Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tanda-tangan-penerima-bansos-pun-dibatik_m_104341.jpeg" alt="Ketua RW 1 desa Babakan Asem, Muid (kiri) dihadiri salah satu anak yatim yang tertera didata penerima santunan, Ahmadi (berpeci) menjelaskan tidak pernah menerima bantuan dari Pemprov Banten." /> MAU tahu, bagaimana modus penggelapan Bansos tidak terencana 2014? Berdasarkan pengakuan salah satu tenaga honorer di Biro Kesra dengan memalsukan bukti tandatangan penerima. Istilahnya &ldquo;dibatik&rdquo;. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Selain itu, dengan menyunat dana. Menurut dia, banyak amplop yang dibagikan kepada Odha dan anak yatim nilainya lebih kecil dari yang seharusnya diberikan. &ldquo;Ada yang memang isinya Rp3 juta, Rp2,5 juta. Tapi banyak juga yang isinya cuma Rp1,5 juta.&nbsp;  Kami saat itu hanya bertugas membagikan amplop yang sudah disiapkan. Di luar amplop tertulis, isi uang yang ada di dalamnya.&nbsp; Jumlahnya beda-beda. Sementara dalam laporan, nilainya tertulis sama semua," katanya.&nbsp;  Di akhir tahun 2014, sejumlah TKS diminta membantu bendahara membuat laporan keuangan Bansos tidak terencana. Tugasnya membuat tandatangan yang contohnya sudah disiapkan oleh bendahara.&nbsp;  &rdquo;Setelah pengarsipan, kami disuruh menandatangani ratusan berkas sebagai bukti penerimaan Bansos di rumah bendahara. Di sana banyak sekali tumpukan berkas tandatangan yang berisi contoh tandatangan penerima Bansos yang sudah disiapkan," katanya.&nbsp; &nbsp; "Kerja hingga malam. Kami hanya diberikan uang Rp150 ribu sebagai uang transport," sambungnya.&nbsp; Tenaga honorer lain, yang mengaku dilibatkan dalam proses penyaluran Bansos juga tidak tahu berapa jumlah pasti yang menerima Bansos 2014. Dirinya hanya bertugas membawa tas besar yang berisi uang ratusan juta setiap proses penyaluran Bansos kepada anak yatim.&nbsp; &nbsp;  "Saya cuma bertugas membawa uang dan membagikannya pada calon penerima bantuan. Tidak tahu soal laporan keuangannya. Kami pun tidak pernah menerima honor selama menyalurkan bantuan," ungkapnya. (mg-12/asp)&nbsp;

Tanda Tangan  Penerima Bansos pun “Dibatik”

