<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/refli-harun-2-2287364023.jpg" alt="Refly Harun menyebut bahwa pertama kali dalam sejarah persidangan sengketa hasil Pilpres  di Mahkamah Konstitusi ada dissenting opion. (Royyan)" width="100%">
<figcaption>Refly Harun menyebut bahwa pertama kali dalam sejarah persidangan sengketa hasil Pilpres  di Mahkamah Konstitusi ada dissenting opion. (Royyan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN AMIN) Refly Harun menyebut bahwa pertama kali dalam sejarah persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi ada <em>dissenting opion</em> atau pendapat berbeda dari hakim.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Ini sejarah yang luar biasa bagi Republik ini. Baru kali ini ada sengketa pilpres yang ada dissenting opinion-nya," ujarnya saat memberi orasi di hadapan massa yang berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bayangkan sejak 2004, 2009, 2014, 2019, semua sengketa pilpres ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa satu hakim pun yang dissenting," sambung Refly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ternyata-hoax/014565590/pesawat-jatuh-di-nagekeo-ntt-hoaks-airnav-pastikan-tidak-ada-accident">Pesawat Jatuh di Nagekeo NTT Hoaks, AirNav Pastikan Tidak Ada Accident</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa meski gugatan THN AMIN terkait hasil Pilpres 2024 ditolak, terdapat tiga dissenting opinion dari tiga hakim lain yang mengabulkannya, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu, kata Refly, menunjukkan bahwa pihaknya tak merasa benar-benar kalah dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara moral kita tidak perlu kalah. Secara moral, kita dibenarkan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, ia menyatakan bahwa tiga hakim MK yang mengabulkan gugatan THN AMIN itu memiliki rekam jejak yang baik di bidang hukum</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibenarkan oleh tiga professor dari tiga universitas yang menjadi hakim konstitusi. Kita dibenarkan oleh tiga dari delapan hakim senior yang ada di MK yang ilmu dan pengalamannya tentu lebih banyak dari hakim-hakim kemarin sore," tandas Refly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim konstitusi, Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan Ganjar-Mahfud hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div>

Refly Harun menyebut bahwa pertama kali dalam sejarah persidangan sengketa hasil Pilpres  di Mahkamah Konstitusi ada dissenting opion.

Refly Harun Sebut Pertama Kali dalam Sejarah Ada Dissenting Opinion dalam Sengketa Hasil Pilpres di MK

<div id="m#msg-f:1796742944474054166" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9426_26976_Refly-Haruin.jpg" alt="Refly Harun." width="100%">
<figcaption>Refly Harun.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut, kebijakan pembagian bantuan sosial (bansos) el nino melanggar hukum dan konstitusi negara. Menurut Refly, jika mendengar keterangan enpat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), terkesan bahwa pembagian bansos el nino sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan anggaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014555303/6-zodiak-yang-paling-ceria-sosoknya-bisa-membuat-hidup-lebih-menyenangkan-dan-punya-selera-humor-unik">6 Zodiak yang Paling Ceria, Sosoknya Bisa Membuat Hidup Lebih Menyenangkan dan Punya Selera Humor Unik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat menteri yang memberi keterangan terkait bansos pada sidang PHPU di MK, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal bansos, kita ditipu oleh para menteri, yang empat itu. Seolah-olah everything is ok, tapi setelah kita kulik-kulik waduh ada pelanggaran hukum bahkan konstitusi," kata Refly kepada wartawan, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, pembuktian tentang penyaluran bansos el nino yang melanggar peraturan dan konstitusi telah disampaikan Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dalam kesimpulan perkara PHPU kepada MK, pada 16 April 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesimpulan, tim hukum paslon 1 mencatat ada pendapat yang berbeda antara Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait Bantuan Sosial. Sri Mulyani menyebut bansos el nino adalah bagian dari perlindungan sosial (Perlinsos) yang dananya sebesar Rp 496,8 triliun di APBN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bayangkan tahun anggarannya baru dimulai langsung ada pemotongan. Biasanya pemotongan dilakukan karena Realisasi Pendapatan di bawah target, agar APBN tetap bisa dipertahankan, ini enggak," ujar Refly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Sri Mulyani menyebut anggaran Kementerian/Lembaga yang dipotong 5 persen dan uangnya menjadi triliunan itu bukan untuk bansos, tetapi lini masa berita-berita yang disertakan dalam kesimpulan Tim Hukum Paslon 1 menunjukkan Airlangga Hartato mengatakan itu untuk Bansos.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan pelanggaran hukum dari bansos el nino, Refly mengungkapkan, APBN 2024 disahkan pada bulan September 2023, tetapi kebijakan untuk perpanjangan bansos el nino dicapai pada bulan November 2023, dan tidak tanggung-tanggung dari Januari-Juni 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa Juni, karena ada putaran kedua Pilpres, saya ngomong apa adanya, makanya kemudian dipatok Juni. Perpanjangan 6 bulan tersebut tidak sesuai dengan APBN," ungkap Refly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun mengutip keterangan saksi ahli Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) dalam sidang PHPU yang menyebut perpanjangan Bansos selama enam bulan melanggar tidak hanya hukum tapi juga konstitusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena pengajuan perpanjangan Bansos seharusnya dengan persetujuan DPR. Rupanya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, tidak lazim lagi yang namanya APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan), bikin aja Peraturan Presiden untuk mengubah nomenklatur di APBN dan DPR-nya diam saja," tutur Refly.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, kebijakan menggunakan Perpres untuk mengubah alokasi APBN diberikan kepada eksekutif melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, namun hal itu dengan pertimbangan situasi pandemi Covid-19.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dikeluarkan, DPR memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk mengubah APBN terkait kondisi pandemi, tapi ternyata praktik tersebut tetap dilakukan eksekutif meskipun pandemi Covid-19 sudah berakhir. Nah, ini melanggar," tegas Refly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya bansos dalam bentuk beras, Refly juga menyoroti pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 per bulan mulai Januari-Maret 2024, yang dicairkan sekaligus pada Februari 2024 menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biasanya anggaran kalau dirapel itu di awal atau di akhir, tapi pencairan BLT pada bulan Februari, jadi di tengah, waktunya menjelang pencoblosan. Nah timing-nya ini yang mempengaruhi elektabilitas," ujar Refly.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun mengutip pendapat ahli, Vid Adrison, yang mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan elektabilitas. Berdasarkan ekonometri, disebut yang bisa meningkatkan elektabilitas adalah kemiskinan. Semakin miskin atau semakin kecil pendapatan penduduk, maka Bansos itu makin besar pengaruhnya atas dukungan masyarakat kepada presiden, termasuk paslon yang didukung presiden.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan orang dikasihkan bantuan Rp 600.000. Coba bayangkan kalau rakyat yang pendapatannya saja tidak ada dan menjelang Pemilu dikasih Rp 600.000 gimana pengaruhnya, itu yang kita garis bawahi dalam kesimpulan," ungkap Refly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, pembagian Bansos juga menjadi alat pendorong untuk memuluskan upaya kemenangan Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024 dalam 1 putaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun Menko PMK Muhadjir Effendy, menyebut tidak ada perintah macam-macam dari dari Presiden Jokowi terkait penyaluran bansos, lanjut Refly, tapi melalui pemberitaan bahkan cuplikan video berita yang beredar di publik, Jokowi mengatakan lebih baik pemilu satu putaran saja biar duitnya hemat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya memang bansos bukan dari duit Jokowi, tapi kan kalau enggak ada tanda tangan dia, juga Perpres begini dan lain sebagainya, maka tidak akan ada perubahan dan kebijakan soal Bansos. Bukti itu kita sertakan juga di kesimpulan," pungkas Refly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Refly Harun menyebut, kebijakan pembagian bantuan sosial (bansos) el nino melanggar hukum dan konstitusi negara

