<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/Screenshot_2024-09-25-22-10-19-427_comgoogleandroidgm-edit-2762904589.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto dan jajaran raker bersama Komisi I DPR. (Biro Humas Setjen Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto dan jajaran raker bersama Komisi I DPR. (Biro Humas Setjen Kemhan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menjelang akhir tugas dan masa jabatan sebagai menteri pertahanan (menhan), Prabowo Subianto hadir secara langsung dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR pada Rabu (25/9). Dalam raker tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya yang sejak awal terus mengupayakan penguatan pertahanan Indonesia. Dia juga menyampaikan permohonan maaf bila selama bertugas ada kesalahan.&nbsp; Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra yang juga presiden terpilih periode 2024-2029 itu menyampaikan bahwa upaya memperkuat pertahanan Indonesia harus dibarengi kesadaran penuh untuk mendahulukan kesejahteraan rakyat. &rdquo;Pada kesempatan ini, saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat,&rdquo; tegas Menhan Prabowo. Mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu pun menyampaikan bahwa sejauh ini pengeluaran anggaran pertahanan Indonesia terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tergolong rendah untuk negara Asia. &rdquo;Pengeluaran anggaran pertahanan kita dibandingkan terhadap Produksi Domestik Bruto adalah salah satu yang terendah di kawasan Asia. Tidak sampai satu persen, 0,89 persen,&rdquo; kata Prabowo.&nbsp;&nbsp; Untuk itu, melalui raker tersebut Menhan Prabowo menyampaikan permohonan maaf untuk hal-hal yang mungkin mengecewakan selama dia bekerja sebagai menhan lima tahun belakangan. &rdquo;Tetapi, saya ingin saudara yakin niat saya adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka kita harus punya pertahanan yang kuat. Semoga Indonesia selalu kuat dan jaya,&rdquo; tegasnya. (*)

Menjelang akhir tugas dan masa jabatan sebagai menteri pertahanan (menhan), Prabowo Subianto hadir secara langsung dalam rapat kerja (raker)