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/bantuan-yatim-diduga-dimakan-pejabat-tanda-tangan-penerima-dibatik_m_104209.jpeg" alt="Ketua RW 1 desa Babakan Asem, Muid (kiri) dihadiri salah satu anak yatim yang tertera didata penerima santunan, Ahmadi (berpeci) menjelaskan tidak pernah menerima bantuan dari Pemprov Banten." /> Penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) senilai Rp9,8 Miliar tahun 2014 yang dikelola Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Banten diduga bermasalah. Bantuan dana tersebut ditengarai dimakan oknum pejabat. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;   SERANG&mdash;Aroma penyimpangan tercium dari program bantuan keuangan bagi masyarakat berisiko sosial pada Biro Kesejahteran Rakyat (Kesra) Pemprov Banten. Bantuan keuangan ini diperuntukkan bagi 3.412 masyarakat. Perinciannya, 2.357 anak yatim, 549 orang dengan HIV/Aids (Odha), 398 penderita gizi buruk, 10 korban bencana kebakaran, 91 korban kekerasan, 6 orang pengobatan, 1 penderita&nbsp; lumpuh. Mereka semua tersebar di kota dan kabupaten se-Provinsi Banten. Masing-masing orang menerima Bansos di kisaran Rp2,5 juta sampai Rp3 juta.&nbsp;  Dari data yang dihimpun Radar Banten, diketahui Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran bansos tidak terencana tahun anggaran 2014 melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Total dana bansos itu senilai Rp9,8 Miliar yang dituangkan dalam tiga Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten.&nbsp; &nbsp; Pertama SK Gubernur Banten Nomor: 978.3/Kep.487-Huk/2014 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana kepada 1142 Individu atau Keluarga di Wilayah Provinsi Banten tahun Anggaran 2014. Dana yang digelontorkan senilai Rp3.426.000.000. SK itu tertanggal 11 November 2014.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Kedua, SK Gubernur Banten Nomor:&nbsp; &nbsp; 978.3/Kep.529-Huk/2014 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana kepada 1.319 Individu atau Keluarga di Wilayah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014. Dana yang digelontorkan senilai Rp3.963.500.000. SK itu tertanggal 27 November 2014.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ketiga, SK&nbsp; Gubernur Banten Nomor: 978.3/Kep.533-Huk/2014 tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana kepada 951 Individu atau Keluarga di Wilayah Provinsi Banten tahun Anggaran 2014. Dana yang digelontorkan senilai Rp2.377.500.000. SK itu tertanggal 27 November 2014.&nbsp; &nbsp; Anehnya, meski itu SK Gubernur Banten namun semua yang menandatanganinya adalah Irvan Santoso selaku Kepala Biro Kesra yang bertindak atas nama; Plt. Gubernur Banten.&nbsp; Seorang sumber yang identitasnya dirahasiakan Radar Banten membeberkan, dana Bansos yang totalnya senilai Rp9,8 Miliar itu, awalnya sekira Rp2,7 Miliar tidak terserap.&nbsp; Dari Rp2,7 miliar itu, sebanyak Rp1,2 miliar dikembalikan ke kas daerah. Otomatis, sisa dana sebesar Rp1,5 miliar menjadi pertanyaan sekaligus temuan Badan Pemeriksa Keuangan&nbsp; (BPK) RI Provinsi Banten.&nbsp; Lalu, temuan BPK RI Perwakilan Banten ditindaklanjuti dengan membuat laporan surat pertanggung jawaban (SPJ) yang diduga fiktif.&nbsp; &nbsp; Sumber tadi juga&nbsp; mengatakan pengelolaan Bansos tidak terencana 2014 bukan hanya bermasalah dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, tapi juga dalam penyalurannya. Diduga sebagian besar dana Bansos tidak terencana masuk kantong pribadi oknum pejabat di Biro Kesra Pemprov Banten.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Hasil penelusuran Radar Banten di BPK RI Perwakilan Banten didapat data versi lain. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor: 15a/LHP/XVIII.SRG/05/2015 Tanggal: 25 Mei 2015, Bansos tidak terencana menjadi temuan BPK.&nbsp; Dimana pengeluaran Bansos tidak terencana senilai Rp9,8 Miliar (pembulatan dari 9,76 Miliar-red) tidak didukung kelengkapan dokumen.&nbsp; &nbsp; Dalam dokumen LHP BPK, temuan Nomor 18 disebutkan kelengkapan dokumen pengajuan dan laporan penggunaan Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak terencana sebesar Rp8.663.000.000 tidak ada. Serta, realisasi belanja Bansos Tidak Terencana TA 2014 disajikan lebih tinggi sebesar Rp1.104.000.000.&nbsp; &nbsp; BPK kemudian merekomendasikan temuan tersebut untuk ditindaklanjuti dengan memerintahkan Sekda untuk menginstruksikan kepada Kepala Biro Kesra supaya meminta&nbsp; pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos itu kepada para penerima Bansos dan/atau melakukan penarikan dana Bansos yang belum dilaporkan penggunaannya sebesar Rp8.663.000.000 serta menyetorkannya ke kas daerah.&nbsp; &nbsp; Tidak lengkapnya laporan pengelolaan Bansos tidak terencana 2014 diduga karena jumlah penerima lebih sedikit dibandingkan jumlah bantuan yang keluar. Sehingga ada dugaan terjadi penggelapan dana Bansos. Sementara, dalam laporan keuangan Biro Kesra, serapan Bansos tidak terencana mencapai Rp9,76 miliar. Akibatnya pengelolaan keuangan di Biro Kesra menjadi temuan BPK.