<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/RAPAT-KERJA-03-867570823.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri pembukaan aker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri pembukaan aker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendorong BTN terus meningkatkan kinerjanya untuk menjadi &ldquo;megabank&rdquo; alias bank raksasa, karena telah melakukan transformasi dan menunjukan kemajuan yang luar biasa. &ldquo;Saya harap BTN tidak berpuas diri, kalau bisa BTN menjadi megabank, yang bisa memberikan solusi perumahan dan ekosistemnya, saya rasa itu akan jadi proposisi yang menarik di masyarakat, jangan lelah bertransformasi karena transformasi tidak ada endingnya,&rdquo; kata Menteri BUMN, Erick Thohir saat membuka Raker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1). Di hadapan para peserta Raker yang terdiri dari jajaran Direksi dan Komisaris serta para BTNers, Erick menilai transformasi yang dilakukan BTN sejak tahun 2019 terlihat banyak kemajuan yang dicapai oleh BTN, namun Erick berharap BTN tidak lantas berpuas diri. &ldquo;Progress yang luar biasa, saya hargai transformasi yang dilakukan BTN. Transformasi sudah baik, tapi jangan berpuas diri,&rdquo; kata Erick. Erick memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN terkait strategi bisnisnya ke depan, yakni mengenai membangun kepercayaan, memberikan solusi, dan terakhir mengenai ekosistem. Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan. Erick meminta BTN menjajaki kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR. &ldquo;Pak Nixon bisa bekerjasama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,&rdquo; kata Erick berpesan. Selain dengan Bank Daerah, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerjasama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan Bandara. &ldquo;Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,&rdquo; kata Erick. Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan dalam Raker 2025, BTN menetapkan visi baru untuk periode 2025-2029 yakni menjadi &ldquo;Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia&rdquo;, yang bermakna lebih luas dibandingkan visi jangka panjang sebelumnya yakni &ldquo;To Become the Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025&rdquo;. Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani &ldquo;beyond mortgage&rdquo; atau tidak hanya KPR. &ldquo;Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,&rdquo; ujar Nixon menambahkan. Performa bisnis BTN selama lima tahun terakhir juga meningkat secara konsisten. Nixon berharap, aset BTN dapat menembus Rp500 triliun pada 2025 karena saat ini total aset telah mencapai Rp470 triliun, terutama didorong oleh program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan presiden sebelumnya, Joko Widodo. Nixon optimistis, dengan seluruh upaya transformasi yang terus dilakukan, BTN siap mendukung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah. &ldquo;Saat ini BTN mencatat ada 632.000 unit di management stock per hari ini. Semoga angka ini bisa membantu pemerintah Indonesia Maju untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah,&rdquo; pungkas Nixon.

BTN didoring menjadi megabank yang bisa memberikan solusi perumahan dan ekosistemnya dalam mendukung target pembangunan perumahan.