Raker dengan Komisi I DPR Jelang Akhir Masa Tugas, Menhan Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/pancasila-3663893379.jpg" alt="BPIP gelar Rapat Kerja (Raker) 2024 di Kabupaten Kuningan, pada 24 sampai 27 Januari." width="100%">
<figcaption>BPIP gelar Rapat Kerja (Raker) 2024 di Kabupaten Kuningan, pada 24 sampai 27 Januari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) gelar Rapat Kerja (Raker) 2024. Tema Raker yang dilaksanakan pada 24 sampai 27 Januari di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, adalah Aktualisasi Pancasila Perkokoh Demokrasi Bangsa, diikuti seluruh pejabat dan perwakilan pelaksana di lingkungan BPIP. Raker BPIP 2024 dibuka Kepala BPIP KH Yudian Wahyudi menjelaskan tema raker BPIP 2024, Aktualisasi Pancasila Perkokoh Demokrasi Bangsa, bersesuaian dengan agenda besar nasional yaitu Pemilu 2024. Diharapkan, BPIP mampu menjaga suasana damai serta kondusivitas pesta demokrasi kali ini dan menjaga netralitas sebagai institusi pemerintah dalam kontestasi Pemilu 2024. Kepala BPIP juga berharap Raker BPIP 2024, dapat meningkatkan komitmen seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan BPIP untuk bersinergi meningkatkan kinerja BPIP dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila (PIP). &rdquo;Saya mengharapkan keseriusan dan komitmen peserta raker. Dapat menentukan langkah-langkah konkret dan prioritas program pembinaan ideologi Pancasila tahun 2024,&rdquo; ujar Kepala BPIP KH Yudian Wahyudi. Kepala BPIP juga menyatakan, pemetaan isu yang dilakukan pejabat dengan dukungan pelaksana di BPIP diharapkan bisa digunakan sebagai bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) BPIP 2025-2029. Renstra BPIP tersebut akan diserahkan ke Kementerian PPN/Bappenas. &rdquo;Tanggapan dan pendapat, serta masukan yang konstruktif dapat kita diskusikan agar menjadi solusi bersama dan menjadi komitmen untuk dilaksanakan sebaik-baiknya,&rdquo; tutur KH Yudian Wahyudi. Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pengarah Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno melalui video hologram, menegaskan kembali pentingnya sinergitas dan kolabaroatif. Dia mengingatkan bahwa aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa merupakan tanggung jawab bersama. &rdquo;Agar Pancasila teraktualisasi sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa (ini) tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab yang dikerjakan melalui program PIP,&rdquo; jelas Try Sutrisno. Dia mengajak seluruh pejabat dan pegawai BPIP untuk bergotong-royong serta bersinergi untuk mencapai sasaran strategis BPIP dalam pelaksanaan PIP. &rdquo;Sinergitas merupakan kekuatan yang lahir dari kolaborasi seluruh elemen, saya berharap kita bisa bersinergi melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan (pelaksanaan) PIP,&rdquo; harap Try Sutrisno. Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno juga menegaskan, tidak boleh ada ego sektoral antara individu, baik di internal BPIP maupun lintas kementerian/lembaga. Ego sektoral menurut dia, merupakan penghambat bagi terciptanya sinergitas serta gotong-royong dalam pelaksanaan PIP.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Pj Bupati Kabupaten Kuningan Iip Hidajat mengharapkan Pancasila bisa semakin membumi di Kuningan. &rdquo;Etika dan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sebagai salah satu nilai Pancasila, sudah dilaksanakan di Kabupaten Kuningan ini,&rdquo; ujar Iip Hidajat. Pj Bupati Kuningan yang juga memegang jabatan sebagai Kepala Kesbanpol Jawa Barat mengapresiasi Raker BPIP 2024. Kegiatan raker menjadi motivasi bagi Kabupaten Kuningan untuk lebih menguatkan implementasi ideologi Pancasila dalam semua aspek kehidupan di birokrasi dan masyarakat. Pj Bupati juga menjelaskan, 60 persen wilayah Kabupaten Kuningan berada di kaki Gunung Ciremai. Kehidupan masyarakat Kuningan sangat bergantung pada Gunung Ciremai. &rdquo;(Oleh karena itu) sebagai bentuk rasa terima kasih, akan digelar festival Gunug Ciremai 6 Juni,&rdquo; ujar Iip Hidajat sekaligus mengundang keluarga besar BPIP untuk menghadiri acara tersebut. Hadir dalam pembukaan Raker BPIP 2024 Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Anggota Dewan Pengarah M. Amin Abdulah dan Pdt Andreas Anangguru Yewangoe, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, JPT Madya, JPT Pratama, serta perwakilan pelaksana di lingkungan BPIP. Turut hadir sebagai undangan, pejabat Kabupaten Kuningan dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Kelembagaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung Prof. Dr. Hj. Ulfiah.

BPIP gelar Raker 2024 di Kabupaten Kuningan, dengan tema Aktualisasi Pancasila Perkokoh Demokrasi Bangsa

Buka Raker BPIP 2024, Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Dalam Pelaksanaan PIP

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/erick_thohir-3607763203.jpg" alt="Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (pssi.org)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (pssi.org).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Rencana merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II yang telah diwacanakan sejak 2020 silam kembali muncul ke permukaan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dalam pernyataannya mengonfirmasi bahwa penggabungan kedua perusahaan pengelola bandara tersebut membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan. "Mengenai Angkasa Pura ini, memang rencananya membutuhkan waktu 3 bulan, jadi tahun ini sudah ada penjajakan awal," kata Erick dalam rapat kerja (raker) Komisi VI DPR yang dikutip JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://voi.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://voi.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701940400982000&amp;usg=AOvVaw04sBfpV2bWjDkX4jioOE07">voi.id</a>, pada Senin, (4/12). Lebih lanjut, Erick juga menuturkan bahwa industri bandar udara atau bandara di berbagai negara kini sudah banyak berubah. Dikatakan Erick Thihir, banyak dari industri tersebut yang terjebak pada tampilan luarnya saja. Melihat fenomena tersebut, Erick menyampaikan harapannya agar bandara-bandara di Indonesia tidak hanya bagus dilihat dari luar saja, namun juga dari dalam, seperti di negara lainnya.&nbsp; "Kadang-kadang kita ini bandara terjebak untuk visual di luar, jadi bangunannya bagus. Tapi kalau kita lihat benchmarking dari berbagai negara, sebenarnya bangunan yang luar biasa itu biasa saja, justru di dalamnya harus bagus," ujarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan lebih dulu melakukan pemetaan ulang terhadap pengembangan bandara-bandara yang ada di Indonesia. Sehingga, nantinya akan terlihat mana bandara yang harus dikembangkan seoptimal mungkin, dan mana bandara yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan saja.&nbsp; "Kami akan mencoba mengurangi konsolidasi ini untuk membangun bandara-bandara yang menjadi tujuan wisata, seperti Bali, saya rasa Bali sudah berubah bandaranya, kalau Jakarta belum berubah," jelasnya. Padahal ini salah satu yang trafiknya paling tinggi dan beberapa daerah yang bandaranya mungkin tidak perlu seperti Bali dan Jakarta,"lanjut Erick Thohir. Sebelumnya&nbsp;telah diinformasikan&nbsp;JawaPos.com, rencana merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II juga telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/M Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN. ***

Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa penggabungan kedua perusahaan pengelola bandara tersebut membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan.

Terkait Merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, Erick Thohir: Butuh Waktu 3 Bulan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-09.42.10_1.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan soal batalnya rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan, yang seharusnya digelar hari ini, Senin (20/3). Menurut Dasco, raker tersebut belum digelar hanya karena persoalan teknis.  "Jadi sebenarnya tidak ada isu dan ini hanya mencocokkan waktu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).  Dasco menegaskan, raker Komisi III DPR dengan Mahfud MD pasti akan digelar. Rencananya, kata Dasco, besok akan digelar raker dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara raker dengan Mahfud MD akan diselenggarakan pada Jumat (24/3) mendatang.  "Dengan PPATK besok, dan Menko Polhukam rencananya Jumat. Sedangkan rabu kami kita terpentok dengan Hari Raya Nyepi dan cuti bersama," papar Dasco.  Sebelumnya, Komisi III DPR RI batal menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Rencananya, rapat kerja itu membahas terkait transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Sangat disayangkan rapat dengan Menkopolhukam tidak jadi hari ini, dikarenakan surat dari pimpinan DPR ke Menkopolhulam belum ditandatangani," kata Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman kepada wartawan, Senin (20/3).  Habiburokhman belum menjelaskan secara rinci kapan rapat kerja bersama Menko Polhukam Mahfud MD itu akan terlaksana. Mengingat padatnya aktivitas Mahfud MD.  "Tidak jelas kapan jadwal berikutnya karena besok menkopolhulam mendampingi Presiden ke Papua, Rabu dan Kamis libur," ungkap Habiburokhman.  Politikus Partai Gerindra ini mengaku, pihaknya sudah siap rapat bersama dengan Mahfud. Namun, karena terkendala lain, sehingga rapat tersebut batal digelar.  "Para anggota Komisi III sebenarnya sudah sangat siap menerima Menko Polhukam hari ini, dan Pak Menko Polhukam juga sudah siap," pungkas Habiburokhman.

Batal dengan Mahfud, Besok Komisi III DPR Gelar Raker dengan PPATK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-09.42.10_1.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang memutuskan bahwa Badan Legislasi (Baleg) yang ditugaskan untuk segera membahas rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bersama pemerintah. Baleg bisa langsung menggelar rapat kerja dengan pemerintah terkait RUU tersebut.  ’’Tadi sudah diputuskan dalam rapat Bamus untuk RUU TPKS, itu dibahas dalam Badan Legislasi, dan Badan Legislasi segera melakukan pembahasan, mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dan secara intensif membahasnya,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).  Terpisah, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya memastikan, pihaknya bergerak cepat setelah mendapatkan tugas untuk membahas RUU TPKS. Willy mengaku sudah menghubungi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang dan Ketua Gugus Tugas (Wamenkumkam Eddy Hiariej) untuk menentukan jadwal raker membahas RUU tersebut.  ’’Saya hadir langsung di Bamus untuk kemudian disepakati pembahasan berikutnya di Baleg. Dan tadi saya langsung komunikasi dengan Menteri PPPA dan Ketua Gugus Tugas Wamenkumham,” ucap Willy.  Raker rencananya akan digelar pada Kamis 24 Maret 2022 mendatang. Dia mengungkapkan, semua pihak akan hadir dalam raker tersebut. Saat ini, lanjut Willy, Baleg masih menuggu daftar inventaris masalah (DIM) RUU TPKS dari pimpinan DPR. Pasalnya, dalam rapat Bamus hari ini, Rabu (16/3), Pimpinan DPR belum menyerahkan DIM tersebut. (*)

