<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/03/WhatsApp-Image-2023-06-02-at-212224-904366949.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038. Dalam RDTRK tersebut, terdapat beberapa zona yang sudah ditetapkan sebagai unit distrik pengembangan usaha berdasar wilayah kecamatan. Selain itu, RDTRK juga mengatur terkait dengan penataan ruang terbuka hijau (RTH) hingga kawasan perumahan. &rdquo;Di Surabaya ini, kita sudah tetapkan rencana kota. Ada unit distrik, mana yang akan kita kembangkan. Yang kedua mana tempat-tempat yang sudah kita tetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Yang ketiga sudah kita tetapkan mana yang sudah dibangun sebagai tempat perumahan. Nah, di sini dibutuhkan sinergi yang luar biasa,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Eri memaparkan perencanaan RDTRK tersebut. Pertama, ketika sebuah kawasan sudah ditetapkan sebagai unit distrik pengembangan usaha, di sini menjadi pusat perdagangan atau usaha. Menurut dia, unit distrik pengembangan usaha itu harus dipastikan bisa menyerap berapa banyak tenaga kerja dari warga sekitar. &rdquo;Maka dia harus menyerap dari tenaga-tenaga (kerja) di wilayah Surabaya,&rdquo; ujar Eri. Yang kedua, kata dia, ketika sebuah kawasan sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, zona tersebut bisa dijadikan untuk tempat-tempat wisata. Seperti misalnya yang telah dibangun di Romokalisari Adventure Land. &rdquo;Maka yang bekerja adalah orang-orang Surabaya,&rdquo; papar Eri. Ketiga adalah pembangunan kawasan perumahan yang harus memperhatikan lingkungan. Sebab lanjut Wali Kota Eri, belum ada aturan pemerintah yang mengatur ketika bangun perumahan harus ada kolam tampung pembuangan. &rdquo;Ketika pihak perumahan dibangun, jangan seperti dulu. Kenapa Surabaya ini ada genangan besar, itu karena apa? Tidak ada aturan pemerintah ketika bangun lahan perumahan tidak ada kolam tampungnya,&rdquo; ungkap Eri. &rdquo;Sehingga air itu langsung dibuang ke sungai masyarakat. Ya entek sungaine (penuh sungainya). Ini yang saya ingin kuatkan di situ,&rdquo; sambung dia. Di samping melakukan penataan tata ruang, Wali Kota Eri tak menampik bahwa kesejahteraan masyarakat juga harus dipikirkan. Sebab, ketika Surabaya sudah menjadi kota besar, persoalan yang timbul adalah pengangguran terbuka. &rdquo;Maka meskipun (warga Kecamatan) Tambaksari lebih besar dari Blitar, tapi saya harus berpikir warga Tambaksari harus sejahtera. Dengan cara apa? Ayo kalau kita membeli sesuatu, dari warga, untuk warga, dan hasilnya dapat dirasakan warga,&rdquo; tutur Eri. Eri berharap warga terus menjaga semangat gotong-royong dan keguyuban. Hal tersebut adalah fondasi utama untuk menyongsong Kota Surabaya di masa depan. &rdquo;Fondasi Surabaya di masa depan, jangan pernah melupakan keguyuban, jangan pernah melupakan bahwa tetangga kita adalah saudara kita sampai yaumil qiyamah (hari akhir),&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya tetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Terdapat beberapa zona dan penataan RTH hingga kawasan perumahan

