarkan. &rdquo;Melarang-larang itu tidak ada,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Sehari sebelumnya (21/5), ormas yang menamakan diri Patriot Garuda Nusantara mengusir sejumlah narasumber yang akan menghadiri PWF, ajang yang dihelat sebagai tandingan WWF di Bali. Salah satunya pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi Pedro Arrojo Agudo.</p> <p>Agudo datang atas undangan Pro Demokrasi Bali. Menurut lembaga tersebut, ada lima narasumber yang dilarang masuk ke lokasi acara. Termasuk mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dewa Palguna.</p> <p>Sementara itu, saat dikonfirmasi, Pj Gubernur Bali Sang Mase Mahendra Jaya justru tidak mengenal organisasi yang melarang PWF. &rdquo;Saya tidak pernah membuat, baik tulisan larangan, tulisan untuk melarang kegiatan berekspresi. Saya berpikir WWF dan PWF itu pada dasarnya tujuannya sama. Bagaimana kita menjaga kesediaan air untuk berlangsung kehidupan tujuannya sama,&rdquo; jelas Mahendra Jaya kemarin.</p> <p>Adanya petugas Satpol PP Provinsi Bali di Hotel Oranjje, lanjut Mahendra Jaya, untuk mengamankan lokasi tersebut. Sebab, ada informasi keributan. <strong>(feb/idr/c17/ttg)</strong></p>

Acara yang digelar People’s Water Forum (PWF) masih dilarang. Lokasi acara di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali, dijaga sejumlah orang.

Dijaga Orang Berpakaian seperti Pecalang, Peserta Tidak Boleh Masuk ke Acara People’s Water Forum

<div id="m#msg-f:1799830365125048021" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/FotoJet-2024-05-22T095538263-2584542927-888485970.jpg" alt="Advokat dan Politikus Pasek Suardika ikut berkomentar terkait pembubaran diskusi PWF di Bali oleh sekelompok ormas." width="100%">
<figcaption>Advokat dan Politikus Pasek Suardika ikut berkomentar terkait pembubaran diskusi PWF di Bali oleh sekelompok ormas.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-footer spacer collapsible"> <div id="m#msg-f:1799830365125048021" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyangkan terjadinya ancaman terhadap gelaran acara Forum Air milik Rakyat Sedunia atau People&rsquo;s Water Forum (PWF) yang semestinya berlangsung di Bali sejak 20 Mei 2024. Ancaman itu diduga datang dari aparat negara dan aktor non negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PWF merupakan wadah bagi kelompok masyarakat sipil yang mengkritisi Forum Air Sedunia (World Water Forum) yang diselenggarakan oleh pemerintah atas dasar kepentingan modal tanpa melibatkan warga secara penuh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal secara prinsip, akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya&nbsp; wajib dijamin oleh negara," kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangannya, Kamis (23/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, represifitas oleh negara bukan tanpa sebab. Menurutnya, Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses modal agar dapat membangun sejumlah proyek infrastruktur penyediaan dan pengelolaan air, baik yang berada di hulu maupun hilir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini terbukti dari disepakatinya pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara pemerintah melalui Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan K-Water, perusahaan milik Korea Selatan dengan nilai investasi senilai Rp 2,4 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wana mengungkapkan, pada 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menangani kasus suap pembangunan SPAM di Kementerian PUPR yang melibatkan mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil. Selain Rizal, ada delapan orang tersangka dari unsur pemerintah dan swasta yang turut ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wana menjelaskan, pembangunan yang berkaitan dengan sektor air telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika dicermati lebih lanjut, berdasarkan catatan ICW sejak 2016 hingga 2023 pemerintah telah melakukan pengadaan sebanyak 761 paket yang terdiri dari bendungan, jaringan irigasi, dan jaringan air baku dengan nilai Rp76,8 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"29 proyek diantaranya dikerjakan di Bali dengan total anggaran Rp 2,5 triliun," ucap Wana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, masuknya investasi ke Indonesia perlu juga diantisipasi oleh seluruh investor karena maraknya praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi ICW pada 2016 hingga 2023 menunjukan bahwa terdapat 128 kasus korupsi berkaitan dengan proyek di sektor pengairan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor perairan, lanjut Wana, Indonesia sebagai tuan rumah Forum Air Dunia justru menunjukkan kepada negara-negara peserta bahwa pengelolaan sektor air masih sarat praktik korupsi. Hal itu berdampak pada situasi dimana warga di banyak daerah terpaksa membeli air bersih dengan harga yang tidak murah, dikarenakan pasokan air bersih yang diterima tidak mencukupi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ICW mendesak agar ivestor harus memikirkan ulang untuk berinvestasi ke Indonesia ketika tidak adanya ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Bahkan, investor wajib menetapkan klausul di dalam kesepakatannya dengan pemerintah untuk melibatkan warga secara bermakna dalam seluruh proses pembangunan yang berkeadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, investor wajib untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang telah diinvestasikan ke pemerintah agar meminimalisir terjadinya praktik korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Investor wajib untuk menarik seluruh dana investasinya dari Indonesia jika terbukti adanya korupsi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

PWF merupakan wadah bagi kelompok masyarakat sipil yang mengkritisi Forum Air Sedunia (World Water Forum) yang diselenggarakan pemerintah.

