<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Tubagus-Chaeri-Wardana-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1). Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1). Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan didakwa menyuap Deddy Handoko dan Wahid Husen yang merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Pemberian suap tersebut dilakukan untuk mendapat kemudahan izin keluar Lapas.  "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu memberi sesuatu," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald F Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (6/9).  Jaksa menjelaskan, untuk memuluskan langkahnya keluar dari Lapas Sukamiskin, adik kandung dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini memberikan Deddy Handoko berupa satu unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn G Luxury 2.0 G AT dan uang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 29 juta. Pemberian itu terjadi saat Deddy menjabat Kalapas Klas 1 Sukamiskin periode Oktober 2016 sampai dengan Maret 2018.  "Bahwa Terdakwa merupakan warga binaan atau narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara sejak 2015 di Lapas Klas 1 Sukamiskin Bandung atas beberapa kasus tindak pidana korupsi," ucap Jaksa Ronald.  Jaksa menyebut, Wawan selama di dalam Lapas Sukamiskin memiliki asisten pribadi yang membantu mengurus kebutuhannya di dalam Lapas, yaitu Ari Arifin yang juga merupakan warga binaan Lapas Sukamiskin. Bahkan, setelah selesai menjalani masa hukuman, Ari Arifin masih mengurus kebutuhan Wawan di dalam Lapas, termasuk mengurus persetujuan izin keluar Lapas berupa izin berobat ke rumah sakit dan izin luar biasa (ILB) yang diajukan permohonannya kepada Kalapas Sukamiskin melalui bantuan Hendry Saputra selaku staf umum merangkap sopir dan ajudan Kalapas.  Oleh karena itu, Hendry Saputra menyampaikan kepada Deddy Handoko yang berkeinginan membeli sebuah mobil Toyota Kijang Innova bekas (second) keluaran tahun 2016. "Ari Arifin kemudian menyampaikan keinginan Deddy Handoko tersebut kepada Terdakwa di Lapas Sukamiskin, sehingga Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2017 memberikan uang sebesar Rp 270 juta kepada Ari Arifin untuk dibelikan mobil sesuai yang diminta Deddy Handoko," papar Jaksa Ronald.  Adapun pemberian uang kepada Deddy melalui rekening Hendry Saputra berlangsung dua kali, dengan rincian Rp 19 juta pada 21 Desember 2017 dan Rp 10 juta pada tanggal 23 Februari 2018. Suap juga diberikan kepada Wahid Husen. Suami dari mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany ini juga memberikan uang secara bertahap hingga seluruhnya sebesar Rp 63,39 juta.  "Bahwa terkait dengan kemudahan izin keluar, kelonggaran pengawalan maupun kelonggaran waktu kembali ke dalam Lapas yang diberikan Wahid Husen selaku Kalapas Sukamiskin tersebut, Terdakwa melalui perantaraan Ari Arifin memberikan uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 63,39 juta kepada Wahid Husen yang diterima melalui Hendry Saputra," pungkas Jaksa Ronald.  Wawan didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Adik Ratu Atut, Wawan Didakwa Suap Dua Kalapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan pada tingkat kasasi. Hukuman Wawan dipangkas menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Wawan juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 58.025.103.858,00 subsider 3 (tiga) tahun penjara.  "Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana menjadi pidana penjara 5 tahun, pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta Uang Pengganti Rp 58.025.103.858,00 subsider tiga tahun penjara," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Senin (19/7).  Adik dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/01/2021/kejar-tppu-suami-airin-jaksa-kpk-ajukan-kasasi-ke-ma/">Kejar TPPU Suami Airin, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke MA</a>  Perkara pada tingkat kasasi ini diadili oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Agus Yunianto. Hukuman Wawan di tingkat kasasi lebih ringan ketimbang di tingkat banding yang selama 7 tahun penjara.  Kendati pidana badan Wawan dikurangi, MA memperberat hukuman Wawan dengan mewajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.  Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta hukuman Wawan diperberat dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Wawan juga dikenakan denda senilai Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Perkara Wawan pada tingkat banding diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan anggota Jeldi Ramadhan, Anthon R Saragih, M Lutfi dan Singgih Budi Prakoso.  Selain itu, suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu juga dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58 miliar. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti dan apabila hartanya tidak mencukupi uang pengganti, diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.  Meski diperberat pada tingkat PT DKI Jakarta, tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Wawan sebagaimana dakwaan KPK tidak terbukti.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

MA Pangkas Hukuman Adik Ratu Atut Jadi 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masifnya terpidana korupsi yang mencari peruntungan melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK). Terkini, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sedang mengajukan upaya PK dari pidana 6 tahun penjara, dalam kasus penerimaan gratifikasi dan suap kepada anggota DPRD Jambi.  Selain Zumi Zola, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga tengah mencari peruntungan hukum melalui upaya PK. Atut mengajukan PK terkait jeratan hukum kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menegaskan, Jaksa KPK siap menghadapi upaya hukum luar biasa yang diajukan Zumi Zola maupun Atut. Jaksa KPK akan menyerahkan kontra memori PK kepada Mahkamah Agung (MA).  ’’KPK tentu siap menghadapi Permohonan PK yang diajukan oleh pihak terpidana. Tim JPU akan segera menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK kepada MA melalui Majelis hakim PK di PN Tipikor Jakarta Pusat,’’ kata Ali dalam keterangannya, Rabu (6/1).  Juru bicara KPK bidang penindakan itu memahami upaya hukum PK merupakan hak terpidana yang diatur dalam hukum acara pidana. Sebagai penegak hukum, KPK juga tentu menghormati setiap putusan majelis hakim, baik ditingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa PK.  Ali tak memungkiri, masifnya terpidana korupsi mengajukan upaya hukum PK karena melihat tren putusan dari MA. Kekinian, lembaga kekuasaan kehakiman mengabulkan PK suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansa yang hukumannya dipotong dari 3,5 tahun menjadi 1,5 tahun penjara.  Selain itu, MA juga mengabulkan permohonan PK yang diajukan mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. Hukumannya dikurangi dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara oleh Hakim pada tingkat PK.  Ali menegaskan, banyaknya koruptor yang mengajukan upaya hukum PK seharusnya MA dapat membacanya sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus. Karena PK yang diajukan napi korupsi sebagian besar pada akhirnya dikabulkan MA dengan mengkoreksi terhadap putusan sebelumnya baik pertimbangan fakta, penerapan hukum maupun amar putusannya.  ’’Jika ini tetap berlanjut, kami khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun. Sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama tidak membuahkan hasil yang maksimal,’’ pungkas Ali. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/eNLMNzOkcWM

Ratu Atut-Zumi Zola Ajukan PK, KPK Singgung MA Potong Hukuman Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/rano-karno-terseret-korupsi-atut-kebagian-jatah-rp-300-juta_m_114950.jpeg" alt="Rano Karno" width="100%">
<figcaption>Rano Karno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rano Karno disebut turut menerima uang panas sebesar Rp 700 juta. Duit itu berasal dari proyek pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2012.  Aliran uang tersebut terungkap saat Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Komisaris Utama PT Balisific Pragama (PT BP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.  "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya Rano Karno sebesar Rp 700.000.000," kata Jaksa Budi Nugraha saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).  Jaksa menjelaskan, uang yang diperoleh oleh mantan Gubernur Banten tersebut berasal dari Direktur PT Java Medika (PT JM) Yuni Astuti. Dalam dakwaan, Yuni merupakan salah satu rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan alat-alat kedokteran di Provinsi Banten.  Yuni diduga ikut kongkalingkong dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Dari pengerjaan proyek tersebut, Yuni memperoleh uang yang nilainya mencapai Rp 61,2 miliar.  