<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan peringatan lisan kepada Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian, terkait dugaan permintaan sarung sebanyak 2.000 buah ke PT. Pertamina. MKD DPR telah melakukan klarifikasi terhadap Ramson terkait pernyataannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT. Pertamina, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200809_215743.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara  pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara  pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau (Ramson Siagian), karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR RI, khususnya Pasal 4," kata Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01475174/pj-gubernur-dki-heru-budi-larang-asn-dki-mudik-pakai-mobil-dinas">Pj Gubernur DKI Heru Budi Larang ASN DKI Mudik Pakai Mobil Dinas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bacakan ya, 'anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja, anggota DPR dilarang, ayat duanya melakukan hubungan dengan tenaga kerjanya untuk melakukan maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habiburokhman mengutarakan, klarifikasi ini dilakukan setelah pemberitaan terhadap Ramson ramai di media massa. Pihaknya pun turut menganalisa pernyataan Ramson tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah menganalisa secara singkat, kami juga sudah mengonfirmasi yang bersangkutan, tadi sempat kami panggil ke sini (ruang MKD DPR RI) sebentar, lalu kami juga memperdalam lagi lewat zoom," ucap Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan rekannya itu untuk tidak mengintervensi program CSR PT. Pertamina. Meski memang, Pertamina merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal sarung tersebut ya anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra ya, termasuk Pertamina, terkait kebijakan CSR ya, enggak boleh mengintervensi misalnya harus dikasih kemana CSR-nya itu yang punya program lah yang berhak menentukan, yaitu Pertamina," tegas Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat diklarifikasi, kata Habiburokhman, Ramson diklaim hanya memperjuangkan masyarakat di daerah pemilihannya. Sehingga, permintaan 2.000 sarung tersebut bukan untuk kepentingan pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475172/soal-politikus-pdip-said-abdullah-bagi-bagi-uang-di-masjid-bawaslu-nilai-tak-ada-pelanggaran-pemilu">Soal Politikus PDIP Said Abdullah Bagi-bagi Uang di Masjid, Bawaslu Nilai Tak Ada Pelanggaran Pemilu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pak Ramson mengatakan bahwa itu yang dia mengatakan, sebenarnya memperjuangkan ya, masyarakat di dapilnya. Jadi itu bukan buat pribadi, tapi untuk masyarakat di dapilnya. Yang membagikan menurut dia tetap atas nama Pertamina, bukan atas nama yang bersangkutan (Ramson Siagian)," ujar Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ramson Siagian dalam RDP dengan PT Pertamina menyoroti penyebab kilang dan depo Pertamina terbakar berkali-kali. Ia menyebut, salah satu penyebabnya, karena Pertamina kurang bersedekah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Ramson saat Komisi VII DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina, Selasa (4/4) kemarin. Ia menyebut, Pertamina kurang bersedekah sehingga perusahaan pelat merah itu kerap mendapatkan musibah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ramson yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 10 itu menuturkan, sarung yang diminta dari Pertamina dibagi-bagikan kepada warga di dapilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngomong soal amal. Periode kemarin pas dapil saya butuh sarung, saya WA (Whatsapp) Bu Dirut (Nicke Widyawati) dan langsung dikirim 2.000 sarung," ungkap Ramson.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475163/polisi-sebut-ada-2-korban-pembunuhan-mbah-slamet-lagi-yang-berasal-dari-lampung">Polisi Sebut Ada 2 Korban Pembunuhan Mbah Slamet Lagi yang Berasal dari Lampung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ramson mrnuturkan sarung tersebut tak didapat di periode saat ini, karena harus mengantongi izin dari Menteri BUMN Erick Thohir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekarang satu sarung enggak bisa, katanya harus Pak Erick semua gitu,&rdquo; keluh Ramson.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau (Ramson Siagian), karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran

MKD DPR Berikan Peringatan Lisan ke Legislator Gerindra yang Minta Sedekah Sarung ke Pertamina

