<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/Rapat-Terbatas-4233550521.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (11/1).(Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (11/1).(Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (11/1). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis nasional, termasuk rencana peresmian infrastruktur energi terintegrasi Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (12/1) besok. Rapat terbatas itu turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani; Menteri Pertanian Amran Sulaiman; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. &ldquo;Di hari Minggu ini, 11 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat,&rdquo; kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagaimana dalam unggahan Instagram Setkab, Minggu (11/1). Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada penguatan industri nasional, terutama sektor tekstil dan garmen. Teddy menjelaskan, Presiden mendorong revitalisasi rantai pasok sebagai langkah konkret memperkuat daya saing industri dalam negeri. &ldquo;Bapak Presiden meminta untuk dilakukannya penguatan dalam industri tekstil/garmen, salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi rangkaian supply chain,&rdquo; ucapnya. Selain itu, penguatan sektor otomotif dan elektronik turut menjadi pembahasan. Menurut Teddy, Presiden menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan teknologi semikonduktor untuk menopang industri masa depan Indonesia. &ldquo;Hal ini ditujukan untuk membangun industri chip masa depan Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk industri otomotif, digital, dan elektronik,&rdquo; ucapnya. Rapat terbatas tersebut juga membahas perkembangan proyek hilirisasi nasional. Teddy menyebut Presiden menerima laporan terkait rencana groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai USD 6 miliar. Agenda lain yang menjadi perhatian Presiden adalah rencana peresmian RDMP Balikpapan, pad Senin (12/1) besok. Teddy menegaskan bahwa persiapan peresmian telah dibahas secara menyeluruh untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. &ldquo;Rencana peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan pada esok hari, Senin, 12 Januari 2026,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Presiden Prabowo gelar rapat terbatas di Hambalang bahas peresmian RDMP Balikpapan Senin besok. Fokus juga pada proyek hilirisasi

Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Hambalang, Bahas Rencana Peresmian RDMP Balikpapan Senin Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/azwar-anas-menteri-panrb-2893586294.jpg" alt="Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Gelombang perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur segera dimulai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, akan ada sebanyak 1.700 ASN yang akan mulai pindah ke IKN. Angka itu, kata Anas, berdasarkan skema tempat tinggal yang disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana nantinya setiap ASN yang sudah berkeluarga akan mendapat satu unit apartemen. Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga menyiapkan skema pemindahan ASN ke IKN dengan total sebanyak 3.200-an orang. Angka itu akan berlaku jika tempat tinggal disepakati bisa sharing alias berbagi. "Kalau sharing (apartemen) di bulan Oktober bisa pindah sekitar 3200-an ASN. Tapi kalau tidak sharing akan ada sekitar 1.700-an," kata Anas di IKN, Senin (12/8). Tapi, atas saran Presiden dalam ratas terbaru, ASN yang sudah menikah tidak lagi sharing di apartemen. "Sehingga dengan demikian jangan khawatir teman-teman yang muda, yang akan pindah, tidak akan sharing dan tetap dengan keluarga," jelasnya. Anas juga memastikan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan disesuaikan dengan kesiapan hunian. Hingga Oktober nanti, dipastikan akan selesai sebanyak 47 tower. "Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan. Tentunya kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini. Dari Hunian yang disiapkan insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower. Sebagian ini 12 tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN," jelasnya. Sebelumnya, Azwar Anas memastikan kepindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap. Mantan Bupati Banyuwangi ini memastikan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan mulai September atau setelah upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Rencana ini mundur dari jadwal sebelumnya pada Juli 2024. &ldquo;Terkait dengan siapa-siapa saja pegawai ASN yang akan dipindahkan, diatur teknisnya oleh masing-masing K/L yang terkait, dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai,&rdquo; jelasnya.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyatakan ada 1.700 ASN yang akan pindah ke IKN mulai Oktober, yang berkeluarga dapat satu apartemen.

Pastikan 1.700 ASN Pindah ke IKN Mulai Oktober, Menteri PAN-RB: Tidak Akan Sharing Apartemen   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/JKT-BBM-Pertalite-Diusulkan-Dihapus-FED-1JPG-2509152148.jpg" alt="Masyarakat mengisi BBM di SPBU Yos Sudarso, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Masyarakat mengisi BBM di SPBU Yos Sudarso, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebelum bertolak ke Australia pukul 10.00 kemarin (4/3), Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait bahan bakar minyak (BBM) di Bandara Halim Perdanakusuma. Jokowi tidak berbicara banyak kepada media. Dia hanya menjamin tidak ada kenaikan harga BBM sebagaimana santer belakangan ini. Selebihnya, presiden mendelegasikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto atau Pertamina untuk memberikan pernyataan. &rdquo;Tidak (ada kenaikan harga BBM). Tapi, nanti yang menyampaikan dari Pertamina,&rdquo; ujarnya. Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan bahwa pemerintah tengah menjaga harga BBM, khususnya jenis nonsubsidi PT Pertamina (Persero), sejak dua bulan lalu. Pertamina sebagai perusahaan negara memiliki tugas untuk pelayanan publik. Salah satunya, menjaga stabilitas harga di masyarakat. Apalagi, saat ini harga minyak dunia sedang berfluktuasi. &rdquo;Masalah situasi dunia hari ini sedang tidak menentu, tentu kita harus prihatin dengan kondisi rakyat,&rdquo; ujarnya. Erick menambahkan, Pertamina menahan harga agar ekonomi masyarakat menengah ke bawah tidak terkena dampak. &rdquo;Kita coba jaga supaya jangan sampai masyarakat yang terbawah terkena dampak. Tentu kita tetap jaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; bebernya. Terkait ketahanan keuangan Pertamina, Erick menyebut belum ada keputusan apa pun yang akan diambil. Pihaknya saat ini berfokus pada kestabilan harga di masyarakat. &rdquo;Jadi, sementara belum ada keputusan mengenai BBM itu. BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh, beban di rakyat hari ini kita harus jaga,&rdquo; urainya. Terpisah, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, sebagai perusahaan pelat merah, Pertamina tetap menjalankan kebijakan yang diambil pemerintah. &rdquo;Pertamina merupakan BUMN. Jadi, pada prinsipnya mengikuti kebijakan pemerintah,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan sebelumnya memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan harga BBM hingga Juni 2024. &rdquo;Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna bahwa tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni, baik itu yang subsidi maupun nonsubsidi,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Kebijakan itu disebutnya menjadi salah satu penyebab target defisit fiskal APBN 2024 melebar. Sebab, kata Airlangga, subsidi untuk menahan kenaikan tarif listrik dan harga BBM memerlukan anggaran yang juga besar. &rdquo;Itu membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN. Dan, itu nanti diambil baik dari saldo anggaran lebih (SAL) maupun pelebaran defisit anggaran pada 2024,&rsquo;&rsquo; kata Airlangga. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga hadir dalam rapat kemarin menyebut salah satu poin rapat tersebut adalah mengenai BBM rendah sulfur. Meski belum memerinci lebih lanjut, pemerintah memang beberapa kali menyebut wacana perlunya BBM rendah sulfur. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah mengatakan bahwa BBM rendah sulfur salah satunya digunakan untuk memperbaiki kualitas udara di DKI. &rdquo;Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui Pertamina untuk penyediaan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI pada triwulan kedua secara bertahap serta menyiapkan road map penyediaan BBM standar Euro 5/6,&rsquo;&rsquo; katanya belum lama ini. (lyn/agf/dee/c7/fal)