Adapun, rincian ‎uang yang digunakan yakni, sebesar Rp 30,4 miliar untuk pembelian alat kesehatan. Kemudian, untuk biaya pinjaman mencapai Rp 222,8 juta.  Sementara sisanya diberikan kepada sejumlah pihak, atas perintah Wawan. Salah satu pihak yang disebut turut menerima uang panas terkait proyek tersebut yakni Rano Karno.‎  "Sesuai arahan terdakwa, bagian Yuni Astuti tersebut juga dipergunakan untuk diberikan kepada beberapa pihak, antara lain Djadja Buddy, Ajat Drajat, Ahmad Putra, Rano Karno," ucap Jaksa.  Menanggapi hal itu, Rano Karno membantah tudingan tersebut. Politikus PDIP yang kini duduk sebagai legislator itu mengatakan, pernyataan Mantan Kadis Kesehatan Pemprov Banten Djaja Buddy Suhardja yang menuding Rano Karno menerima uang adalah keliru.  "Saudara Djadja telah menuduh saya. Saya dituduh menerima aliran dana sebesar Rp 700 juta. Jumlah ini berbeda jauh dari tuduhan sebelumnya yang menyebut saya menerima aliran dana dari kasus ini sebesar Rp 300 juta. Saya mempertanyakan inkonsistensi tuduhan yang disampaikan Saudara Djadja atas diri saya," ucap Rano Karno kepada wartawan.  Selain Rano Karno, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga turut diperkaya dalam proyek tersebut. Ratu Atut disebut kecipratan uang panas dari proyek tersebut sekira ‎Rp 3,859 miliar.  Jaksa juga mendakwa Wawan melakukan korupsi proyek itu bersama-sama dengan Atut. Diketahui, Atut yang merupakan mantan Gubernur Banten itu telah divonis bersalah dan hukumannya sudah inkrah. Dalam vonis Atut juga disebutkan adanya pemberian uang kepada Rano Karno.  Atas perbuatan itu, Wawan didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Rano Karno Disebut Terima Duit Panas dari Adik Ratu Atut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politik-dinasti-bisa-berefek-buruk-pemilih-harus-cermat_m_200984.jpeg" alt="Ilustrasi Pilkada Serentak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Serentak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politik dinasti berpotensi besar merusak dan mematikan Demokrasi. Sebab, keberadaan politik dinasti kerap dibarengi terjadinya tindak pelanggaran korupsi. Penegasan itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana. Tjipta mengungkapkan bahwa banyak efek negatif yang ditimbulkan dari politik dinasti. Salah satunya mengancam eksistensi demokrasi. &ldquo;Hampir semua kalangan masyarakat sudah bisa dipastikan tidak setuju dengan politik dinasti. Karena hal itu dianggap sesuatu yang turun menurun dan seringkali digunakan untuk sesuatu yang buruk, oleh bapak atau anaknya, istri atau suaminya, dan kakak atau adiknya,&rdquo; ulas Tjipta kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/4). Di Pilkada Serentak 2018, ada enam provinsi yang calon kepala daerahnya masih berasal dari satu keluarga. Yakni Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumatera Selatan (Sumsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara (Malut), dan Kalimantan Barat (Kalbar). Di Pilgub Sulsel misalnya Calon Gubernur (Cagub) Ichsan Yasin Limpo yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, adalah adik dari Gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai, tapi melalui jalur independen. Tjipta menegaskan, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat berani menghapus politik dinasti, dengan membuat atau mengubah undang-undang dan peraturan yang jelas dan tegas. "Ini dilakukan demi terwujudnya demokrasi yang sehat," tegas dia. Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, melanggengkan politik dinasti sama saja dengan membiarkan tata kelola pemerintahan daerah yang tidak akuntabel dan tidak demokratis. &ldquo;Dalam politik dinasti, tata kelola pemerintahan menjadi personal di lingkaran keluarga, mengelola sebuah daerah diibaratkan mengelola sebuah keluarga. Bukan hanya persoalan besarnya potensi korupsi, politik dinasti juga akan berdampak pada berbagai urusan keseharian masyarakat terkait pelayanan publik,&rdquo; ulas Titi sebuah diskusi di Jakarta. Sebab, menurut Titi, orientasi politik dinasti bukan melayani publik, tetapi bagaimana dia bisa melanggengkan kekuasaan. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan masyarakat, agar mempertimbangkan banyak aspek ketika memilih pemimpin yang berasal dari 'dinasti'. "Kalau ada kepala daerah yang sering disebut dinasti harus dipertimbangkan betul-betul apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi," jelas dia.

