<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Harun-Al-Rasyid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harun Al Rasyid, mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijuluki 'Raja OTT’, dikabarkan tak lolos seleksi kesehatan dan kepribadian calon hakim agung (CHA) Mahkamah Agung tahun 2021-2022. Hal ini terungkap, karena namanya tak ada dalam daftar 21 nama Calon Hakim Agung (CHA) yang akan mengikuti tahap wawancara pada Senin (25/4)-Kamis (28/4), di Auditorium Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya, Nomor 57, Jakarta Pusat.  “Tak lolos ditahap III, yang meliputi kesehatan dan kepribadian (termasuk penelusuran rekam jejak,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial, Miko S Ginting, kepada JawaPos.com, Sabtu (23/4).  Harun hanya sempat lolos sampai tahap kedua, yaitu seleksi kualitas Calon Hakim Agung (CHA) untuk kamar pidana.  Dalam tahap III, yakni seleksi kesehatan dan kepribadian, Komisi Yudisial (KY) mengumumkan sebanyak 16 orang calon hakim agung dan 5 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) lolos di tahap tersebut. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Kamis (21/04) di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat. KY memberikan penilaian objektif sesuai dengan hasil tes yang telah dijalani oleh para peserta.  "Berdasarkan keputusan rapat pleno KY tertanggal 21 April 2022, KY mengumumkan nama-nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA yang lolos tes kesehatan dan kepribadian," kata Ketua Bidang Rekrutmen Agung KY Siti Nurdjanah di Jakarta, Jumat (22/4), dalam press conference secara daring.  Adapun rincian para calon tersebut, lanjut Nurdjanah, terdiri 8 orang dari Kamar Pidana, 2 orang dari Kamar Perdata, 4 orang dari Kamar Tata Usaha Negara, 2 orang dari Kamar Agama, dan 5 orang ad hoc Tipikor di MA.  "Calon hakim agung yang lulus seleksi tahap tiga terdiri dari 12 orang dari jalur hakim karier dan 4 orang dari jalur nonkarier yang berprofesi sebagai pengacara, ASN dan hakim pajak," tutur Nurdjanah.  Untuk calon hakim ad hoc Tipikor di MA, lanjut Nurdjanah, 2 orang berprofesi sebagai hakim ad hoc, 1 orang akademisi, dan 2 orang berprofesi lainnya.  Berdasarkan pendidikan, calon hakim agung yang bergelar magister sebanyak 10 orang dan 6 orang bergelar doktor. Untuk calon hakim ad hoc Tipikor di MA, ada 4 orang bergelar magister dan 1 orang bergelar doktor.  "Para calon hakim agung didominasi laki-laki sebanyak 14 orang laki-laki dan 2 orang adalah perempuan, sementara calon hakim ad hoc di MA semuanya laki-laki," ungkap Nurdjanah.  Untuk Kamar Pidana yang lolos tahap tiga sebanyak 8 orang, yakni: Aviantara, Catur Iriantoro, F. Willem Saija, Noor Edi Yono, Subiharta, Sudharmawatiningsih, Suhartono, dan Suradi.  Selanjutnya, untuk Kamar Perdata terdapat 2 peserta yang dinyatakan lolos, yakni Heru Pramono dan Nani Indrawati.  Terdapat 4 peserta calon hakim agung yang lolos untuk Kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak, yakni Cerah Bangun, Doni Budiono, Triyono Martanto, dan Wishnoe Saleh Thaib, dan 2 peserta Kamar Agama yakni Abd Hakim dan Moch. Sukkri.  Kemudian peserta calon hakim ad hoc Tipikor di MA yang lolos adalah Agustinus Purnomo Hadi, H. Amir Aswan, Andreas Lumme, H. Arizon Mega Jaya, dan Rodjai S. Irawan.  "Selanjutnya para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA tersebut akan mengikuti seleksi wawancara dengan protokol kesehatan yang ketat pada Senin-Kamis, 25-28 April 2022 di Gedung KY, Jakarta," tambah Nurdjanah.  Terkait pelaksanaan seleksi wawancara, KY memastikan akan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.  "Selama wawancara wajib menjalankan protokol kesehatan dan menyiapkan alat tulis serta kebutuhan pribadi secara mandiri," jelas Nurdjanah.  Para peserta akan diuji oleh panelis yang terdiri dari 7 Anggota KY, 1 orang negarawan, dan 1 orang pakar hukum. Panelis akan menggali visi, misi, komitmen, kenegarawanan, integritas dan komitmen, wawasan pengetahuan hukum dan peradilan, dan kompetensi teknis terkait penguasaan hukum formil dan materiil.  "Tahun ini juga sebagai bentuk transparansi, KY akan memberikan kesempatan kepada publik untuk bertanya langsung kepada calon dalam proses seleksi tahap akhir wawancara terbuka ini," ungkap Nurdjanah.  Lebih lanjut pengumuman hasil seleksi kesehatan dan kepribadian dapat diakses di website KY, yaitu www.komisiyudisial.go.id mulai 22 April 2021

