<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/01/3ayXIZhA6kcCSeAopWCkQimyrmms1EkLVEgnOfRQ-3834327176.jpg" alt="Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan teknologi pengendalian pencemaran udara di RDF Plant Rorotan untuk menjaga lingkungan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan teknologi pengendalian pencemaran udara di RDF Plant Rorotan untuk menjaga lingkungan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pengendalian dampak lingkungan pada operasional RDF Plant Rorotan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peningkatan teknologi pengendalian pencemaran udara untuk memastikan aktivitas pengolahan sampah berjalan sesuai standar lingkungan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa RDF Plant Rorotan telah melakukan peningkatan pada sistem Air Pollution Control Devices (APCD) sebagai bagian dari komitmen pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. &ldquo;Peningkatan teknologi ini kami lakukan untuk meminimalkan potensi dampak lingkungan, khususnya terkait bau dan emisi udara. Saat ini telah terpasang empat unit deodorizer, meningkat dari sebelumnya tiga unit, yang bekerja menekan bau sejak dari sumber proses sebelum berpotensi menyebar ke lingkungan sekitar,&rdquo; ujar Asep, kemarin (1/2).&nbsp; Selain deodorizer, fasilitas RDF Plant Rorotan juga dilengkapi dengan sistem pengendalian emisi yang komprehensif dan berlapis. Berbagai perangkat tersebut antara lain cyclone, baghouse filter, dan wet scrubber masing-masing sebanyak enam unit. Sistem ini diperkuat dengan dua unit wet scrubber tahap kedua, dua unit wet electrostatic precipitator, dua unit filter karbon aktif, delapan unit induced draft fan, serta dua unit cerobong yang dirancang untuk pelepasan emisi secara aman dan terkendali. Menurut Asep, seluruh rangkaian teknologi tersebut dirancang untuk memastikan proses operasional RDF Plant Rorotan memenuhi standar teknis dan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku. &ldquo;Peningkatan teknologi pengendalian emisi, bau dan kualitas pengoperasian RDF Plant Rorotan juga berada di bawah supervisi Ahli Pencemaran Udara dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan pengawasan ini, kami memastikan seluruh sistem pengendalian berjalan optimal dan sesuai kaidah ilmiah,&rdquo; jelasnya. Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjalankan pengelolaan sampah berbasis teknologi secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar fasilitas. &ldquo;Penguatan teknologi dan pengendalian lingkungan ini adalah bagian dari upaya kami menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang modern, aman, dan bertanggung jawab. Agar Jakarta tidak mengalami krisis pengelolaan sampah seperti beberapa daerah,&rdquo; pungkas Asep. (Ygi)&nbsp;

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan teknologi pengendalian pencemaran udara di RDF Plant Rorotan untuk menjaga lingkungan.