Apresiasi Transformasi Bisnis yang Dijalankan, Menteri Erick Dorong BTN Jadi Megabank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/paruh-pertama-2018-laba-bersih-pt-telkom-merosot-hingga-28-persen_m_232056.jpg" alt="Ilustrasi layanan PT Telkom Indonesia Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan PT Telkom Indonesia Tbk</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPR RI Ismail Bachtiar memuji paparan data terkait capaian dan peta kerja (roadmap) Telkom Indonesia. Data yang dipaparkan perusahaan pelat merah itu dinilai detail di antara mitra kerja Komisi VI yang lain. &rdquo;Rasanya Telkom paling lengkap, paling bagus menyajikan data pada kami dari seluruh mitra Komisi VI,&rdquo; kata Ismail dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Telkom Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11). Meski demikian, Legislator dari Fraksi PKS itu berharap Telkom Indonesia punya aksi konkret untuk memastikan kepada publik jika perusahaan bisa menjadi penguasa market di sektor tersebut. Telkom Indonesia sebagai perusahaan terbuka saat ini mengalami penurunan market. Delapan sampai sepuluh bulan belakangan, market Telkom Indonesia berada di angka 31 persen. Dia memahami adanya berbagai problematika yang sedang dihadapi Telkom Indonesia. Telkom Indonesia sudah melakukan perbaikan secara berkala. &rdquo;Tapi di satu sisi publik perlu diyakinkan bahwa ke depan Telkom punya aksi korporasi yang memastikan kita akan menjadi penguasa market di sektor ini,&rdquo; tandas Ismail. Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh. Dia menyampaikan apresiasi atas pencapaian Telkom Indonesia di bawah kepemimpinan Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah. &rdquo;Pada intinya saya mengucapkan apresiasi dan juga Pak Ririek jangan lupa bahwa Telkom juga membukukan pendapatan yang positif, tentunya ini hasil dari sinergi Telkom dengan sub holding yang di sini ada 13,&rdquo; kata Husein dalam rapat yang sama. Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga berharap seluruh target dan strategi yang dipaparkan Telkom Indonesia dalam rapat bisa dikerjakan dengan serius. Lebih penting dari itu, kata Husein, Ririek bisa mendorong sub holding fokus mencari bisnis dari luar untuk menambah pemasukan perusahaan negara tersebut. &rdquo;Mengingatkan kepada Pak Ririek mudah-mudahan yang sudah disampaikan ini, target-target Telkom untuk 2025 juga strategi-strategi yang disampaikan, tentu juga saya berharap Pak Ririek mendorong sub holding bahwa mereka juga supaya bisa fokus mendapatkan bisnis dari luar,&rdquo; ucap Muhammad Husein Fadlulloh. Sementara itu, anggota Komisi VI Herman Khaeron mendukung penuh langkah-langkah Telkom Indonesia dalam mengembalikan kepercayaan publik. Pihaknya berada di garis terdepan mendukung perusahaan milik pemerintah tersebut. &rdquo;Kami di Komisi VI tentu mendukung penuh terhadap langkah-langkah korporasi yang dilakukan Telkom supaya bisa mengembalikan kepercayaan publik. Kami juga mengumumkan kepada publik bahwa kami DPR mendukung penuh Telkom,&rdquo; tegas Herman Khaeron. Dalam rapat tersebut, Dirut Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memaparkan capaian kerja perusahaan di hadapan Komisi VI DPR RI. Salah satu yang dipaparkan ialah capaian pendapatan usaha Telkom Indonesia yang naik dari Rp 111,2 triliun pada 2023 menjadi Rp 112,2 triliun pada 2024.

Komisi VI DPR RI berharap Telkom Indonesia punya aksi konkret untuk memastikan kepada publik jika perusahaan bisa menjadi penguasa market

Komisi VI DPR RI Apresiasi Kelengkapan Roadmap Telkom Indonesia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/erick_thohir-3607763203.jpg" alt="Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (pssi.org)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (pssi.org).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Rencana merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II yang telah diwacanakan sejak 2020 silam kembali muncul ke permukaan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dalam pernyataannya mengonfirmasi bahwa penggabungan kedua perusahaan pengelola bandara tersebut membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan. "Mengenai Angkasa Pura ini, memang rencananya membutuhkan waktu 3 bulan, jadi tahun ini sudah ada penjajakan awal," kata Erick dalam rapat kerja (raker) Komisi VI DPR yang dikutip JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://voi.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://voi.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701940400982000&amp;usg=AOvVaw04sBfpV2bWjDkX4jioOE07">voi.id</a>, pada Senin, (4/12). Lebih lanjut, Erick juga menuturkan bahwa industri bandar udara atau bandara di berbagai negara kini sudah banyak berubah. Dikatakan Erick Thihir, banyak dari industri tersebut yang terjebak pada tampilan luarnya saja. Melihat fenomena tersebut, Erick menyampaikan harapannya agar bandara-bandara di Indonesia tidak hanya bagus dilihat dari luar saja, namun juga dari dalam, seperti di negara lainnya.&nbsp; "Kadang-kadang kita ini bandara terjebak untuk visual di luar, jadi bangunannya bagus. Tapi kalau kita lihat benchmarking dari berbagai negara, sebenarnya bangunan yang luar biasa itu biasa saja, justru di dalamnya harus bagus," ujarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan lebih dulu melakukan pemetaan ulang terhadap pengembangan bandara-bandara yang ada di Indonesia. Sehingga, nantinya akan terlihat mana bandara yang harus dikembangkan seoptimal mungkin, dan mana bandara yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan saja.&nbsp; "Kami akan mencoba mengurangi konsolidasi ini untuk membangun bandara-bandara yang menjadi tujuan wisata, seperti Bali, saya rasa Bali sudah berubah bandaranya, kalau Jakarta belum berubah," jelasnya. Padahal ini salah satu yang trafiknya paling tinggi dan beberapa daerah yang bandaranya mungkin tidak perlu seperti Bali dan Jakarta,"lanjut Erick Thohir. Sebelumnya&nbsp;telah diinformasikan&nbsp;JawaPos.com, rencana merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II juga telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/M Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN. ***

Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa penggabungan kedua perusahaan pengelola bandara tersebut membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan.

Terkait Merger PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, Erick Thohir: Butuh Waktu 3 Bulan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/WhatsApp-Image-2023-09-04-at-192013-2656971578.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha dari Dapil Propinsi Sulawesi Tengah." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha dari Dapil Propinsi Sulawesi Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Salah satu kegiatan Komite I DPD RI pada masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024 adalah rapat kerja dengan menteri dalam negeri. Rapat kerja membahas beberapa hal yang dipandang penting oleh Komite I. Pada rapat tersebut dibahas pelaksanaan urusan pemerintahan pasca keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, penataan daerah otonom baru, penjabat kepala daerah, dan Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat Kerja diikuti anggota Komite I DPD RI, dipimpin ketua Komite I Senator Fachrul Razi. Dalam rapat itu, Ketua Komite I mempertanyakan pelaksanaan otonomi daerah. &rdquo;Komite I berkepentingan otonomi daerah dilaksanakan dengan kewenangan yang besar bagi daerah. Kami akan terus memperjuangkan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah,&rdquo; ujar Fachrul Razi. Pada paparannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Undang-Undang Pemda menempatkan gubernur sebagai pemerintah daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (GWPP). Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan politik dan dinamika hubungan bupati/wali kota dengan gubernur yang pada akhirnya berdampak pada proses pemerintahan dan pembangunan di daerah. &rdquo;Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu dicari formula yang tepat supaya daerah diberikan kewenangan yang proporsional, memperhatikan lingkungan, tidak membebani pemerintah daerah periode berikutnya, namun tidak membebani pemerintah pusat karena perizinan yang ditanganinya,&rdquo; terang Tito. Soal pembentukan daerah otonom baru, Tito mengatakan, hingga saat ini terdapat 330 usul. Kebijakan terkait DOB tersebut, menurut dia, berkaitan dengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah. Mendagri juga sempat menyinggung kemungkinan seluruh daerah akan dipimpin penjabat kepala daerah jika kepala daerah hasil pilkada tidak dilantik hingga akhir 2024. &rdquo;Ini berarti mesti dipikirkan penyusunan aturan terkait pelantikan serentak kepala daerah hasil pilkada serentak,&rdquo; ucap Tito. Terkait Pj tersebut, Tito menegaskan, pemerintah berdasar pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Dalam rangka melaksanakan regulasi tersebut, dia menjelaskan, pemerintah berusaha melibatkan daerah (DPRD) dalam mengusulkan penjabat kepala daerah. &rdquo;Terkait Pemerintahan Daerah Provinsi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Jakarta,&rdquo; papar Tito. Sementara itu, pada sesi tanya jawab, anggota komite I memberi perhatian besar terhadap pembentukan daerah otonom baru (DOB). Anggota komite I DPD RI di antaranya DR. Abdul Rachman Thaha SH, MH, mendesak agar Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Otonomi Daerah segera diselesaikan. Komite I juga meminta moratorium pembentukan DOB dicabut.&nbsp; Komite I juga menyoroti adanya penjabat kepala daerah yang ditengarai bukan ASN. Termasuk kecenderungan resentralisasi pasca keluarnya Undang-Undang Cipta kerja, Undang-Undang Minerba, dan undang-undang sektor lain. &rdquo;Hampir semua anggota Komite 1 DPD RI yang hadir memberi tanggapan bahwa saat ini otonomi daerah tinggal nama. Roh dan aplikasinya tidak ada lagi,&rdquo; ujar Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha dari Dapil Propinsi Sulawesi Tengah melalui keterangan tertulis. Pada bagian akhir rapat kerja, Komite I menyerahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Provinsi Jakarta yang telah disusun Komite I DPD RI kepada Menteri Dalam Negeri.&nbsp; Rapat Kerja yang dimulai pukul 14.00 dan berakhir pada 17.30 WIB itu menghasilkan kesimpulan beberapa kesimpulan. Pertama, Komite I DPD RI meminta pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperkuat otonomi daerah dan menata sistem hubungan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI. Termasuk pemekaran daerah otonom. Kedua, Komite I DPD RI meminta pemerintah untuk memastikan proses penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntabel, memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika sosial politik di daerah. Selain itu, mempertimbangkan masukan dari DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite I DPD RI juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi penjabat kepala daerah agar lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat. Keempat, Komite I DPD RI bersepakat dengan pemerintah akan melibatkan DPD RI dalam melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi terhadap Pj gubernur, bupati, dan wali kota, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kemendagri di setiap daerah. Kelima, lanjut Abdul Rachman Thaha, Komite I DPD RI mendorong pemerintah untuk membuat regulasi teknis atau revisi pengaturan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sehingga, Januari 2025, telah menghasilkan kepala daerah definitif. Keenam Komite I DPD RI meminta pemerintah untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan memperhatikan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya yang telah disusun Komite I DPD RI. Ketujuh Komite I DPD RI meminta pemerintah agar Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dikembalikan ke Kota Banjarmasin dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

