<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/20/Kepala-Dinas-Kesehatan-Banten-Ati-Pramudji-3524063896.jpeg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Belum lama ini&nbsp;publik dikejutkan dengan sosok Reihana, Kepala Dinas Kesehatan Lampung yang menunjukkan penampilan yang hedon dan kerap <em>flexing</em>. Belum hilang sosok Reihana dari ingatan netizen, figur ASN&nbsp;yang setali tiga uang kini kembali menyedot perhatian masyarakat.&nbsp;Dia adalah&nbsp;Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti.</p> <p>Harta kekayaannya disebut mencapai 24,5 miliar, jauh melebihi kekayaan Reihana&nbsp;yang hanya Rp 2,7 miliar, dikutip dari <em>POJOK SATU</em>.</p> <p>Secara fisik, Ati Pramudji memang&nbsp;terlihat lebih&nbsp;kalem ketimbang Reihana. Ia hanya memakai barang-barang yang terbilang&nbsp;sederhana untuk seorang miliader.</p> <p>Namun, jumlah hartanya yang tercatat dalam&nbsp;Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu tetap tidak bisa dipungkiri.</p> <p>Ati Pramudji Hastuti sebelumnya pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam kasus pengadaan masker ketika pandemi Covid-19 lalu.&nbsp;Saat itu, status Ati masih sebatas&nbsp;saksi kala dihadirkan pada persidangan tanggal 2 September 2021 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Banten.</p> <p>Ati sendiri&nbsp;menjabat sebagai Kadinkes Provinsi Banten sejak September 2019. Sebelumnya, dia&nbsp;Pramudji&nbsp;pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip di Kota Tangerang. Ati juga pernah menjadi Direktur Utama RSUD Kota Tangerang.</p> <p>Dengan jumlah harta Rp 24,5 miliar, Ati kini menyandang status&nbsp;sebagai ASN terkaya di Provinsi Banten, bahkan sampai melebihi Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang memiliki harta kekayaan sekitar Rp 15,5 miliar dan Pj Sekda Provinsi Banten M. Tranggono yang memiliki&nbsp;harta kekayaan Rp 19,7 miliar.</p> <p>Mirisnya, di balik harta Ati yang melimpah, kondisi&nbsp;kesehatan di Provinsi Banten masih tergolong menyedihkan karena masih banyaknya kasus gizi buruk, tidak meratanya Jamkesmas, angka stunting yang tinggi, hingga banyaknya kasus kematian ibu dan anak.</p> <p>Hal ini pun akhirnya menarik perhatian netizen. Mereka pun ramai-ramai melontarkan sindiran kepada Ati.</p> <p>&rdquo;<em>Wow..61 000 kasus anak anak yang menderita TBC, kini kian meningkat dan ini menjadi penyakit menular yang sangat mengerikan,</em>&rsquo; cuit&nbsp;salah satu netizen.</p> <p>"<em>Sungguh menderita Anak2 di Banten, akan tetapi tidak bagi seorang Kadinkes Banten, yg bernama ATI Pramudji yang telah menjadi ASN Terkaya di Provinsi Banten,"&nbsp;</em>cuit yang lain.</p> <p>Ati Pramudji Hastuti masih bungkam terkait viralnya harta kekayaannya yang disorot di media sosial.</p> <p>Berikut rincian harta kekayaan Ati Pramudji Hastuti yang dilansir dari laman resmi KPK dan LHKPN dengan data terakhir tanggal 23 Januari 2023:</p> <p>1. Total Tanah dan Bangunan senilai RP 18.3 Miliar</p> <p>&bull; Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/151 m2 di Kab / Kota Tangerang Selatan Rp. 3.5 Miliar (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Bangunan Seluas 60.2 m2 di Kab / Kota Jakarta Selatan, Rp. 1.7 Miliar (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Bangunan Seluas 24.85 m2 di Kab / Kota Yogyakarta, Rp. 655 juta (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Tanah Seluas 2298 m2 di Kab / Kota Tangerang, Rp. 1.1 Miliar (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Bangunan Seluas 27.85 m2 di Kab / Kota Tangerang, Rp. 375 juta (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Tanah Seluas 2115 m2 di Kab / Kota Tangerang, Rp. 1.1 Miliar (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Tanah dan Bangunan Seluas 160.6 m2/71 m2 di Kab / Kota Tangerang, Rp. 1.6 Miliar (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/45 m2 di Kab / Kota Tangerang Selatan, Rp. 1.2 Miliar (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/180 m2 di Kab / Kota Serang, Rp. 1.2 Miliar (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Bangunan Seluas 60.4 m2 di Kab / Kota Bandung, Rp. 2.2 Miliar (Hibah Dengan Akta)</p> <p>&bull; Tanah Seluas 1457 m2 di Kab / Kota Bogor, Rp. 500 juta (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Tanah Seluas 1437 m2 di Kab / Kota Bogor, Rp. 500 juta (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Tanah Seluas 435 m2 di Kab / Kota Tangerang, Rp. 2.4 Miliar (Hasil Sendiri)</p> <p>2. Alat Transportasi dan Mesin senilai Rp. 430 juta</p> <p>&bull; Mobil, Honda BRIO RS Minibus Tahun 2019, Rp. 150 juta (Hasil Sendiri)</p> <p>&bull; Mobil, HONDA HR -V E CVT Minibus Tahun 2020, Rp. 280 juta (Hasil Sendiri)</p> <p>3. Harta Bergerak Lainnya senilai Rp. 813 juta</p> <p>4.Kas dan setara kas senilai Rp. 1.6 Miliar</p> <p>5. Harta Lainnya senilai Rp. 3.3 Miliar.</p>