&nbsp; &nbsp; Setelah menjadi temuan BPK, Biro Kesra pun langsung memperbaiki kelengkapan dokumen pengajuan dan laporan Bansos. Masih menurut pengakuan sumber Radar Banten di Biro Kesra, dari pagu anggaran Bansos tak terencana tahun anggaran 2014 sebesar Rp9,8 miliar, Biro Kesra mengalokasikan untuk 3.412 calon penerima Bansos sesuai usulan dari dinas terkait dan kelurahan/desa se-Banten. &nbsp; Dalam laporan penggunaan bansos akhir tahun 2014, Biro Kesra melaporkan serapan Bansos sebesar Rp8,66 Miliar. Namun laporan itu disebutkan BPK tidak didukung bukti dokumen&nbsp; pengeluarannya.&nbsp; &nbsp; "Saya ingat Biro Kesra mendapat surat dari BPK terkait temuan itu pada Mei 2015, kemudian Kepala Biro Kesra menyusun kembali laporan sesuai rekomendasi BPK. Saya tidak tahu isi laporan yang kedua itu," katanya. &nbsp; &lrm;Karena waktu perbaikan laporan hanya dua bulan, sementara proses penyaluran Bansos pada 2014 banyak tidak sesuai aturan, Kepala Biro Kesra Irvan Santoso sempat membentuk tim khusus menindaklanjuti temuan BPK itu. &nbsp; "Tapi saya tidak ikutan, yang jelas selama dua bulan itu, laporan tindaklanjut temuan BPK sudah selesai. Tapi di kantor sempat rame karena banyak tandatangan calon penerima Bansos yang dipalsukan demi menindaklanjuti temuan BPK tersebut&lrm;," ungkapnya. &nbsp; &nbsp; "Yang mengurus soal penyusunan laporan perbaikan pengeluaran Bansos tidak terencana 2014&lrm; langsung bendahara," sambungnya. &nbsp; Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Kesra Setda Pemprov Banten Irvan Santoso&lrm; mengaku temuan BPK tentang laporan&lrm; p&lrm;engeluaran bantuan sosial tidak terencana tahun 2014 senilai Rp9,76 miliar tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan&lrm; telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK pada 2015 lalu.&nbsp; "Temuan tersebut sudah kita&nbsp; tindaklanjuti&lrm; semua," katanya. &nbsp; Irvan menambahkan, tindaklanjut temuan BPK tersebut termasuk pengembalian ke kas daerah sudah diselesaikan pada masa 60 hari batas tindak lanjut temuan tersebut sejak LHP BPK diserahkan ke pemprov.&nbsp; &nbsp; "Jadi kelengkapan dokumen pengajuan dan laporan penggunaan Bansos telah kami tindaklanjuti, termasuk temuan laporan yang disajikan lebih tinggi sebesar Rp1,1 miliar sudah kami kembalikan ke kas daerah tahun 2015," jelasnya. &nbsp; Terkait penandatanganan tiga SK Gubernur tentang daftar penerima bantuan sosial tidak terencana 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesra Irvan Santoso atas nama Plt Gubernur Banten tertanggal 11 dan 27 November 2014, Radar Banten mengkonfirmasi hal itu kepada Kepala Biro Hukum Setda Banten Agus Mintono&lrm;. Menurut Agus, sepanjang ada aturan yang mendelegasikannya kepada Kepala Biro Kesra, SK tersebut bisa ditandatangani atas nama gubernur. "SK Gubernur dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD/Badan, tapi harus ada pendelegasiannya," kata Agus.  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009, lanjut Agus, j&lrm;enis naskah dinas pada pemerintah daerah &lrm;dibagi atas naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum dan naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. Sementara dalam Peraturan Menteri PAN Nomor 22 Tahun 2008, diatur kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah. Dan, kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya. &nbsp; "Penandatanganan surat dengan atas nama, digunakan jika pejabat yang menandatangani surat telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggungjawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Nanti kami akan kroscek kembali surat pendelegasiannya," ungkapnya.&lrm; &nbsp;  BPK Terkesan Tutupi Hasil Temuan Bansos&nbsp; Entah ada apa dengan BPK RI Perwakilan Banten? Wartawan yang biasanya mudah mengakses data, jadi sangat sulit. Itu dialami wartawan Radar Banten yang meminta dokumen laporan hasil tindaklanjut temuan BPK terkait pengelolaan Bansos tidak terencana 2014 yang telah dilaporkan Biro Kesra ke BPK tahun 2015. &nbsp; &nbsp; Sayangnya, BPK Perwakilan Banten pun tidak bersedia merilis data itu. Alasannya harus ada izin dari pimpinan BPK. BPK hanya bersedia memberikan dokumen LHP BPK 2014, bukan data hasil tindaklanjut yang telah dilakukan Biro Kesra.&nbsp; &nbsp; "Laporan hasil tindaklanjut temuan di Biro Kesra terkait pengeluaran Bansos tidak terencana tahun 2014 sudah ada di BPK, tapi belum di-ACC pimpinan," kata juru bicara Humas BPK Perwakilan Banten Eka Rosatiawan Rosadi.&nbsp; &nbsp; Rosatiawan beralasan laporan tindaklanjut Biro Kesra menunggu hasil verifikasi BPK RI. "Data yang ada di BPK, dalam keterangannya hanya sudah diverifikasi oleh inspektorat. Jadi bisa minta ke inspektorat provinsi. Tadi sudah saya telepon inspektoratnya, silakan langsung aja ketemu sekretarisnya, mas," ungkapnya.&nbsp; &nbsp; Sikap sama juga ditunjukkan Inspektorat Pemprov Banten yang tidak bersedia memberikan data tersebut. Kepala Inspektorat Takro Jaka Rooseno menyarankan Radar Banten meminta datanya ke BPK Perwakilan Banten. "Setiap tindaklanjut LHP BPK kami laporkan ke BPK. Silakan tanyakan ke BPK," kata Takro Jaka Rooseno. (mg-12/asp/bersambung)&nbsp;