Komite I DPD RI pada masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024 gelar rapat kerja dengan menteri dalam negeri membahas beberapa hal penting

Raker dengan Mendagri, Komite I DPD RI Minta Revisi Undang-Undang Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar apel pagi pada hari pertama kerja, Senin (9/5),  usai libur Lebaran 2022. Apel pagi ini digelar untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. "Agar kedisiplinan para pegawai KPK tetap terjaga, hari ini (9/5) diagendakan seluruh pegawai melaksanakan apel pagi yang dilakukan secara hybrid," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (9/5). Apel pagi ini juga dihadiri oleh Pimpinan KPK. Kegiatan ini juga masih dalam momentum usai Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. "Pada apel dimaksud dijadwalkan akan ada arahan Pimpinan KPK pasca libur cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 1443 H," ucap Ali. Lembaga antirasuah memastikan tidak mengubah skema kerja pegawai usai libur lebaran berakhir. Dia menyebut, sebanyak 75 persen pegawai KPK kerja di kantor pada hari ini. "Sistem kehadiran fisik maksimal 75 persen pegawai melaksanakan BDK (bekerja dari kantor)," ujar Ali. Ali mengatakan sistem kerja itu sudah diatur dalam Surat Edaran Internal KPK tentang Penyesuaian Sistem Bekerja di Lingkungan KPK Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sementara itu, sistem kerja dari rumah diatur oleh pejabat struktural di unit kerja masing-masing. "Adapun jam kerja untuk BDK adalah delapan jam, Senin sampai dengan Kamis dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan Jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB," pungkas Ali.