Harta kekayaan Ati Pramudji Hastuti disebut mencapai 24,5 miliar, jauh melebihi kekayaan Reihana yang hanya Rp 2,7 miliar.

Fasilitas Kesehatan di Banten Buruk, Tapi Kadinkes-nya Justru Jadi ASN Terkaya dengan Harta Rp 24,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/Kadinkes-Lampung-Reihana-Penuhi-Panggilan-KPK-Fedrik-Tarigan-1-32500101.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana. KPK panggil ulang Reihana pekan depan." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana. KPK panggil ulang Reihana pekan depan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan kembali memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung, Reihana pada pekan depan. Hal ini setelah KPK batal mengklarifikasi Reihana terkait asal usul harta kekayaan pada hari ini, Jumat (19/5).</p> <p>"Minggu depan pastinya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dikonfirmasi, Jumat (19/5).</p> <p>Pahala mengungkapkan, tim Direktorat LHKPN melakukan pemantauan langsung ke Lampung, untuk mengecek harta kekayaan yang dimiliki Reihana. Sebab, KPK merasa janggal terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan.</p> <p>Sebab, harta yang dilaporkan Reihana dalam LHKPN jumlahnya sangat kecil senilai Rp 2,7 miliar. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, Reihana memiliki sejumlah barang-barang mewah.</p> <p>"Tim baru ke Lampung, jadi kita lihat dulu hasilnya, baru undang lagi beliu ya," ucap Pahala.</p> <p>Sebelumnya, juru bicara KPK bidang pencegahan KPK Ipi Maryati menyatakan, Reihana meminta penjadwalan ulang untuk diklarifikasi terkait asal usul harta kekayaan. Reihana mengklaim, butuh waktu untuk mempersiapkan dokumen yang akan diserahkan ke KPK.</p> <p>"Informasi yang kami terima dari tim, beliau meminta penundaan jadwal karena masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data dan dokumen pendukung yang harus dilengkapi," ucap Ipi, Jumat (19/5).</p> <p>Reihana menjadi sorotan publik setelah video Tiktoker Bima Yudho Saputro yang berisi kritikan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung viral. Reihana disebut-sebut merupakan Kadinkes terlama di Lampung. Ia sudah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung. Berdasarkan hasil penelusuran dari laman elhkpn.kpk.go.id, Reihana memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2.715.000.000 atau Rp 2,7 miliar.</p> <p>Harta Reihana tersebut meliputi aset berupa satu rumah dan tiga bidang tanah yang tersebar di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan senilai Rp 1,9 miliar.</p> <p>Kemudian, Reihana juga tercatat memiliki tiga unit mobil merek Nissan Elgrand tahun 2007; Toyota Minibus tahun 2010; serta Mercedes Benz V230 tahun 2002. Ketiga unit mobil Reihana tersebut senilai Rp 450 juta.Reihana juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 6,7 juta serta kas dan setara kas Rp 300 juta.</p>

"Minggu depan pastinya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dikonfirmasi, Jumat (19/5).