Refly Harun Bilang Pernyataan Empat Menteri soal Penyaluran Bansos selama Pemilu 2024 adalah Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG-20240320-WA0018-4098788554.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut bahwa pengumuman hasil Pemilu 2024 yang akan dilakukan KPU RI hari ini hanya salah satu dari proses kecurangan dalam Pemilu. Hal itu ia sampaikan saat ikut demo di depan Gedung KPU RI.</p> <div dir="auto">"Kita tidak bisa mengakui pemilu ini begini sebenarnya, dari awal, sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan pasca pencoblosan, nah ini hanya penyempurnaan saja dari prosesi pemilihan curang," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam orasinya, ia mengajak agar seluruh massa menolak pengumuman hasil Pemilu yang akan dilakukan KPU RI hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014463826/timnas-indonesia-tanpa-pemain-persebaya-surabaya-green-force-fokus-pada-liga-1-untuk-hindari-degradasi">Timnas Indonesia Tanpa Pemain Persebaya Surabaya, Green Force Fokus pada Liga 1 untuk Hindari Degradasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam menit-menit ke depan, kita hanya akan mendengar bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan yang curang tersebut," ucap Refly.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang, saya tanya kepada kawan-kawan semua di sini, kepada siapapun yang ada di sini, kalau mendengar KPU mengumumkan hasil Pilpres dan kita tahu itu curang, apakah kalian akan menerima atau menolak?&nbsp;Apakah akan menerima atau menolak? Sekali lagi kita bicara, tolak!" tegas&nbsp;Juru Bicara Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam demonstrasi menjelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 oleh KPU hari ini, polisi mengerahkan sebanyak 2.355 personel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014463817/jelang-pengumumunan-resmi-kpu-anies-dan-cak-imin-kompak-naik-vespa-ikut-war-takjil-di-benhil">Jelang Pengumumunan Resmi KPU, Anies dan Cak Imin Kompak Naik Vespa Ikut War Takjil di Benhil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sektor KPU ada 2355 personel," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, penutupan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sudah diberlakukan. Pengendara yang hendak melewati jalan ini diarahkan untuk memutar arah.</div>

Refly Harun menyebut bahwa pengumuman hasil Pemilu 2024 yang akan dilakukan KPU RI hari ini hanya salah satu dari proses kecurangan.

