<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/padat-penduduk.jpg" alt="LAYAK HUNI: Anak-anak bermain di kawasan Flat Sombo yang dibangun pemerintah untuk dihuni masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) dengan sistem sewa. Tahun depan, Pemkot Surabaya beencana membangun 31 blok rusunami untuk MBR. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LAYAK HUNI: Anak-anak bermain di kawasan Flat Sombo yang dibangun pemerintah untuk dihuni masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) dengan sistem sewa. Tahun depan, Pemkot Surabaya beencana membangun 31 blok rusunami untuk MBR. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tidak bisa dimungkiri harga properti di Surabaya terus meningkat. Pada saat yang sama, masih banyak warga yang belum memiliki hunian. Problem permukiman tersebut masih berusaha diselesaikan Pemkot Surabaya dengan berbagai cara.  Pemkot tahun depan berencana merealisasikan pembangunan 31 blok rumah susun sederhana milik (rusunami). Hal itu dilakukan sebagai salah satu jawaban untuk memberikan peluang bagi warga yang memiliki keterbatasan secara ekonomi untuk memiliki rumah di Surabaya.  Direktur PT Yekape Surabaya Hermien Roosita mengatakan, seiring dengan perbaikan ekonomi, pasar properti di Surabaya turut naik. Hal itu ditunjukkan dengan angka penjualan yang juga mengalami peningkatan. Dengan kondisi tersebut, harga rumah tapak di Surabaya untuk kawasan Surabaya Timur, misalnya, yang termurah bisa sampai Rp 1 miliar.  ’’Sekarang paling banyak dicari adalah tipe 60 dan 80. Ini biasanya para milenial yang suka dengan rumah yang tidak terlalu besar. Untuk price list-nya ada di antara Rp 1 miliar ke atas,’’ ujarnya.  Dia menjelaskan, salah satu faktor kenaikan harga properti adalah harga bahan baku yang juga naik. Mau tidak mau harga properti ikut terkerek. Belum lagi permintaan yang tinggi akan membuat persaingan harga kian ketat.  ’’Justru saat ini yang lebih murah ada di kawasan pinggiran kota dan perbatasan (Surabaya-Gresik, Surabaya-Sidoarjo, Red). Untuk yang perbatasan luar Surabaya misalnya, ada di kisaran harga Rp 500 juta,’’ ungkapnya.  Senada dengan hal itu, Ketua REI Jatim Soesilo Efendy mengatakan, perkembangan harga di Surabaya memang sangat pesat. Hal itu berkaitan dengan infrastruktur dan kemudahan mengakses berbagai fasilitas.  ’’Di tengah kota misalnya, tidak ada harga Rp 1 miliar. Justru harga ini banyak yang di pinggiran dan perbatasan kota. Sementara harga setiap waktu juga terus naik,’’ katanya.  Pihaknya pun mengapresiasi Pemkot Surabaya yang mencari alternatif agar harga properti bisa dijangkau masyarakat yang ekonominya terbatas. Menurut dia, pembangunan rusunami menjadi salah satu yang masuk akal untuk diwujudkan. REI juga siap mendukung mewujudkan hunian tersebut.  ’’Yang pasti, kami meminta Pemkot Surabaya memastikan ketersediaan lahannya. Sementara itu, untuk harga maksimal program rusunami berada di kisaran maksimal Rp 250 juta. Kalau lokasinya di Surabaya, pasti akan banyak peminatnya,’’ terangnya.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya memang berniat segera merealisasikan rusunami. Pembicaraan dengan berbagai pihak yang berkaitan sudah dilakukan. Mulai Kementerian PUPR hingga perbankan. Eri menganggap ini salah satu jawaban atas akses untuk hunian di Surabaya yang lebih terjangkau.  ’’Konsepnya rusunami ini Pemkot Surabaya yang menyediakan lahannya. Sementara bangunannya akan dikerjakan bersama melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Jadi, unit hunian menjadi hak milik warga dan mereka yang menanggung operasionalnya,’’ jelas Eri. <h3>Pemkot Jangan Rugi, Masyarakat Harus Diuntungkan</h3> RENCANA pembangunan rusunami yang digagas pemkot mendapatkan catatan dari para legislator di DPRD Surabaya. Selain besarnya anggaran yang dialokasikan, para legislator menyoroti sasaran program tersebut.  Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati meminta pemkot tetap memperhatikan beberapa hal. Pertama, mengenai harga rusunami. Apakah dengan anggaran Rp 5,8 triliun itu, rusunami segera beres dan mampu menampung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seperti tujuannya, pendirian rusunami dimaksudkan untuk mengentaskan MBR. Supaya MBR memiliki hunian yang laik, tapi dengan harga terjangkau.  Karena itu, menurut dia, pemkot perlu memetakan MBR. Pendapatan MBR tiap bulan berbeda-beda. ’’Itu akan berkaitan dengan berapa subsidi yang harus disiapkan pemkot,” tuturnya.  