<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> TAK disangka memakai barang asli itu bisa berakhir memalukan. Kita perhatikan para pejabat pegawai negeri yang viral karena pamer alias flexing baru-baru ini. Ketika para pejabat itu, anaknya, atau istrinya terpotret atau tervideo memakai barang-barang mewah, refleks ngeles-nya cukup aneh. Mereka menyebut yang dikenakannya itu barang &rsquo;&rsquo;Kw&rdquo; atau &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;. Bukankah mengenakan barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; itu mestinya tak bergengsi? Karena istilah &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; itu bisa bermakna palsu, tiruan, imitasi, atau versi murahan. Bisa saja itu jam tangan, perhiasan, baju, sepatu, atau tas tangan. Lucunya, mereka malah ngotot membuktikan bahwa barang-barang itu bukan barang asli, tapi versi murahan dari barang bermerek top yang harganya mehong. Namun, mereka sulit membantah ketika barang itu berwujud moge atau mobil. Karena langsung kelihatan ngibul kalau mengatakan Rubicon atau Harley-Davidson ada versi &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;-nya. Jelas pantas kalau publik bercuriga bahwa barang-barang itu sebenarnya asli untuk dipamerkan. Namun setelah viral, mereka sadar ada yang namanya kepantasan. Sebab, barang mewah itu dikaitkan dengan profil penghasilannya sebagai pejabat pegawai negeri. Apalagi sekarang gaji pejabat, mulai presiden hingga ASN pemula, bisa diketahui berkat UU Keterbukaan Informasi Publik. Kalau gaji dan tunjangannya, katakanlah, Rp 50 juta per bulan. Tetapi, dia mengenakan jam tangan mewah ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Maka, jelas-jelas mencurigakan kejujurannya. Dan untuk mencitrakan dirinya pejabat baik-baik, maka refleks ngeles-lah mereka bahwa itu barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;. Meskipun, sebenarnya memakai barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; pun tidak menunjukkan integritas yang baik sebagai pejabat negara karena bisa bermasalah dengan hak cipta. Kw Keramik Istilah &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; sendiri sebenarnya agak aneh. Dan, awalnya tak dimaksudkan untuk menyebut barang tiruan atau palsu. Kita mengenal istilah Kw1, Kw2, Kw3 dan seterusnya dari penjual keramik atau granit lantai. Istilah Kw1 adalah keramik yang kualitasnya prima, tanpa cacat. Kw2 mungkin punya goresan tipis-tipis di permukaannya. Kalau Kw3 ada geripis atau cacat di pinggir keramik sehingga kalau dipasang kurang presisi. Intinya, sebutan Kw1, Kw2, Kw3, dan seterusnya menunjukkan kualitas dari yang terbaik dan semakin menurun. Entah siapa yang memulai, istilah &rsquo;&rsquo;Kw&rdquo; atau &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; kemudian digunakan sebagai julukan untuk tiruan barang bermerek. Kemudian, jadi lawan barang orisinal alias ori. Barang-barang jenis &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; ini memang melimpah. Dari jauh, desain dan warna-warninya mirip barang ori. Entah itu jam tangan, baju, celana, rok, pakaian dalam, sepatu, syal, dompet, koper, selimut, bedcover, bahkan gorden. Meskipun merek terkenal itu aslinya tak mengeluarkan selimut, bedcover, atau gorden, bisa saja nunut mewah dengan memakai logo-logo merek terkenal itu. Ada kalanya merek-merek terkenal itu dipelesetkan. Katakanlah Dorce&amp;Banana, Pradah, Luis Vuittong, Kermes, Balonsiaga, Tommy Killfinger, Rolax, Niki, Lacusta, Pendi, Duor, Gusci, Versate, atau lainnya yang sekelebatan mirip merek-merek top. Namanya juga brand pelesetan, harganya pun meleset jauh dan terjangkau konsumen kebanyakan. Alhasil, mimpi orang kebanyakan untuk menikmati barang &rsquo;&rsquo;bermerek&rdquo; pun kesampaian. Karena ada dari mereka yang selama ini terpapar mimpi kenikmatan mengenakan barang-barang bergengsi tinggi itu dari para penebar hedonisme. Utamanya dari drama-drama sinetron, opera sabun, serta medsos yang memamerkan aneka hidup mewah dengan mudah. Dengan melimpahnya barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;, maka terjadi semacam demokratisasi kemewahan. Siapa pun bisa merasa menikmati kemewahan karena harganya bisa terbeli. Meski kualitasnya jelas tak sebanding dengan barang yang asli, yang penting ada perasaan wah. Apalagi kalau dari jarak agak jauh, antara yang asli dan &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; sulit dibedakan. Kalaupun nanti diketahui barang-barang yang mereka pakai &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;, ya nggak apa-apa. Yang memakai kan ada banyak orang. Bling-Bling dan Citra Mahal Bagaimana dengan hak cipta? Ya, mungkin ada pelanggaran kalau dipersoalkan. Tetapi kalau aparat tak bergerak, berarti dianggap tak ada masalah. Kadang-kadang mereka tutup mata demi memeratakan perasaan menikmati kemewahan sehingga bisa dimaklumi. Sebab, ini menyenangkan banyak orang. Dan, ada perputaran ekonomi yang besar. Toh, merek-merek besar yang dicantoli barang-barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; itu tak terdengar bangkrut. Dan, kalangan kelas atas yang meminati barang-barang asli tak peduli dengan banjirnya barang-barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;. Malah bisa punya koleksi lebih variatif dengan banyaknya tawaran &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;. Karena kalau dipakai oleh si orang kaya baik asli maupun &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; akan dianggap ori. Dan, seperti di awal tadi, barang-barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; itu bisa dipakai ngeles kalau mereka dianggap berhedon-hedon alias flexing. Demokratisasi kemewahan ini memang memanjakan keterpesonaan pada surga bling-bling keemasan dan citra mahal. Kesannya, kata Led Zeppelin, all the glitters is gold, and she&rsquo;s buying a stairway to heaven. Di medsos, segala citra kemewahan ini memperoleh kerumunan besar like dan subscribe. Namun, ketika pejabat atau keluarganya ikutan pamer, mereka dianggap tidak pantas karena sewajarnya tak sekaya itu. Yang tak disangka, ternyata negara juga mengincar para tukang mamer ini. Baru saja terjadi, berkebalikan dengan pejabat yang ngeles &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; tadi, emak-emak dari Makassar memamerkan kalung, gelang, cincin &ndash;semuanya besar-besar. Sambil lenggak-lenggok, dia bilang harga bling-bling 1,8 ons itu &rsquo;&rsquo;ratusan juta&rdquo; di Makkah. Ketika dia turun di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, petugas bea cukai mencegatnya. Alhasil, si tax collector kecele. Setelah empat jam diteliti, ternyata semuanya imitasi. (*) *) Senior Editor Jawa Pos

TAK disangka memakai barang asli itu bisa berakhir memalukan. Kita perhatikan para pejabat pegawai negeri yang viral karena pamer.