Surabaya di Masa Depan, Wali Kota Eri Cahyadi Tetapkan Unit Distrik Pengembangan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/rekom-provinsi-ganjal-rencana-tata-ruang_m_134266.jpeg" alt="PADAT: Kawasan Kota Gresik tetap menjadi pusat permukiman, bisnis, dan industri sesuai rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK)." width="100%">
<figcaption>PADAT: Kawasan Kota Gresik tetap menjadi pusat permukiman, bisnis, dan industri sesuai rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perkembangan wilayah pantura dan perkotaan begitu dinamis. Permukiman, industri, serta pertanian berkembang pesat. Namun, ada ganjalan besar yang menghadang. Penetapan peruntukan kawasan dua wilayah tersebut masih terkatung-katung.  Wacana pembuatan rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) Gresik Utara dan kawasan perkotaan sebenarnya disiapkan sejak 2016. Ternyata, dokumen itu macet. Bahkan, hingga kini, penyelesaiannya tak jelas. Padahal, penetapan peruntukan dan fungsi kawasan tersebut cukup penting. Raperda tentang RDTRK Gresik Utara dan kota batal dibahas.  Wakil Ketua Komisi A Mujid Riduan menyebutkan, pembatalan terjadi karena draf RDTRK belum memperoleh rekomendasi dari Pemprov Jatim. &rdquo;Menurut regulasi, seluruh draf RDTRK kabupaten/kota harus mendapat persetujuan provinsi dulu,&rdquo; katanya. Hingga akhir Mei pada Rabu (31/5), rekomendasi itu belum turun. Jadi, penyusunan RDTRK terpaksa ditunda. &rdquo;Tidak mungkin dilanjutkan,&rdquo; ucapnya.  Sampai kapan? Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Suberi menuturkan, sangat mungkin draf RDTRK baru digarap pada pembahasan tahap selanjutnya. &rdquo;Sambil kami tunggu rekomendasi,&rdquo; ujarnya.  Sejatinya, dalam draf RDTRK tersebut, ada sejumlah perubahan peruntukan wilayah utara dan kota. Gresik Utara, misalnya. Salah satu yang paling signifikan adalah pengembangan kawasan industri. Wilayah yang dipilih adalah Ujungpangkah dan Panceng.  Kawasan itu diproyeksikan menjadi daerah pengembangan Kawasan Industri Gresik (KIG) yang saat ini ada. Gresik Utara juga masuk prioritas penetapan peruntukan kawasan agropolitan. Bidang tersebut dipusatkan di Kecamatan Ujungpangkah dan Sidayu.  Di sana juga disiapkan pengembangan jalan strategis. Misalnya, jalur poros utama penghubung Ujungpangkah-Panceng-Sidayu yang terkoneksi dengan Kabupaten Lamongan.  Sementara itu, wilayah kota tetap diplot sebagai kawasan permukiman-perdagangan-industri. Perubahan yang cukup signifikan bakal terjadi di wilayah Duduksampeyan-Cerme. Kawasan tersebut akan disulap menjadi daerah industri, jasa, dan perdagangan. (ris/c18/roz)

Rekom Provinsi Ganjal Rencana Tata Ruang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/rencana-detail-tata-ruang-kabupaten-jadi-penyelamat-tambak_m_130818.jpeg" alt="POTENSI BESAR: Tambak di kawasan Manyar. Dengan RDTRK, tidak ada tambak yang beralih fungsi menjadi lahan industri." width="100%">
<figcaption>POTENSI BESAR: Tambak di kawasan Manyar. Dengan RDTRK, tidak ada tambak yang beralih fungsi menjadi lahan industri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Peraturan daerah (perda) baru terkait rencana detail tata ruang kabupaten (RDTRK) kawasan utara tidak hanya berfungsi untuk pengembangan investasi. Aturan tersebut juga menjadi acuan penyelamatan lahan tambak. Sebab, lahan perikanan terus menipis.  Pemkab Gresik belum memiliki data pasti penurunan lahan tambak. Namun, berkurangnya tempat budi daya ikan itu bisa dilihat dari banyaknya lahan yang sudah beralih fungsi. Hilangnya tambak banyak terjadi di kawasan utara. &rsquo;&rsquo;Memang ada penurunan. Tahun ini kami melakukan penghitungan ulang,&rsquo;&rsquo; kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gresik Langu Pindingara Selasa (16/5). Total luas tambak sekitar 32 ribu hektare. Angka itu sudah termasuk lahan perikanan di selatan.  Berdasar informasi, alih fungsi lahan paling mencolok di kawasan Manyar. Banyak industri yang berdiri di lahan perikanan. Hilangnya tambak juga terjadi di Kecamatan Duduksampeyan. &rsquo;&rsquo;Kami berharap lahan tak lagi berkurang. Gresik salah satu kawasan percontohan minapolitan,&rsquo;&rsquo; papar Langu. Perikanan di wilayah Kota Pudak memang cukup diperhatikan pemerintah pusat. Buktinya, banyak program yang diberikan kementerian untuk nelayan di Ujungpangkah dan sekitarnya. Misal, pembangunan kawasan pesisir.  Ketua Komisi III DPRD Gresik Moh. Syafi&rsquo;A.M. membenarkan bahwa RDTRK memang amat penting. Selain untuk perkembangan bisnis, perda baru diharapkan menguatkan peran perikanan. Tambak produktif tidak boleh diubah-ubah lagi. &rdquo;Belum ada pembahasan lagi. Kami berharap tahun ini bisa selesai,&rsquo;&rsquo; kata politikus PKB tersebut. Dia menambahkan, RDTRK menjadi patokan pengembangan wilayah. Dengan begitu, tidak sampai terjadi alih fungsi yang mengganggu sektor lain.  Seperti diketahui, Pemkab Gresik berencana mendorong pertumbuhan investasi dan usaha di wilayah utara. Langkah pemkab diwujudkan dengan penyusunan Perda RDTRK baru. Ada beberapa bidang yang bakal digenjot. Salah satunya industri perikanan. Namun, perda tersebut belum tuntas. Kabarnya, belum ada rekomendasi dari Provinsi Jatim. Belum adanya kejelasan RDTRK sempat membuat pengusaha ragu-ragu untuk membangun usaha di wilayah utara. (hen/c6/ai)