Kedua, lanjut Aning, karena pendanaan bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), artinya badan usaha tetap membutuhkan profit. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu meminta kepada pemkot agar menghitung dengan detail dan terperinci harga rusunami yang dijual. Kembali lagi, dia menegaskan bahwa harga harus terjangkau.  Aning menambahkan, penggunaan sistem KPBU pun perlu ditimbang dengan benar. Supaya tidak merugikan pemkot, harus dihitung sejak awal, baik risiko dalam pengerjaan maupun saat beroperasi. Dia mengusulkan agar pemkot tak hanya memilih badan usaha yang menawarkan harga paling rendah. Nilai keuntungan yang didapat masyarakat juga wajib diperhatikan. Mulai fasilitas sosial (fasos) hingga fasilitas umum (fasum).  Ketiga, terkait perawatan. Menurut Aning, rusunami memiliki beban anggaran perawatan yang lebih besar dibandingkan flat sewa (rusunawa). ’’Kemudian kalau mau SHM (sertifikat hak milik, Red) harus di luar aset pemkot,” tambahnya.  Berbicara mengenai rusunami, Ketua Komisi C Baktiono mengusulkan agar status Flat Urip Sumoharjo diubah menjadi rusunami. Bukan lagi flat yang disewakan (rusunawa). Menurut politikus PDI Perjuangan itu, pertimbangannya adalah sistem penarikan dana yang dobel.  Penghuni Flat Urip Sumoharjo bertahun-tahun menanggung dua sistem pembayaran. Bayar PBB dan retribusi. Masyarakat menjerit dan meminta pemkot mengkaji lagi sistem pembayaran yang ditanggung. Sebab, masyarakat menilai, tanah yang digunakan sebagai flat adalah tanah asli mereka. Masyarakat dibangunkan flat karena terdampak kebakaran pusat perbelanjaan pada 1980-an. ’’Seharusnya cukup satu sistem pembayaran. Itu ubah saja pembayaran PBB, kasihan,” ungkap Baktiono. <h3>20 Persen Nilai Apartemen Dialokasikan untuk Hunian MBR</h3> INTERVENSI pemerintah untuk mengatasi problem permukiman sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga kelas ekonomi menengah ke bawah.  Salah satunya dengan konsep hunian berimbang. Pengembang diminta memenuhi kewajibannya mengalokasikan 20 persen dari apartemen yang dibangun untuk kalangan tersebut.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, sudah ada aturan yang melandasi pelaksanaan hunian berimbang tersebut. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah 12/2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satunya, menyediakan alokasi bagi warga dengan ekonomi lemah.  Untuk sistem sewa, pemkot punya sistem rusunawa atau rumah susun sederhana sewa yang sering disebut dengan flat. Nah, yang berlandas sistem kepemilikan disebut rusunami atau rumah susun sederhana milik.  ’’Jadi, ini salah satu alternatif dalam pembiayaan untuk penyediaan rusunami ke depan. Kalau tidak bisa pakai kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bisa dengan hunian berimbang. Pengembang membangun apartemen misalnya, maka 20 persen untuk yang MBR,’’ ucapnya.  Namun, alokasi 20 persen itu tidak mutlak menyediakan unit di apartemen yang dibangun tersebut atau di lokasi yang sama. Bisa juga dengan pembangunan di tempat lain. Misalnya, nilai investasi apartemen Rp 200 miliar, 20 persennya atau senilai Rp 40 miliar bisa dialokasikan hunian bagi MBR terpisah di tempat lain.  ’’Untuk kebijakan ini sekarang sedang kita tarik ke perda dan perwali sehingga bisa segera dilaksanakan di Surabaya.  Selain itu, untuk meringankan kepemilikan rusunami, Irvan menyatakan bahwa pemberian kredit oleh perbankan bakal diperpanjang. Bila umumnya range kredit perumahan rakyat (KPR) berkisar 15–20 tahun, rusunami bisa sampai 30 tahun.  ’’Umur bangunan rusunami bisa sampai 60 tahun. Melihat hal itu, angsuran 30 tahun masih bisa diterapkan. Untuk hal ini, komunikasi dengan perbankan juga sudah dilakukan,’’ terangnya.  Bagaimana dengan rumah susun sewa (rusunawa) atau flat, Irvan mengatakan bahwa bangunan-bangunan itu tetap difungsikan. Hanya, sifatnya tidak jangka panjang dalam menampung warga Surabaya. Dia menginginkan flat hanya menjadi tempat transit. Hunian sementara bagi yang tidak mampu secara ekonomi.  ’’Warga yang masuk diintervensi pemkot untuk mengentaskan mereka dari kategori MBR. Skill ditingkatkan agar income meningkat. Harapannya, sebelum lima tahun, mereka sudah keluar dari flat dan memiliki hunian sendiri,’’ ujarnya.  ANGGARAN BESAR UNTUK PERMUKIMAN  - Pemkot menyiapkan lahan aset di 9 lokasi untuk membangun 31 blok.  - Tiap-tiap tower yang dibangun memiliki minimal 16 lantai.  - Butuh dana hingga Rp 188 miliar untuk merealisasikan satu blok.  - Harga rusunami dipatok maksimal Rp 250 juta.  - Spesifikasi bangunan antara 1 kamar 1 kamar mandi atau 2 kamar 1 kamar mandi.