Hari Pertama Kerja, KPK Gelar Apel Pagi Secara Hybrid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/antarafoto-raker-menterippn_kepalabappenas-dengan-pansus-ruuikn-17012022-gp-4.jpg" alt="Rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR bersama pemerintah dan DPD pada Selasa (18/1) dini hari menyetujui RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.  ”Apakah RUU IKN yang sudah dibahas dapat disetujui dan diproses lebih lanjut untuk pembicaraan Tingkat II,” kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung seperti dilansir dari Antara saat memimpin Raker Pansus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1) dini hari.  Seluruh anggota Pansus RUU IKN menyetujui RUU tersebut untuk diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II. Hanya Fraksi PKS yang tegas menolak RUU IKN dibawa dalam rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan.  Doli mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pansus mendengarkan pendapat akhir fraksi yang mayoritas menyetujui RUU IKN, pendapat DPD, dan pandangan pemerintah. Menurut dia, tim ahli pansus sudah selesaikan merumuskan draf RUU IKN hasil masukan dari fraksi-fraksi dan DPD yang disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN.  ”Jadi draf RUU IKN sudah disiapkan, nanti bisa ditandatangani fraksi-fraksi, DPD, dan pemerintah,” ujar Doli.  Ketua Panja RUU IKN Saan Mustofa dalam Raker tersebut menyampaikan laporan kinerja Panja membahas RUU tersebut. Di antaranya ada beberapa substansi yang dikembalikan ke Panja untuk dibahas.  Menurut dia substansi-substansi tersebut seperti kelembagaan ibu kota negara, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan dibahas di panja. Pembahasannya di Panja dilakukan dengan sistem klaster yaitu kelembagaan, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan.  Saan menjelaskan, Panja juga menyepakati perlunya pengaturan terkait hak-hak nilai budaya dan pemberdayaan masyarakat setempat yang perlu diatur dalam RUU IKN. Selain itu, Panja memutuskan kedudukan kantor perwakilan negara sahabat dan organisasi asing diharapkan bisa ditempat di IKN Nusantara selambat-lambatnya 10 tahun sejak pemindahan ibu kota.  Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR Junimart Girsang memastikan RUU tersebut akan diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II (penetapan menjadi UU) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1) pagi.  ”Dijadwalkan RUU IKN diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1) pukul 10.00 WIB,” kata Junimart.  Pengambilan keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR tersebut akan memberikan persetujuan RUU IKN disahkan menjadi undang-undang. Proses tersebut dilakukan setelah Pansus mengambil keputusan Tingkat I bersama pemerintah pada Selasa (18/1) dini hari.

Pansus-Pemerintah Setuju RUU IKN Dibawa Dalam Rapat Paripurna DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Teras-Narang.jpg" alt="Rapat pembahasan IKN bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Jakarta, Senin (13/12). Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat pembahasan IKN bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Jakarta, Senin (13/12). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) menggelar rapat kerja dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I, Selasa (18/1) dini hari.  ”Maka kemudian kami sampaikan pada Selasa (18/1) dini hari ini melaksanakan rapat Pansus dari semua rangkaian agenda kerja yang sudah kita lakukan,” kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia seperti dilansir dari Antara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1) dini hari.  Dia mengatakan, rapat kerja itu mengagendakan mendengarkan laporan Panitia Kerja RUU IKN, mendengarkan pendapat mini fraksi, pendapat DPD, dan pendapat pemerintah. Setelah itu, dilanjutkan pengambilan keputusan RUU IKN pada tingkat I yang dilanjutkan penandatanganan naskah RUU.  Rapat kerja itu dihadiri perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, perwakilan Kementerian Keuangan, dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak sekadar berisi kantor pemerintahan. Melainkan sebagai kota pintar baru yang akan menjadi magnet global dan pusat inovasi.  ”Ibu kota negara (IKN) baru ini bukan sekadar kota yang berisi kantor pemerintahan. Tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, dan menjadi pusat inovasi,” ujar Presiden Jokowi pada acara Dies Natalis Ke-67 Universitas Katolik Parahyangan, Senin (17/1).  Presiden menyampaikan, IKN baru merupakan transformasi besar-besaran yang akan dilakukan. Kepala negara menekankan pembangunan IKN baru bukan semata-mata memindahkan fisik kantor pemerintahan.  Menurut Presiden, tujuan utama pemindahan IKN adalah membangun kota pintar baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara menuju Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau.  ”Karena dari sisi ini kita akan memulai secara fisik pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur. Ini harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif, dirancang sejak awal, dan warganya ke mana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, karena zero emision, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu,” papar Presiden Jokowi.