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait bahan bakar minyak (BBM) di Bandara Halim Perdanakusuma.

Pemerintah Jamin Harga BBM Tidak Naik hingga Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-190418-988180037.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang ke Istana Negara, hari ini (13/6), mengikuti rapat terbatas penataan kawasan Borobudur." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang ke Istana Negara, hari ini (13/6), mengikuti rapat terbatas penataan kawasan Borobudur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diketahui datang ke Istana Negara, hari ini (13/6). Ganjar ternyata diundang secara khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) membahas penataan kawasan Borobudur. Ganjar mengatakan, ratas tersebut dipimpin langsung Presiden Jokowi. Serta dihadiri sejumlah kementerian terkait. &rdquo;Iya, tadi rapat terbatas soal penataan Kawasan Borobudur. Intinya bagaimana proyek ini cepat beres,&rdquo; kata Ganjar usai ratas. Dalam rapat, Presiden Jokowi meminta semua pihak, baik kementerian, provinsi sampai kabupaten/kota yang terkait penataan kawasan Borobudur, melakukan percepatan. Proyek strategis nasional itu diharapkan Jokowi bisa rampung tepat waktu dan sesuai target. Selain itu, kata Ganjar, sejumlah menteri juga menyampaikan usul guna percepatan penataan. Seperti Menko Marinvest Luhut Bisar Pandjaitan yang mengusulkan adanya lembaga tunggal yang mengelola Borobudur. &rdquo;Pak Menag (Yaqut Cholil Qoumas)menyampaikan mesti ada satu ruang untuk ibadah umat Budha. Sementara kami di Provinsi Jateng dan Kabupaten Magelang diminta mengambil peran masing-masing untuk menyelesaikan apa yang belum selesai,&rdquo; terang Ganjar. Pekerjaan rumah yang belum selesai itu, kata Ganjar, yakni Pemkab Magelang diminta segera membereskan pembangunan tempat pengelolaan sampah. Sementara itu, Pemprov Jateng diminta membereskan soal Pasar Kujon. Terkait hal tersebut, gubernur dua periode itu menyatakan jika pemprov telah menganggarkan untuk Pasar Kujon. Namun, saat ini pekerjaan itu belum bisa dilaksanakan karena ada izin yang belum berjalan, yakni izin heritage impact assessment (HIA). &rdquo;Kalau izin itu sudah keluar, maka bisa dipercepat. Kalau secara keseluruhan, sebagian besar proyek sudah selesai,&rdquo; ucap Ganjar. Diakui Ganjar, memang sangat konsen terkait proyek penataan kawasan Borobudur. Sebab selain heritage, Borobudur salah satu proyek strategis nasional yang memiliki nilai historis luar biasa dan memiliki potensi ekonomi yang juga sangat besar. &rdquo;Selain menyelesaikan proyek yang bersifat fisik, kami juga diperintahkan Pak Presiden untuk membuat banyak event seperti Borobudur Marathon, Tour de Borobudur, event musik, dan lainnya. Termasuk event ibadah, karena saat Waisak kemarin, seluruh hotel dan balkondes di Magelang penuh. Tentu ini bagus dari sisi ekonomi dan pariwisata,&rdquo; papar Ganjar. (bay/ria)

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo ke Istana mengikuti rapat terbatas penataan kawasan Borobudur

Ganjar Diundang Khusus Presiden Jokowi, Bahas Soal Penataan Borobudur

rapat terbatas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapat terbatas

Berita Terkini

Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Hambalang, Bahas Rencana Peresmian RDMP Balikpapan Senin Besok

Pastikan 1.700 ASN Pindah ke IKN Mulai Oktober, Menteri PAN-RB: Tidak Akan Sharing Apartemen

Pemerintah Jamin Harga BBM Tidak Naik hingga Juni 2024

Ganjar Diundang Khusus Presiden Jokowi, Bahas Soal Penataan Borobudur

Download Aplikasi JawaPos.com