Pengembang Bangun Rusunami, Lahan dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/RUSUNAWA-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pembangunan 31 blok rumah susun sederhana milik (rusunami) di Surabaya menuai dukungan dari sejumlah pihak. Realestat Indonesia (REI) Jatim siap membantu pemkot mewujudkan hunian vertikal itu.  Ketua REI Jatim Soesilo Efendy mengatakan, langkah pemkot menyediakan rusunami patut diacungi jempol. Sebab, setiap tahunnya kebutuhan hunian selalu meningkat. Di sisi lain, harga properti di metropolis semakin mahal. ”Harga rumah di pinggiran dan perbatasan Surabaya itu saja sudah mahal, hampir Rp 1 miliar. Sementara harga setiap waktu juga terus naik,” ungkapnya.  Pembangunan rusunami memakai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Menurut Soesilo, KPBU memberikan sejumlah keuntungan. Di antaranya, proyek fisik berjalan semakin cepat serta mampu menggerakkan perekonomian sektor lain. ”Yang pasti kami meminta pemkot memastikan ketersediaan lahannya,” ucapnya.  Soesilo mengusulkan besaran harga rusunami. Hunian itu harus terjangkau bagi warga ekonomi lemah. ”Kisarannya maksimal Rp 250 juta. Kalau lokasinya di Surabaya, pasti akan banyak peminatnya,” terangnya.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad menyebutkan, ada sembilan aset daerah yang bakal dibangun rusunami. Yakni, di Kecamatan Kenjeran, Bulak, Benowo, Pakal, Rungkut, dan Gunung Anyar. ”Satu kecamatan ada yang dua rusunami. Yang jelas, lahan sudah disiapkan semua,” tuturnya.  Soal harga, Irvan mengatakan bahwa rusunami disesuaikan dengan kondisi ekonomi di wilayahnya. ”Nilai investasi dan lokasi pembangunannya tentu turut memengaruhi harga. Yang pasti, untuk sekarang kita pastikan aturannya selesai dulu,” ujarnya.  Kemarin (22/6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau lahan rusunami di kawasan Surabaya Utara. Tepatnya di Kelurahan Tambak Wedi dan Kedung Cowek. ”Kami melakukan survei dan peninjauan langsung ke lokasi guna menyiapkan rencana skemanya seperti apa. Termasuk soal KPBU sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan,” terang Irvan.  Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengapresiasi program rusunami. Namun, politikus PKS itu meminta pemkot tetap memperhatikan beberapa hal. ”Apakah dengan rusunami bisa menuntaskan persoalan MBR,” ucapnya.  Yang kedua, lanjut Aning, badan usaha juga membutuhkan keuntungan. Karena itu, dia meminta kepada pemkot agar menghitung detail harga rusunami. Harga harus benar-benar terjangkau. Perawatan bangunan juga menjadi perhatian. Perawatan rusunami tidak murah. ”Perhatikan kemampuan MBR dalam mencicil. MBR di flat sewa (rusunawa) saja masih banyak yang nunggak,” paparnya.

Harga Unit Rusunami di Surabaya Maksimal Rp 250 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rusun.jpg" alt="FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah rumah tangga di Jatim yang belum memiliki tempat tinggal sendiri masih cukup tinggi. Kondisi itu mayoritas dipicu fenomena urbanisasi dari wilayah pedesaan ke perkotaan.  Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang dirilis bulan lalu, situasi tersebut mayoritas dialami keluarga yang tinggal di kota-kota besar dengan aktivitas industri, jasa, dan perdagangan yang tinggi.  Tertinggi adalah Surabaya. Sebanyak 31,74 persen rumah tangga di ibu kota provinsi tersebut masih menempati rumah berstatus sewa/kontrak. Sementara itu, yang mempunyai rumah berstatus milik sendiri mencapai 54,40 persen.  Kota Malang menempati urutan kedua dengan persentase keluarga yang masih ngontrak/sewa rumah mencapai 25,67 persen. Disusul Kota Madiun yang mencapai 11,58 persen. Dua daerah lain dengan cukup banyak jumlah keluarga ngontrak/sewa rumah adalah Kota Pasuruan dan Sidoarjo.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Jatim Baju Trihaksono menyatakan, fenomena itu dipengaruhi arus. ’’Perantau yang mengadu nasib ke perkotaan tak semuanya mampu memiliki rumah,’’ katanya.  Mereka yang belum mampu harus menyewa rumah untuk tempat tinggal. Meski sebenarnya, banyak perantau di kampung itu yang juga mempunyai tanah atau rumah milik orang tua.  Untuk mengatasi fenomena tersebut, pemprov telah membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di perkotaan besar. Di Surabaya, tercatat ada empat rusunawa yang bisa disewa. Syarat bagi penyewa adalah mereka warga Jatim, tetapi ber-KTP luar Surabaya. Itu belum termasuk sejumlah rusunawa yang dibangun pemkot untuk warga Surabaya.  Selain itu, pemprov berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penyediaan lahan dan rumah subsidi murah untuk warganya. ”Kewenangan penyediaan lahan perumahan dan subsidi diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota,” katanya.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Danny Wahid mengatakan, banyaknya rumah tangga di perkotaan yang tak memiliki rumah sendiri cukup wajar. ”Sebab, harga tanah dan rumah di perkotaan melambung dan tak terjangkau oleh banyak masyarakat,” katanya.  REI sebenarnya sudah mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana huni (rusunami) di perkotaan. Skemanya, pemerintah menyediakan lahan, sedangkan swasta atau pengembang siap membangun unitnya. ”Tapi, sampai sekarang pemerintah daerah belum ada yang mau,” ucap pria yang juga menjabat ketua BPOD DPD REI Jatim itu.

