<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/kbFqL2HJpeM1XZ3qJGRu66vJeP4slSyXi7tqOfA5-2406726826.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak tahu alasan rapat pembahasan subsidi kompensasi energi bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia di Komisi XI DPR RI, Jakarta, pada Kamis (4/12) digelar secara tertutup.&nbsp; Saat ditanya apakah ada rahasia di balik pembahasan tersebut, Menkeu Purbaya justru berkelakar dan menduga karena takut dirinya berbicara ngaco di hadapan publik dan para bos BUMN.&nbsp; "Nggak ada (rahasia). Saya juga nggak tahu, saya ikut aja. Mungkin takut saya ngomong ngaco," kata Purbaya sembari tertawa saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).&nbsp; Adapun sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menjadwalkan Rapat Pembahasan Subsidi dan Kompensasi bersama dengan Danantara Indonesia.&nbsp; Dalam jadwal yang beredar, rapat tersebut akan dilangsungkan pada pukul 10.00 WIB. Kemudian rapat baru dimulai pada pukul 11.00 WIB, setelah dibuka sebentar oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun rapat tersebut diputuskan digelar secara tertutup.&nbsp; Saat membuka rapat, Misbakhun menyebut Rapat dihadiri oleh sebanyak 17 anggota Komisi XI DPR dari total 7 fraksi. Misbakhun lalu meminta pendapat para anggota Komisi XI DPR apakah rapat diselenggarakan secara terbuka atau tertutup.&nbsp; Menurutnya, materi yang akan dibahas pada rapat ini bersifat strategis. Itu sebabnya ia membutuhkan masukan daripada anggotanya terlebih dahulu.&nbsp; "Mengenai posisi rapat hari ini saya butuh masukan apakah rapat ini diadakan secara terbuka atau tertutup, karena banyak hal strategis yang sedang kita bicarakan," tanya Misbakhun.&nbsp; Para anggota yang hadir pun meminta agar rapat itu diselenggarakan secara tertutup. Dengan demikian, rapat berjalan tidak terbuka untuk dipantau oleh publik.&nbsp; "Tertutup ya? Penguasanya sudah minta tertutup nih. Saya nyatakan rapat ini dinyatakan tertutup," tukas politisi Partai Golkar itu sebelum mengetuk palu. &nbsp; Selanjutnya, Purbaya dan sejumlah pejaba yang hadir baru menemui awak media di luar ruangan rapat pada pukul 13.30 WIB. Untuk diketahui, tak hanya dihadiri oleh Purbaya dan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh pejabat perusahaan pelat merah.&nbsp; Diantaranya, seperti Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan rapat tertutup terkait subsidi energi di DPR RI, Jakarta.

Rapat Subsidi dan Kompensasi Energi di DPR Mendadak Tertutup, Menkeu Purbaya: Mungkin Takut Saya Ngomong Ngaco!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/ahoKdJrDbDuMIbuZZSTcT1UlE6O3QPRjjQ3xiJtU-545162695.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam. Pertemuan tertutup itu salah satunya membahas soal peningkatan prekonomian. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo hadir dalam pertemuan tertutup tersebut. Prasetyo mengamini, pertemuan itu salah satunya membahas soal prekonomian nasional. Termasuk di antaranya sistem keuangan hingga devisa hasil ekspor (DHE). "Memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus. Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita," kata Mensesneg Prasetyo Hadi usai pertemuan di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan usai pertemuan. "Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari Peraturan Pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan devisa hasil ekspor, salah satunya," sambungnya. Politikus Partai Gerindra itu mengaku pertemuan itu turut membahas soal efektifitas diberlakukannya devisa hasil ekspor (DHE). Ia menyebut, penerapan DHE sejauh ini belum cukup menggembirakan bagi prekonomian nasional. "Ya masih ada, beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Mungkin itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup dengan Gibran dan menteri membahas peningkatan ekonomi dan devisa hasil ekspor.

Prabowo Gelar Rapat Tertutup Dihadiri Gibran hingga Menkeu Purbaya, Bahas soal Peningkatan Perekonomian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/l5M4mCyPYm3y0U0MTpmFl42OIwu6rh5DMsoDdVzw-2969351632.jpg" alt="Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun bersama CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (19/8). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun bersama CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (19/8). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan menggelar rapat kerja tertutup bersama CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani, juga Menteri BUMN Erick Thohir, pada Selasa (19/8). menurut Misbakhun, alasannya karena Raker tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025. Keputusan rapat tertutup diambil karena banyak hal bersifat sensitif yang tidak bisa dipublikasikan kepada publik. &ldquo;Dalam RKAP itu banyak proyek-proyek yang harus disampaikan. Proyek-proyek itu baik proyek-proyek yang sebutnya private sector maupun public sector. Dan itu tidak mungkin kita akan sampaikan secara terbuka untuk umum. Karena akan mempengaruhi portofolio investasi itu sendiri,&rdquo; ujar Misbakhun usai rapat, Selasa (19/8). Lebih lanjut, Misbakhun menyatakan keterbukaan berlebihan justru berpotensi menimbulkan pelanggaran, terutama jika berimplikasi pada pergerakan harga di pasar modal. Terlebih, dalam RKAP banyak proyek-proyek yang harus disampaikan, mulai dari sektor private maupun sektor publik. Selain membahas proyek-proyek investasi, Misbakhun juga menyampaikan bahwa raker itu juga membahas neraca awal serta proyeksi rugi laba Danantara pada 2025. Misbakhun menilai, angka-angka yang ditampilkan masih bersifat prognosa sehingga tidak tepat diumumkan ke publik. &ldquo;Danantara ini banyak beberapa hal yang memang bentuknya investasi. Kalau bentuknya investasi kan kita tidak ingin itu menjadi alat spekulasi,&rdquo; imbuhnya. Ia juga menambahkan, Danantara memiliki tugas strategis menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menjalankan mandat negara. Karena itu, kata Misbakhun, perusahaan harus fokus menjalankan bisnis secara sehat tanpa diganggu spekulasi pasar. "Kalau kemudian itu dijadikan alat spekulasi nanti ditakutkan, dikhawatirkan akan mengganggu bisnis judgement yang memang harus benar-benar mereka profesional, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar bisnis," pungkasnya. Untuk diketahui, rapat kerja Komisi XI DPR RI mulanya dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB. Kemudian, acara tersebut molor hingga lebih dari pukul 4 sore. Kemudian selesai pada pukul 18.12 WIB. &nbsp; &nbsp;

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menggelar rapat kerja tertutup membahas RKAP 2025 bersama CEO Danantara dan Menteri BUMN.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun Ungkap Alasan Gelar Rapat Tertutup dengan CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri BUMN Erick Thohir

rapat tertutup

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rapat tertutup

Berita Terkini

Rapat Subsidi dan Kompensasi Energi di DPR Mendadak Tertutup, Menkeu Purbaya: Mungkin Takut Saya Ngomong Ngaco!

Prabowo Gelar Rapat Tertutup Dihadiri Gibran hingga Menkeu Purbaya, Bahas soal Peningkatan Perekonomian

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun Ungkap Alasan Gelar Rapat Tertutup dengan CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri BUMN Erick Thohir

Download Aplikasi JawaPos.com