Refly Harun Ajak Tolak Hasil Pemilu yang Akan Diumumkan KPU RI Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG-20240320-WA0013-1059246572.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turun gunung ikut melakukan aksi demonstrasi di depan KPU RI. (Royyan)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turun gunung ikut melakukan aksi demonstrasi di depan KPU RI. (Royyan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turun gunung ikut melakukan aksi demonstrasi di depan KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Demonstrasi itu dilakukan menjelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi KPU terkait Pemilu 2024.</p> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, kehadirannya adalah untuk menjadi bagian dari warga negara yang mengekspresikan keprihatinan terkait dengan jalannya Pemilu 2024. Refly menganggap bahwa kecurangan dalam Pilpres 2024 sangat jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedatangan saya untuk menjadi bagian dari warga negara yang mengekspresikan keprihatinannya terhadap proses pemilu yang curang, proses pemilu yang melanggar konstitusi," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014463685/kreatif-dan-cepat-puas-intip-karakter-intj-saat-bearada-di-dunia-kerja">Kreatif dan Cepat Puas, Intip Karakter INTJ Saat Bearada di Dunia Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Pemilu 2024 berjalan tanpa kebebasan dan penuh dengan intimidasi hingga mobilisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang paling terlihat adalah keterlibatan istana, Presiden Jokowi untuk memenangkan paslon tertentu. Itu yang paling membuat pemilu tidak adil," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan keterlibatan Jokowi itu, Refly menyebut bahwa presiden maka dapat mengendalikan anggaran triliunan rupiah untuk memenangkan calon presiden tertentu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan berbagai program perlindungan sosial. Ada pembagian sembako, dan sebagainya. Itu yang sangat tidak adil. Tidak ada calon yang memiliki kemampuan finansial yg begitu dahsyat besar, jadi tidak boleh yg namanya paslon dibantu oleh apbn utk dimenangkan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam demonstrasi menjelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 oleh KPU hari ini, polisi mengerahkan sebanyak 2.355 personel</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sektor KPU ada 2355 personel," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, penutupan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sudah diberlakukan. Pengendara yang hendak melewati jalan ini diarahkan untuk memutar arah.</div> <div class="signature-text">&nbsp;</div>

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turun gunung ikut melakukan aksi demonstrasi di depan KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Refly Harun Ikut Demo Jelang Pengumuman Hasil Pemilu di KPU, Sebut Pemilu Curang

<p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/presiden-jokowi-174073207.jpg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara dzikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8) malam." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara dzikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8) malam.</figcaption>
</figure> </strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []">&nbsp;</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1" data-pm-slice="1 1 []"><strong>JawaPos.com-</strong>Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi oleh pengamat politik Rocky Gerung dan ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refly Harun.</p> <p class="" data-indentation="1"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/011820914/ketahui-5-penyebab-seseorang-belum-mendapatkan-pekerjaan">Ketahui 5 Penyebab Seseorang Belum Mendapatkan Pekerjaan</a></strong></p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Tim penyelidik saat ini sedang melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan sebagai tindak lanjut penanganan dua laporan polisi tersebut, " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Ade Safri menjelaskan pihaknya akan memanggil sejumlah ahli atau pakar untuk menindaklanjuti kasus tersebut.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">"Melakukan klarifikasi terhadap para pelapor dalam dua laporan tersebut yaitu melakukan klarifikasi terhadap para saksi, melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap para ahli seperti, ahli pidana, ahli bahasa, ahli sosiologi hukum, ahli ITE dan para ahli lainnya, " katanya.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Sebelumnya, dua laporan polisi tersebut dilayangkan oleh sejumlah pihak yaitu dari Ketua Relawan Indonesia Bersatu S Hidayat Hasibuan pada Senin (31/7) dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Kemudian laporan kedua, oleh politikus Ferdinand Hutaean pada Selasa (1/8) dengan nomor LP/B/4465/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Keduanya melaporkan Rocky Gerung dan Refly Harun atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Mereka menilai Rocky Gerung telah melakukan penghinaan melalui ucapan yang dinilai tidak etis terhadap Jokowi.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Sedangkan untuk Refly Harun dinilai telah menyebarluaskan konten yang berisi dugaan penghinaan terhadap Jokowi melalui akun Youtube miliknya.</p> <p class="ltr-element" data-indentation="1">Rocky Gerung dan Refly Harun dituduh melanggar Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. <strong>(*)</strong></p>

Sebelumnya, dua laporan polisi tersebut dilayangkan oleh sejumlah pihak yaitu dari Ketua Relawan Indonesia Bersatu S Hidayat Hasibuan