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyayangkan pernyataan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian yang mengaku sulit meminta sarung ke PT. Pertamina. Sebab, pernyataan Ramson saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati itu menuai perhatian publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/legalisasi_ganja.jpg" alt="Sufmi Dasco Ahmad (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sufmi Dasco Ahmad (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sarung minta saya aja bilang, berapa dia minta?," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco berkelakar, akan mengirimkan 2.000 sarung ke rekannya itu. "Saya kasih 2000 (sarung)," tegas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461726/gubernur-papua-nonaktif-lukas-enembe-ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-pencucian-uang">Gubernur Papua Nonaktif Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ramson Siagian dalam RDP dengan PT Pertamina menyoroti penyebab kilang dan depo Pertamina terbakar berkali-kali. Ia menyebut, salah satu penyebabnya, karena Pertamina kurang bersedekah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Ramson saat Komisi VII DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina, Selasa (4/4) kemarin. Ia menyebut, Pertamina kurang bersedekah sehingga perusahaan pelat merah itu kerap mendapatkan musibah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ramson yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 10 itu menuturkan, sarung yang diminta dari Pertamina dibagi-bagikan kepada warga di dapilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngomong soal amal. Periode kemarin pas dapil saya butuh sarung, saya WA (Whatsapp) Bu Dirut (Nicke Widyawati) dan langsung dikirim 2.000 sarung," ungkap Ramson.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461723/kpk-yakin-dewas-akan-profesional-tangani-laporan-mantan-dirlidik-kpk-brigjen-pol-endar-priantoro">KPK yakin Dewas Akan Profesional Tangani Laporan mantan Dirlidik KPK Brigjen Pol Endar Priantoro</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ramson menuturkan sarung tersebut tak didapat di periode saat ini, karena harus mengantongi izin dari Menteri BUMN Erick Thohir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekarang satu sarung enggak bisa, katanya harus Pak Erick semua gitu,&rdquo; keluh Ramson.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Sarung minta saya aja bilang, berapa dia minta?," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Legislator Gerindra Mengeluh Tak Lagi Dapat Jatah Sarung dari Pertamina, Dasco: Minta Saya Aja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dpr-soal-freeport-pencitraan-pemerintah-terlalu-berlebihan_m_161684.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ramson Siagian menilai pencitraan pemerintah perihal divestasi 51 persen saham Freeport terlalu berlebihan.</p><br /> <p>Pasalnya, pemerintah terlalu banyak melakukan pencitraan saat PT Freeport Indonesia (PTFI) setuju melepas sahamnya.</p><br /> <p>Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kesepakatan pemerintah dengan PTFI semakin tidak jelas. Bahkan, Freeport McMoRan, induk usaha PTFI, sampai harus mengirimkan surat ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.</p><br /> <p>"Soal divestasi 51 persen, tadinya sih kita sudah senang karena Jokowi mengatakan baru kali ini bisa divestasi Freeport 51 persen. Sudah 40 tahun. Jadi prestasi luar biasa. Ya kita senang juga mendengarnya," ujarnya di DPR, Jakarta, Senin (9/10).</p><br /> <p>"Hanya, sesudah hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, isu divestasi 51 persen ini enggak jelas. Sampai keluar surat dari bosnya Freeport ke Menkeu. Jadi apanya yang sudah beres. Ini yang terus terang saja kadang-kadang dunia pencitraan ini terlalu," tambahnya.</p><br /> <p>Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Jika kontrak belum menemui kejelasan, pemerintah seharusnya memberitahukan itu kepada masyarakat, bukan mengklaim sudah terjadi kesepakatan.</p><br /> <p>"Seharusnya apa adanya dikemukakan pada publik, baru tahapan membicarakan divestasi 51 persen. Isinya belum belas, kesiapannya belum jelas. Jadi ini belum detail, tahu-tahu kemarin suatu prestasi 40 tahun baru bisa divestasi. Saya heran kok presiden bisa ngomong gitu, apa presiden kurang informasi dari bawahannya," pungkasnya.&nbsp;</p>

DPR Soal Freeport: Pencitraan Pemerintah Terlalu Berlebihan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/izinkan-freeport-ekspor-konsentrat-dpr-nilai-jonan-tidak-konsisten_m_121556.jpeg" alt="Menteri ESDM Ignasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Ignasius Jonan</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian protes dengan sikap pemerintah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) selama enam bulan. Dengan izin sementara tersebut, perusahaan tambang milik McMoran itu pun dapat kembali mengekspor konsentrat.&nbsp;</p><br /> <p>Kata dia, Menteri ESDM Ignasius Jonan yang berwenang mengeluarkan IUPK itu tidak konsisten. Sebab awalnya, Jonan tegas melarang Freeport mengeskpor konsentrat sebelum membangun smelter.</p><br /> <p>"Itu si menteri ESDM-nya nggak konsisten. Jangan awalnya berkoar-koar, &nbsp;kalau pada akhirnya seperti ini," kritik Ramson di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).</p><br /> <p>Lagi pula menurut dia, izin sementara yang dibuat Jonan tidak diatur dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Seharusnya, pemerintah merevisi undang-undang tersebut untuk mengakomodir keinginannya.</p><br /> <p>"Jangan melakukan pelanggaran hukum. &nbsp;Nggak ada IUPK sementara di dalam undang-undang. Harusnya tegas dan konsisten," tegas politikus Partai Gerindra itu.</p><br /> <p>Atas keputusan tersebut, komisi VII DPR pun katanya berencana memanggil Jonan pekan depan. Mereka ingin mempertanyakan ketikdakonsistenan Jonan. "Akan kita tanyakan. Seharusnya dari awal ada solusi yang tepat semacam win-win solution. Tidak menekan orang tapi juga harus tetap menguntungkan negara dan masyarakat di Papua," pungkas Ramson. <strong>(dna/JPG)</strong></p>

Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat, DPR Nilai Jonan Tidak Konsisten

ramson siagian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ramson siagian

Berita Terkini

MKD DPR Berikan Peringatan Lisan ke Legislator Gerindra yang Minta Sedekah Sarung ke Pertamina

Legislator Gerindra Mengeluh Tak Lagi Dapat Jatah Sarung dari Pertamina, Dasco: Minta Saya Aja!

DPR Soal Freeport: Pencitraan Pemerintah Terlalu Berlebihan!

Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat, DPR Nilai Jonan Tidak Konsisten

Download Aplikasi JawaPos.com