Imbas Urbanisasi, Banyak Keluarga di Jatim yang Masih Ngontrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/citraharmoni.jpg" alt="Suasana Fresh Market CitraHarmoni. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Fresh Market CitraHarmoni. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembang perumahan terus berusaha untuk menggaet pembeli di momen kaya stimulus. Salah satunya, pendirian fasilitas pendukung perumahan. Mereka yakin bahwa semakin lengkap fasilitas dan layanan dapat meningkatkan minat konsumen.  General Manager Citra Harmoni Vica Yustisiana mengatakan, tren penjualan rumah di pasar menengah beberapa tahun terakhir memang bergeser di pasar end user. Pembeli rumah biasanya keluarga muda yang mencari rumah pertama mereka.  ’’Kelompok konsumen ini biasanya mempertimbangkan kenyamanan dan kesiapan lingkungan. Karena itu, tugas pengembang di kawasan yang sudah jadi adalah melengkapi fasilitas,’’ ungkapnya dalam peresmian Fresh Market Citra Harmoni.  Hal tersebut pun dimanfaatkan pihaknya yang berencana menjual kluster baru. Salah satunya, dengan menciptakan pasar modern. Konsep pasar rakyat yang lebih tertata, bersih, dan sehat tersebut diakui menarik bagi generasi muda yang ingin nyaman jika berbelanja.  Dengan begitu, penjualan selama stimulus bebas PPN berlaku bakal bisa maksimal. ’’Saat ini, penjualan produk kami sudah melonjak. Fasilitas ini jadi faktor yang menjamin bahwa konsumen tertarik tinggal di perumahan kami,’’ ungkapnya.  Direktur Ciputra Development Agung Krispirmandoyo menambahkan, pendirian fasilitas pendukung juga merupakan komitmen pengembang untuk meningkatkan ekonomi lokal. Dulu, kawasan fresh market merupakan pusat kuliner yang ditutup karena pandemi.  Oleh sebab itu, pembukaan kembali dengan penambahan pasar modern itu diharapkan bisa memutar roda ekonomi di perumahan serta empat desa sekitar. ’’Tentunya, protokol kesehatan masih harus ditaati,’’ ungkapnya.  Sementara itu, Ketua Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Soesilo Effendy mengatakan, pasar properti memang kembali muncul setelah pemerintah memberikan stimulus. Namun, pangsa pasarnya terbatas. Sebab, pembelian dibatasi per satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Itu artinya, persaingan untuk menggaet konsumen pun masih sengit.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/04/2021/kelepasan-memberikan-kode-otp-akun-pinjaman-online-jebol-rp-23-juta/">Kelepasan Memberikan Kode OTP, Akun Pinjaman Online Jebol Rp 23 Juta</a>  Pengembang biasanya menggunakan strategi tradisional seperti benefit bebas biaya KPR. Atau, memberi promo-promo lainnya. ’’Tapi, bagi pasar di perumahan yang sudah jadi. Senjata andalan memang fasilitas apa saja yang sudah tersedia. Seberapa dekat dan seberapa nyaman,’’ paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YTHTLi9zS_8

Genjot Penjualan, Pengembang Kawasan Eksisting Lengkapi Fasilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/gedung-surabaya.jpg" alt="TERUS MEMBANGUN: Pembangunan gedung bertingkat di wilayah Surabaya terus bertambah. Investasi asing ke Surabaya meningkat dari waktu ke waktu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERUS MEMBANGUN: Pembangunan gedung bertingkat di wilayah Surabaya terus bertambah. Investasi asing ke Surabaya meningkat dari waktu ke waktu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pertumbuhan gedung tinggi di Surabaya, tampaknya, masih akan terbatas. Beberapa pengembang belum berencana membangun proyek baru. Mayoritas pembangunan yang dilakukan saat ini adalah proyek existing yang dimulai sejak beberapa tahun lalu.  Kabid Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya Lasidi mengungkapkan, hingga kuartal pertama atau tiga bulan pertama 2021, belum ada pengembang yang mengajukan izin untuk membangun proyek high-rise building baru di Kota Pahlawan, termasuk di area barat Surabaya.  ”Sampai sekarang belum ada pengajuan IMB (izin mendirikan bangunan),” ungkapnya kemarin (8/4).  Pembangunan proyek-proyek yang sudah existing saat ini cukup lancar. Tidak ada kendala yang cukup berarti. Jika pun ada penundaan, masalah biasanya datang dari internal pengembang. Sebab, masalah pengurusan izin sudah terselesaikan di Pemkot Surabaya.  Menurut Ketua DPD Realestat Indonesia Jawa Timur (REI Jatim) Soesilo Efendy, hal itu salah satunya dipengaruhi pertumbuhan apartemen yang melambat. Pengembang cenderung menunda rencana pembangunan pada proyek yang belum direalisasikan.  ”Bahkan, ada yang batal untuk membangun,” ungkapnya.  Karakteristik pasar apartemen di Surabaya mayoritas diisi investor. Sementara itu, pembelian unit oleh end user masih jarang, tak seramai di DKI Jakarta yang masyarakatnya sudah lebih akrab dengan kebiasaan untuk tinggal dan bermukim di gedung vertikal. Investor, lanjut Soesilo, masih menunda rencana pembelian unit.  