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jadi Penyelamat Tambak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/investasi-di-gresik-utara-pengusaha-tunggu-rdtrk_m_130418.jpeg" alt="Rencana Pengembangan Kawasan Gresik Utara" width="100%">
<figcaption>Rencana Pengembangan Kawasan Gresik Utara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gresik Utara termasuk kawasan emas. Kuatnya sektor perikanan dan pembangunan infrastruktur merupakan potensi yang berharga. Namun, langkah pengusaha untuk mengembangkannya masih setengah-setengah.   Peraturan daerah (perda) baru terkait rencana detail tata ruang kabupaten (RDTRK) kawasan Gresik Utara belum jelas. Pemkab masih menunggu rekomendasi dan masukan atas pengajuan raperda dari provinsi. Padahal, pengusaha sudah menantinya.  &rsquo;&rsquo;Masih diproses. Kami juga masih menunggu,&rsquo;&rsquo; ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tugas Husni Syarwanto Senin(15/5). Dia menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan provinsi. Pemkab siap menjalankan masukan dari pemerintah pusat.  Tugas mengakui, RDTRK belum tuntas. Namun, dia memastikan perekonomian di wilayah utara tetap berkembang. Usaha di sektor minapolitan dan agropolitan terus bertambah. Hasilnya meningkat.  Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Gresik Lailatul Qodri menyatakan, RDTRK Gresik Utara merupakan hal yang penting. Aturan menjadi patokan peningkatan investasi, terutama sektor industri. &rsquo;&rsquo;RDTRK kan berkaitan dengan perizinan, jadi amat penting,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia optimistis perubahan aturan mendorong iklim usaha. Sebab, Kota Pudak memerlukan lahan alternatif bisnis.  Menurut informasi, pengusaha masih setengah-setengah masuk ke Gresik Utara. Mereka takut bila lahan yang dibeli tak sesuai aturan baru. Pebisnis masih menunggu perubahan tata ruang. Contohnya, pengusaha perumahan. Tahun lalu, hanya ada tiga izin perumahan di wilayah utara. Angka tersebut berbeda jauh jika dibandingkan dengan Gresik Selatan yang berjumlah puluhan. Padahal, secara potensi, wilayah utara tak kalah.  &rsquo;&rsquo;Memang mengganggu, terutama usaha non perikanan,&rsquo;&rsquo; ucap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono kemarin. Dia mengakui, ada sebagian pengusaha yang bingung. Padahal, mereka sudah tertarik berbisnis di Gresik Utara.  Lelaki kelahiran Probolinggo itu melanjutkan, pertimbangan investor untuk menanamkan modal terbilang banyak. Status lahan menjadi patokan utama. Pengembang lebih memilih tanah yang aman secara tata ruang untuk menghindari risiko.  Berdasar informasi, Pemkab Gresik berencana mendorong pertumbuhan bisnis di wilayah utara. Langkah tersebut diwujudkan dengan penyusunan RDTRK baru. Beberapa bidang bakal digenjot. Salah satunya adalah sektor industri.  Bidang pengolahan akan dikembangkan di Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu, dan Panceng. Di tiga kecamatan itu, area khusus untuk pendirian kawasan perdagangan-jasa juga disiapkan. Di Kecamatan Ujungpangkah, lokasi andalannya adalah Desa Banyuurip, Pangkahwetan, Ketapanglor, dan Karangrejo.  Selain industri dan perdagangan, pemkab bakal mengembangkan kawasan perumahan. Lokasi andalannya, antara lain, Kecamatan Dukun, Sidayu, dan Bungah. Properti diprediksi tumbuh seiring dengan bertambahnya pabrik.  Sebagian besar wilayah Gresik Utara diplot sebagai titik pengembangan agropolitan dan minapolitan. Rencana tersebut tak mungkin diubah. Justru, sektor industri-lah yang akan mengikuti. Industri nonpolusi diprioritaskan. Perusahaan tak diperbolehkan bertolak belakang dengan agropolitan dan minapolitan. (hen/c18/ai)