Polisi Selidiki Kasus Dugaan Penghinaan terhadap Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/perppu-ormas-ternyata-melanggar-ham-nih-buktinya_m_144567.jpeg" alt="Refly Harun" width="100%">
<figcaption>Refly Harun</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pakar hukum tata negara Refly Harun, mengingatkan, parah jika sebuah keputusan sidang paripurna bisa di-challenge Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia meminta agar tidak mencampur-campur kewenangan pengadilan tata negara dengan pengadilan administrasi.</p> <p>Menuriut Refly, putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas SK Pimpinan DPD RI terkait mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua MPR adalah keputusan yang melebihi kewenangan PTUN.</p> <p>Dipaparkan Refly, yang bisa di-challenge PTUN adalah keputusan yang sifatnya individual bukan keputusan yang didasarkan pengambilan suara terbanyak. SK Penggantian Fadel Muhammad bukan keputusan Ketua atau Pimpinan DPD, tetapi keputusan anggota DPD.</p> <p>&ldquo;Masa keputusan anggota DPD dibatalkan lewat pengadilan. Harusnya kalau mau dibatalkan melalui sidang paripurna DPD juga,&rdquo; kata Refly, Senin (22/5/2023).</p> <p>Sebenarnya, lanjut Refly, suatu saat ia akan mengusulkan, karena ini berkaitan dengan hukum tata negara harusnya yang bisa membatalkan adalah Mahkamah Konstitusi.</p> <p>&ldquo;Tapi untuk sementara kan belum. Sebagai contoh UU kan bisa dibatalkan oleh pengadilan tetapi oleh Mahkamah Konstitusi bukan PTUN. Jadi kita jangan mencampur-campurkan pengadilan tata negara dengan pengadilan administasi,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Wilayah PTUN, kata Refly, hanya masalah administrasi bukan keputusan politis. Pergantian wakil ketua MPR adalah keputusan politik bukan keputusan administrasi.</p> <p>&ldquo;Persoalan surat menyurat, misalnya pimpinan DPD bersurat pada pimpinan MPR itu mekanisme tindak lanjut saja dari keputusan politik anggota DPD,&rdquo; jelas dia.</p> <p>Kalaupun ada kesalahan administrasi, kata Refly, tidak boleh menghilangkan substansi. Jika administasinya dianggap keliru, maka tinggal mengajukan ulang.</p> <p>"Contohnya, jika ada pegantian pimpinan DPR yang mengajukan kan bukan ketua partai politik, tapi ketua fraksi, itu kalau ada yang salah maka tidak membatalkan substansi,&rdquo; jelas Refly.</p> <p>JIka memang sampai sekarang belum ada mekanisme pengadilan untuk membatalkan sidang paripurna, kata Refly, maka yang bisa membatalkannya hanya sidang paripuna. Caranya dengan menggalang sidang paripurna baru.</p> <p>&ldquo;Kalau penggalangan paripurna tidak berhasil, ya jangan cari jalan samping,&rdquo; kata pakar hukum tata negara ini.</p> <p>Pengamat politik hukum dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan SK penggantian wakil ketua MPR bukanlah keputusan pimpinan DPD. Keputusan ini adalah keputusan para anggota DPD yang diadministrasikan oleh pimpinan DPD.</p> <p>&ldquo;Kalau pengadministrasian dianggap salah, itu tidak membatalkan keputusan sidang paripurna DPD,&rdquo; ungkap Ray Rangkuti. Hasil sidang paripurna tentang penggantian Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, menurut Ray Rangkuti, tetap sah.<br /> <br />Diingatkannya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili substansi dari hasil sidang paripurna DPD. Jika yang menjadi objek adalah penandatangan dilakukan oleh pimpinan DPD dan objek gugatan ini diterima PTUN, maka tetap tidak bisa membatalkan hasil sidang paripurna DPD.</p>

SK Penggantian Fadel Muhammad bukan keputusan Ketua atau Pimpinan DPD, tetapi keputusan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ada di Senayan.

Refly Harun: PTUN Tak Bisa Mencampuri Urusan Pengadilan Tata Negara dengan Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/perppu-ormas-ternyata-melanggar-ham-nih-buktinya_m_144567.jpeg" alt="Refly Harun" width="100%">
<figcaption>Refly Harun</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengingatkan bahaya jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengadili perkara hasil sidang paripurna DPD RI. Jika PTUN mengadili perkara seperti ini maka akan muncul fenomena yuristokrasi atau pemerintahan oleh hakim.</p> <p>Menurut Refly Harun, pengadilan tata usaha negara sifatnya individual, kongkrit dan final. Sifat individual terkait dengan orang tertentu, objek tertentu yang mengeluarkan keputusan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Dalam kasus penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, kata Refly Harun, Surat Keputusan DPD RI tentang penggantian Fadel dengan Tamsil, bukanlah keputusan yang mandiri. DPD RI mengeluarkan SK tersebut berdasar sidang paripurna DPD RI.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Jadi bukan putusan mandiri (Ketua DPD RI). Bukan subjektifitas Ketua DPD tetapi hasil paripurna DPD, sehingga keputusan semua anggota DPD,&rdquo; kata Refly Harun.</p> <p>Menurut Refly Harun, keputusan lembaga politik tidak bisa di PTUN-kan. Kalaupun bisa dipersoalkan maka putusan lembaga politik maka dibawa ke Mahkamah Konstitusi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Itupun harus jelas judulnya, misalnya pengujian UU, sengketa kewenangan lembaga negara, apakah MPR berwenang menyetop kewenangan DPD," ujar.</p> <p>Keputusan DPD tentang penggantian Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD, menurut Refly Harun, adalah keputusan tata negara bukan administrasi negara.</p> <p>"Keputusan tata negara tidak boleh diuji di pengadilan tata usaha negara atau pengadilan administasi. Kalau seperti itu, nanti keputusan DPR/MPR pun bisa di PTUN-kan," kata Refly Harun.</p> <p>Jika PTUN bisa mengadili hal seperti ini, menurut Refly Harun, maka sangat berbahaya. &ldquo;Kita nanti mengenal Yuristokrasi, pemerintahan oleh hakim,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Seharusnya, lanjut Refly Harun, hakim PTUN hanya berwenang untuk hal tata usahai negara. Kalau keputusan DPR, MPR, DPD yang merupakan hasil sidang paripuna dan cerminan demokrasi, tidak boleh diputuskan PTUN.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Selain itu, lanjut Refly Harun, ketika ada pergantian usulan berdasar paripurna DPD, harusnya MPR menjalankannya. MPR harus melakukan pelantikan Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad. Pelantikan tidak boleh ditunda.</p> <p>&ldquo;Sekarang ada putusan (pengadilan) tingkat pertama yang belum inkracht. Kalau ada pihak yang masih melakukan banding maka seharusnya yang tetap menjadi Wakil Ketua MPR tetap Tamsil Linrung. Nanti kalau ada keputusan final yang sudah mengikat barulah diganti,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Terkait dengan pencabutan tanda tangan dua pimpinan DPD mencabut tanda tangan SK DPD Penggantian Wakil Ketua MPR,<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Refly Harun, mengatakan, justru kedua orang itu melanggar kode etik.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Dijelaskannya, penandatangan hasil putusan paripurna adalah kewajiban bukan hak.</p> <p>&ldquo;Pimpinan DPD harus meneruskan apa yang menjadi keputusan dari paripurna DPD,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Jika ada keputusan sidang paripurna dan pimpinan tidak mau menandatanganinya, lanjut Refly Harun, bukan berarti keputusan sidang paripurna tidak sah.</p>