Hal itu mengakibatkan kesiapan pengembang untuk membangun proyek baru turut tertahan. Sikap wait and see itu pun membuat rencana-rencana proyek baru tertunda. ”Dan, takutnya juga banyak pembeli yang mulai komplain,” imbuh Soesilo. Untuk menghindari hal tersebut, pengembang rela menunda rencana ekspansinya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/07/04/2021/bakal-terima-126-bus-eri-siapkan-warga-jadi-driver/">Bakal Terima 126 Bus, Eri Siapkan Warga Jadi Driver</a>  Dia menambahkan, di tingkat user, kondisi tahun ini sebetulnya sudah cukup baik ketimbang tahun lalu yang penuh dengan ketidakpastian. Apalagi, pemerintah sudah memberikan stimulus berupa pemangkasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk menarik pembelian unit apartemen. Katalis dari perkembangan berita mengenai vaksinasi cukup membuat pengembang optimistis terhadap kondisi ke depan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9uWoRZdCDJQ

Belum Ada Pengajuan Izin Baru, Pertumbuhan Gedung Surabaya Masih Lesu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/stimulus-properti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembang properti optimistis bisnisnya tumbuh tahun ini. Ada banyak kebijakan pemerintah yang mendukung kinerja mereka. Namun, jika stimulus itu diperpanjang sampai tahun depan, mereka yakin pertumbuhannya jauh lebih baik.  Ketua DPD Realestat Indonesia Jawa Timur (REI Jatim) Soesilo Efendy menyatakan bahwa stimulus pemerintah membuat industri properti bergairah. Tahun ini dia memprediksi kinerja pengembang bisa tumbuh 30 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.  "Kebijakan bertubi-tubi dari pemerintah jelas akan menyokong gairah konsumen serta semangat pengusaha," jelasnya kepada Jawa Pos kemarin (17/3).  Dari sisi konsumen, ada dua insentif yang menggiurkan. Yakni, uang muka alias down payment (DP) nol persen dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).  Namun, sampai saat ini pengembang belum memperoleh petunjuk pelaksanaan terkait dua kebijakan tersebut. Soal DP nol persen, bank belum mengumumkan syarat-syaratnya bagi konsumen yang ingin memanfaatkan stimulus tersebut.  Soesilo sadar bahwa perbankan justru semakin berhati-hati jika ingin menyalurkan pembiayaan tanpa DP. Sebab, selama ini DP selalu menjadi ukuran kemampuan nasabah dalam mengangsur. Sementara itu, kebijakan bebas PPN pun belum bisa dinikmati karena petunjuk teknisnya belum terbit.  "DP nol persen berlaku sampai Desember. Sedangkan, bebas PPN sendiri harusnya dari Maret sampai Agustus," ungkapnya.  Pengembang memperkirakan bahwa pasar properti baru mencapai puncaknya pada Desember nanti. Itu artinya, stimulus bebas PPN sudah tidak berlaku.  https://youtu.be/l2ju9PUQQz4  &nbsp;

REI Jatim Tunggu Petunjuk Pelaksanaan Bank untuk KPR DP Nol Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/vila-tumbuh.jpg" alt="Direktur PT Ciputra Development Tbk, Agung Krisprimandoyo (kanan) bersama General Manager The Taman Dayu, Dodi Purwanto (kiri) dan Marketing Manager The Taman Dayu, Irawati (tengah) saat meninjau proyek klaster terbaru di The Taman Dayu, Pandaan Pasuruan." width="100%">
<figcaption>Direktur PT Ciputra Development Tbk, Agung Krisprimandoyo (kanan) bersama General Manager The Taman Dayu, Dodi Purwanto (kiri) dan Marketing Manager The Taman Dayu, Irawati (tengah) saat meninjau proyek klaster terbaru di The Taman Dayu, Pandaan Pasuruan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembang perumahan rumah vila rupanya mendulang rezeki selama pandemi Covid-19 pada 2020. Omset mereka rupanya tumbuh dua kali lipat dibanding 2019. Tahun ini, mereka berharap bisa mengulang kesuksesan tersebut.  General Manager The Taman Dayu Dody Purwanto mengatakan, omset grosir penjualan pada 2020 mencapai Rp 115 miliar. Hasil tersebut jauh berbeda dibanding raihan tahun 2019 yang mencapai Rp 60 miliar. ’’Tahun lalu, target kami sebenarnya Rp 70 miliar. Tapi, ternyata realisasi jauh melampaui,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Tren tersebut pun sampai berlanjut hingga tahun ini. Delapan vila yang mereka tawarkan di kluster terbaru hanya tersisa satu unit. Dody menerangkan bahwa produksi vila memang tak sebanyak hunian lain karena pangsa pasarnya yang niche alias sempit.  Selain hunian, pihaknya juga bakal tawarkan area komersial untuk pengusaha. Menurutnya, para pengusaha pasti tertarik untuk membangun usaha kuliner atau spa untuk mengakomodasi penghuni villa di kawasan tersebut. ’’Tahun ini, kami targetkan penjualan bisa tembus Rp 100 miliar lagi,’’ ungkapnya.  Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jatim Soesilo Efendy mengatakan, pengembang rumah wisata memang mendulang rezeki berlimpah tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat menengah ke atas yang berusaha menghindari risiko terkena Covid-19. Sedangkan, kota metropolitan seperti Surabaya masuk ke zona merah pandemi.  