Investasi di Gresik Utara, Pengusaha Tunggu RDTRK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/siapkan-pengembangan-gresik-utara_m_109354.jpeg" alt="Prioritas Pengembangan Kawasan Gresik Utara" width="100%">
<figcaption>Prioritas Pengembangan Kawasan Gresik Utara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengembangan wilayah Gresik Utara menjadi salah satu prioritas dalam rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) 2010–2030 yang dibahas Pemkab dan DPRD Gresik. Salah satunya adalah kawasan industri besar dan kecil. Pembahasan masih mandek.  Dalam RDTRK Gresik Utara 2010–2030, ada tiga wilayah yang masuk dalam perencanaan itu. Yakni, Kecamatan Panceng, Sidayu, dan Ujungpangkah. ”Persiapannya sudah dimulai. Bulan depan (Maret, Red) kami bahas,” kata Ketua Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Gresik Suberi kemarin.  Dalam draf tersebut, ada empat prioritas penetapan peruntukan kawasan. Pertama adalah pengembangan kawasan industri. Wilayah yang dipilih adalah Ujungpangkah dan Panceng. Proyeksinya, kawasan itu akan menjadi daerah pengembangan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/06/03/2019/pgn-alirkan-gas-bumi-ke-kawasan-industri-di-gresik/">Kawasan Industri Gresik</a> (KIG) saat ini. Kawasan pantura diplot menjadi wilayah pengembangan industri sedang dan kecil/rumah tangga. Areanya disebar di tiga kecamatan tersebut.  Kedua, yang masuk prioritas penetapan peruntukan adalah kawasan agropolitan. Usaha itu dipusatkan di Kecamatan Ujungpangkah dan Sidayu. Ketiga adalah kawasan lindung dan penataan sempadan sungai di seluruh wilayah pantura. Kawasan tersebut tidak boleh diubah, tapi harus dijaga.  Yang keempat adalah pendirian kawasan perdagangan dan jasa. Misalnya, Kecamatan Ujungpangkah yang meliputi Desa Banyuurip, Pangkahwetan, Ketapanglor, dan Karangrejo. Selain itu, di Sidayu, ada Desa Wadeng, Golokan, Sukorejo, dan sekitarnya.  Sebagai infrastruktur pendukung, di sana disiapkan pengembangan jalan yang strategis. Salah satunya adalah jalur poros utama penghubung Ujungpangkah–Panceng–Sidayu yang terkoneksi dengan Kabupaten Lamongan. Jadi, arus perdagangan dan industri akan didukung ketersediaan transportasi.  Dokumen draf RDTRK Gresik Utara 2010–2030 itu sebenarnya diselesaikan eksekutif-legislatif pada akhir 2016. Dalam dokumen itu, cukup banyak perubahan yang signifikan tentang peruntukan wilayah Gresik Utara. Namun, dokumen tersebut batal ditetapkan. Sebab, Pemprov Jatim belum setuju. ”Ada yang perlu diperbaiki dan ada syarat yang harus dipenuhi,” tambahnya.  Perubahan peruntukan itu juga masih memicu pro-kontra. Sebab, ada sejumlah proyek yang berpotensi menyalahi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Salah satunya adalah ploting kawasan Ujungpangkah-Panceng untuk industri. DPRD mengusulkan RTRW diubah lebih dulu, baru RDTRK disahkan.  Kepala Badan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Tugas Husni menambahkan, RTRW tidak perlu diubah lebih dulu. ”Sebab, meski ada perubahan peruntukan, sebenarnya tidak sampai mengubah esensi RTRW,” tambahnya.  Dia mencontohkan rencana peruntukan kawasan Panceng-Ujungpangkah untuk industri. ”Nanti industri tetap diarahkan untuk mendukung kawasan minapolitan,” pungkasnya. (ris/c16/roz/sep/JPG)

Siapkan Pengembangan Gresik Utara

rdtrk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rdtrk

Berita Terkini

Surabaya di Masa Depan, Wali Kota Eri Cahyadi Tetapkan Unit Distrik Pengembangan Usaha

Rekom Provinsi Ganjal Rencana Tata Ruang

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jadi Penyelamat Tambak

Investasi di Gresik Utara, Pengusaha Tunggu RDTRK

Siapkan Pengembangan Gresik Utara

Download Aplikasi JawaPos.com