Mantan Raja OTT Harun Al Rasyid Gagal Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Harun-Al-Rasyid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai dipecat Firli Bahuri Cs karena dinilai tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), puluhan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini mengisi waktunya dengan berbagai cara. Ada berjualan nasi goreng, ada yang sibuk bertani. Ada pula yang membuka warung kelontong sembari berdakwah seperti yang dilakukan Harun Al Rasyid.  “Harun Al Rasyid nama lengkapnya. Mantan Penyelidik Utama KPK (Kasatgas). Seorang Doktor Hukum dan salah seorang pegawai KPK angkatan pertama. Sementara ini, mengisi hari2nya dg mengelola pesantren dan barang dagangannya untuk didistribusikan dan dijual ke warung2,” cuit mantan penyelidik KPK Aulia Postiera dalam akun twitter pribadinya@paijodirajo, Selasa (12/10).  Harun, atau yang biasa dipanggil 'Cak Harun' atau 'Ustad Harun' kata Aulia, lahir dan besar di lingkungan pesantren NU di Madura. Hal itu pulalah yg mendorong Harun mendirikan pesantren dari menyisihkan penghasilannya, sekaligus mengajar mengaji untuk anak-anak di sekitar rumahnya di kawasan Bogor.  “Saat aktif sbg Penyelidik KPK, Harun sangat sibuk dan produktif. Ia membagi waktunya utk menyelidiki perkara, sbg Pengurus Wadah Pegawai KPK, pengurus Masjid Al Ikhlas KPK, mengajar mengaji di pesantrennya &amp; menulis buku. Harun biasanya menjadi Imam shalat Isya di Masjid KPK,” tambah Aulia.  Harun imbuh Aulia, merupakan salah seorang penyelidik berprestasi dan menjadi panutan banyak juniornya di KPK.  Menurut Aulia, banyak dari kasus OTT yang ditangani Haru bersama anggota satgasnya dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dia tak salah juga mendapat julukan sebagai Raja OTT.  “Harun adalah 1 dari 57 pegawai KPK yang dipecat dengan cara2 jahat&amp; kotor oleh pimpinan @KPK_RI. Namun hal itu tak menyurutkan Harun untuk tetap produktif. Ini adlh 2 buku yang sudah ditulis oleh Harun. Sehat selalu dan tetaplah menjadi inspirasi banyak orang, Cak!” tukas Aulia.