Bantuan Yatim Diduga Dimakan Pejabat: Tanda Tangan Penerima "Dibatik"

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1729_18632_Pansel-ngetes-capim.jpg" alt="Ketua panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK, Destry Damayanti (kanan) dan juru bicaranya, Betti S Alisjahbana saat melakukan wawancara terhadap salah satu capim KPK di Jakarta." /> JawaPos.Com - Baru-baru ini Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelusuran tentang nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sisi lain, Bareskrim Polri juga melakukan langkah serupa. Hanya saja, Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengaku belum mengetahui apakah hasil penelusuran yang dilakukan lembaganya juga sama atau berbeda dengan versi ICW. Terlebih ada figur-figur calon yang menurut ICW bermasalah. Namun, Buwas -sapaan Budi Waseso- menegaskan bahwa belum tahu soal figur yang dianggap bermasalah berdasarkan penelusuran ICW. &quot;Saya belum tahu siapa yang disebut bermasalah itu,&nbsp; sama atau tidak dengan data kami,&quot; katanya di Mabes Polri, Selasa (25/8). Meski demikian petinggi Polri dengan tiga bintang di pundak itu menegaskan, jika nanti capim KPK yang diloloskan ternyata berdasarkan rekomendasi Bareskrim justru bermasalah,&nbsp; maka harus ada tindak lanjutnya. Buwas akan langsung mengejar panitia seleksi capim KPK. &quot;Saya akan tanya rekomendasi saya ini dipakai atau tidak? Kami kan kerja benar bukan main-main,&quot; ungkapnya. Buwas menegaskan, penelusuran yang dilakukan Bareskrim merupakan kegiatan resmi Polri. Data yang diserahkan juga otentik dan bukan opini. &quot;Kalau tidak dianggap bagaimana? Memang permintaan (pansel) ke kami cuma mainan? Jadi, jangan sekedar formalitas,&quot; kata Buwas mengingatkan. Karenanya Buwas tak mau disalahkan jika nantinya ada capim KPK yang diloloskan ternyata bermasalah sehingga diusut Bareskrim.&nbsp; Sebab, sedari awal Bareskrim sudah memberikan catatan dan rekam jejak para capim sesuai yang dimintakan pansel. &quot;Saya sudah bilang kan dari awal, jika nanti saya mengusut penegakan hukum jangan seolah-olah disebut kriminalisasi. Teman-teman juga tolong catat itu,&quot; ungkapnya. Karenanya Buwas kembali menegaskan, jika calon yang memiliki catatan pidana tetap diloloskan, maka pihaknya akan bertanya ke pansel tentang alasan meloloskan figur bermasalah. &quot;Jangan nanti saya yang dituduh kriminalisasi, rekayasa, tidak, bukan begitu,&quot; tukasnya.(elf/JPG)