DLH DKI Sudah Tingkatkan Teknologi Pengendalian Lingkungan di RDF Plant Rorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/pram-rdf-4066366359.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk menurunkan kapasitas sampah commissioning atau uji coba fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. (Masria Pane/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk menurunkan kapasitas sampah commissioning atau uji coba fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. (Masria Pane/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk menurunkan kapasitas sampah commissioning atau uji coba fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Yang sebelumnya, commissioning itu sudah mengolah hingga 2.500 ton, kini diturunkan menjadi 1.000 ton sampah per hari. Langkah itu diambil Pramono, setelah muncul sejumlah persoalan teknis dan keluhan warga sekitar terkait bau tidak sedap dari air lindi yang tumpah di jalanan.&nbsp;"Ketika RDF beroperasi dengan kapasitas 1.000 ton, tidak ada masalah. Tapi begitu dinaikkan menjadi 2.000 hingga 2.500 ton, muncul persoalan di lapangan," ujar Pramono di Balai Kota, kemarin (6/11). Dia tidak menampik bahwa RDF Plant Rorotan itu dibangun dengan kapasitas 2.500 ton per hari. Namun, dia memerintahkan untuk dilakukan perlahan. &nbsp;"Iya, kalau 2.000 (ton) kemudian menimbulkan problem, kan, 1.000 (ton) dulu. Alon-alon waton kelakon," katanya. Menurut dia, peningkatan volume sampah itu menjadi masalah karena musim hujan yang terjadi belakangan di Jakarta. Sebab, menyebabkan banyak bakteri pada sampah tersebut. "Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting ini, ketika transportasi menggunakan truk compactor. Itu truk lama yang digunakan sehingga air lindinya jatuh-jatuh," terangnya. Sehingga, menyebabkan bau tidak sedap dan sebagainya. "Maka tadi, dalam rapat saya sudah memutuskan, kita kembali ke 1.000 (ton) untuk produksinya (sampah yang diolah, Red). Karena ketika 1.000 (ton), masyarakat di sana juga diajak melihat cerobong dan sebagainya, cerobongnya bersih, tertata dengan baik, dan juga sampahnya teratur," kata Pram. Namun, ketika volume sampah dinaikkan, muncul masalah-masalah tersebut.&nbsp;Untuk mengatasi armada lama itu, Pramono juga menyatakan sudah memerintahkan percepatan pengadaan armada baru. "Sekarang sudah ada 93 truk tahun 2024. Saya minta pengadaan 2025 dipercepat. Truk lama akan ditarik dan diganti truk baru," paparnya. Dengan begitu, tidak lagi ada truk yang air lindinya berceceran di jalan. Dalam kesempatan itu, Pramono juga membantah menghentikan sementara commissioning. "Enggak dihentikan. Uji coba tetap lanjut, tapi dibatasi 1.000 ton per hari," jelasnya. Sebelumnya, Pramono sendiri yang menyampaikan penghentian sementara uji coba atau commissioning itu. Langkah itu diambil setelah muncul penolakan warga akibat 23 anak di sekitar lokasi dilaporkan menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang diduga dipicu aktivitas uji coba tersebut. "Saya sudah meminta kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup (Asep Kuswanto) untuk sementara menghentikan commissioning-nya terlebih dahulu," ujar Pramono.

Kapasitas pengolahan sampah RDF Rorotan di Jakarta Utara diturunkan menjadi 1.000 ton per hari setelah dikeluhkan warga.

Kapasitas RDF Plant Rorotan Tahap Commissioning Dikurangi usai Timbulkan ISPA, Pram: Alon-alon Waton Kelakon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/RDF-plant-rorotan-521093815.jpg" alt="Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan bisa jadi solusi permasalahan sampah di Ibu Kota Jakarta. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan bisa jadi solusi permasalahan sampah di Ibu Kota Jakarta. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.co, - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menghentikan sementara uji coba atau commissioning fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Langkah itu diambil setelah muncul penolakan warga akibat 23 anak di sekitar lokasi dilaporkan menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang diduga dipicu aktivitas uji coba tersebut. "Saya sudah meminta kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup (Asep Kuswanto) untuk sementara menghentikan commissioning-nya terlebih dahulu," ujar Pramono. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, penghentian sementara dilakukan agar Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI dapat meninjau ulang proses uji coba dan dampak lingkungan yang muncul. Namun, dari informasi yang diterimanya, persoalan utama bukan pada fasilitas RDF itu sendiri. Sebab, uji coba yang dilakukan hampir sebulan dan baru-baru ini saja menerima penolakan. "Dari hasil commissioning yang dilakukan sampai dengan beberapa hari ini, sebenarnya terhadap RDF Rorotan sendiri relatif persoalannya masyarakat tidak komplain terhadap itu. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika sampahnya kemudian dilakukan mobilisasi atau pengangkutan," terangnya. Truk pengangkut sampah itu tidak menampungnya secara padat. Sehingga, air lindinya tumpah dan berceceran, sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, Pram memerintahkan kepala Dinas LH DKI untuk mempersiapkan truk yang bisa membawa sampah tanpa ada tumpahan air lindi tersebut. "Commissioning-nya dihentikan terlebih dahulu, untuk dipersiapkan sampai dengan adanya truk yang compact, yang bisa membawa sampah ke Rorotan. Karena persoalannya di sana," katanya. Pram menambahkan, kondisi itu memburuk dalam beberapa hari terakhir akibat curah hujan tinggi. Sampah yang lebih basah membuat air lindi berceceran ke jalan dan lingkungan sekitar. "Itu (commissioning) sudah berlangsung hampir tiga minggu lebih, hampir sebulan. Tetapi, baru kurang lebih 2-3 hari terakhir (ditolak), ketika curah hujannya tinggi, sampahnya kemudian mengalami lebih basah, dan angkutannya air lindinya tumpah ke mana-mana," jelasnya. Oleh karena itu, kebijakan penghentian sementara dilakukan, sekaligus Pemprov DKI mendalami kondisi tersebut.&nbsp;Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah mendukung keputusan penghentian sementara tersebut. Menurutnya, masalah di sana harus dibereskan terlebih dahulu. "Iya, itu dievaluasi dan diberesin dulu semuanya. Harus itu," terangnya. Menurutnya, RDF Plant Rorotan itu bisa menjadi solusi masalah produksi sampah Jakarta yang kini sudah mencapai 7.800 ton per hari.&nbsp;"RDF di Jakarta kan belum banyak, dan pak gubernur pengen yang ini (RDF Rorotan) itu diberesin dulu. Mungkin setelah itu baru nambah lagi," tambahnya.