keputusan lembaga politik tidak bisa di PTUN-kan. Kalaupun bisa dipersoalkan maka putusan lembaga politik maka dibawa ke Mahkamah Konstitusi

PTUN Kabulkan Gugatan Fadel, Pakar Hukum Ingatkan Bahaya Pemerintahan oleh Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/siniar-serius-1627363098.jpg" alt="GELAR WICARA: Novel Baswedan (tengah) Bambang Widjojanto (kanan) berdiskusi bersama Rocky Gerung dalam siniar. Novel memanfaatkan kanalnya sebagai media edukasi antikorupsi." width="100%">
<figcaption>GELAR WICARA: Novel Baswedan (tengah) Bambang Widjojanto (kanan) berdiskusi bersama Rocky Gerung dalam siniar. Novel memanfaatkan kanalnya sebagai media edukasi antikorupsi.</figcaption>
</figure> <p>Siniar alias podcast semakin mudah ditemui di platform media sosial (medsos). Lahir sebagai hiburan alternatif dalam bentuk audio, kini siniar hadir lebih atraktif lewat kanal YouTube dalam wujud audiovisual. Para host siniar pun tak melulu selebriti.</p> <p><strong>GENRE</strong> siniar kian beragam. Dewasa ini, topik siniar di dalam negeri kian &rsquo;&rsquo;berat&rdquo;. Apalagi setelah banyak tokoh dari dunia non hiburan yang ikut menekuni siniar. Ada praktisi hukum, politisi, pengamat, hingga pakar yang memilih untuk menyiniarkan gagasan dan wacana mereka.</p> <p>Tentu tidak mudah bagi para tokoh itu menggeluti dunia baru yang berbeda dengan keseharian mereka. Mengundang narasumber, menyusun pertanyaan, kemudian menentukan jadwal perekaman alias taping adalah langkah-langkah yang harus ditempuh menjelang produksi siniar. Selanjutnya, masih ada proses penyuntingan yang harus dilewati sebelum akhirnya siniar bisa dinikmati audiens.</p> <p>Selama lebih dari setahun terakhir, itulah yang dilakukan Novel Baswedan. Dibantu timnya, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu beradaptasi. Bagi Novel, siniar memberinya keleluasaan. &rdquo;Kalau media mainstream itu durasinya dibatasi,&rdquo; ungkapnya saat ditemui Jawa Pos pada Jumat (31/3). Namun, dengan siniar, dia bisa bebas menyampaikan pesan-pesan antikorupsi tanpa takut melanggar durasi.</p> <p>Selain Novel, sejumlah tokoh lain getol mengampanyekan ide-ide mereka lewat siniar. Di antaranya, mantan Ketua KPK Abraham Samad, eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan politikus Akbar Faizal. Ada pula Rocky Gerung, Zulfan Lindan, sampai mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Para tokoh publik itu bersiniar lewat kanal YouTube masing-masing.</p> <p>Latar belakang yang beragam melahirkan varian tema yang tidak sama antara para tokoh tersebut. Novel, misalnya. Dia lebih banyak membahas isu antikorupsi. Topiknya mirip dengan Bambang dan Abraham. Sementara itu, Akbar dan Zulfan cenderung membahas tema-tema politik.</p> <p>Novel mengatakan bahwa media sedang dilanda disrupsi alias perubahan masif. Hal yang menonjol dari fenomena itu adalah kekacauan. Dua faktor pemicunya, menurut dia, adalah disinformasi dan berita palsu. Pemahaman masyarakat yang masih kurang membuat disrupsi semakin parah. Termasuk tentang korupsi.</p> <p>&rdquo;Banyak hal tentang korupsi yang kurang dipahami masyarakat, terutama dari perspektif hukumnya,&rdquo; terang suami Rina Emilda tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/siniar-serius-1-2920924746.jpg" alt="PELAJARAN: Angelina Sondakh menjadi narasumber antikorupsi dalam siniar Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>PELAJARAN: Angelina Sondakh menjadi narasumber antikorupsi dalam siniar Novel Baswedan.</figcaption>
</figure> </p> <p>Karena itulah, memanfaatkan siniar di kanal YouTube-nya, Novel menggaungkan pesan-pesan dan edukasi antikorupsi. Dia berharap upayanya itu akan membuat masyarakat digital (netizen) menjadi lebih paham. &rdquo;Yang paling penting, konten edukasi harus dibuat semenarik mungkin agar netizen tidak bosan,&rdquo; tuturnya, lantas tertawa.</p> <p>Novel yang sering tampil dan berbicara di depan publik mengakui bahwa menjadi host siniar tidaklah mudah. Apalagi, dia tidak punya latar belakang broadcaster seperti halnya pemandu podcast profesional. &rdquo;Sambil jalan sambil memperbaiki kekurangan,&rdquo; ungkap pria yang kini bertugas di Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri tersebut.</p> <p>Eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan bahwa pesatnya perkembangan medsos menjadi salah satu faktor pendorong munculnya tren citizen journalism alias jurnalisme warga. Siapa pun bisa membuat akun medsos dan menjadi jurnalis. &rdquo;Di situlah masalah besarnya. Itu yang kadang menimbulkan kekacauan,&rdquo; tutur pria berlatar belakang pengacara tersebut.</p> <p>Kendati demikian, fenomena itu juga menghadirkan peluang. Dia dan Novel termasuk yang diuntungkan. BW, sapaan akrab Bambang, menyebut lahirnya sederet siniar anti-mainstream saat ini sebagai ikhtiar untuk menghadapi disrupsi media. &rdquo;Apalagi, sekarang ini pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari 200 juta. Itu menunjukkan bahwa sekarang ini kita sudah masuk era media sosial,&rdquo; paparnya. <strong>(tyo/c7/hep)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>KANAL GELAR WICARA NONSELEBRITI</strong></p> <ul> <li>Akbar Faizal Uncensored: Politik</li> <li>Zulfan Lindan Unpacking Indonesia: Politik</li> <li>R66 Newlitics: Politik</li> <li>Total Politik: Politik</li> <li>RGTV Channel ID (Rocky Gerung): Politik &amp; Sosial</li> <li>Novel Baswedan: Hukum &amp; Politik</li> <li>Abraham Samad Speak Up: Hukum &amp; Politik</li> <li>Bambang Widjojanto: Hukum &amp; Politik</li> <li>Refly Harun: Hukum &amp; Politik</li> <li>Haris Azhar: Hukum &amp; HAM</li> <li>Gita Wirjawan: Umum</li> </ul> <p><strong>Sumber:</strong> <em>Diolah dari berbagai sumber</em></p>