Jika Capim KPK Bermasalah Diloloskan, Bareskrim Siapkan Proses Hukum

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1728_18631_000_Par7544497.jpg" alt="Francesco Totti" /> JawaPos.com - Pangeran AS Roma Francesco Totti tak dimainkan pada laga perdana AS Roma menghadapi Hellas Verona di laga pembuka Serie A musim 2015/16.&nbsp; Hasilnya pun berakhir imbang 1-1, hasil ini memang sangat buruk bagi AS Roma yang dimusim ini menargetkan gelar juara.&nbsp; Ketidakhadiran sang kapten tersebut ternyata merupakan taktik pelatih Rudi Garcia, untuk menghadapi juara bertahan Juventus, di Olimpico. Dilansir Il Messaggero, Totti memang disiapkan untuk turun sebagai starter ketika menjamu Juventus nanti. Totti bakal menempati posisi trequartista dalam skema 4-3-1-2 untuk mendukung striker baru Edin Dzeko. &quot;Tidak mustahil melihat Totti dan Dzeko main bersama. Namun, kami harus mengganti skema permainan jadi 4-3-1-2,&quot; kata Garcia seperti dilaporkan Il Messaggero. Besar kemungkinan untuk membantu daya dobrak Roma, Garcia menurunkan pula Salah dan Trequartista dibelakang pangeran Roma tersebut. &quot;Mungkin dengan Mohamed Salah dan trequartista di belakang duet penyerang,&quot; imbuhnya. Roma cuma meraih satu poin di laga perdananya. Sementara itu, Juventus lebih mengenaskan karena ditekuk Udinese di kandang sendiri. Kekalahan Juventus itu membuat Roma waspada. Pasalnya, Juventus pasti siap habis-habisan demi bisa kembali ke trek kemenangan. Untuk itulah, peran Totti dengan kualitas dan segudang pengalamannya bakal sangat dibutuhkan untuk meredam serta menjinakkan Nyonya Tua. (ndi/JPG)