Pansus RUU IKN Gelar Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KALSEL-13B.jpg" alt="Rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dengan jajaran komisaris dan direksi Bank Kalsel di “rumah banjar” untuk membahas upaya pengembangan Bank Kalsel ke depan (9/9). (Foto: Bank Kalsel for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dengan jajaran komisaris dan direksi Bank Kalsel di “rumah banjar” untuk membahas upaya pengembangan Bank Kalsel ke depan (9/9). (Foto: Bank Kalsel for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Provinsi Kalsel selaku pembina Bank Kalsel serius dalam memberikan perhatian serta dukungan terhadap peningkatan kinerja. Ini terlihat dari acara rapat kerja yang diadakan DPRD Provinisi Kalsel saat mengundang dewan komisaris beserta jajaran direksi Bank Kalsel ke “rumah banjar” untuk membahas upaya pengembangan Bank Kalsel ke depan (9/9).  Dengan membawa misi yang sama yakni pemenuhan ketentuan modal inti minimum (MIM), Jajaran manajemen Bank Kalsel disambut oleh Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan dengan membawa laporan kinerja terkini. Dimana sebelumnya tepatnya pada Bulan Juli 2021, Bank Kalsel terakhir diundang oleh Komisi II DPRD Provinsi Kalsel untuk pemaparan kinerja dan penyampaian kondisi modal inti.  Pada kunjungan ini, Bank Kalsel kembali memaparkan kinerja terkini dan langkah – langkah strategis sepanjang tahun 2021 ini. Pertama, Optimalisasi Pendapatan sebagai upaya mempertahankan rentabilitas dengan menjaga dan meningkatkan performa aset – aset bank yang potensial mendukung pendapatan bisnis.  “Alhamdulillah, kerja keras seluruh insan Bank Kalsel membuahkan hasil yang menggembirakan. Posisi aset per 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp 15,19 triliun, yakni tumbuh sebesar 5,55% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 14,80 triliun (yoy). Hal ini ditunjang dengan meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK), dimana per 31 Juli 2021 mampu mencatatkan angka sebesar Rp 12,40 triliun atau tumbuh 0,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 12,33 triliun (yoy),” jelas I G.K. Prasetya selaku Plt. Dirut Bank Kalsel Strategi kedua, Optimalisasi Biaya dengan mengatur pengeluaran berdasarkan skala prioritas dalam mendukung kinerja bank di masa pandemi.  “Strategi ini berhasil memberikan dampak positif pada Bank Kalsel, dimana per 31 Juli 2021, Bank Kalsel mencatatkan BOPO sebesar 76,68%, tahun sebelumnya sebesar 80,28% (yoy). Imbas positifnya, Bank Kalsel berhasil mencatatkan laba sebesar Rp 216 miliar atau tumbuh sebesar 19,03% dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp183 miliar (yoy),” tambah Prasetya.  Strategi ketiga yakni menjaga kualitas kredit yang berkualitas baik dan mengoptimalkan penagihan kredit non performing. Hal ini dalam rangka memastikan kinerja kredit Bank Kalsel dalam kondisi comply.  “Untuk kredit dan pembiayaan, Bank Kalsel mampu mencatatkan Rp11,11 triliun di posisi 31 Juli 2021, yakni meningkat 3,22% (yoy) dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 10,76 triliun. Raihan ini turut menjadi faktor keberhasilan Bank Kalsel dalam menjaga Peringkat Komposit di Level 2, berarti bank yang secara umum sehat,” tukas Prasetya.  Ketua Komisi II DPRD Prov. Kalsel, Imam Suprastowo, menyambut baik kehadiran dewan komisaris beserta jajaran direksi Bank Kalsel untuk membahas berbagai upaya untuk pengembangan Bank Kalsel di waktu yang akan datang. Beliau juga memberikan apresiasi atas konsistensi Bank Kalsel menjaga angka kinerja tetap tumbuh positif yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2021 ini.  “Terima kasih saya sampaikan atas kehadiran dewan direksi dan jajaran direksi Bank Kalsel untuk duduk bersama membahas berbagai upaya untuk mengembangkan bank kesayangan kita semua ini. Kami juga mengapresiasi kinerja Bank Kalsel terkini yang alhamdulillah tetap dalam pencapaian positif. Kami selaku pihak yang peduli terhadap perkembangan Bank Kalsel ke depan tetap mengingatkan agar Bank Kalsel terus memacu kinerja secara konsisten serta selalu berikan layanan yang terbaik untuk turut serta dalam upaya pemulihan ekonomi” terang Imam.  Turut berhadir pula Kepala Bakeuda Prov. Kalsel Agus Dyan Nur, Kepala Biro Perekonomian Prov. Kalsel Inna Yuliani dan Kepala Kantor OJK Regional IX Kalimantan Riza Aulia Ibrahim. Sedangkan dari DPRD Provinsi Kalsel dihadiri pula oleh Sekretaris Komisi II, M. Iqbal Yudianoor beserta anggota Komisi II. Dari Bank Kalsel dihadiri juga oleh Dewan Komisaris Ary Bastari, Hatmansyah dan Syahrituah Siregar; Direktur Operasional, Ahmad Fatrya Putra serta Head Of Bussiness Group, Fachruddin.  Secara umum, Bank Kalsel tetap mampu menampilkan angka yang positif di masa – masa pandemi Covid-19 yang masih menantang. Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, IGK Prasetya berharap dukungan penuh dari segala pihak untuk eksistensi Bank Kalsel. Prasetya juga menyampaikan komitmen seluruh insan Bank Kalsel untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang ada.  “Kami berharap seluruh pihak bersama DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung penuh upaya Bank Kalsel dalam memenuhi ketetuan modal inti minimum di tahun 2024 agar Bank Kalsel semakin exist dan survive dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Disamping terus berkomitmen mengupayakan pertumbuhan kinerja, kami akan terus menjaga aset – aset kredit dan pembiayaan yang telah dimiliki selama ini. Hal ini bertujuan agar pendapatan bisnis Bank Kalsel tetap optimal,” tegas Prasetya.