Gubernur DKI Jakarta menghentikan sementara uji coba RDF Rorotan setelah penolakan warga dan kasus ISPA anak.

23 Anak Terserang ISPA, Commissioning RDF Plant Rorotan Dihentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/RDF-plant-rorotan-521093815.jpg" alt="Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan bisa jadi solusi permasalahan sampah di Ibu Kota Jakarta. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan bisa jadi solusi permasalahan sampah di Ibu Kota Jakarta. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &mdash; DLH DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya memahami sepenuhnya aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait rencana pengoperasian Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan. Sejak awal, pembangunan fasilitas ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesehatan warga agar kehadirannya benar-benar menjadi solusi, bukan menambah persoalan baru. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan bahwa pembangunan RDF Plant Rorotan bukan hanya proyek infrastruktur, tapi salah satu upaya menjawab persoalan darurat sampah di ibu kota. "Kami sadar betul keresahan warga. Karena itu, setiap tahap kami lakukan dengan standar keamanan tinggi dan ruang komunikasi yang terbuka, sehingga manfaat fasilitas ini dapat dirasakan bersama, sementara dampak yang dikhawatirkan bisa ditekan semaksimal mungkin," kata Asep, Minggu (21/9).&nbsp; Asep menegaskan, Jakarta saat ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Satu-satunya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantar Gebang sudah mencapai ketinggian 59 meter dan mendekati kondisi over topping. Ketinggian tersebut setara dengan gedung 15 lantai dengan asumsi tinggi ideal tiap lantai antara 3-4 meter. "Kalau banjir bisa surut dalam 1&ndash;2 jam, berbeda dengan sampah. Jika TPA&nbsp;over topping, maka sampah tidak hilang, justru akan terus menumpuk hari demi hari. Kondisi ini pernah terjadi di beberapa daerah, bahkan sampai menyebabkan longsor," jelasnya. Untuk mencegah situasi itu, Pemprov DKI telah menjalankan berbagai strategi, mulai dari pengurangan sampah di sumber melalui program bank sampah dan budi daya maggot, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PltSa) Merah Putih, pengembangan RDF di Bantar Gebang, hingga pembangunan RDF Plant di Rorotan. Asep menyebut bahwa seluruh upaya tersebut sebagai usaha memperlambat laju timbunan sampah agar tidak terjadi krisis di TPA. RDF Plant Rorotan sendiri sudah siap beroperasi tahun ini dengan sejumlah penyempurnaan penting. RDF Plant dirancang dengan sistem berlapis untuk menjaga kualitas udara, mulai dari pengendalian debu dan gas buang hingga penetralisasi kebauan. "Teknologi ini sudah terbukti efektif digunakan di berbagai fasilitas serupa. Dengan begitu, masyarakat di sekitar lokasi tidak perlu khawatir terhadap potensi dampak negatif yang mungkin muncul," tegas Asep. Ia pun menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk selalu menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan kenyamanan warga. "Setiap kebijakan kota tidak boleh mengurangi kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam pengoperasian RDF Rorotan. Justru fasilitas ini hadir untuk memperbaiki situasi sampah Jakarta, sekaligus memastikan kesehatan lingkungan tetap terjaga," katanya. Asep berharap, dengan keterlibatan masyarakat dan dukungan berbagai pihak, RDF Plant Rorotan dapat menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Jakarta. "Kami ingin warga tenang, tidak khawatir. RDF Plant Rorotan adalah solusi bersama yang manfaatnya akan dirasakan oleh jutaan orang," pungkas Asep.

Pembangunan RDF Plant Rorotan di Jakarta bertujuan mengatasi masalah sampah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan.

Ketinggian Gunung Sampah di TPA Bantar Gebang Setara Gedung 15 Lantai, RDF Plant Rorotan Bisa jadi Solusi