Batal Diperiksa KPK, Kadinkes Lampung Reihana Dipanggil Ulang Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/Kadinkes-Lampung-Reihana-Penuhi-Panggilan-KPK-Fedrik-Tarigan-5-290581033.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana meninggalkan gedung KPK usai penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (8/5/2023). Reihana  diklarifikasi terkait Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana meninggalkan gedung KPK usai penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (8/5/2023). Reihana  diklarifikasi terkait Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana batal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/5). Reihana seharusnya akan kembali diklarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanggilan ini merupakan yang kedua kali, setelah sebelumnya Reihana menjalani klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan pada Senin (8/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi yang kami terima dari tim, beliau meminta penundaan jadwal karena masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data dan dokumen pendukung yang harus dilengkapi," kata juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dikonfirmasi, Jumat (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01664957/langkah-langkah-war-tiket-konser-coldplay-hari-ini-dari-masuk-website-hingga-mendapat-e-ticket-via-email">Langkah-langkah War Tiket Konser Coldplay Hari Ini: dari Masuk Website hingga Mendapat E-ticket via Email</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK memastikan akan menjadwalkan ulang klarifikasi berkaitan harta kekayaan, terhadap Reihana. Namun, Ipi belum bisa membeberkan kapan pemanggilan ulang itu dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, klarifikasi terhadap Reihana sedianya untuk menelisik asal-usul harta kekayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Minggu depan Reihana kita panggil lagi, karena yang kemarin dia ternyata LHKPN-nya dibikin sama stafnya, makanya 5 tahun jumlahnya nggak berubah, dia nggak tahu. Makanya kita panggil lagi karena dia juga nggak meyakini angkanya," ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menyebut, harta yang dilaporkan Reihana ke dalam LHKPN jumlahnya sangat kecil senilai Rp 2,7 miliar. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, Reihana memiliki sejumlah barang-barang mewah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, tim Direktorat LHKPN akan kembali mendalami asal usul dan total harta kekayaan Reihana. Pahala menyebut, seharusnya harta yang disampaikan Reihana ke dalam LHKPN tidak berjumlah Rp 2,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecil 14 tahun jadi dinas masa hartanya cuma Rp 2 miliar, yang benar-benar aja kan, kalau dikumpulin dia jadi Dewan Pengawas di dua tempat. Pokoknya pendapatannya harusnya nggak segitu," tegas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan hasil penelusuran dari laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1684546652584000&amp;usg=AOvVaw1qMaEUdGgym1G-YVUqBl7m">elhkpn.kpk.go.id</a>, Reihana memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2.715.000.000 atau Rp 2,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harta Reihana tersebut meliputi aset berupa satu rumah dan tiga bidang tanah yang tersebar di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan senilai Rp 1,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Reihana juga tercatat memiliki tiga unit mobil merek Nissan Elgrand tahun 2007; Toyota Minibus tahun 2010; serta Mercedes Benz V230 tahun 2002. Ketiga unit mobil Reihana tersebut senilai Rp 450 juta.Reihana juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 6,7 juta serta kas dan setara kas Rp 300 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana batal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/5).