Sesalkan Represivitas Aparat di Acara PWF, ICW Imbau Investor Harus Tarik Dana jika Ada Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/paris-siap-bangun-pertahanan-di-sekeliling-menara-eiffel_m_220605.jpeg" alt="Paris membuat pertahanan di sekeliling Menara Eiffel" width="100%">
<figcaption>Paris membuat pertahanan di sekeliling Menara Eiffel</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Polemik penggunaan nama ajang<a href="https://www.jawapos.com/tag/pekan-mode/"> pekan mode</a> dunia <a href="https://www.jawapos.com/tag/paris-fashion-week/">Paris Fashion Week</a> yang digunakan oleh ajang Paris Fashion Show yang digagas oleh GEKRAF dan Kemenparekraf, belum selesai. Hari ini, Kamis (10/3), pihak penyelenggara Paris Fashion Week yakni Federation de la Haute Couture et de la Mode mengeluarkan pernyataan keras lewat akun media sosial resminya.<br /> <br /> Paris Fashion Week mengungkap saat ini ada laporan yang mereka terima tentang ada pihak tidak bertanggung jawab dengan modus menawarkan pekerjaan mengatasnamakan atau mencatut nama agensi Paris Fashion Week. Dilansir dari akun <em>instagram @parisfashionweek</em> terdapat pernyataan resmi bahwa Paris Fashion Week <a href="https://www.jawapos.com/tag/ditipu/">ditipu</a>.<br /> <br /> “Komunikasi palsu dan tawaran pekerjaan dengan nama Federation de la Haute Couture et de la Mode dan Executive President-nya saat ini beredar," tulis akun itu, Kamis (10/3).<br /> <br /> "Klaim ini menawarkan kontrak permanen untuk agen ‘Egeriam’, dugaan agen kreatif Federation,” tulis akun tersebut.<br /> <br /> <a href="https://www.jawapos.com/tag/pwf/">PWF</a> tak menyebut siapa yang mereka maksud, namun informasi yang mereka terima, para pelaku menyebarkan tawaran tersebut di media sosial. "Federasi de la Haute Couture et de la Mode dan Presiden Eksekutifnya sama sekali tidak terkait dengan profil ini yang keasliannya dipertanyakan,” tegas akun tersebut.<br /> <br /> Mereka mengimbau, jika ada permintaan dari agensi Egeriam atau Violene Laborde dan Charlotte Seguin, agar tidak mudah percaya. Paris Fashion Week meminta jika terbukti ada penipuan maka korban yang mengalaminya dapat segera melapor ke pihaknya.<br /> <br /> “Pengaduan telah diajukan ke polisi,” kata Paris Fashion Week.<br /> <br /> Apakah menyindir Indonesia?<br /> <br /> Sejumlah brand lokal ramai-ramai berangkat ke Paris dan mengklaim mengikuti ajang Paris Fashion Show at Paris Fashion Week. Menurut GEKRAF, penyebutan nama Paris Fashion Week tak masalah asalkan tidak memakai logo FHCM.<br /> <br /> Sementara itu menurut Kritikus Mode <a href="https://www.jawapos.com/tag/sonny-muchlison/">Sonny Muchlison</a>, dengan pernyataan Paris Fashion Week menurutnya Paris Fashion Week sudah mengingatkan siapa saja. Maka Indonesia harus berhati-hati.<br /> <br /> "Pihak Paris Fashion Week sudah mengingatkan. Ya itu dianggapnya gampang membobol pintu Paris," tegas Sonny kepada<em> JawaPos.com.</em>

Pihak Paris Fashion Week Bersuara, Ancam Polisikan Kasus Catut Nama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pwf

Berita Terkini

Polda Bali Dalami Laporan Dugaan Kekerasan Dan Pembubaran Diskusi PWF

Dijaga Orang Berpakaian seperti Pecalang, Peserta Tidak Boleh Masuk ke Acara People’s Water Forum

Sesalkan Represivitas Aparat di Acara PWF, ICW Imbau Investor Harus Tarik Dana jika Ada Korupsi

Pihak Paris Fashion Week Bersuara, Ancam Polisikan Kasus Catut Nama

Download Aplikasi JawaPos.com