GENRE siniar kian beragam. Dewasa ini, topik siniar di dalam negeri kian ’’berat”. Apalagi setelah banyak tokoh dari dunia non hiburan.

Isi Dunia Siniar, Tokoh-Tokoh "Serius” Leluasa Menyajikan Gagasan secara Utuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/refli-harun-bawaslu-tak-tegas-tangani-kasus-mahar-politik-cakada_m_197509.jpeg" alt="Pengamat Politik Refli Harun" width="100%">
<figcaption>Pengamat Politik Refli Harun</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar hukum tata negara, Refly Harun menolak pelantikan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI, Tamsil Linrung, harus menunggu proses hukum terhadap Fadel Muhammad selesai. Dia menilai pemikiran tersebut tidak memahami hukum.<br /> <br /> Pihak DPD RI telah memutuskan Tamsil Linrung menjadi pengganti Fadel. Namun, sampai saat ini belum juga dilantik dengan alasan menunggu kasus Fadel inkracht atau berkekuatan hukum tetap. ’’Ngapain menunggu proses hukum yang inkracht. Kalau begitu caranya, setiap pergantian apapun, gugat saja di pengadilan. Tidak akan pernah selesai-selesai. Itu cara berpikirnya orang yang tidak paham hukum” kata Refly kepada wartawan, Jumat (17/3).<br /> <br /> Refly menyayangkan pelantikan yang tertunda berlarit-larut ini. Baginya, penundaan pelantikan ini tidak berdasar. Pimpinan MPR tidak berhak menilai proses politik yang terjadi di DPD. Dinamika di lembaga para senator itu, hanya bisa dibatalkan oleh anggota DPD. Pembatalan itu pun mesti melalui paripurna.<br /> <br /> Apa yang dilakukan oleh pimpinan MPR dengan tidak melantik Tamsil Linrung, merupakan perbuatan melawan hukum. “Bisa digugat secara perdata, karena sudah menimbulkan kerugian moril dan materil yang bisa dihitung,” jelasnya.<br /> <br /> Proses politik pemberhentian Fadel dan terpilihnya Tamsil Linrung, menurut dia tidak boleh dibatalkan atau ditunda hanya karena adanya gugatan kepada Ketua DPD RI. ’’Itu adalah keputusan politik. Keputusan politik itu, tidak bisa di PTUN kan. Adapun Surat Keputusan (SK) pimpinan, itu akibat dari keputusan politik. Sama seperti misalnya, tidak bisa kita membatalkan hasil Pemilu dengan menggugat SK Presiden,” papar Refly.<br /> <br /> Sementara Wakil Ketua MPR Tamsil Linrung mengatakan, telah hadir memenuhi surat panggilan PTUN Jakarta untuk memberikan keterangan. ’’Menjelaskan secara komperhensif disertai dokumen tertulis setebal 149 halaman. Dokumen tersebut juga dalam proses dikirim kepada Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR, serta ditembuskan ke fraksi masing-masing,” ungkap Tamsil.<br /> <br /> Menurut senator asal Sulawesi Selatan itu, ia menunggu respons dari pimpinan MPR. Tamsil juga mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Tamsil menilai sikap pimpinan MPR membahayakan lembaga tinggi negara tersebut, karena menimbulkan preseden ketidakpatuhan pada sistem ketatanegaraan.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua DPD La Nyalla Matalitti dalam meminta segera digelar rapat gabungan fraksi, kelompok DPD, dan pimpinan MPR untuk melantik Tamsil Linrung. ’’Pimpinan MPR untuk menghormati dan menindaklanjuti hasil sidang paripurna DPD tersebut, karena Sidang Paripurna merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan," kata La Nyalla.<br /> <br /> Menurut dia, jawaban Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan, keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPD, diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sesuai fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Lembaga Tinggi Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. <strong>(*)<br /> <br /> </strong>