Demokratisasi Kemewahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> &nbsp; BELAKANGAN ada beberapa insiden yang melibatkan pistol. Semuanya menjadi heboh besar di media. Yakni, penembakan di kantor MUI (2/5). Melukai dua karyawan. Pelakunya, Mustofa NR, meninggal mendadak. Serangan jantung, kata forensik Polri. Yang kedua, insiden naik pitam pria bermobil pelat nomor polisi palsu dan ia menodongkan pistol di tol Tomang, Jakarta (4/5). Kejadian ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto geram. Pelakunya, David Yulianto, ditangkap, lantas ditahan dengan cepat. Sebelumnya, pistol milik Dirut BUMN Harry Warganegara meletus di Bandara Hasanuddin Makassar pada 19 April 2023. Media pun gaduh. Meski Menteri BUMN Erick Thohir janjikan sanksi tegas, tetapi hingga hari ini, 20 hari setelah insiden, masih belum jelas sanksi itu. Yang cepat-cepat disanksi adalah bagian protokol yang disuruh membawa pistol itu. Berita gaduh menyangkut insiden senjata itu sebenarnya adalah kabar bahagia. Publik, lewat mulut media massa, begitu sensitif dengan senjata api (senpi). Dan media tak pilih-pilih. Siapa pun yang arogan dengan senjata, termasuk anggota TNI atau Polri berpangkat, diviralkan juga. Begitu pun untuk sajam. Kita ingat banyak kasus viral geng-geng yang pamer sajam di jalan digulung dengan cepat oleh polisi. Maka, tak pernah peredaran senjata ini sampai level menimbulkan seruan &rsquo;&rsquo;darurat senpi/sajam&rdquo;. Insiden serius senpi hanya terjadi di wilayah yang rawan pemberontakan. Seperti di sebagian kecil wilayah Papua. Itu pun sangat tak mudah bagi kaum pemberontak mendapatkan senpi. Kontrol peredaran senjata di negara kita sangat ketat. Indonesia termasuk dalam negara yang mengontrol senjata terbaik di dunia. Kita mesti berterima kasih kepada Bung Karno untuk itu. Dan Soekiman Wirjosandjojo, perdana menteri dari Masjumi. Keduanya menandatangani UU Darurat Nomor 12/1951. Judul undang-undang ini agak rumit. Yakni, &rsquo;&rsquo;tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (staatsblad 1948 No 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No 8 Tahun 1948&rdquo;. UU berbahasa Belanda yang diubah itu &rsquo;&rsquo;ketentuan hukum khusus sementara&rdquo;. Sedangkan UU 8/1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Intinya, UU itu memperketat, bahkan melarang, peredaran senpi dan sajam. Pelanggar untuk senpi diancam pidana hingga hukuman mati. Sedangkan pelanggar sajam diancam hingga 10 tahun penjara. Penindakan bisa cepat karena lamanya ancaman hukuman itu memungkinkan pelakunya langsung ditahan menurut KUHAP. Karena ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Setelah 77 tahun berlaku, UU ini makin efektif. Meski di masa Bung Karno pernah terjadi beberapa pemberontakan bersenjata, lama-kelamaan peredaran senjata di masyarakat makin berkurang. Selain karena disita, senjata-senjata yang kebanyakan rampasan dari Belanda dan Jepang semasa perang kemerdekaan itu makin tua. Untuk mendapatkan senjata generasi baru tak memungkinkan. Di masa Pak Harto peredaran senjata benar-benar diperketat. Karena hakikatnya, senjata adalah monopoli angkatan bersenjata (dan sebagian polisi) untuk kepentingan keamanan negara. Penegakan UU 21/1951 itu betul-betul menumbuhkan kultur &rsquo;&rsquo;antisenjata&rdquo; di masyarakat. Khususnya &rsquo;&rsquo;antisenjata api&rdquo;. Bahkan mengarah ke fobia senjata atau hoplofobia (hoplophobia). Publik cenderung jijik melihat hoplofilia (hoplophile) atau orang yang arogan dengan senjata. Terlihat dari histeria yang selalu meledak ketika ada kekerasan melibatkan senjata api. Apa pun alasannya, refleks publik selalu menyalahkan pemegang senpi. Kerasnya reaksi terhadap kasus Sambo mungkin juga karena melibatkan senpi. Meski Sambo seorang jenderal, tetap tiada maaf ketika menggunakan senjata &ndash;yang sah di tangannya&ndash; untuk membunuh. Tidak adanya kultur gagah-gagahan dengan senjata ini membuat senpi tak mudah didapat. Karena senpi harus dibeli. Memang ada yang mampu membuat pistol atau senapan rakitan handmade. Tetapi, peluru atau amunisi organiknya sangat sulit dibuat. Mesti hasil pabrikan. Dan, jual beli peluru termasuk dalam larangan UU 21/1951 yang keras itu. Tiadanya &rsquo;&rsquo;budaya koboi&rdquo; di negara kita tecermin dalam statistik smallarmssurvey.org tahun 2018. Pemegang senpi per kapita terbanyak adalah Amerika Serikat, 120,48 senjata per 100 orang atau 393 juta pucuk senpi beredar. Tahun itu ada 39.740 orang AS mati karena senpi. Indonesia berada di urutan ke-228, tiga terbawah. Hanya ada 41 ribuan senpi terdaftar dan 40 ribu tak terdaftar untuk 263 juta penduduk. Atau 3 senpi per 10.000 WNI. Angka kita jauh lebih hebat dibanding jiran. Malaysia punya 217 ribu senpi di tangan sipil. Papua Nugini yang penduduknya hanya 7,9 juta punya 79 ribu senpi sipil. Di Filipina bergentayangan hampir 3,8 juta pucuk senpi sipil. Thailand lebih ngeri, ada 10,3 juta pucuk senpi sipil. Di tengah banyaknya angka statistik ketertinggalan kita di dunia, kehebatan kontrol senpi ini sangat membahagiakan. Karena kita merasakan jiwa kita lebih aman, tanpa terlalu waswas dengan koboi-koboian. (*) *) Senior Editor Jawa Pos

BELAKANGAN ada beberapa insiden yang melibatkan pistol. Semuanya menjadi heboh besar di media. Yakni, penembakan di kantor MUI (2/5).