Dia mengatakan banyak temannya yang akhirnya pindah ke daerah pinggiran. Mereka biasanya mencari udara segar dan menghindari kerumunan. ’’Apalagi, faktor konektivitas antar Surabaya dengan kota seperti Malang atau Mojokerto sudah bagus semenjak ada tol,’’ tambahnya.  Ketua Asosiasi DPD Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Jatim Rudy Sutanto, faktor harga miring juga besar dalam mendorong penjualan hunian plesir di Jatim. Pasalnya, beberapa pemilik menjual vila mereka dengan harga miring untuk menutup kebutuhan selama Covid-19. Otomatis, konsumen yang selama ini menyimpan uang melihat hal tersebut sebagai kesempatan emas.  Pasar vila secondary alias bekas sendiri diakui naik hingga 80 persen tahun lalu. ’’Niat pertama mereka pasti untuk menjaga kesehatan. Dan setelah melihat harga yang menarik mereka jadi membulatkan tekad,’’ ungkapnya.  Tahun ini, pasar secondary diproyeksikan bisa mencapai 50 persen. hal tersebut karena banyak warga menengah ke atas yang sadar mereka butuh tempat berlindung jika pandemi terjadi di masa depan. Namun, pertumbuhannya tak setinggi tahun kemarin karena stok vila bekas yang mulai menipis serta harga yang kini mulai kembali ke normal.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/ekonomi/14/03/2021/calon-penumpang-yang-sudah-divaksin-tak-perlu-tes-antigen-atau-genose/">Calon Penumpang yang Sudah Divaksin Tak Perlu Tes Antigen atau GeNose?</a>  ’’Untuk pasar primary sendiri tergantung dengan pengembang. Kalau kredibilitas perusahaannya bagus, saya yakin vila mereka bakal laku,’’ imbuhnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3EOx4jfBTOI

Pengembang Hunian Vila Ingin Perpanjang Momentum Pertumbuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200918-WA0005.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armuji bertemu dengan jajaran pengusaha dari DPD Realestate Indonesia (REI) Jawa Timur, Kamis petang (17/9). Komitmen Eri Cahyadi untuk tetap mempertahankan Surabaya sebagai kota ramah bisnis agar bisa terus membuka lapangan kerja bagi masyarakat mendapat apresiasi dari para pelaku usaha.  Ketua DPD REI Jatim, Soesilo Efendy, menilai sosok Eri Cahyadi memiliki komitmen untuk menjalin kemitraan sinergis antara pemerintah dan dunia usaha, sehingga bisa semakin banyak membuka lapangan pekerjaan.  ”Visi dan misi Pak Eri Cahyadi luar biasa, selaras dengan visi dunia usaha untuk terus menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujar Soesilo.  Selama ini, sambung dia, Eri Cahyadi adalah sosok yang solutif. Eri dikenal banyak memiliki terobosan selama berkiprah belasan tahun di Pemkot Surabaya, di antaranya saat menjadi kepala Dinas Perumahann Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; Plt kepala Dinas Kebersihann dan Ruang Terbuka Hijau; serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.  Soesilo berharap, apa yang menjadi visi Eri Cahyadi diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk terwujud dengan menjadi wali kota Surabaya. "Apa yang sudah disampaikan Pak Eri maka akan terwujud," ucapnya.  Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan komitmennya untuk tetap mempertahankan Surabaya sebagai kota ramah bisnis tidak akan pernah berubah. Bagi Eri, dunia usaha adalah mitra untuk mengembangkan perekonomian rakyat.  "Surabaya adalah kota ramah bisnis. Jangan ada kesulitan berinvestasi. Karena ujung dari investasi adalah lapangan kerja, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat,” ujar Eri yang baru saja dinobatkan sebagai lima besar peraih nilai tertinggi sekolah calon kepala daerah dari PDI Perjuangan yang diikuti 212 calon bupati/wali kota/gubernur se-Indonesia.  Dia menceritakan bagaimana semasa mengabdi di Pemkot Surabaya selalu berupaya membantu dunia usaha. Eri juga menilai para pengusaha di Surabaya memiliki komitmen kuat untuk membantu ekonomi rakyat dan memajukan kota. Dia mencontohkan underpass di kawasan Jalan Mayjend Sungkono yang bisa membantu mengurai kemacetan, yang lahir dari kontribusi para pelaku usaha.  "Pembangunan underpass Mayjen Sungkono tidak menggunakan uang satu sen pun dari APBD. Berarti Surabaya ini maju karena pengusahanya baik-baik," ucap Eri.  Berkat dunia usaha pula, sambung Eri Cahyadi, perekonomian Surabaya terus membaik, meski kini sedikit terpukul karena pandemi Covid-19. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, sehingga bisa digunakan untuk menata kampung, pavingisasi perkampungan, memberi beasiswa, menyediakan layanan pendidikan-kesehatan gratis, dan sebagainya.  "PAD meningkat salah satunya karena aktivitas ekonomi para pelaku usaha. Jadi saya sangat senang kalau investasi terus berkembang, karena yang diuntungkan itu rakyat. Anak-anak tidak putus sekolah ya karena pengusaha bayar pajak dan retribusi. Kalau pemerintah daerah tidak pro investasi, ya yang rugi pemerintah dan rakyatnya karena daerah akan stagnan, rakyatnya tidak sejahtera,” ujar Eri.

