<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/FotoJet-2025-10-20T101622946-397833153.jpg" alt="Seorang perempuan mengangkat tangan sebagai simbol perlawanan dalam aksi solidaritas menuntut kesetaraan gender. (Unsplash)" width="100%">
<figcaption>Seorang perempuan mengangkat tangan sebagai simbol perlawanan dalam aksi solidaritas menuntut kesetaraan gender. (Unsplash)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kawasan Asia Tenggara masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender meskipun seluruh negara di kawasan ini telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi yang bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu ternyata belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional. Dilansir dari laporan Social Institutions and Gender Index (SIGI) 2021: Regional Report for Southeast Asia oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), seluruh negara Asia Tenggara telah menandatangani dan meratifikasi CEDAW. Namun, diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi melalui norma sosial, kebijakan, hingga praktik budaya yang bias gender. OECD mencatat bahwa banyak kebijakan domestik masih belum mendukung pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Laporan OECD tersebut juga mengungkapkan bahwa walaupun hukum formal untuk kesetaraan gender telah diterapkan di banyak negara, kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, partisipasi politik, dan layanan kesehatan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kesetaraan hukum belum berbanding lurus dengan kesetaraan substantif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam laporan terpisah, ASEAN SOGIE Caucus melalui Policy Brief on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and SOGIESC in Southeast Asia menyoroti bahwa penerapan CEDAW di kawasan ini juga belum sepenuhnya memperhatikan aspek orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik jenis kelamin (SOGIESC). Banyak negara anggota ASEAN belum memasukkan isu ini secara eksplisit dalam laporan pelaksanaan CEDAW mereka. Dilansir dari Policy Brief tersebut, meskipun sepuluh negara ASEAN dan Timor-Leste telah meratifikasi CEDAW, hanya sebagian kecil yang mengakui dan melindungi hak perempuan lesbian, biseksual, transgender, queer, dan interseks (LBTQI). Sebagian besar sistem hukum domestik di kawasan ini masih belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok tersebut, bahkan beberapa masih mengkriminalisasi ekspresi gender tertentu. Sebagai contoh, di Malaysia, hukum syariah di 13 negara bagian melarang laki-laki &ldquo;berpakaian atau berperilaku seperti perempuan&rdquo;. Kondisi ini, menurut ASEAN SOGIE Caucus, menyebabkan perempuan transgender menghadapi diskriminasi berlapis dan kesulitan mengakses layanan publik, termasuk kesehatan reproduksi dan pekerjaan yang aman. Sementara itu, menurut laporan UN Women&nbsp;yang berjudul Women&rsquo;s Right to Equality: The Promise of CEDAW, kesetaraan yang dijamin dalam CEDAW bukan hanya kesetaraan di atas kertas, tetapi juga kesetaraan nyata dalam hasil dan pengalaman hidup. UN Women menegaskan bahwa negara-negara di Asia Tenggara perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan memastikan setiap perempuan, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-haknya secara penuh. UN Women juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak perempuan. Ditekankan bahwa laporan bayangan (shadow reports) dari organisasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menilai sejauh mana komitmen negara terhadap pelaksanaan CEDAW benar-benar diwujudkan. OECD menegaskan bahwa penghapusan diskriminasi terhadap perempuan membutuhkan pembaruan hukum dan perubahan sosial yang berjalan beriringan. Upaya ini harus mencakup reformasi kebijakan, pendidikan publik, dan pemberdayaan ekonomi agar perempuan dapat berpartisipasi setara dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana dilansir dari ASEAN SOGIE Caucus, janji kesetaraan dalam CEDAW tidak akan terwujud jika negara-negara hanya berhenti pada ratifikasi tanpa langkah nyata di lapangan. Perlu tindakan konkret, komitmen politik, dan kesadaran masyarakat untuk memastikan bahwa perempuan di Asia Tenggara benar-benar bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya. (*)

Kawasan Asia Tenggara masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender meskipun telah meratifikasi CEDAW.

CEDAW di Asia Tenggara: Ratifikasi Tak Selalu Berarti Kesetaraan Nyata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/komisi-v-670983848.jpg" alt="Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi VI DPR RI menyepakati usulan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meratifikasi tiga protokol perdagangan internasional. Pertama, Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA). Kedua, Persetujuan Pergerakan Orang Perseorangan ASEAN (MNP). Dan, ketiga adalah Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). "Komisi VI DPR RI menyetujui dan sepakat mengusulkan agar pengesahan ketiga protokol perjanjian dapat dilakukan melalui peraturan presiden," ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan DPR&nbsp;di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2). Kesepakatan tersebut menanggapi usulan Kementerian Perdagangan ihwal ratifikasi ketiga protokol tersebut melalui peraturan presiden. Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menjelaskan masing-masing keuntungan apabila Indonesia meratifikasi ketiga protokol perjanjian perdagangan internasional itu. Budi mencontohkan protokol MNP&nbsp;dapat meningkatkan kesejahteraan Indonesia, serta meningkatkan output dan penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor profesional yang berada dalam lingkup jasa bisnis, pendidikan, konstruksi, dan kesehatan. "Pada tahun 2024&ndash;2045, diperkirakan remitansi tenaga kerja profesional Indonesia di negara ASEAN akan meningkat signifikan dengan proyeksi mencapai angka 7,8 miliar dolar AS pada 2045, sehingga berpotensi meningkatkan surplus perdagangan jasa Indonesia dan ASEAN," ucap Budi. Lebih lanjut, AANZFTA, menurut Budi, perjanjian tersebut dapat meningkatkan akses produk ekspor Indonesia ke ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, sebab tingkat liberasi tarif telah mencapai rata-rata 91,94 persen. Selain itu, perjanjian tersebut juga memberi kepastian iklim usaha, pelindungan konsumen, dan adopsi digitalisasi. Budi juga membidik peluang kerja sama dan peningkatan kapasitas pada UMKM, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan. "Protokol ini diprediksi akan meningkatkan ekspor Indonesia ke semua pihak AANZFTA sebesar 0,16 persen pascaimplementasi, dan akan terus meningkat menjadi Rp9,41 triliun pada tahun 2033," kata Budi. Budi juga meyakini AANZFTA tersebut akan meningkatkan investasi hingga Rp118,72 triliun pada&nbsp;2033. Terakhir,&nbsp;Budi menyampaikan protokol IJEPA&nbsp;dapat memberi manfaat berupa peningkatan akses pasar barang dan daya saing produk Indonesia di Jepang; meningkatkan akses pasar sektor jasa Indonesia yang berpotensi mengalami peningkatan di Jepang seperti jasa keuangan, asuransi, komunikasi, transportasi barang melalui darat, serta perdagangan. Selain itu, Budi juga meyakini IJEPA dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan investasi, serta meningkatkan kerja sama di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Ke depannya, pelaku usaha Indonesia akan mendapat kesempatan untuk masuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah Jepang," kata Budi.

Budi meyakini IJEPA dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan investasi, serta meningkatkan kerja sama di bidang pengadaan.

Rencana Kemendag untuk Ratifikasi IJEPA, MNP, dan AANZFTA Disetujui DPR

Ratifikasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ratifikasi

Berita Terkini

CEDAW di Asia Tenggara: Ratifikasi Tak Selalu Berarti Kesetaraan Nyata

Rencana Kemendag untuk Ratifikasi IJEPA, MNP, dan AANZFTA Disetujui DPR

Download Aplikasi JawaPos.com