Batal Periksa Kadinkes Lampung Reihana, KPK Akan Jadwalkan Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/Kadinkes-Lampung-Reihana-Penuhi-Panggilan-KPK-Fedrik-Tarigan-6-3730359965.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana meninggalkan gedung KPK usai penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (8/5/2023). Reihana  diklarifikasi terkait Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana meninggalkan gedung KPK usai penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (8/5/2023). Reihana  diklarifikasi terkait Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah ramai menjadi sorotan publik, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana akhirnya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat yang menjadi perhatian dan viral karena berpenampilan nyentrik itu diklarifikasi KPK terkait kejanggalan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).</p> <p>Reihana tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.00 WIB. Dia langsung menemui tim Direktorat PP LHKPN KPK untuk memberikan keterangan terkait kekayaannya. Dalam LHKPN KPK, jumlah harta kekayaan Reihana diketahui senilai total Rp 2,7 miliar. Sebagai seorang pejabat pemerintahan yang sudah berdinas selama puluhan tahun, jumlah tersebut dinilai janggal.</p> <p>Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengapresiasi kesediaan Reihana memenuhi undangan klarifikasi LHKPN. Hanya, Ipi belum bisa menjelaskan apakah keterangan yang disampaikan Reihana sudah menjawab pertanyaan publik terkait ketidaksesuaian profil Reihana dengan LHKPN yang dilaporkan kepada KPK.</p> <p>Ipi menyebutkan, pemeriksaan dan klarifikasi LHKPN dilakukan tim. Dalam pemeriksaan itu, tim LHKPN memiliki kriteria terkait LHKPN yang perlu diperiksa secara substantif.</p> <p>Setelah tiga jam diklarifikasi, Reihana tidak banyak berkomentar kepada awak media. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, dia mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada KPK. &rdquo;Cuma klarifikasi saja,&rdquo; tutur Reihana saat keluar dari gedung KPK sekitar pukul 12.37 WIB. <strong>(tyo/c19/oni)</strong></p>

Kadinkes Lampung Reihana akhirnya berurusan dengan KPK. Pejabat yang viral karena berpenampilan nyentrik itu diklarifikasi LHKPN-nya.

Kekayaan Kadinkes Lampung Dinilai Janggal, KPK Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/IMG-20230508-WA0018-3139883061.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana menjalani klarifikasi harta kekayaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/5)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana menjalani klarifikasi harta kekayaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana, telah selesai menjalani klarifikasi harta kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Reihana enggan menjelaskan terkait materi klarifikasi harta kekayaan oleh tim Direktorat LHKPN.</p> <p>"Silakan ditanya ke KPK. Enggak, diklarifikasi saja ya," kata Reihana usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selatan, Senin (8/5).</p> <p>Reihana yang keluar dari ruang pemeriksaan KPK enggan menjalaskan terkait asal-usuk harta kekayaannya, meski dicecar oleh awak media. Ia memilih untuk pergi meninggalkan cecaran awak media.</p> <p>"Saya mau jalan ya. Tolong ya, saya kasih jalan ya," tegas Reihana.</p> <p>Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung, Reihana pada Senin (8/5). Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengklarifikasi harta kekayaan Reihana yang dinilai tidak wajar.</p> <p>"Benar, KPK mengundang Kadinkes Provinsi Lampung terkait permintaan klarifikasi LHKPN, Senin (8/5) bertempat di Gedung KPK," ucap juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dikonfirmasi, Senin (8/5).</p> <p>Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengungkapkan, terdapat kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Reihana. KPK menyebut, harta yang dilaporkan Reihana terlalu sedikit, sehingga tidak cocok dengan profilnya.</p> <p>"Iya, hartanya terlalu sedikit," ujar Pahala beberapa waktu lalu.</p> <p>Reihana menjadi sorotan publik setelah video Tiktoker Bima Yudho Saputro yang berisi kritikan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung viral. Reihana disebut-sebut merupakan Kadinkes terlama di Lampung. Ia sudah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung.</p> <p>Berdasarkan hasil penelusuran dari laman elhkpn.kpk.go.id, Reihana memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2.715.000.000 atau Rp 2,7 miliar.</p> <p>Harta Reihana tersebut meliputi aset berupa satu rumah dan tiga bidang tanah yang tersebar di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan senilai Rp 1,9 miliar.</p> <p>Kemudian, Reihana juga tercatat memiliki tiga unit mobil merek Nissan Elgrand tahun 2007; Toyota Minibus tahun 2010; serta Mercedes Benz V230 tahun 2002. Ketiga unit mobil Reihana tersebut senilai Rp 450 juta.</p> <p>Reihana juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 6,7 juta serta kas dan setara kas Rp 300 juta.</p>

Kadinkes Provinsi Lampung  Reihana enggan menjelaskan terkait materi klarifikasi harta kekayaan oleh tim Direktorat LHKPN.

