<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220104-WA0015_2-1.jpg" alt="Petugas Polresta Sidoarjo melakukan razia vaksinasi di perbatasan wilayah Surabaya-Sidoarjo Polresta Sidoarjo/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Polresta Sidoarjo melakukan razia vaksinasi di perbatasan wilayah Surabaya-Sidoarjo Polresta Sidoarjo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, Jawa Timur, melakukan razia vaksinasi Covid-19 di wilayah perbatasan Sidoarjo-Surabaya. Razia itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 termasuk varian Omicron.  Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro seperti dilansir dari Antara di Sidoarjo mengatakan, pihaknya juga terus memberikan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat yang melintas di wilayah perbatasan tersebut.  ”Sasaran razia dan edukasi protokol kesehatan, adalah pengendara yang melintas dari Surabaya ke Sidoarjo,” terang Kusumo Wahyu Bintoro.  Menurut dia, tidak sedikit pengendara dipinggirkan petugas untuk dicek sudah vaksin atau belum melalui aplikasi PeduliLindungi. Selain itu, secara humanis petugas Polresta Sidoarjo mengedukasi protokol kesehatan sambil membagikan masker dan sembako.  ”Masyarakat jangan sampai lengah protocol kesehatan terutama memakai masker saat berada di luar rumah,” ucap Kusumo Wahyu Bintoro.  Terkait razia vaksinasi dan edukasi prokes yang dilakukan di P1 Waru, Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan, itu merupakan upaya Polri, TNI, pemerintah, dan pihak terkait di Kabupaten Sidoarjo sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron.  ”Meskipun capaian vaksinasi dosis pertama kita sudah 83 persen. Namun, terus dimasifkan percepatan vaksinasi untuk capai herd immunity dan patuhi protokol kesehatan, adalah upaya efektif mencegah penularan Covid-19 dan varian barunya yakni Omicron,” papar Kusumo.  Oleh karena itu, pihaknya bakal rutin menggiatkan kegiatan tersebut. Dengan lokasi yang berpindah-pindah, khususnya di wilayah perbatasan dengan kota lain.  ”Untuk antisipasi Omicron, kami akan melakukan razia prokes dan memberikan vaksin bagi pengendara yang belum divaksinasi,” tutur Kusumo.  Warga Sedati, Maulana, sepulang dari Surabaya ke Sedati, mengaku kaget ada petugas menghentikan pengendara dikira razia lalu lintas. ”Ternyata ditanyai sudah vaksin apa belum, kebetulan saya belum vaksin sama sekali. Dengan ramah dan mudah polisi melayani vaksinasi saya,” ucap Maulana.

Polisi Razia Vaksinasi Covid-19 di Perbatasan Sidoarjo-Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/khusnul-pantau-vaksinasi.jpeg" alt="Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota gencar melakukan razia dan penyuluhan disiplin protokol kesehatan (prokes). Hal itu sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19 varian baru.  ”Disiplin protokol kesehatan adalah kunci tindakan pencegahan dari ancaman Covid-19. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitazer, saling jaga jarak, hindari kerumunan, tidak keluar rumah kalau tidak perlu,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (29/6).  Menurut dia, hal ini perlu dilakukan Pemkot Surabaya dalam hal ini Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya menyusul tingginya kembali angka kasus Covid-19 di Kota Pahlawan. Bahkan, banyak melahirkan kluster keluarga (rumah tangga).  ”Kalau perlu, disosialisasikan memakai masker rangkap. Karena varian baru Covid-19 yang sekarang ini lebih berbahaya serta mudah menyebar dan menular,” ujar Khusnul Khotimah.  Dia menyarankan, upaya-upaya untuk mendisiplinkan terhadap protokol kesehatan, juga melibatkan unit-unit masyarakat bawah. kelurahan, LPMK, RW, dan RT, melibatkan segenap tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.  ”Warga yang tidak memakai masker diberi masker, warga yang maskernya melorot ditegur dan dibetulkan. Juga diingatkan lagi, pentingnya jaga jarak dan menghindari kerumunan. Covid-19 menular melalui droplet atau percikan pernapasan,” tutur Khusnul.  Dia mengatakan, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bersama TNI-Polri dan segenap tenaga kesehatan bersinergi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pandemi Covid-19.  ”Kami menganjurkan razia dan penyuluhan prokes dilakukan lebih gencar di kampung, restoran, rumah makan, warung, jalan-jalan, dan pasar. Mengingatkan kembali masyarakat tentang pentingnya disiplin protokol kesehatan,” terang Khusnul.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak henti-hentinya memohon kepada warga agar saling menyisihkan lengan untuk bergotong-royong bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19. Ketika warga menjaga diri sendiri dari Covid-19, secara tidak langsung dia juga melindungi kesehatan keluarga dan orang-orang terdekat.  ”Karena itu saya minta tolong sama warga Surabaya, tolong jaga keluarga tercinta masing-masing,” kata Eri.