The Power of Hoplophobia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> CATATAN R. BUDIJANTO* --- SUMPAH patriotik ini selalu terucap saat pelantikan pejabat pemegang kuasa. &rdquo;...Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan.&rdquo; Begitu salah satu frasa sumpah anggota DPR. Sayang sekali, sumpah ini kadang menjadikan mereka malah &rdquo;disumpahi&rdquo; karena tak sejalan dengan kelakuan. Terkini banyak rakyat &rdquo;menyumpah-nyumpah&rdquo; karena ternyata DPR menyingkirkan dua rancangan undang-undang penting. Yakni, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau RUU Transaksi Nontunai. Alasannya, seperti pengakuan Bambang &rdquo;Pacul&rdquo; Wuryanto dari FPDIP, karena kalau itu disahkan anggota DPR sulit terpilih lagi. Dan kenapa tak kunjung disahkan karena tak ada perintah ketua umum partai. Lhadalah, ternyata kepentingan bangsa dan negara itu &rdquo;adalah&rdquo; kepentingan anggota DPR sendiri dan ketua umum partai. Pantas saja, meski masuk program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2015, RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan. Bahkan, RUU Transaksi Nontunai sudah ada sejak 2013. Kata banyak orang, mereka takut kedua UU ini akan menikam kalangan oligarki politik sendiri. Kini ada angin sepoi. Menko Polhukam Mahfud MD ketika pengesahan kedua RUU itu ke DPR memang dijawab &rdquo;banyolan&rdquo;. Tetapi, kemudian Presiden Joko Widodo ternyata menagih serupa ke DPR. Yang tak dinyana, Jokowi malah ditagih juga oleh publik. Kenapa Jokowi tak membuat perppu saja, seperti yang selama ini dilakukan dengan alasan kegentingan memaksa. Kedua RUU ini genting karena sudah lama diajukan, tapi tak disahkan demi kepentingan bukan bangsa dan negara. Lagi pula, ternyata UU Antikorupsi dan Anti Pencucian Uang belum cukup untuk melawan penjahat keuangan. Buktinya, indeks persepsi korupsi kita malah memburuk. Maka, perlu pembatasan transaksi tunai untuk mengurangi ruang gerak pencucian uang tercemar (tainted money). Dan, bila luput juga, perlu dipakai UU Perampasan Aset. Prinsipnya adalah jangan sampai penjahat bisa menikmati hasil kejahatannya. Segala bentuk pengalihan dan penyamaran aset perlu dicegat dengan perampasan aset. Dan ini tidak cukup dengan mengandalkan putusan pengadilan pidana, termasuk tipikor, karena hukum pidana sangat lamban bergerak dalam labirin hukum acara. Hukum pidana memang sangat mendominasi persepsi penegakan hukum. Karena hukum pidana, yang mestinya jadi &rdquo;obat terakhir&rdquo; ini, dianggap paling memuaskan hasrat keadilan. Yakni, memenjarakan pelakunya, merampas hasil kejahatannya, sekaligus bisa memberi sanksi tambahan, misalnya kewajiban membayar uang pengganti, ganti rugi, atau &ndash;bagi koruptor&ndash; pencabutan hak politik. Tuntaslah pembalasan secara hukum. Namun, karena menuntut pembuktian yang telak, prosedur pidana pun pelik dan makan waktu. Misalnya, perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo bisa baru tuntas hingga kasasi sampai 400 hari, mengacu kepada maksimal lamanya penahanan menurut KUHAP. Belum lagi kalau ada peninjauan kembali (PK) yang berulang-ulang. Dan proses berlarat-larat itu belum tentu memuaskan rasa keadilan. Karena putusannya bisa molor-mungsret, bahkan kadang jungkir balik. Kalau UU Perampasan Aset ini menyasar hartanya. Yang dipersoalkan hartanya yang tercemar karena dianggap hasil dari kejahatan. Bahkan bisa menyasar juga kepada aset orang yang diputus bebas atau lepas oleh pengadilan pidana. Karena yang dibebaskan atau dilepaskan kan orangnya. Sedangkan semua hartanya yang tercemar pelanggaran tetap bisa dirampas. Juga bisa merampas aset yang tidak termasuk putusan pidana kalau ternyata diketahui kemudian termasuk aset tercemar. Maka, di sini dinamakan perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Dalam contoh sehari-hari, perampasan aset seperti ini sudah ada dalam birokrasi. Yakni, di bea cukai. Pegawai bea cukai, dengan penilaiannya sendiri, bisa memutuskan merampas atau menyita barang yang ada dalam daftar larangan. Bukan hanya menolak dibawa keluar atau dibawa masuk, tetapi menyita barang &rdquo;tercemar larangan&rdquo; itu. Tentu saja keputusan menyita atau merampas oleh bea cukai ini tanpa menunggu putusan pengadilan. Dan pemilik barang terlarang itu tidak selalu diproses pidana. Intinya, kalau barangnya yang bermasalah, yang &rdquo;ditindak&rdquo; ya barangnya. Tanpa menunggu pembuktian pemilik barang itu. Dalam penegakan perampasan aset, penegak hukum mengejar pelaku kejahatan dengan mengarah kepada hasil kejahatan (follow or going for the money) dengan memotong langsung kepada pusat kejahatannya atau kepala ularnya (head of the serpent). Bahkan tidak hanya meringkus pelakunya, melainkan juga fokus mengejar keuntungan haramnya. Sampai ke mana pun di muka bumi karena dipayungi Kovenan Antikorupsi PBB (UNCAC) 2003 yang sudah diratifikasi jadi UU 7/2006. Dengan substansi pembatasan transaksi nontunai dan perampasan aset itu, ular jahat bermotif uang bisa makin sulit meliuk-liuk menghindari hukum. Apalagi ditambah pembenahan struktur dan kultur penegakan hukum kita. Gampangnya, saat ruang gerak ular jahat dikepung, jangan dibiarkan muncul ular berbaju penegak hukum. (*) *) Senior editor Jawa Pos

Terkini banyak rakyat ”menyumpah-nyumpah” karena ternyata DPR menyingkirkan dua rancangan undang-undang penting. Yakni, RUU Perampasan Aset.

Merampas Aset Kepala Ular

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>”PAJAK dan Palak Itu Beda”. Judul tulisan seru itu terpacak di beranda situs resmi Ditjen Pajak (https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-dan-palak-itu-beda). Isinya tentu menyangkal sindiran yang menyejajarkan pajak dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/palak/">palak</a>, dua kata yang huruf tengahnya (J dan L) hanya selisih tiga huruf dalam alfabet.  Tersirat ada kerisauan dalam tulisan anonim yang sudah 472 kali diklik sejak April 2022 itu. Definisi pajak dalam undang-undang memang bisa dipersepsi sebagai "palak oleh negara” karena juga main paksa dan tak bisa dihindari. Klop dengan sindiran umum: di dunia ini yang pasti hanya dua, yaitu mati dan pajak. Bahkan, ketika si mati dikubur pun, kain kafannya dipajaki.  Pengartian "pajak” menurut UU Perpajakan memang "seram”. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Definisi itu setidaknya menyebut lima elemen linier dari negara (subjek) ke rakyat (objek) yang tak bisa dibantah. Yakni, wajib (tak bisa ditolak), terutang (tiba-tiba punya utang pajak), memaksa (kalau tidak bayar bisa dipenjara), tidak mendapat imbalan secara langsung (jangan tanya dapat apa dari bayar pajak), serta digunakan untuk keperluan negara (kita tahu siapa mereka).  Di akhir definisi, wajib pajak dihibur dengan "bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Benarkah? Rumit menjelaskannya. Karena secara resmi tak ada imbalan langsung dari pajak. Yang jelas makmur duluan adalah rakyat yang berstatus <a href="https://www.jawapos.com/tag/pegawai-pajak/">pegawai pajak</a>.  Dari daftar tunjangan kinerja (tukin) pegawai pajak yang beredar, ada 16 tingkat. Yang tertinggi Rp 117,4 juta, yang terendah Rp 21,6 juta. Ini tukin kasta tertinggi di antara para pegawai negeri. Kalau target tercapai, tukin maksimum mengalir ke kantong orang pajak itu. Itu belum terhitung gaji pokok mereka.  Daftar resmi tukin para debt collector –karena pajak dianggap debt alias utang– itu beredar karena viralnya insiden yang tak terkait perpajakan. Yakni, penghajaran putra pejabat eselon III Ditjen Pajak terhadap putra pimpinan Ansor. Setelah peristiwa berdarah ini, beredar gambar si putra orang pajak itu gemar bergaya pakai mobil dan motor mewah. Anak polah bapak kepradah (tingkah anak berakibat pada bapak). Maka, terkoreklah harta bapaknya, Rp 56 miliar. Meski si bapak kini bergaji Rp 60 jutaan sebulan, harta itu dianggap kelewat jumbo.  Bogem "salah musuh” itu membuat berantakan. Nikmat harta membawa sengsara. Bikin orang koma, kena DO, dijauhi para bestie, resign, hingga penjara. Keributan antaranak muda itu juga membuka peti Pandora perpajakan di Kementerian Keuangan.  Menkeu Sri Mulyani, bos para pegawai pajak, kini meradang. Padahal, dia mestinya semringah karena target pajak tahun 2022 tercapai sampai tumpah-tumpah. Sukses menyedot Rp 2.034,5 triliun atau 114 persen dari target sebesar Rp 1.784 triliun. Mampu membiayai 66 persen belanja negara.  Situasi ceria itu terjadi sejak 2021. Meski rakyat dirundung pandemi, ternyata tercapai target pajak 107 persen, Rp 1.547,8 triliun. Dan mampu membiayai belanja negara hampir 57 persen. Jadi meski situasi susah, rakyat (yang pegawai pajak) tetap makmur…  Sri Mulyani makin muram karena ternyata 13 ribu (44 persen) pegawainya, mayoritas orang <a href="https://www.jawapos.com/tag/pajak/">pajak</a>, tidak lapor kekayaan (LHKPN) yang jadi perintah UU. Kontras nian. Kalau rakyat telat lapor harta lewat surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT), ancamannya macam-macam. Hingga denda 30 persen.  Pegawai yang sudah lapor LHKPN pun sepertinya ditumpuk begitu saja. Kalau tidak, mengapa baru sekarang harta Rp 56 miliar itu mulai diusut? Kalau anaknya tidak memukul orang, mungkin akan dibiarkan saja. Pertanyaan bisa berlanjut: berapa banyak di antara laporan kekayaan para aparat keuangan itu yang dibiarkan saja meski mencurigakan.  Kenapa tak belajar dari kasus Gayus Tambunan, yang waktu itu (2010) Sri Mulyani juga Menkeu? Betapa cepat. Apalagi nama pegawai pajak nakal ini dikenang sebagai julukan halte di depan kantor pusat pajak sebagai ’’halte Gayus”.  Setelah keributan bogem ini, viral sindiran para pejabat membrifing keluarganya agar tiarap. Mainan-mainan mewah dan mahalnya disimpan dulu. Mirip setelah para pembesar polisi kena tegur Jokowi soal gaya hedon.  Di sisi lain, semestinya juga akan terjadi pelaporan kekayaan susulan besar-besaran ke KPK. Mungkin bukan jumlah harta sesungguhnya yang dilaporkan karena belajar dari "kejujuran” laporan kekayaan Rp 56 miliar yang malah dicurigai itu. Repotnya, kalau ribuan laporan itu hanya formalitas tanpa verifikasi, bisa jadi ada bagian besar harta kekayaan mereka tetap tersembunyi. Seperti harta para tukang palak. (*)  *) Senior Editor Jawa Pos