REI Jatim Apresiasi Upaya Eri Pertahankan Surabaya Ramah Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pemukiman-surabaya-barat-riana.jpg" alt="PROSPEKTIF: Dengan adanya JLLB, kawasan Sememi ini bakal menggeliat. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PROSPEKTIF: Dengan adanya JLLB, kawasan Sememi ini bakal menggeliat. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembangan properti dan bisnis di Surabaya diprediksi mengarah ke barat. Sebab, dukungan infrastruktur menuju kawasan tersebut sudah bagus. Pengembang bakal membidik kawasan itu untuk pengembangan permukiman.  Selama ini pembangunan besar-besaran terjadi di wilayah Surabaya Timur. Banyak apartemen dan hotel yang berdiri. Pembangunan itu seiring selesainya proyek MERR II-C. Akses lalu lintas terbuka, baik menuju ke tengah kota maupun Bandara Internasional Juanda.  Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Surabaya Barat. Saat ini pemkot merealisasikan proyek Jalan Luar Lingkar Barat (JLLB). Proyek tersebut dijadwalkan tuntas pada 2020. Akses lalu lintas menuju kawasan itu semakin terbuka.  Ketua DPD REI Jatim Danny Wahid menyatakan, infrastruktur merupakan bagian penting dalam pembangunan. JLLB menjadi salah satu infrastruktur yang ditunggu. Otomatis, pembangunan di sekitar wilayah tersebut mengikuti dengan sendirinya. ’’Ini sudah saling berkaitan,’’ ucapnya.  Dengan begitu, pembangunan di Surabaya bisa merata. Dulu, pembangunan berada di Surabaya tengah dan selatan. Lalu bergeser ke wilayah timur. Pemkot berupaya membuka jalan menuju ke kawasan barat.  Salah satunya dengan penggarapan box culvert Banyu Urip. Akses lalu lintas lebih lebar dan memudahkan masyarakat menuju ke kawasan barat. Saat ini proyek tersebut masih disempurnakan.  Danny mengapresiasi langkah pemerintah yang terus membuka infrastruktur ke pelosok. Kebijakan itu memberikan iklim positif bagi dunia usaha. Terutama bidang usaha properti. ’’Permukiman pasti tumbuh pesat setelah ada JLLB,’’ katanya.  Sebelum ada infrastruktur, Surabaya Barat lebih didominasi pergudangan. Salah satunya di wilayah Tandes. Di kawasan tersebut banyak ditemukan lahan kosong. Selain itu, akses menuju tol sangat dekat.  Seiring berjalannya waktu, properti muncul. Mulai mal hingga perumahan. Jumlahnya pun semakin banyak. JLLB akan semakin menggenjot tingkat pertumbuhan itu. ’’Banyak peluang bisnis baru yang bisa terwujud setelah infrastruktur tersebut ada,’’ ungkapnya.  Saat ini pemerintah membebaskan lahan untuk proyek JLLB. Setelah lahan siap, realisasi fisik segera dilangsungkan. Proyek tersebut ditargetkan tuntas pada 2020. JLLB akan membuka akses dari utara ke selatan. Termasuk akses dari Surabaya menuju ke Gresik.

Properti Surabaya Barat Bakal Booming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/lebar-jalan-perumahan-idealnya-10-meter_m_158534.jpeg" alt="RAPI: Kawasan perumahan perlu diatur agar mobil yang parkir di pinggir jalan tidak memicu kemacetan." width="100%">
<figcaption>RAPI: Kawasan perumahan perlu diatur agar mobil yang parkir di pinggir jalan tidak memicu kemacetan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana pansus mewajibkan pemilik mobil memiliki garasi juga mendapat respons dari Ketua Kehormatan Realestat Indonesia (REI) Jatim Sutoto Yakobus. Dia menganggap aturan itu belum saatnya diterapkan saat ini.  Sutoto justru mengajak pemkot mendorong pengembang untuk menambah fasilitas infrastruktur. Rata-rata lebar jalan perumahan di Surabaya untuk kelas menengah ke atas hanya 5 hingga 8 meter. Lalu, garis sempadan bangunan (GSB) atau jarak jalan dengan tembok hanya 3 hingga 4 meter. Ruang GSB tersebut biasa digunakan sebagai garasi. ’’Ukuran itu sebenarnya cukup untuk satu mobil,’’ katanya.  Namun, sebagian pemilik rumah tidak cukup satu mobil. Minimal ada dua mobil. Satu mobil untuk bekerja dan satunya untuk kepentingan keluarga. ’’Nah, akibatnya, ruang garasi tidak cukup,’’ jelasnya.  Pemilik rumah lalu memarkir mobil di depan. Namun, ada permasalahan baru. Rata-rata lebar mobil sekitar 1,5 meter, sedangkan ruang jalan hanya 5 meter. Sisa yang ada 3,5 meter. Kalau ada dua mobil yang parkir secara paralel, jalan tersebut sudah tidak bisa dilewati. ’’Sisa 2 meter hanya cukup dilewati satu mobil,’’ jelas pria yang juga direktur Ciputra Surya Tbk itu.  Dia menyebutkan, lebar jalan ideal bagi perumahan adalah 10 meter. Dua kendaraan yang parkir di sisi kiri dan kanan jalan hanya membutuhkan 3 meter. Perinciannya, masing-masing kendaraan butuh ruang 1,5 meter. ’’Masih sisa 7 meter yang cukup untuk lewat kendaraan,’’ ujarnya.  