Pekan Depan DPR dan Pemerintah Gelar Raker Bahas RUU TPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak para guru honorer dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  "Kami mengambil posisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan, bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi," tutur dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (19/1).  Adapun, afirmasi yang di maksud adalah berupa kesempatan terbesar untuk memprioritaskan para guru untuk masuk di sekolah induknya. Pasalnya terdapat isu lain terkait hal ini, yakni guru-guru yang lolos passing grade, namun kalah dengan beberapa guru swasta.  "Kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan tersbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia. Sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar," imbuhnya.  Kata Nadiem, pihaknya akan berkoordinasi bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk dapat mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi para pendidik. Mengingat bahwa guru honorer masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.  "Ini sangat penting, tapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini dan Insyaallah kita akan mendapatkan terobosan, kami akan terus berjuang untuk mencapai ini," jelas Nadiem.  Dirinya menegaskan agar proses rekrutmen PPPK guru dapat lebih baik lagi di masa mendatang. Sehingga benar-benar dapat memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu.  "Lalu sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi. Pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. itu adalah posisi Kemendikbusristek," pungkas Nadiem.

Nadiem Upayakan Guru Honorer Dapat yang Terbaik Dalam Rekrutmen PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganjar-komandoi-39-ikatan-alumni-pt-garap-pendidikan-vokasi_m_210265.jpeg" alt="PIMPIN VOKASI: Ganjar Pranowo saat memimpin pelantikan anggota baru ikatan alumni perguruan tinggi. (dok. Tim Media Ganjar-Yasin)" width="100%">
<figcaption>PIMPIN VOKASI: Ganjar Pranowo saat memimpin pelantikan anggota baru ikatan alumni perguruan tinggi. (dok. Tim Media Ganjar-Yasin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Rapat kerja nasional Alumni Perguruan Tinggi (Himpuni) digelar di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo pada 4-6 Mei 2018. Rakernas kedua itu secara resmi dibuka pada Sabtu (5/5) oleh Ganjar Pranowo selaku Ketua Presidium Himpuni, sekaligus Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama).&nbsp; Sebagian besar para ketua alumni hadir dalam rapat itu. Selain dari Kagama, hadir pula pimpinan Ikatan perguruan tinggi besar se-Jawa Tengah seperti Undip, Unsoed, UNS, juga dari provinsi lain seperti UI, Unibraw, ITB dan Unair. Total anggota saat ini adalah 39 ikatan alumni, termasuk tujuh yang baru dilantik. Tema besar yang disepakati dalam rakernas ini adalah percepatan program vokasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Ganjar menyebut, penentuan tema didasari pada kebutuhan bangsa untuk meningkatkan daya saing dan kemaslahatan bangsa. "Lulusan vokasi diharapkan mampu mengisi pos tenaga kerja di bidang industri dan jasa dengan keahlian tersertifikasi dan berdaya saing," kata Ganjar, didampingi Rektor UNS Ravik Karsidi.&nbsp; Pendidikan vokasi, menurut Ganjar, adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4).&nbsp; "Tapi kita juga dorong pendidikan vokasi di SMK karena kebutuhan tenaga kerja dari sekolah menengah sangat besar," kata Ganjar yang juga menjadi kandidat calon gubernur dalam Pilgub tahun ini. Dalam melaksanakan program vokasi ini, Himpuni membagi lima kluster yang masing-masing diserahkan pada satu perguruan tinggi. Kluster Industri kecil dan kreatif dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya, Pembangunan Desa oleh Ika Unsoed, Pariwisata oleh Ika Univetsitas Sam Ratulangi, Pertanian dan Kelautan oleh Ika ITB, dan Inovasi oleh Ika Universitas Andalas.&nbsp; "Salah satu pekerjaannya adalah berkoordinasi dengan perusahaan, kita kerjasama masukkan kurikulum sesuai keterampilan yang dibutuhkan perusahaan itu dan lulusannya dipastikan bekerja di situ," ujarnya sang petahana. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro, Maryono menambahkan, pendidikan vokasi yang berhasil nantinya akan membuat masyarakat tak berdebat tentang serbuan tenaga kerja asing ke Tanah Air. "TKA itu konsekuensi dari persaingan global, maka kalau tenaga kerja kita punya keterampilan bagus akan mampu bersaing, kita punya benteng yang kuat," tegasnya.

Ganjar Komandoi 39 Ikatan Alumni PT Garap Pendidikan Vokasi

raker

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#raker

Berita Terkini