Usai Diperiksa KPK, Kadinkes Lampung Reihana Enggan Jelaskan Asal Usul Hartanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/IMG_20230314_182719-2787048122.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung, Reihana pada Senin (8/5). Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengklarifikasi harta kekayaan Reihana yang dinilai tidak wajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, KPK mengundang Kadinkes Provinsi Lampung terkait permintaan klarifikasi LHKPN, Senin (8/5) bertempat di Gedung KPK," kata juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dikonfirmasi, Senin (8/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengungkapkan,&nbsp;terdapat kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik&nbsp;Reihana. KPK menyebut,&nbsp;harta yang dilaporkan&nbsp;Reihana&nbsp;terlalu sedikit, sehingga tidak cocok dengan profilnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, hartanya terlalu sedikit," ucap Pahala beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reihana&nbsp;menjadi sorotan publik setelah video Tiktoker Bima Yudho Saputro yang berisi kritikan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung viral.&nbsp;Reihana&nbsp;disebut-sebut merupakan Kadinkes terlama di Lampung. Ia sudah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan hasil penelusuran dari laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1683593836915000&amp;usg=AOvVaw2volkKyElrpA6gW4833KoO">elhkpn.kpk.go.id</a>,&nbsp;Reihan<wbr />a&nbsp;memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2.715.000.000 atau Rp 2,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harta&nbsp;Reihana&nbsp;tersebut meliputi aset berupa satu rumah dan tiga bidang tanah yang tersebar di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan senilai Rp 1,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian,&nbsp;Reihana&nbsp;juga tercatat memiliki tiga unit mobil merek Nissan Elgrand tahun 2007; Toyota Minibus tahun 2010; serta Mercedes Benz V230 tahun 2002. Ketiga unit mobil&nbsp;Reihana&nbsp;tersebut senilai Rp 450 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reihana&nbsp;juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 6,7 juta serta kas dan setara kas Rp 300 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

LHKPN milik Reihana. KPK menyebut, harta yang dilaporkan Reihana terlalu sedikit, sehingga tidak cocok dengan profilnya.

Hari Ini KPK Akan Klarifikasi Harta Kekayaan Kadinkes Lampung Reihana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/IMG_20230314_182719-2787048122.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.</p> <p>&rdquo;Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung sekitar pukul 08.00 WIB,&rdquo; kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati seperti dilansir dari Antara, Senin (8/5).</p> <p>Ipi mengatakan, saat ini Reihana&nbsp;sedang menjalani klarifikasi oleh Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.</p> <p>&rdquo;Saat ini sedang memberikan keterangan di hadapan tim Direktorat LHKPN,&rdquo; tambah Ipi.</p> <p>Dia juga membenarkan bahwa kedatangan Reihana ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta adalah atas undangan dari lembaga antirasuah tersebut.</p> <p>&rdquo;Benar, KPK mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait permintaan klarifikasi LHKPN&nbsp;hari ini bertempat di Gedung KPK,&rdquo; ujar Ipi.</p> <p>KPK melayangkan undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan karena harta kekayaan yang dilaporkan tidak sesuai dengan profilnya.</p> <p>Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut LHKPN Reihana bersifat&nbsp;<em>outliers</em> atau tidak wajar. Ketidakwajaran yang dimaksud adalah nilai yang dilaporkan di LHKPN&nbsp;terlalu kecil dan hampir tidak berubah dalam lima tahun terakhir.</p>

Kadinkes Provinsi Lampung Reihana penuhi undangan KPK untuk klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kadinkes Lampung Reihana Penuhi Undangan Klarifikasi LHKPN KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200319_160613_11.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.</p> <p>"Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung sekitar pukul 08.00 WIB," kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Senin (8/5).</p> <p>Ipi mengatakan saat ini Reihana sedang menjalani klarifikasi oleh Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. "Saat ini sedang memberikan keterangan di hadapan tim Direktorat LHKPN," tambah Ipi.</p> <p>Dia juga membenarkan bahwa kedatangan Reihana ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta adalah atas undangan dari lembaga antirasuah tersebut.</p> <p>"Benar, KPK mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait permintaan klarifikasi LHKPN hari ini bertempat di Gedung KPK," katanya.</p> <p>KPK melayangkan undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan karena harta kekayaan yang dilaporkan tidak sesuai dengan profilnya.</p> <p>Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut LHKPN Reihana bersifat outliers atau tidak wajar. Ketidakwajaran yang dimaksud adalah nilai yang dilaporkan di LHKPN terlalu kecil dan hampir tidak berubah dalam lima tahun terakhir.</p>

Ipi mengatakan saat ini Reihana sedang menjalani klarifikasi oleh Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.