Bogem Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>ADA dua demo berbeda dari elite pemerintah desa ke Senayan. Gelombang pertama, rombongan <a href="https://www.jawapos.com/tag/demo-kepala-desa/">kepala desa</a> (Kades). Di antara orasi berbuih-buih, intinya mereka minta perpanjangan jabatan. Dari enam ke sembilan tahun kali tiga periode. Kurang banyak dari peraturan saat ini, enam tahun untuk tiga periode.  Demo ini menular ke bawahan Kades, yakni para perangkat desa. Mereka waswas kalau hak-hak mereka terpangkas bila UU 6/2014 tentang Desa diamandemen demi melayani tuntutan para Kades. Para perangkat menuntut tak disamakan masa dinasnya dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kades/">Kades</a>, tapi tetap dipensiun umur 60. Mereka juga minta status semacam ASN dan peningkatan macam-macam kesejahteraan.  Tema demo Kades dan perangkat desa ini mirip, yakni Mbelgedes ("Menuntut Bisa Eksis lebih Lama jadi pengGEde DESa”). Bukan demo heroik demi kepentingan dan kegentingan warga desa. Meskipun ada tuntutan peningkatan alokasi APBN ke desa, kalau terealisasi toh uangnya akan lewat tangan mereka juga.  Demo berbus-bus ini lancar sentosa. Mereka berjoget dan orasi sepuas-puasnya. Bahkan, berani mengancam partai politik yang tak mendukung tuntutan mereka di DPR akan ’’dihabisi” di desa. Padahal, perubahan UU Desa tidak menjadi bagian dari 39 RUU yang masuk program legislasi nasional 2023 yang diketok Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR (15/12/2022).  Presiden Jokowi, yang luput mendapat perpanjangan masa jabatan dan tambahan periode kepresidenan, dikabarkan setuju. Di parlemen juga belum ada nada penolakan meski tuntutan perpanjangan jabatan itu dikritik pakar sebagai ngelantur dan bisa bikin korupsi makin subur. Mungkin mereka mikir, benarkah Kades bisa menghabisi suara parpol di desa? Belajar dari banyak <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkades/">pilkades</a>, pengaruh Kades baru mulus kalau ada fulus.  Lalu, mengapa 9 tahun? Angka jabatan Kades selalu unik. Tidak linier lima tahunan seperti masa jabatan hasil pemilu lainnya, seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau legislator. Ini peninggalan masa lalu sejarah ndeso.  Kolonial Belanda mulai mengatur desa atau inlandsche gemeenten tahun 1854. Desa diberi otonomi terbatas, termasuk memilih lurah (nama otentik Kades sebelum dikhususkan jadi kepala kelurahan di kota). Terserah masing-masing desa berapa lama masa jabatannya. Lurah ndeso bisa menjabat cukup lama, bahkan seumur hidup.  Penjajah Jepang membatasi masa jabatan kucoo (ku=kepala, coo=desa) jadi 4 tahun. Coo membawahkan aza (dusun, kampung). Sistem fasistik Jepang juga memperkenalkan pembentukan tonarigumi di bawah aza. Tonarigumi ini berfungsi mengawasi pergerakan penduduk sekaligus mobilisasi. Setelah merdeka, tonarigumi ini menjadi RT/RW.  Pelaksanaan periodisasi lurah, bisa kita tengok sejarah mikro desa. Banyak desa yang menceritakan sejarahnya di website daerah. Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, misalnya. Tercatat dipimpin lurah pertama Haji Dulah, lalu diganti Barnawi (menantunya), Madiyo, Mbah Sumorejo, Iskandar, Kusnadi, Tri Ahmadi, Bahri, Andik Budianto, dan kini Sulistiyono SPd. Sayang sekali, tak ada data periodisasi ke-lurah-annya.  Yang cermat dalam mencatat periodisasi adalah Desa Krompaan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Tiga lurah pertama menjabat seumur hidup, yakni Karyo (1921–1930), H Jamsari (1930–1947), dan H Machrus (1948–1985). Dua lurah menjabat 8 tahun, yakni M. Sodikin SmHk (1986–1994) dan Slamet Widodo BSc (1994–2001). Solikhin menjabat dua periode 6 tahun (2001–2013) dan Junaedi (masih menjabat sejak 2013).  Sejarah itu menunjukkan periodisasi jabatan lurah tak pernah ada yang 5 tahun. Bisa seumur hidup, 8 tahun, 6 tahun, atau 4 tahun. Keluarnya angka ’’9 tahun” dalam demo mbelgedes itu juga tak jelas dasarnya. Hanya bersandar pada asumsi politis. Kata menteri desa, kalau masa jabatan 9 tahun, Kades akan punya lebih banyak waktu menyejahterakan warganya. Dan desa tak perlu terlalu sering menghadapi ketegangan pilkades.  Kalau itu logikanya, kenapa tidak sekalian Kades seumur hidup? Toh ada contohnya dalam sejarah. Sekalipun pilkades bikin desa tegang sampai mau sobek, penyembuhannya cukup waktu. Kalau masa hidup sang Kades cukup lama, seperti H Machrus yang memerintah 37 tahun, pasti ketegangan pilkades lama-lama kalis.  Atau, biar tak ada ketegangan, pilkades dihapuskan sekalian. UU-nya diubah, Kades ditunjuk saja oleh bupati dari ASN. Seperti lurah di kota. Toh, selama ini kelurahan terlihat lebih baik-baik saja dibanding desa. Dan, tata kelola kelurahan juga tidak terasa bias politik serta lebih siap menerima dinamika zaman.  Sedangkan desa memang selalu tidak permai saat pilkades. Gaduh antartetangga, jor-joran money politics, bahkan judi. Maka, pilkades jarang menjadi faktor kemajuan desa. Malah sebaliknya. ’’Demokrasi ndeso” ini menggerus energi guyub warga. Juga membuat banyak bias kebijakan di desa, misalnya pilih kasih pembagian bansos atau distribusi pembangunan untuk warga pendukung dan non-pendukung Kades.  Tanah desa memang terlalu sempit dan tidak lagi gembur untuk persemaian demokrasi langsung. (*)  *) Senior Editor Jawa Pos