Karena itu, Sutoto lebih setuju jika pemerintah mendorong pengembang menerapkan aturan lebar jalan minimal 10 meter. Kebijakan itu lebih tepat dibanding melarang beli mobil kecuali memiliki garasi. Aturan tersebut bisa saja diakali. Sebab, masyarakat sebenarnya memiliki garasi, tapi tidak cukup untuk dua mobil.  Memang ada penyebab lain. Yaitu, pemanfaatan ruang lahan rumah. Pengembang selalu menyisakan lahan untuk satu rumah. Sering kali, pemilik rumah memanfaatkan sisa lahan itu untuk bangunan kamar atau toko. Akibatnya, tidak ada lagi tempat untuk garasi. ’’Pada kasus ini, pengembang bisa turut andil untuk mengendalikan,’’ ucapnya.  Caranya dengan membuat perjanjian di awal jual beli rumah. Ada syarat bahwa pemilik rumah harus menyisakan lahan. Bisa untuk garasi atau keperluan lain. Misalnya, menjemur pakaian. Apabila melanggar, pemilik rumah bisa dikenai sanksi.  Sutoto menyatakan, transportasi masal di Surabaya juga belum layak. Wajar masyarakat memilih menambah mobil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Aktivitas bisa lebih cepat dan luwes. Berbeda bila mengandalkan angkutan umum.  Warga harus jalan kaki ke depan perumahan, lalu menunggu angkutan. Ditambah layanan armada angkutan yang kurang memuaskan. ’’Mereka pasti akan mengeluh dengan aturan yang sedang dipersiapkan tersebut,’’ ucap Sutoto.  Karena itu, dia menganggap dorongan kepada pengembang menyediakan lahan jalan minimal 10 meter lebih realistis. Memang, tidak semua pengembang bisa menerima ide yang dia sampaikan. Tapi, Sutoto menganggap lebar jalan itu sebagai fasilitas yang akan dicari masyarakat.  Rumah tanpa fasilitas infrastruktur yang memadai tidak akan menarik pembeli. Sebaliknya, rumah kecil tetap diburu apabila fasilitas infrastrukturnya bagus. Lebar dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya.  Saling Klakson Setiap Pagi  SUASANA masih pagi. Namun, bunyi klakson mobil sudah memecah keheningan. Suasana saling klakson itu kerap terjadi di Jalan Lebak Arum V, Kelurahan Gading, Tambaksari. Jalan yang hanya selebar 4 meter tersebut sering macet karena banyak mobil yang parkir di jalan.  Mobil yang terparkir di jalan umumnya merupakan milik pribadi. Mobil tersebut diparkir di tepi jalan lantaran pemilik tidak punya garasi. Ada juga yang punya garasi untuk satu mobil, padahal punya dua mobil.  Sebut saja namanya Heru. Dia memiliki dua mobil. Namun, garasinya hanya cukup untuk satu mobil. Alhasil, mobil lainnya diparkir di tepi jalan. Tapi, mobil tersebut tidak terparkir di depan rumahnya. Heru memarkirnya di depan rumah orang lain.  Padahal, pemilik rumah, Sri Rahayu, juga punya mobil. Saat pagi tiba, dia sulit mengeluarkan kendaraan miliknya. ”Dibuat belok tidak cukup. Parkirnya mepet sama pintu,” keluhnya. Yayuk –sapaan Sri Rahayu– pernah menegur dan lapor ke RT. Namun, hasilnya nihil. Menurut dia, Heru berkilah jika parkir di depan rumahnya, tetangga di depannya tidak bisa memasukkan mobil.  ”Sekarang depan rumah saya kasih pot dan fondasinya saya tinggikan,” katanya. Dengan begitu, mobil milik Heru semakin kesulitan parkir. Jika memaksa parkir, jalan akan semakin sempit. Konsekuensinya, dia akan dikomplain banyak orang.  Peristiwa lain terjadi di Jalan Karang Asem. Di sana bukan cuma mobil pribadi yang parkir. Truk pun ikut parkir. Akibatnya, saat jam sibuk, lalu lintas tersendat. Apalagi saat ada kendaraan roda empat yang melaju dari dua arah.  Meskipun cuma jalan kampung, lalu lintas di sana padat. Sebab, jalan itu menjadi jalur alternatif bagi pengendara. Utamanya bagi mereka yang berasal dari Jalan Kenjeran menuju Jalan Putro Agung. Sebab, persimpangan Jalan Kenjeran dan Kedung Cowek sering terjadi kemacetan panjang.  Truk yang parkir di sana tidak lepas dari keberadaan rumah yang beralih fungsi menjadi gudang. Karena halaman dan garasi mobil tidak muat, truk diparkir di tepi jalan. Separo badan truk dinaikkan ke atas got yang sudah dicor. Sedangkan sisanya berada di badan jalan.  Warga di sekitar tempat itu sebenarnya tidak diam saja. Mereka pernah menegur pemilik rumah yang beralih menjadi gudang tersebut. Namun, teguran itu tidak direspons. Menurut Candra Wibowo, salah seorang warga, pemilik truk tidak pernah menggubris komplain warga. ”Ya begitu sikapnya, acuh. Mau negur pegawainya ya mereka cuma jalankan perintah,” katanya.  Saat ditanya soal perda tentang kepemilikan garasi, dia menanggapinya dengan baik. Menurut Candra, perda itu sangat pas jika diterapkan di Surabaya. Sebab, Surabaya semakin krisis lahan parkir.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rei jatim

Berita Terkini