Politik Dinasti Bisa Berefek Buruk, Pemilih Harus Cermat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/terbukti-korupsi-alkes-di-banten-ratu-atut-divonis-5-tahun-6-bulan_m_145558.jpeg" alt="Terdakwa korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah dikawal ketat para pendukungnya usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/07)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah dikawal ketat para pendukungnya usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/07).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis penjara selama lima tahun dan enam bulan kepada mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah. Atut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Alat Kesehatan Rumah Aakit rujukan Dinas Kesehatan Banten dan penyusunan anggaran Tahun 2012. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Mas'ud saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7). Selain hukuman badan, Atut juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 250 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana tiga bulan kurungan. Atut dinyatan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan Atut dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi. "Hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan, terdakwa mengakui perbuatan,&nbsp; dan terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 3,8 miliar," ujar Hakim Mas'ud. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yaitu delapan tahun penjara dan membayar denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Atut sebelumnya didakwa bersama-sama adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit rujukan Dinas Kesehatan Banten dan penyusunan anggaran tahun 2012. Dalam kasus ini Atut disebut memperkaya dirinya Rp 3,8 miliar, sementara Wawan mendapat bagian sebesar Rp 50 miliar. Kemudian Atut juga didakwa melakukan pemerasan terhadap empat kepala dinas di Pemprov Banten, sebesar Rp 500 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu digunakan untuk kepentingan Atut dalam rangka mengadakan kegiatan Istigasah. "Saya menerima putusan vonis yang disampaikan Yang Mulia," ujar Atut. Sementara JPU KPK menyatakan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Terbukti Korupsi Alkes di Banten, Ratu Atut Divonis 5 Tahun 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/anak-ratu-atut-ikut-disebut-dalam-dakwaan-korupsi-alkes_m_114820.jpeg" alt="Ratu Atut Chosiyah" width="100%">
<figcaption>Ratu Atut Chosiyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anak mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Andika Hazrumy ikut disebut-sebut dalam dakwaan korupsi Alkes. Saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerangkan bahwa Atut memanggil Kadis Kesehatan Provinsi Banten Djaja Buddy Suhardja untuk bertemu di Hotel Crown Plaza, Jakarta. Atut juga memanggil beberapa kadis lainnya. Dalam pertemuan itu, Andika juga hadir. Saat itu Atut meminta uang kepada sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Banten terkait pengadaan alat kesehatan tahun 2012. Atut meminta sejumlah kepala dinas untuk mengalokasikan dana taktis atau operasional untuk kepentingan pribadinya dan Atut. "Dalam pertemuan tersebut hadir juga Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan Andika Hazrumy yang merupakan anak terdakwa," kata Budi saat membacakan surat dakwaan. Saat itu, Atut menyampaikan keluhan tentang adanya kebutuhan operasional atau dana taktis yang diperlukan Atut dan anaknya selaku anggota DPD RI. Di samping itu, Atut menanyakan kepada para kepala dinas yang hadir mengenai progres pekerjaan dalam lelang pengadaan pada masing-masing dinas dan meminta untuk mengalokasikan dana taktis. "Untuk memenuhi permintaan&nbsp; terdakwa, selanjutnya Wawan meminta Dadang Prijatna menemui Djaja Buddy Suhardja di kantor Dinkes Provinsi Banten untuk menyerahkan list proyek seluruh pengadaan beserta prosentase alokasi anggaran sebagai pegangan atau bahan kontrol pengeluaran uang yang akan diberikan kepada terdakwa sebesar 2,5 persen dari total proyek yang dikerjakan oleh Wawan untuk memenuhi kepentingan dana taktis dan operasional terdakwa," papar Jaksa Budi. Selanjutnya sebagaimana permintaan Atut, antara Oktober hingga Desember 2012 Atut menerima uang sebesar Rp 3,859 miliar dari Wawan secara bertahap di rumahnya. Uang itu diberikan melalui orang kepercayaan Wawan, Yuni Astuti. (Put/jpg)

Anak Ratu Atut Ikut Disebut Dalam Dakwaan Korupsi Alkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ratu-atut-paksa-kepala-dinas-setor-uang-nih-rinciannya_m_114763.jpeg" alt="Ratu Atut Chosiyah" width="100%">