Demo Mbelgedes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru lebih tebal dan lebih maju seabad. Berdasar draf terakhir yang disetujui DPR, ada 624 pasal. Belum termasuk penjelasannya yang tak kalah tebal. KUHP lama hanya 569 pasal, tanpa penjelasan. Banyak hal yang merespons perkembangan zaman dimasukkan dalam KUHP 2022 ini.  Tema yang dicakup KUHP baru ini pun sangat luas. Terlalu kecil ribut soal perzinaan dan kumpul kebo yang dipersoalkan PBB, Amerika Serikat, dan negara-negara liberal yang ”menuhankan” kebebasan. Secara khusus Dubes AS menyebut KUHP baru akan menyebabkan turis dan investor ogah datang. Wah, sepertinya investor dan turis asing adalah makhluk super. Mentang-mentang punya uang, undang-undang pun harus menyesuaikan dengan kesenangan dan kenakalan mereka.  KUHP baru dimaksudkan sebagai bagian dari dekolonisasi hukum. Pengaturan pidana dimerdekakan dari kitab era penjajahan. Yakni menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHP) yang berlaku sejak 1918 (104 tahun). Untuk mengganti KUHP ini butuh 59 tahun (diikhtiarkan sejak 1963). Secara praktis KUHP Belanda itu akan berlaku 107 tahun. Karena KUHP baru akan berlaku tiga tahun lagi (2025). Jadi tidak berpengaruh pada kejadian saat ini, seperti peradilan Sambo.  Beberapa pengaturan memang sangat berbeda dalam KUHP baru. Kini tak ada pembedaan perlakuan antara kejahatan dan pelanggaran. Keduanya hanya disebut tindak pidana. Kalau sebelumnya pembuat gaduh di malam hari (Pasal 506 KUHP lama) disebut pelanggar, dan pembunuh itu disebut pelaku kejahatan (penjahat), kini keduanya berstatus sama: pelaku tindak pidana.  Penghukuman juga mengalami perubahan. Tak melulu mati, penjara, atau denda. Kini dalam pemidanaan ada pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial. Karena tak semua tindak pidana layak menambah penghuni penjara atau didenda. Dengan sanksi diawasi atau kerja sosial, napi bisa dikoreksi perbuatannya, menebus kebersalahannya, serta lebih produktif. Tidak malah membebani anggaran ransum penjara.  Adanya pidana tutupan juga menarik. Tutupan bukan penjara. Melainkan lembaga pemidanaan khusus, yang mengurung terpidana, tetapi perlakuannya lebih longgar ketimbang penjara. Dan ini terkait dengan tindak pidana dengan motif yang patut dihormati. Bahkan dijelaskan sebagai ”tindak pidana politik”.  Pidana tutupan ini pernah terjadi, tetapi sudah lama sekali. Yakni putusan Mahkamah Tentara Agung pada 27 Mei 1948 yang mengadili pelaku peristiwa 3 Juli 1946. Peristiwanya, Mayor Jenderal R.P. Sudarsono dan kelompoknya menyodorkan empat maklumat untuk ditandatangani Presiden Soekarno. Intinya menyerahkan kekuasaan dari Perdana Menteri Sjahrir ke kelompok Sudarsono. Hasilnya, mereka malah ditangkap karena dianggap kudeta. Sudarsono serta enam rekannya dijatuhi dua–empat tahun pidana tutupan (namun dibebaskan semua oleh grasi Soekarno pada 17 Agustus 1948).  Adanya pidana tutupan ini sebenarnya dilematis. Karena di KUHP baru disebut ”tindak pidana politik”. Semestinya sudah tidak ada pidana politik dalam sistem pidana yang demokratis. Tetapi lumayan juga kalau kelak nanti ada tindak pidana dengan ”maksud yang patut dihormati” tak perlu dikumpulkan dengan para kriminal di penjara. Tetapi ditaruh di tempat khusus.  Selama ini sudah ada tempat menahan orang yang tak disebut resmi sebagai ”rumah tahanan/penjara”. Seperti di imigrasi, tempat mengurung imigran gelap disebut ”ruang detensi” (meski sama arti dengan ”rumah tahanan”). Atau tempat mengurung penunggak pajak, disebut rumah sandera (gijzeling). Atau juga penempatan khusus (patsus) yang dikenakan kepada polisi tersangka pelanggaran kode etik dalam kasus Sambo.  Ada lagi yang baru, yakni sanksi ”tindakan”. Wujudnya berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa. Intinya, mereka tak dipenjara. Dan tidak sembarangan orang bisa minta sanksi tindakan ini. Karena khusus untuk orang dengan disabilitas mental atau disabilitas intelektual sebagai alasan pemaaf. Dan untuk pelaku pidana berumur di bawah 14 tahun.  Sanksi tindakan (tidak perlu masuk penjara) ini perlu diwaspadai agar jangan dikorup oleh orang yang pura-pura gila. Sebab, selama ini sudah sering terjadi terdakwa yang ”mendadak” sakit (malingering).  Bagian yang agak membingungkan adalah pengakuan pada pidana adat. Apalagi, adat itu tidak tertulis, tidak tercantum dalam aturan adat tertulis (awig-awig). Apabila seseorang diajukan ke pengadilan dan dianggap melanggar pidana adat setempat, hakim dapat memutus terdakwa untuk memenuhi kewajiban adat.  Standar peraturan adat yang bisa diberlakukan ini bisa tidak pasti. Di antaranya seberapa lama atau baru adat itu berlaku. Apakah ”adat” wajib menyumbang setumpuk batu bata untuk lelaki yang digerebek warga karena menginap di rumah perempuan bukan muhrim bisa diberlakukan hakim, misalnya? Ini agak rumit dalam praktik.  Banyak dimensi baru yang memerdekakan sistem hukum pidana kita dari paradigma jadul kolonial. Meski tak sempurna (mana ada undang-undang sempurna?), KUHP 2022 itu cukup mewadahi perubahan zaman dalam nilai-nilai keindonesiaan dan kepancasilaan. (*)  *) Senior Editor Jawa Pos