Menunda Pelantikan Wakil Ketua MPR, Refly Harun: Itu Tidak Paham Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Aksi-Buruh-di-Depan-DPR-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Buruh melakukan longmars saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Dalam aksi yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) tersebut mereka menyuarakan 18 tuntutan salah satunya menolak Omnibus" width="100%">
<figcaption>Buruh melakukan longmars saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Dalam aksi yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) tersebut mereka menyuarakan 18 tuntutan salah satunya menolak Omnibus</figcaption>
</figure><strong>KSPI Desak Perbaikan Aturan soal Upah, Jam Kerja, dan Pesangon</strong><br /> <br /> <strong>JawaPos.com </strong> – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai polemik. Salah satu yang disorot adalah kondisi kegentingan memaksa yang menjadi syarat lahirnya sebuah perppu.<br /> <br /> Apalagi, menurut ahli hukum tata negara Refly Harun, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga perlu diperbaiki. Bukan dikeluarkan perppu. ”Secara teoretis perppu itu bisa dibawa ke MK lagi dan MK bisa membatalkannya kalau komit dengan putusan terdahulu,” katanya kemarin (2/1).<br /> <br /> Namun, itu bisa berbeda jika MK ”masuk angin”. ”Kan MK sudah berubah komposisinya,” lanjut Refly. Dia meminta DPR menolak Perppu Cipta Kerja. Sebab, langkah presiden tersebut tidak sesuai dengan putusan MK. ”Walaupun selama ini perppu merupakan subjektivitas presiden, seharusnya ada ukuran objektif di DPR untuk menolak dan menerima. Demikian pula MK, ada ukuran konstitusionalitasnya untuk membatalkan,” paparnya.<br /> <br /> Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti kondisi darurat dalam Perppu Cipta Kerja yang bertolak belakang dengan asumsi makroekonomi APBN 2023. Itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen yang cenderung tinggi. ”Kalau ekonomi masih tumbuh positif, kenapa pemerintah menerbitkan perppu? Ancaman krisis akibat perang Rusia-Ukraina pun sejauh ini justru menguntungkan harga komoditas batu bara dan sawit,” ungkapnya.<br /> <br /> Selain itu, ketegangan geopolitik dua negara tersebut justru memberikan surplus perdagangan Indonesia selama 31 bulan berturut-turut. Karena itu, seharusnya pemerintah menurunkan dulu asumsi pertumbuhan tahun depan menjadi minus. Dari situ baru ada kondisi yang mendesak untuk menerbitkan perppu.<br /> <br /> Bhima mengatakan, kriteria kegentingan yang memaksa penerbitan perppu tidak dijelaskan secara objektif. Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa presiden berhak menetapkan perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pengertian atau batasan kapan dan bagaimana presiden menentukan kegentingan mendesak tidak diatur secara jelas dalam UUD.<br /> <br /> Namun, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menentukan tiga syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasar UU yang berlaku. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama.<br /> <br /> Menurut Bhima, kehadiran Perppu Cipta Kerja justru menciptakan ketidakpastian kebijakan. Ini akan kontradiktif terhadap minat berinvestasi, khususnya penanaman modal asing (PMA). Masalah utama dalam daya saing salah satunya tingkat ketidakpastian kebijakan cukup tinggi. Akibatnya, investor bisa ragu untuk masuk pada 2023 kalau aturan berubah-ubah. ”Padahal, investor perlu kepastian regulasi jangka panjang. Idealnya, pada saat pembuatan produk regulasi, apalagi undang-undang, harus disiapkan secara matang. Kalau terburu buru ya jadi masalah,” beber lulusan University of Bradford itu.<br /> <br /> Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati juga mempertanyakan perihal kondisi kegentingan yang memaksa. Jika itu terkait kondisi global, ada inkonsistensi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang tinggi, yakni mencapai 5,72 persen year-on-year (YoY) pada kuartal III 2022. Bahkan, Presiden Jokowi baru saja membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di antara negara G20. ”Lantas, situasi genting seperti apa yang sifatnya memaksa?” katanya.<br /> <br /> Sementara itu, serikat buruh menilai sejatinya Perppu Cipta Kerja tak ada bedanya dengan UU Cipta Kerja sebelumnya. Sebab, banyak aturan yang sebenarnya sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan, kesalahan yang terjadi dalam UU Cipta Kerja terulang kembali dalam perppu yang diteken menjelang tutup tahun 2022 itu.<br /> <br /> Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mencontohkan pada pasal 77 tentang waktu kerja. Pada ayat 2 disebutkan, waktu kerja terbagi dua. Yakni, 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu dan 8 jam kerja dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.