Terkait Dugaan Harta Tak Wajar, Kadinkes Lampung Reihana Penuhi Undangan KPK untuk Klarifikasi LHKPN 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200319_160613_11.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui akan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan Reihana yang dinilai tidak wajar.</p> <p>Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, pihaknya masih mencari waktu untuk memanggil Reihana. Klarifikasi perlu dilakukan untuk menggali asal-usul harya kekayaan Reihana.</p> <p>"Sedang diatur jadwalnya," kata Pahala Nainggolan dikonfirmasi, Selasa (2/5).</p> <p>KPK menduga terdapat kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Reihana. KPK menyebut harta yang dilaporkan Reihana terlalu sedikit, sehingga tidak cocok dengan profilnya. "Iya, hartanya terlalu sedikit," ucap Pahala.</p> <p>Reihana menjadi sorotan publik setelah video TikToker Bima Yudho Saputro yang berisi kritikan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung viral. Reihana disebut-sebut merupakan Kadinkes terlama di Lampung. Dia sudah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung.</p> <p>Berdasarkan hasil penelusuran dari laman elhkpn.kpk.go.id, Reihana memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2.715.000.000 atau Rp 2,7 miliar.</p> <p>Harta Reihana tersebut meliputi aset berupa satu rumah dan tiga bidang tanah yang tersebar di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan senilai Rp 1,9 miliar.</p> <p>Kemudian, Reihana juga tercatat memiliki tiga unit mobil merek Nissan Elgrand tahun 2007, Toyota Minibus tahun 2010, serta Mercedes Benz V230 tahun 2002. Ketiga unit mobil Reihana tersebut senilai Rp 450 juta.</p> <p>Reihana juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 6,7 juta serta kas dan setara kas Rp 300 juta.</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui akan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana.

KPK Bakal Klarifikasi Harta Kekayaan Kadinkes Lampung Reihana yang Dinilai Tak Wajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200319_160613_11.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sedang mengecek data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. KPK membuka peluang untuk memanggil Reihana setelah Lebaran 2023.</p> <p>"Sedang dianalisis LHKPN beberapa tahun. Dicek juga rekening bank, sertifikat tanah, dan lain-lain. Sedang dicek apa ada pengaduan tentang beliau. Habis Lebaran kalau analisis ada ketidakcocokan, kita undang klarifikasi," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dikonfirmasi, Kamis (20/4).</p> <p>Berdasarkan analisis awal, KPK menyebut terdapat kejanggalan dalam harta kekayaan Reihana. KPK menduga harta yang dilaporkan Reihana ke KPK terlalu sedikit, sehingga tidak cocok dengan profilnya. "Iya, hartanya terlalu sedikit," jelas Pahala.</p> <p>Reihana menjadi sorotan publik setelah video Tiktoker Bima Yudho Saputro yang berisi kritikan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung viral. Reihana disebut-sebut merupakan Kadinkes terlama di Lampung. Dia sudah 14 tahun menjabat sebagai Kadinkes Lampung.</p> <p>Berdasarkan hasil penelusuran dari laman elhkpn.kpk.go.id, Reihana memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2.715.000.000 atau Rp 2,7 miliar.</p> <p>Harta Reihana tersebut meliputi aset berupa satu rumah dan tiga bidang tanah yang tersebar di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan senilai Rp 1,9 miliar.</p> <p>Kemudian, Reihana juga tercatat memiliki tiga unit mobil merek Nissan Elgrand tahun 2007, Toyota Minibus tahun 2010, serta Mercedes Benz V230 tahun 2002. Ketiga unit mobil Reihana tersebut senilai Rp 450 juta.</p> <p>Reihana juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 6,7 juta serta kas dan setara kas Rp 300 juta.</p>

KPK mengakui sedang mengecek data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Reihana

Berita Terkini