Memerdekakan Hukum Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>TERSIAR kabar, kedatangan Anies Baswedan di Medan disambut abang becak berkaus gambar Ganjar Pranowo (GP). Mereka terselip di tengah keramaian penyambutan bakal calon presiden itu di Istana Maimoon, Jumat (4/11). Diceritakan, para abang becak itu baru saja mengikuti bagi-bagi sembako acara pendukung GP di tempat lain di Medan juga.  ”Kita kan nggak boleh menolak rezeki, Bang. Tadi disuruh kumpul mau dikasih sembako, ya kita hadiri. Selepas itu kita ke Istana Maimoon, mau lihat Pak Anies,” kata salah satu abang becak itu. Selanjutnya, dia mendoakan Anies jadi presiden 2024.  Apa yang dilakukan abang becak itu bisa terjadi di mana-mana. Bisa pula menimpa siapa pun tokoh yang dimunculkan dalam copras-capres. Juga bisa menimpa partai-partai apa pun. Sudah lama gejala itu terjadi, sejak berlangsungnya pemilu demokratis periodik 1999. Terima sembakonya, tetapi jangan pilih orangnya. Terima kausnya, namun coblos partai yang disenangi. Terima uangnya, tetapi pilih calon yang sesuai hati.  Inilah sejenis ekonomi kreatif yang tak diakui secara resmi, dan tak ada tutorialnya di paketan kartu prakerja. Politik uang, politik sembako, dan politik identitas kaus memang terlalu sulit diberantas seiring mulainya pemilu demokratis 1999. Sebab, banyak politikus yakin pemilu adalah semacam jual beli di lapak politik. Para calon pemilih pun kerap beranggapan, kapan lagi politikus ”berguna” secara langsung bagi mereka kalau tidak saat musim politik.  Anggapan calon pemilih itu memunculkan kearifan lokal. Ya, itu tadi terima saja pemberian itu, tetapi soal coblos siapa atau pilih partai politik apa, urusan belakang. Meskipun akibatnya kerap membatalkan mimpi para politikus untuk duduk di parlemen atau memelesetkan perolehan partai. Jamak terjadi politikus yang sudah berbrankas-brankas menebar gizi, bukannya terpilih. Tetapi, suaranya malah kurus kering.  Beginilah cara pemilih pelaku ekonomi kreatif tadi menghukum mereka. Dan, kans untuk mengerjai itu besar sekali. Bisa saja dia lima tahun memperlihatkan kesetiaan (karena berbayar) kepada satu tokoh atau satu partai, tetapi penentunya lima menit di bilik suara. Dan, bisa menggagalkan politik uang secara substansial.  Selain rakyat calon pemilih, lembaga-lembaga survei bisa memanfaatkan peluang sejenis. Tentu saja hasil ekonomi kreatif ala tukang-tukang survei ini bisa lebih besar daripada sekadar sembako, kaus, atau beberapa lembar duit. Dan, kita lihat lembaga-lembaga survei selalu muncul di musim politik bak nyamuk di kala hujan.  Lihat saja belakangan ini. Betapa banyak survei yang dirilis. Dari lembaga tukang survei yang sudah punya nama maupun dari lembaga yang tak pernah terdengar. Antara lembaga yang independen dan pelaku ekonomi survei sulit dibedakan. Hasilnya bisa bertentangan. Ada pula yang hasilnya nyaris seragam. Terkesan suka-suka.  Meski diklaim berbasis metode ilmiah, sulit memilih mana yang dijadikan pegangan. Karena tak terdengar ada evaluasi atau pemeringkatan mana tukang survei yang akurat. Padahal, fenomena ini muncul sejak Pemilu 1999. Dalil ajaib ini seperti jadi lubang perlindungan: boleh salah, tetapi tak boleh bohong. Padahal, bohong itu kerap tecermin dari banyaknya kesalahan alias error dalam rekam jejak.  Namanya juga ekonomi kreatif. Survei-survei ini ada yang terkesan seperti meng-entertain. Membesar-besarkan tokoh atau partai yang dihebat-hebatkan. Tak peduli lembaga survei lain merilis jauh lebih rendah dengan skor di luar margin of error yang dipatok. Harapannya, kalau diunggul-unggulkan, siapa tahu calon pemilih tergiur. Bagaimanapun bergabung dengan kelompok yang menang itu sangat menggoda. Sebab, tujuan terpuncak dalam politik adalah kemenangan. Maka, bermunculanlah ekonomi kreatif kampanye berbulu rilis survei.  Bisa pula rilis survei itu untuk menakut-nakuti sebelum pemilu. Kalau deklarasi capres ini, partai akan jatuh ke bawah ambang batas parlemen. Lalu diadu-adu, disebut yang mendapat manfaat naiknya suara dari deklarasi itu partai lain. Ini juga terjadi di pilkada. Calon tertentu direndah-rendahkan keterpilihannya agar calon pemilih grogi. Kalaupun nanti hasilnya dalam pemilu meleset karena yang ditakut-takuti malah melesat, berdalihnya akan enteng saja: bukankah pertanyaan survei itu bila pemilu dilakukan hari ini.  Apakah ada survei politik yang benar-benar jujur? Jelas ada. Yakni, survei pesanan yang tak dipublikasikan. Karena dari data survei itulah mereka mengatur strategi menaikkan elektabilitas. (Ironisnya, salah satunya dengan cara menebar hasil survei-surveian yang melulu mengunggul-unggulkan mereka.)  Kalau ditelaah, dampak ekonomi kreatif rakyat yang mengecoh pelaku money politics dengan ekonomi kreatif ala tukang survei tentu sangat berbeda. Apa yang dilakukan penerima sembako politik yang ogah memilih pemberinya adalah sangat positif. Yakni, dapat merusak keyakinan politikus pada politik uang yang memang jelek.  Tetapi, kalau ekonomi kreatif ala tukang survei bisa berefek sebaliknya. Yakni, rusaknya kepercayaan pada metode ilmiah. Karena dimanipulasi untuk menaikkan atau menjatuhkan seseorang atau partai secara tidak fair, tidak berbasis data faktual. Survei, yang diasumsikan ilmiah, dibengkokkan jadi semacam alat agitasi dan propaganda. Pembentukan persepsi pun jadi bias karena yang buruk justru bisa berjaya. Maka, waspadalah terhadap ekonomi kreatif jenis ini. Atau skip saja. (*)  *) Senior editor Jawa Pos

Ekonomi Kreatif Musim Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>SUASANA lahir batin panggung temu Presiden Jokowi dan para komandan Polri sebenarnya dibangun sangat empatik. Hingga kasus Irjen Pol Teddy Minahasa mencuri ”show” di Istana Negara ini. Satu lagi bintang jatuh dari langit Polri menimbulkan guncangan yang membuat mata publik berpaling dari panggung yang seharusnya sangat menarik itu.  Betapa bikin penasaran rangkaian protokol menjelang acara 14 Oktober di istana itu. Karena panggilannya tak biasa. Presiden memerintahkan 500-an komandan polisi untuk datang ke istana tanpa atribut kekuasaan mencolok. Mereka wajib memakai pakaian dinas lapangan (ini pakaian kerja, tanpa bintang penghargaan bergelantungan di dada), tanpa topi perwira yang banyak bordiran keemasan itu, tanpa tongkat komando simbol kewenangan menunjuk dan memerintah, serta tanpa ajudan yang disuruh-suruh. Bahkan, handphone pun harus diganti buku dan pulpen.  Mereka, yang keseharian bermobil plus sopir, sebagian besar harus naik bus dari Markas PTIK ke istana, sekitar 13 km. Tanpa aneka atribut bling-bling itu, mereka rata-rata tetap gagah. Saat antre naik bus, sekilas tak jauh beda dengan tamtama atau bintara yang baru lulus pendidikan. Mirip juga dengan rakyat umum ketika akan piknik. Tidak ada info, apakah dalam perjalanan dari Melawai ke istana, bus polisi berisi para VIP itu memakai jeritan sirene ”nguing-nguing” motor polisi pembuka jalan.  Suasana empatik ini makin pas karena pertemuan diadakan pas hari ulang tahun ke-101 Hoegeng Imam Santoso. Jenderal polisi legendaris itu lahir 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Pendahulu Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri tersebut menjabat 9 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971. Keteladanan Pak Hoegeng sudah sangat banyak diceritakan. Intinya, beliau sangat sederhana, tak mempan disuap, berani menindak orang kuat/”beruang”, serta menjauhi konflik kepentingan. Hoegeng, yang gemar melukis, menolak menjual lukisannya saat masih menjabat. Saat menjabat pula, dia meminta sang istri menutup toko bunganya.  Semestinya pertemuan presiden, yang ”panglima tertinggi” Polri, dengan para komandan itu menimbulkan gereget untuk evaluasi diri. Problem kepercayaan akibat kurangnya profesionalitas, tradisi represif, kurang responsif, serta gaya hidup mewah memang sedang mengemuka. Kepercayaan masyarakat kepada aparat seragam cokelat ini memang tengah menurun, seperti diakui Kapolri Sigit sendiri.  Belum tuntas kasus Irjen Ferdy Sambo yang menyeret seratus anggota Polri dalam kematian ajudannya (Brigadir Yosua Hutabarat), meledak kasus ”pembantaian” di Stadion Kanjuruhan. Mau berdalih apa pun, gas air mata polisilah yang menjadi pemantik kematian 132 orang dan melukai 500-an orang lainnya. Sebenarnya peristiwa besar yang memengaruhi kepercayaan bisa juga dirunut sejak pembunuhan polisi terhadap enam anggota FPI di jalan tol Km 50, Agustus 2021 (yang pengusutannya terkesan ala kadarnya dan polisi pelakunya dibebaskan pengadilan).  Sangat disayangkan mata publik akhirnya teralihkan dari panggung istana. Kasus Irjen Teddy Minahasa, yang info penangkapannya dipantik oleh ”rumor” yang diceritakan anggota DPR, praktis menutupi daya tarik acara penting Presiden Jokowi itu. Bagaimanapun, kasus Irjen Teddy memenuhi banyak faktor daya tarik rasa ingin tahu. Ada aktor berpangkat tinggi, baru diangkat jadi Kapolda, terkenal kaya raya, terkait narkoba, ada uang besar, mengandung misteri konspirasi (perkomplotan).  Jarang ada yang bisa melengos dari kabar tragedi besar. Karena tragedi semestinya menjadi pelajaran. Kalau bisa menghindarinya. Meski manusia kadang terlalu percaya diri. Menghina keledai sebagai makhluk yang kadang terperosok di lubang yang sama. Manusia bisa terperosok berganti-ganti di lubang kejatuhan yang hampir sama. Irjen Teddy jatuh seperti Irjen Sambo di lubang penyimpangan kekuasaan. Keduanya juga menyeret beberapa bawahannya ikut terjatuh.  Ada baiknya riuh pemberitaan dan komentar atas tragedi Teddy ini tak mengurangi show di istana. Banyak makna penting teguran Presiden Jokowi kepada Kapolri Sigit dan bawahannya. Pesan penting (dan menarik) ini perlu dijadikan pintu perbaikan. Jokowi memerintahkan polisi menyederhanakan komunikasinya. Slogan ”Presisi” dinilainya njelimet, yang penting tugas polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.  Yang juga penting (dan lebih menarik), Jokowi menyebut dengan gamblang jenis keluhan terhadap Polri. Yakni pungli, represif/sewenang-wenang, mencari-cari kesalahan, serta hidup mewah. Klop bukan dengan perasaan publik? Terlebih ketika presiden memerintahkan pemberantasan kejahatan spesifik, yakni judi online dan narkoba.  Nah, bisa jadi penangkapan Irjen Teddy justru jadi contoh seriusnya Kapolri memberangus narkoba, termasuk dalam jeroan institusinya. Begitu pun setelah acara istana, Kapolri menunggu datangnya tiga bos judi online kelas hiu yang dipulangkan setelah kabur ke Kamboja. Hebat juga ternyata, kalau ada niat menangkap buron beruang ini.  Yang diharapkan tentu bukan hanya show kagetan seperti ini. Tetapi perbaikan yang konsisten dalam menjaga marwah dan kinerja. Tak perlu jadi Hoegeng kalau terlalu sulit diteladani. Cukup menjadi seperti polisi kita di sinetron-sinetron, yang jauh dari gambaran ”oknum” serta selalu cekatan dan berhasil dalam merespons laporan. (*)  *) Senior editor Jawa Pos