Tidak Diturunkan di Laga Perdana, Totti Ternyata  Fokus di Laga Ini

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1667_18558_015308_66538_begal_ilustrasi_besar.jpg" alt="Ilustrasi" /> JawaPos.com--Seorang Anggota Polres Sorong, Papua, Briptu Ak mengalami nasib nahas saat memburu komplotan penjambret. Ia ditikam oleh buruannya itu, Minggu (23/8) sekitar tengah malam di jalanan Kota Sorong.&nbsp; Akibat insiden itu, Ak mendapat luka ringan pada lengan kirinya. Kejadian ini bermula saat Ak mengejar penjambret yang kabur mengendarai sepeda motor setelah berhasil menjambret korban, Irawati Bugis. Kebetulan, saat itu Ak sedang berada di dekat lokasi kejadian. Merasa bertanggung jawab, anggota Polres Sorong itu pun langsung memacu kendaraannya membuntuti pelaku hingga di dekat Kantor Walikota Sorong. Ia bahkan berhasil menghentikan penjambret tersebut. Namun, saat Ak yang hendak mendekati pelaku tersebut, tiba-tiba datang teman pelaku yang juga mengunakan motor dari arah belakang dan langsung menusuknya mengunakan pisau. Sabetan pisau itu tepat mengenai lengan kirinya. Ak yang merasa kaget dan kesakitan pun langsung menghindar. Akibatnya, pelaku yang sedianya sudah dihentikan itu berhasil melarikan diri. Usai kejadian, Ak kemudian mendatangi kantor polisi terdekat guna membuat laporan. Kapolres Sorong&nbsp; AKBP Gatot Prasetya melalui Kepala Operasi Polres Sorong, Diaz Sasongko membenarkan adanya kejadian yang menimpa anak buahnya itu. Meski anggotanya tidak mengalami luka serius, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap akan terus memburu pelaku jambret dan penikaman itu. Ciri-ciri pelaku saat ini sudah diketahui. (deo/jpg)

Kejar Penjambret, Polisi Sorong Kena Tikam

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1607_18499_pilkada-serentak.jpg" alt="ilustrasi" /> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat akhirnya tidak meloloskan pasangan calon (paslon) kepala daerah Burhanudin-Novril Anas. Pasangan ini tidak memenuhi persyaratan sesuai PKPU No 2 tentang Tahapan Pilkada. Pasangan Burhanudin-Novril Anas dinyatakan tidak melengkapi surat nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat penerimaan pajak dan bukti dari kantor pajak. Sementara tiga pasangan Hendrajoni-Rusmayul Anwar, Editiawarman-Bakri Bakar dan Alimansori-Raswin lolos verifikasi persyaratan dalam rapat pleno tertutup. Ketua KPU Pesisir Selatan Epaldi Bahar mengatakan, bagi paslon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi bisa mengajukan sengketa ke panwaslu mulai tanggal 24 sampai 26 Agustus. &quot;Penyampaian dan penetapan paslon dihadiri masing-masing perwakilan paslon (pengurus parpol pengusung, red),&quot; kata Epaldi kepada wartawan, Senin (24/8). Bagi tiga paslon yang dinyatakan lolos, kata Elpadi, bisa mengikuti pengundian nomor urut di GOR Zaini Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, hari Selasa (26/8) pukul 13.00 WIB. Sementara Burhanuddin ketika dikonfirmasi mengatakan, hingga sampai saat ini dirinya bersama tim akan mempelajari berkas tersebut untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. (cr15/hsn/JPG)

Satu Paslon Kepala Daerah Pesisir Selatan Gugur

radar banten

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#radar banten

Berita Terkini

Tanda Tangan Penerima Bansos pun “Dibatik”

Bantuan Yatim Diduga Dimakan Pejabat: Tanda Tangan Penerima "Dibatik"

Jika Capim KPK Bermasalah Diloloskan, Bareskrim Siapkan Proses Hukum

Tidak Diturunkan di Laga Perdana, Totti Ternyata Fokus di Laga Ini

Kejar Penjambret, Polisi Sorong Kena Tikam

Satu Paslon Kepala Daerah Pesisir Selatan Gugur

Download Aplikasi JawaPos.com