<br /> <br /> Artinya, bagi yang bekerja 7 jam sehari, waktu kerjanya dilakukan selama 6 hari dengan waktu libur 1 hari (6-1). Lalu, bagi yang jam kerjanya 8 jam sehari, hari kerjanya sebanyak 5 hari dengan waktu libur 2 hari (5-2). Intinya, dalam seminggu jam kerja harus mencapai 40 jam.<br /> <br /> Sayang, hal tersebut kontradiktif dengan pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti. Di ayat 2 hanya disebutkan bagi mereka yang bekerja dengan skema 6-1. Tanpa keterangan untuk skema 5-2.<br /> <br /> Menurut dia, kecerobohan pembuat perppu itu telah mempermalukan pemerintah. Sebab, ada kontradiktif antara pengaturan jam kerja dan cuti tahunan. ”Si pembuat perppu kami duga dari Kemenko Perekonomian, Menaker nggak dilibatkan, dugaan saya. Karena kalau Menaker dilibatkan, dirjen-dirjennya dilibatkan, nggak akan terjadi ini pasal. Di UU Ciptaker udah salah, kok di perppunya juga salah,” ungkap Iqbal.<br /> <br /> Seharusnya, kata dia, kedua model waktu kerja dicantumkan dalam pasal istirahat dan cuti. Sehingga masyarakat tidak bingung dan menimbulkan gaduh. ”Ini menunjukkan si pembuat perppu tidak memahami masalah. Terburu-buru dan hanya asal bapak senang,” sambungnya.<br /> <br /> Ada pula ayat yang dicantumkan kembali, padahal sudah mendapat kritik keras. Yakni, terkait peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang di atas nilai UU Cipta Kerja maka harus diturunkan mengikuti UU tersebut.<br /> <br /> Iqbal mengatakan, ketentuan itu jelas melanggar konvensi ILO. Pihaknya pun sudah menyampaikan keberatan atas UU Cipta Kerja. ’’Pembuat Perppu dan UU Cipta Kerja ini tampaknya orang yang sama. Nggak ngerti dunia ketenagakerjaan,’’ ujarnya.<br /> <br /> Terkait pesangon, serikat buruh juga menyayangkan tidak adanya perubahan dalam perppu. Padahal, dalam kesepahaman antara serikat buruh dan tim Kadin, telah dipahami bahwa pesangon disamakan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.<br /> <br /> Dalam UU tersebut, kata yang digunakan adalah sekurang-kurangnya bukan sesuai ketentuan seperti di perppu maupun UU Ciptaker. ’’Ada ruang dialog, bisa negosiasi kalau perusahaan memang nggak mampu. Tapi, di Perppu dan UU Cipta Kerja saklek,” keluhnya.<br /> <br /> Belum lagi, di perppu maupun UU Cipta Kerja tidak ada pengaturan soal pesangon bagi buruh yang pabriknya merger ataupun tutup. Padahal, di UU 13/2003 diatur sehingga hak buruh jelas. ”Ini di Perppu dan UU Ciptaker dihapus. Pesangon makin kecil, 0,5 kali dari aturan. PHK di mana-mana,” ungkapnya.<br /> <br /> Hal itu pun menjadi celah bagi perusahaan nakal. Baru-baru ini, praktik tersebut dilakukan oleh perusahaan garmen, sepatu, dan tekstil. Mereka menutup perusahaan. Karyawan dipecat dengan pesangon rendah. Lalu, perusahaan buka kembali dengan nama baru dan pekerja ditarik masuk dengan skema outsourcing. Mirisnya, pekerja digaji di bawah aturan upah minimum. ’’Karena Perppu dan UU Cipta Kerja sama isinya. Jadi, ini akan terjadi lagi,’’ paparnya.<br /> <br /> Serikat buruh mendesak agar pasal 79 diperbaiki. Harapannya, hal itu dibarengi dengan perbaikan pasal-pasal lain yang diusulkan serikat buruh. Setidaknya ada sembilan poin dalam perppu yang diminta buruh untuk diperbaiki. Meliputi upah minimum, outsourcing, pesangon, PHK tidak dipermudah, PKWT, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti, TKA, dan sanksi pidana yang dihapuskan.<br /> <br /> Terpisah, Presiden Joko Widodo irit bicara menyikapi polemik penerbitan Perppu No 2 Tahun 2022. ”Ya biasa dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra,” katanya saat mengunjungi kawasan Pasar Tanah Abang kemarin. ”Semua bisa kita jelaskan,” imbuhnya.<br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>BEBERAPA POIN KONTROVERSIAL DALAM PERPPU CIPTAKER</strong><br /> <br /> <strong>WAKTU ISTIRAHAT PEKERJA/BURUH</strong><br /> <br /> A. Istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.<br /> <br /> B. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dengan demikian, libur pekerja hanya 1 hari. Itu sama halnya UU Ciptaker sebelumnya yang mana hak libur mingguan yang sebelumnya 2 hari dalam sepekan berubah menjadi paling sedikit 1 hari saja.<br /> <br /> <strong>UANG PESANGON</strong><br /> <br /> Dalam perppu, tak ada lagi kesempatan pekerja untuk mendapat dua kali lipat dari ketentuan apabila perusahaan melakukan PHK bukan karena efisiensi. Maka, nilai pesangon yang dikantongi pekerja pun menyusut.<br /> <br /> <strong>OUTSOURCING ATAU ALIH DAYA</strong><br /> <br /> Perppu memungkinkan semua jenis pekerjaan dialihdayakan. Outsourcing akan diatur lebih rinci di peraturan pemerintah. Di UU Ketenagakerjaan, alih daya terbatas untuk bidang kebersihan, katering, keamanan, jasa migas, dan transportasi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#refly harun

Berita Terkini