Mengembalikan Polri Show di Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>ADA dua jenderal Indonesia yang kini jadi sorotan gara-gara tembakan. Irjen FS karena dituduh menembak ajudannya. Dan Brigjen NA karena diviralkan menembak kucing. Dua kasus ini tragis, perwira tinggi ini terpeleset justru karena keahlian yang sangat diharapkan ada padanya: menembak.  Meski sama-sama bikin malu, aspek tragis dalam kasus ini berbeda. Yang satu menyadari bahwa itu kejahatan berat. Yang lainnya, sepertinya, khilaf. Ternyata, hewan jalanan juga dilindungi undang-undang. Maksudnya, undang-undangnya baru disadari keberadaannya setelah kasusnya telanjur viral.  No viral no attention. No viral no action. No viral no justice. Tak viral, tak lahir keadilan. Ini khas era digital, ketika informasi tersebar dengan kecepatan cahaya. Aparat pemegang raja kuasa pun kerap tak tahan dengan ”virus” digital ini. Mereka tiba-tiba seperti berada dalam titik sorot panggung drama reality show. Yang sedang dilihat dan disoraki oleh kerumunan besar orang. Maka, yang dituntut ”terpaksa” bekerja sesuai isu viral itu. Padahal, mestinya itu tugas standar saja, yakni memberi perhatian, bertindak, dan menemukan keadilan.  Kita lihat kasus Irjen FS. Kalau tak disoraki oleh media digital, bisa saja kasus ini sudah lama selesai. Yakni, kasus tembak-menembak antarajudan. Kasus dipetieskan dengan alasan bela diri. Selesai dengan garing. Karena disebarviralkan (diragukan dengan sengit), presiden pun bicara. Bahkan menegaskan berkali-kali untuk menuntaskan sesuai keadilan. Hasilnya, hampir seratus polisi diperiksa, sebagian bakal dipidanakan dan dikodeetikkan.  Efek samping viral ini menarik juga. Kita jadi mengenal ”tempat khusus” untuk menahan sepertiga dari mereka. Jadi, mereka tidak ”ditahan”, meski sama-sama tidak bebasnya, tetapi ”dipatsuskan”. Terkuak pula sepak terjang Satuan Tugas Khusus (”Satgassus”) Merah Putih yang dipimpin Irjen FS. Satgassus Merah Putih ini lantas dibubarkan oleh Kapolri karena pimpinan dan sebagian anggotanya justru terlibat pusaran tragedi ”merah” berdarah dan berkongkalikong berusaha ”memutihkan” tangan pimpinannya.  Bukan itu saja. Menyeruak pula ”kode khusus” yang disebut Konsorsium 303. Meski dibantah terkait FS, toh saat ini polda dan polres tiba-tiba getol membersihkan perjudian online dan offline (yang dijerat Pasal 303 KUHP) setelah FS jatuh dan kemudian dipecat. Woi, sebelumnya ke mana saja?  Begitu pun kasus tembak kucing oleh Brigjen NA. Kalau tak disebar bak virus di medsos, bisa jadi panglima TNI tak tahu perbuatan itu. Berkat desakan dan komentar-komentar bising warganet dan pencinta kucing, jadilah itu perkara pidana. Bahkan viral sampai ke media asing. Para pencinta hewan lintas negara ikut merasa terhibur dengan penindakan itu. Polisi militer pun, yang biasanya berpegang pada KUHP Militer, kini harus belajar tentang UU Kesehatan Hewan!  Gejala ”viralkan!” ini bisa disebut sebagai digitalisasi tradisi keroyokan di dunia nyata. Seperti mengeroyok atau memukuli beramai-ramai saat menangkap pencuri jalanan. Hakim yang tak pernah memukuli orang dalam sidang pun diikut-ikutkan dalam istilah itu, ”main hakim sendiri”. (Tapi, justru polisi yang lebih kerap main pukul tak ada istilah ”main polisi sendiri”).  Pers pun diingatkan agar jangan ikut-ikutan mengeroyok dengan larangan ”peradilan oleh media massa”, trial by the press atau trial by media. Tetapi, siapa yang bisa mencegah ”trial by social media” lewat gerakan jempol ”viralkan!” itu? Ketika media konvensional (cetak, radio, televisi) tak lagi jadi mainstream, arus utama itu dipegang oleh media sosial. Media konvensional tetap terikat etika ketat sehingga selalu kalah cepat sebagai penebar pengaruh (influencer). Karena itulah para influencer lahir dari medsos, versi lebih cepat daripada newsmaker ala media konvensional.  Kabar baiknya, peradilan ala medsos ini bisa menjadi pintu darurat ketika penegak keadilan resmi itu lambat. Kalau media lama ibarat pertarungan di ring tinju (pakai aturan ketat), medsos adalah tarung bebas. Main keroyok juga boleh.  Medsos bisa terus-menerus menebar konten dan memancing komentar netizen untuk memperbesar perhatian. Kadang kontennya serius dengan fakta-fakta atau spekulasi baru atau bocoran dari musuh-musuh orang yang disorot. Tetapi sering juga isinya ”hore-hore”. Entah itu sindiran menggemaskan, meme lucu, lagu iseng, atau wajah yang dimodifikasi dengan Rambo atau wajah perempuan Sambalado. Bagi media sosial, selalu ada sisi hiburan dalam tragedi. Tetapi, konten yang serius dan yang ”iseng terarah” itu tetap berguna sebagai pendesak pengusutan serius dan resmi.  Berkat medsos, tak hanya bintang-bintang yang bisa jatuh. Tetapi, pengalaman di beberapa negara, pemerintah bisa ambruk. Terakhir Sri Lanka, presiden ”diberhentikan dengan tidak hormat” hingga hengkang. Kalau pengguna medsos sudah mendirikan sidang pengadilan, isinya bisa ”hakim” semua. Atau ”jaksa” semua. Atau kebanyakan ”hakim dan jaksa”. Dalam kasus dua bintang di atas, tak banyak ”pembela” yang berani melawan arus viral. Maka, sebelum vonis peradilan formal, keduanya seperti telah divonis oleh medsos dengan pemecatan dan hukuman terberat.  Tentu saja tak ada pengadilan yang sempurna. Apalagi trial by social media. Faktor-faktor politik pilih kasih dan pecah belah dalam media sosial bisa menyebabkan keadilan tak bisa berjalan sampai jauh. Tak sampai Km 50. (*)  *) Senior editor Jawa Pos