<figcaption>Ratu Atut Chosiyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 79,7 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa juga mendakwa Atut telah memaksa sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten untuk menyetor sejumlah uang dengan total Rp 500 juta. Jaksa Afni Carolina mengatakan, Atut telah mengangkat dan memberhentikan Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Banten dengan meminta komitmen loyalitas. "Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri," kata Afni saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3). Di antara PNS yang dipaksa Atut untuk membayarkan uang adalah Kepala Dinas Kesehatan Banten Djadja Buddy Suhardja sebesar Rp 100 juta, Kadis Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Iing Suwargi sebesar Rp 125 juta, Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Sutadi sebesar Rp 125 juta, dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Banten Hudaya Latuconsina sebesar Rp 150 juta. Uang itu digunakan untuk kegiatan istighosah guna kepentingan Atut. Sekitar Juli-Agustus 2012, Atut melakukan pertemuan dengan empat orang PNS itu di Hotel Crowne Plaza Jakarta. Atut kemudian meminta agar pengusulan anggaran kegiatan dan pelaksanaan proyek pekerjaan yang ada pada masing-masing dinas dikoordinasikan dengan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Di pertemuan selanjutnya, Atut menyampaikan kekecewaannya perihal loyalitas beberapa kadis yang tidak menyetorkan uang kepadanya dari proyek yang dikoordinasikan dengan Wawan. Lantaran diancam akan dipecat dan dilaporkan ke aparat penegak hukum, maka Djaja Buddy, Hudaya Latuconsina, Iing Suwargi, dan Sutadi terpaksa memenuhi permintaan Atut. "Padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya," kata Jaksa Afni. Atas perbuatannya, Atut didakwa melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. (Put/jpg)

Ratu Atut Paksa Kepala Dinas Setor Uang, Nih Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/jaksa-sebut-rano-karno-kecipratan-rp-300-juta_m_114745.jpeg" alt="Rano Karno" width="100%">
<figcaption>Rano Karno</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama Gubernur Banten Rano Karno ikut disebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2012. Pemeran Si Doel itu disebut menerima aliran dana korupsi Atut sebesar Rp 300 juta. "Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Rp 3,8 miliar, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan Rp 50 miliar, Yuni Astuti Rp 23,3 miliar, Djaja Buddy Suhardja sebesar Rp 590 juta, Rano Karno sebesar Rp 300 juta," kata Jaksa Afni Carolina saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3). Menurut Jaksa Afni, Atut telah melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012. "Dan melakukan pengaturan pelaksanaan anggaran apda pelelangan pengadaan alat kesehatan&nbsp; (alkes) Rumah Sakit (RS) Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Bantan tahun anggaran 2012 untuk memenangkan pihak tertentu," kata Afni.  Atas perbuatannya, Atut diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 79,7 miliar. Atut didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. (put/jpg)

Jaksa Sebut Rano Karno Kecipratan Rp 300 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/atut-didakwa-merugikan-keuangan-negara-rp-797-miliar_m_114743.jpeg" alt="Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 79,7 miliar. Hal itu dilakukan karena Atut melakukan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) RS Rujukan Pemprov Banten pada Dinas Kesehatan Kesehatan Banten tahun 2012 untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Saat itu Atut menjabat sebagai Gubernur Banten. "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," kata Jaksa KPK Afni Carolina saat membacakan sura dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3). Atut didakwa bersama-sama adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Jaksa Budi menyebutkan, Atut memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,85 miliar dan memperkaya Wawan sebesar Rp 50,8 miliar. Selain itu, Atut juga memperkaya orang kepercayaan Wawan yaitu Yuni Astuti sebesar Rp 23,39 miliar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Djaja Budy Suhardja sebesar Rp 590 juta, Ajat Drajat Ahmad Putra sebesar Rp 345 juta. Selain, Atut juga disebut memperkaya Rano Karno sebesar Rp 300 juta. "Terdakwa sejak diangkat menjadi Plt Gubernur maupun Gubernur definitif provinsi Banten dalam memilih dan mengangkat beberapa pejabat di Pemprov Banten selalu meminta komitmen kepada para pejabat tersebut untuk senantiasa loyal atau patuh sesuai arahan dari terdakwa," kata Jaksa Budi Nugraha. Terdakwa pada sekitar pertengahan 2006 bertemu dengan Djaja Buddy di rumahnya. Dalam pertemuan itu, Atut mengarahkan Djaja agar setiap proses pengusulan anggaran dan pelaksanaan proyek pekerjaan yang ada di Dinkes Banten dikoordinasikan dengan Wawan. "Koordinasi dilakukan untuk mengatur proses pengusulan anggaran sampai dengan menentukan perusahaan yang akan menjadi pemenang dalam pengadaan tersebut," paparnya. Saat pembahasan anggaran TAPD dengan DPRD, atas sepengetahuan dan persetujuan Atut, Wawan meminta agar anggaran Belanja Langsung Dinkes Pemprov Banten 2012 ditambah dengan cara mengalihkan alokasi anggaran hibah alkes Kabupaten/Kota untuk kegiatan belanja modal alkes RS Rujukan Provinsi Banten, yang semulau Rp 51 miliar menjadi Rp 100,6 miliar.  Atas perbuatannya, Atut dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 KUHPidana. (put/jpg)

Atut Didakwa Merugikan Keuangan Negara RP 79,7 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ratu atut

Berita Terkini