Bahas Kinerja, DPRD Provinsi Kalsel Gelar Raker Bersama Bank Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-19-at-18.33.52.jpg" alt="Jalan Tol Banda Aceh–Sigli. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Jalan Tol Banda Aceh–Sigli. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa sebanyak 300 usul program pembangunan infrastruktur dari Komisi V DPR dapat dilaksanakan pada 2021. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama komisi V DPR RI, menyampaikan 300 usul itu berasal dari 1.015 usulan yang masuk ke Kementerian PUPR dari anggota Komisi V DPR RI.  ”Semua usul komisi V sudah kami rekap semuanya. Dari 1.015 item pekerjaan yang bisa dikerjakan fisik 300 usul,” papar Basuki seperti dilansir dari Antara Rabu (23/9).  Dia menambahkan, sebanyak 300 usul itu terbagi dalam empat bidang. Yakni, Sumber Daya Air sebanyak 122 usul, Bina Marga 91 usul, Cipta Karya 35 usul, dan Perumahan 52 usul. Menteri Basuki mengatakan, kriteria usul program yang dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020–2024. Kriteria lain adalah program direktif dan penugasan Presiden dan Wakil Presiden serta usul anggota komisi V DPR RI.  ”Usul tersebut pasti akan kita lihat readiness kriterianya, dalam hal ini seperti feasibility study, detail engineering sistem, kesiapan tanah, dan anggaran,” ujar Basuki.  Selain itu, lanjut Menteri PUPR, usul program juga harus ada sinergi dengan pengembangan kawasan strategis dan kawasan pengembangan lain yang diprioritaskan.  Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, Komisi V meminta Kementerian PUPR untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan terhadap hasil sinkronisasi fungsi dan program Kementerian PUPR di dalam RAPBN 2021 sesuai saran, masukan, dan usul Komisi V DPR. ”Ini persetujuan kita semua, maka selesailah rapat kita pada hari ini (23/9),” ucap Lasarus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Bh8FBpK-4iU