Trial by Viral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>PENEMUAN teknologi hampir selalu menimbulkan ketergantungan. Cara hidup yang lebih mudah yang ditawarkan temuan baru bisa membuat orang kurang terampil menjalani hidup, seperti sebelum penemuan teknologi baru itu. Kita tidak bisa membayangkan hidup tanpa handphone, misalnya. Sampai lupa bahwa dalam banyak kurun waktu, manusia pernah hidup tanpa handphone dan baik-baik saja.  Teknologi CCTV juga sedikit banyak menimbulkan ketergantungan. Sebelum closed circuit television populer sebagai peranti keamanan, para aparat hukum bisa menguak banyak kasus. Tanpa bantuan rekaman visual sebagai petunjuk, karena memang belum ditemukan atau tak tersedia. Dengan metode ilmiah dan tata cara pemeriksaan yang berkembang saat itu, banyak kasus besar bisa terkuak. Kejahatan rumit tetap bisa ditaklukkan dengan gairah penegakan keadilan.  Penggunaan CCTV atau ’’televisi saluran tertutup’’ memang dapat memudahkan dalam memberi petunjuk suatu kejadian. Bahkan bisa mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Pelanggaran lalu lintas sekarang mulai dibuktikan dengan rekaman visual CCTV. Dan, untuk menjerat para pelanggar itu, perangkat yang terdiri atas kamera, DVR (perekam video digital), dan monitor tersebut makin akurat. CCTV juga bisa merekam wajah pengemudi saat malam. Bahkan, teknologi pada CCTV yang dilengkapi inframerah diklaim dapat menembus kaca film mobil yang digelapkan.  Pelanggar pada akhirnya sulit mengelak ketika perilaku berkendaranya terekam CCTV. Mau tak mau harus menuruti proses hukum. Tak bisa mereka berharap, misalnya, CCTV kebetulan mati dua pekan sebelumnya atau CCTV tersambar petir sehingga tak terekam pelanggarannya.  CCTV makin akrab menjadi metode pengawasan melekat, pelengkap pengawasan malaikat. Kita lihat rumah-rumah ibadah juga banyak memasang CCTV. Padahal, orang-orang beriman itu haqqul yaqin segala gerak-gerik siapa pun terawasi oleh malaikat, bahkan oleh Tuhan Seru Sekalian Alam sendiri.  Namun, pemasangan CCTV tetap diperlukan. Sebab, informasi hasil pengawasan malaikat tidak bisa diunduh seketika. Baru bisa dilihat di akhirat kelak. Padahal, kalau ada yang mencuri motor atau kotak amal, perlu informasi segera untuk menangkap pelakunya. Maka, ’’malaikat’’ CCTV bisa diandalkan. Dan kita lihat di medsos, banyak unggahan rekaman kejahatan atau perilaku unik yang bisa terkuak gara-gara CCTV.  Hakikatnya CCTV itu netral. Merekam apa saja yang melintas di depannya. Si pemasang bermaksud mengawasi orang lain yang mungkin berbuat tidak baik. Di sini CCTV memang bertujuan mengontrol orang lain. Dan, ’’kebetulan’’ CCTV generasi awal dikembangkan di Rusia pada 1927. Diperagakan di hadapan Joseph Stalin, tiran besar yang paranoid ingin mengontrol semua rakyatnya.  Kini semua bangsa memanfaatkan CCTV, dipacu oleh teknologi digital yang efisien. Tahun lalu, tercatat ada 1 miliar CCTV di seluruh dunia. Kalau penduduk dunia 8 miliar, berarti setara 8 orang diawasi 1 CCTV. CCTV sudah menjadi ’’Bung Besar’’ (Big Brother) yang diramalkan George Orwell dalam novel 1984 yang terbit pada 1948. Upaya mengontrol perilaku manusia (lewat mata elektronik) benar-benar terjadi saat ini.  Kadang si pemasang CCTV lupa bahwa dirinya pun bisa berbuat tidak baik. Memasang CCTV bisa saja terhindar dari kejahatan orang lain, tetapi tidak dari kejahatan diri sendiri. Pada saat berbuat, bisa saja justru tersorot oleh CCTV yang dipasangnya sendiri. Ketika dia tersorot saat berbuat keji dan mungkar, maka dirinya-lah yang ’’terkontrol’’. Memasang CCTV, tepercik gambar ke muka sendiri.  Tentu saja ironi itu harus dihindari oleh si pemasang. Maka saat melakukan perbuatan yang tidak patut, CCTV dimatikan. Kalau lupa mematikan saat perbuatan dilakukan, tinggal hapus rekamannya. Tapi, menghapus rekaman bisa mencurigakan. Kalau dalam periode waktu tertentu, misal rekaman lancar lalu hilang selama 2–3 jam, kemudian lancar lagi, malah tidak logis. Maka, bisa saja bilang CCTV kena petir beberapa waktu sebelumnya (berkilah pun memang harus tampak logis; akan lebih sulit menjelaskan kalau mengaku CCTV mati, misalnya, kena banjir atau ditabrak tokek).  Orang baik-baik tentu tak khawatir dengan CCTV, termasuk CCTV-nya sendiri. CCTV justru bisa memberi manfaat apabila harus membuktikan ketidakbersalahannya. Bisa menjadi alibi atau dia berada di tempat lain saat kejahatan terjadi. Rekaman CCTV bisa menyelamatkannya dari tuduhan.  Kalau perlu, cari bantuan rekaman CCTV di sekitar tempat tinggalnya. Sebab, selain rumah pribadi atau dinas, kini banyak sekolah, kantor, pasar, mal, supermarket, apartemen, rumah sakit, bahkan lingkungan RT/RW yang memasang ’’malaikat’’ CCTV. CCTV dari sekitar lingkungannya bisa menunjukkan bahwa dia memang tak ada di sekitar tempat kejahatan saat kejahatan terjadi. Itu kalau orang baik-baik.  Kalau mencari CCTV lain untuk dibungkam juga, tentu semakin mencurigakan. Justru dari rangkaian CCTV yang mati ’’tersambar petir’’, lalu membungkam CCTV lingkungannya, bisa memberi petunjuk sebaliknya. Bahwa memang ada wajah-wajah yang ingin disembunyikan dari ’’malaikat’’ elektronik itu saat kejahatan terjadi. (*)

Malaikat CCTV

R. BUDIJANTO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#R. BUDIJANTO

Berita Terkini