Dulu Tangkapin Koruptor, Kini Sibuk Kelola Pesantren Sembari Berdagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya kembali melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8). Operasi kedap ini diduga meringkus Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem.  Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengomentari giat penindakan tersebut. Sebab sudah empat bulan lamanya, KPK tidak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setelah giat OTT pada 10 Mei 2021 lalu yang menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Terlebih OTT kali ini juga dikabarkan di bawah kepemimpinan Satgas Penyelidik Harun Al Rasyid.  "Setelah sekitar empat bulan KPK nggak bisa OTT, akhirnya Raja OTT (Harun Al Rasyid) yang tidak diluluskan TWK untuk disingkirkan dari KPK turun tangan untuk bisa dilakukan OTT," kata Novel, Senin (30/8).  Pegawai KPK nonaktif ini menyayangkan langkah Pimpinan KPK di bawah komando Firli Bahuri yang ingin menyingkirkan 57 pegawai yang gagal asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sebab hingga kini, dinonaktifkan dengan alasan tidak bisa lagi dibina.  "Sangat disayangkan langkah dan sikap pimpinan yang tidak mau mencabut SK 652 dan membuat skandal penyingkiran pegawai KPK, sehingga membuat KPK terhambat untuk bekerja dengan baik," cetus Novel.  Senada juga disampaikan oleh pegawai KPK nonaktif, Rieswin Rachwel. Dia mengakui, OTT tersebut merupakan kerja keras timnya di bawah kepemimpinan Satgas Penyelidik Harun Al Rasyid.  "Informasi yang saya terima memang ini adalah hasil kerja keras dari rekan-rekan kami, Penyelidik KPK anggota dari Satgas Penyelidik yang dipimpin Bapak Harun Al Rasyid Sang Raja OTT. Saya bangga dengan rekan-rekan kami yang masih terus berjuang memberantas korupsi dan tetap menjaga integritasnya dalam keadaan seperti ini," ujar Rieswin.  Rieswin menjelaskan, OTT yang diduga meringkus Bupati Probolinggo Jawa Timur itu sudah diselidiki sejak sebelum adanya penyingkiran pegawai melalui asesmen TWK. Dia mengaku, Satgas Penyelidik dibawah komando Harun Al Rasyid sudah banyak mengumpulkan informasi dan bahan keterangan untuk kasus ini.  "Saya tahu betul bagaimana beratnya perjuangan rekan-rekan kami sebagai Penyelidik ketika harus tetap menangani perkara ini dengan SDM yang dari semula tujuh orang (termasuk Harun Al Rasyid selaku kasatgas) yang berkurang menjadi empat orang saja karena TWK," ujar Rieswin.  "Tentu saja kerja-kerja tersebut juga dilakukan dengan arahan dan bimbingan terakhir dari Bapak Harun Al Rasyid Sang Raja OTT sebelum dinonaktifkan melalui TWK dan SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 dan kami juga memberikan dukungan moral dan semangat kepada rekan-rekan kami," imbuhnya.  Rieswin menyampaikan, para pegawai KPK nonaktif yang kini berjumlah 57 orang akan tetap memberikan dukungan moral dan semangat kepada rekan-rekan Penyelidik KPK yang tetap aktif bertugas dan berjuang memberantasan korupsi. Dia mengaku prihatin terhadap kinerja KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri.  "Bagaimanapun kami adalah Penyelidik KPK yang prihatin dengan kinerja penindakan KPK," ungkap Rieswin.  Rieswin lantas menyinggung pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait kurangnya giat OTT, karena kecerobohan pelaku. Dia menegaskan, operasi penindakan dilakukan atas dasar kerja keras dan keaktifan para penyelidik KPK.  "Sama dengan keterangan Bapak Harun Al Rasyid kemarin dan bagi saya dan rekan-rekan di satgas penyelidik, keberhasilan dalam kegiatan tangkap tangan adalah hasil kerja keras dan aktif Penyelidik KPK dalam melakukan pengolahan informasi dan bahan keterangan yang telah dikumpulkan seperti yang terus dilakukan rekan-rekan kami. Bukan dengan menunggu kecerobohan pelaku-pelaku," pungkas Rieswin.

Novel Baswedan: Raja OTT yang Disingkirkan Firli Cs Ikut Turun Tangan

Raja OTT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Raja OTT

Berita Terkini

Mantan Raja OTT Harun Al Rasyid Gagal Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

Dulu Tangkapin Koruptor, Kini Sibuk Kelola Pesantren Sembari Berdagang

Novel Baswedan: Raja OTT yang Disingkirkan Firli Cs Ikut Turun Tangan

Download Aplikasi JawaPos.com