Sebanyak 300 Usul Program Infrastruktur Dilaksanakan 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganjar-komandoi-39-ikatan-alumni-pt-garap-pendidikan-vokasi_m_210265.jpeg" alt="PIMPIN VOKASI: Ganjar Pranowo saat memimpin pelantikan anggota baru ikatan alumni perguruan tinggi. (dok. Tim Media Ganjar-Yasin)" width="100%">
<figcaption>PIMPIN VOKASI: Ganjar Pranowo saat memimpin pelantikan anggota baru ikatan alumni perguruan tinggi. (dok. Tim Media Ganjar-Yasin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Rapat kerja nasional Alumni Perguruan Tinggi (Himpuni) digelar di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo pada 4-6 Mei 2018. Rakernas kedua itu secara resmi dibuka pada Sabtu (5/5) oleh Ganjar Pranowo selaku Ketua Presidium Himpuni, sekaligus Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama).&nbsp; Sebagian besar para ketua alumni hadir dalam rapat itu. Selain dari Kagama, hadir pula pimpinan Ikatan perguruan tinggi besar se-Jawa Tengah seperti Undip, Unsoed, UNS, juga dari provinsi lain seperti UI, Unibraw, ITB dan Unair. Total anggota saat ini adalah 39 ikatan alumni, termasuk tujuh yang baru dilantik. Tema besar yang disepakati dalam rakernas ini adalah percepatan program vokasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Ganjar menyebut, penentuan tema didasari pada kebutuhan bangsa untuk meningkatkan daya saing dan kemaslahatan bangsa. "Lulusan vokasi diharapkan mampu mengisi pos tenaga kerja di bidang industri dan jasa dengan keahlian tersertifikasi dan berdaya saing," kata Ganjar, didampingi Rektor UNS Ravik Karsidi.&nbsp; Pendidikan vokasi, menurut Ganjar, adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4).&nbsp; "Tapi kita juga dorong pendidikan vokasi di SMK karena kebutuhan tenaga kerja dari sekolah menengah sangat besar," kata Ganjar yang juga menjadi kandidat calon gubernur dalam Pilgub tahun ini. Dalam melaksanakan program vokasi ini, Himpuni membagi lima kluster yang masing-masing diserahkan pada satu perguruan tinggi. Kluster Industri kecil dan kreatif dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya, Pembangunan Desa oleh Ika Unsoed, Pariwisata oleh Ika Univetsitas Sam Ratulangi, Pertanian dan Kelautan oleh Ika ITB, dan Inovasi oleh Ika Universitas Andalas.&nbsp; "Salah satu pekerjaannya adalah berkoordinasi dengan perusahaan, kita kerjasama masukkan kurikulum sesuai keterampilan yang dibutuhkan perusahaan itu dan lulusannya dipastikan bekerja di situ," ujarnya sang petahana. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro, Maryono menambahkan, pendidikan vokasi yang berhasil nantinya akan membuat masyarakat tak berdebat tentang serbuan tenaga kerja asing ke Tanah Air. "TKA itu konsekuensi dari persaingan global, maka kalau tenaga kerja kita punya keterampilan bagus akan mampu bersaing, kita punya benteng yang kuat," tegasnya.

Ganjar Komandoi 39 Ikatan Alumni PT Garap Pendidikan Vokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapat kerja

Berita Terkini