Pemkot Surabaya Diminta Gencarkan Razia Disiplin Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Razia-Masker-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan razia masker bagi warga yang melintas memasuki area Jakarta di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan razia masker bagi warga yang melintas memasuki area Jakarta di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah orang yang terpapar Covid-19 mengalami pelonjakan drastis di sejumlah daerah. Untuk menekan laju penyebaran angka penularan, Kepolisian Daerah Jawa Timur akan mengawal penguatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021.  Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, mengatakan pengawalan tersebut untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang sedang naik di sejumlah daerah di provinsi ini.  "Nanti akan ada razia untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan prokes. Kami akan melibatkan Satpol PP dan dibantu TNI/Polri," ujarnya di Surabaya, Senin (21/6) dikutip dari Antara.  Dia mengatakan, dalam mengawal penerapan penguatan PPKM mikro semua kebijakan akan mengacu zonasi dari masing-masing RT/RW.  Jika RT/RW itu statusnya zona merah, kata dia, maka akan diterapkan mikro lockdown.  Selain itu, pihaknya akan memberi bantuan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri.  "Nanti akan ada penyekatan mobilitas masyarakat di tingkat mikro bagi RT/RW yang statusnya 'zona merah' atau tingkat penyebarannya tinggi," ucap perwira menengah Polri tersebut.  Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 13/2021 terkait Perpanjangan PPKM Mikro.  Berbeda dari aturan PPKM sebelumnya, pada instruksi ini pemerintah banyak mengatur berkaitan dengan pembatasan di daerah-daerah berzona merah.  Di antaranya, RT berzona merah harus menutup tempat bermain anak dan tempat umum lain secara proporsional.  Selain itu, pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 75 persen untuk kabupaten/kota berzona merah.  Termasuk kegiatan belajar tatap muka di wilayah tersebut ditiadakan atau 100 persen dilakukan secara daring.  Kemudian tempat ibadah diminta untuk ditutup dan masyarakat beribadah di rumah masing-masing.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/15/06/2021/covid-19-melejit-anies-perpanjang-ppkm-mikro-hingga-28-juni/">Covid-19 Melejit, Anies Perpanjang PPKM Mikro Hingga 28 Juni</a>  Sisanya masih diatur seperti sebelumnya, antara lain mal diperbolehkan tetap buka sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas 50 persen.  Kemudian restoran boleh buka dengan kapasitas 50 persen serta kegiatan seni, sosial, dan budaya diperbolehkan dibuka dengan kapasitas 25 persen.

Polda Jatim Akan Gelar Razia Agar Masyarakat Terapkan Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pasukan saat Apel Gelar Pasukan Pengetatan PPKM Mikro wilayah DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (18/6/2021). Apel Gelar Pasukan yang diikuti personel gabungan TNI-Polri-Satpol PP tersebut dalam rangk" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pasukan saat Apel Gelar Pasukan Pengetatan PPKM Mikro wilayah DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (18/6/2021). Apel Gelar Pasukan yang diikuti personel gabungan TNI-Polri-Satpol PP tersebut dalam rangk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan razia penertiban pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini menyusul melejitnya laju kasus aktif Covid-19 di ibu kota.  Intruksi tersebut disampaikan Anies saat memimpin apel gelar pasukan TNI, Polri, dan Satpol PP di Monas, Jakarta, pada Jumat (18/6). Turut mendampingi Anies dalam apel adalah Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Mulyo Aji dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.  "Saat ini sedang dalam masa pandemi dan kondisinya makin hari makin mengkhawatirkan. Karena itu kita semua bersiaga, bersiap untuk menegakkan protokol kesehatan (prokes)," kata Anies.  Anies menuturkan, semua kegiatan harus berhenti pada pukul 21.00 WIB. Jika masih ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan maka petugas akan langsung memberikan tindakan.  "Penegakan aturan ini bukan semata-mata demi tegaknya peraturan, tapi katakan kepada semua bahwa ini untuk melindungi anda ini untuk melindungi seluruh warga," imbuh Anies.  Lebih lanjut, mantan Mendikbud itu menyampaikan, laju kasus Covid-19 saat ini sudah sangat tinggi. Jika tidak segera ditanggulangi bisa berbahaya untuk keselamatan warga.  "Laporan hari ini jumlah kasus positif merupakan angka rekor tertinggi selama masa pandemi satu setengah tahun. Karena itu kita semua harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa seluruh komponen masyarakat mentaati pemakain masker, mentaati jumlah orang di dalam ruangan dan mentaati untuk menjaga jarak," pungkas Anies.

Covid-19 Sudah Mengkhawatirkan, DKI Gelar Razia Protokol Kesehatan

razia prokes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#razia prokes

Berita Terkini

Polisi Razia Vaksinasi Covid-19 di Perbatasan Sidoarjo-Surabaya

Pemkot Surabaya Diminta Gencarkan Razia Disiplin Prokes

Polda Jatim Akan Gelar Razia Agar Masyarakat Terapkan Prokes

Covid-19 Sudah Mengkhawatirkan, DKI Gelar Razia Protokol Kesehatan

Download Aplikasi JawaPos.com