<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/agnes-mo-223866447.jpg" alt="Penyanyi kondang Agnez Monica atau yang dikenal Agnez Mo melakukan perekaman KTP elektronik di Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (29/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyanyi kondang Agnez Monica atau yang dikenal Agnez Mo melakukan perekaman KTP elektronik di Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (29/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyanyi kondang Agnez Monica atau yang dikenal Agnez Mo melakukan perekaman KTP elektronik di Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (29/8). Dalam video yang diterima wartawan, terlihat ia datang dengan mengenakan kemeja berwarna biru dan celana pendek. Kemeja biru yang dikenakan Agnez cukup panjang dan lebar hingga menutupi hampir seluruh celana pendek yang dikenakannya di atas lutut. Usai melakukan perekaman KTP, ia berterima kasih lantaran telah dibantu dalam prosesnya. "Hai, ini saya Agnez Mo. Saya mengucapkan terima kasih banget kepada Kelurahan Kedoya Utara, terutama kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Barat yang telah membantu mengurus KTP elektronik saya," kata Agnes melalui&nbsp; video singkat usai melakukan perekaman KTP elektronik di Kelurahan Kedoya Utara, Selasa (29/8) kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012897052/rayakan-hut-ke-23-pan-zulhas-mari-songsong-kemenangan-pemilu-2024">Rayakan HUT ke-23 PAN, Zulhas: Mari Songsong Kemenangan Pemilu 2024</a> Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak agar seluruh warga dapat melakukan perekaman KTP secara mandiri tanpa lewat calo. "Dan jangan lupa, mengurus layanan sendiri (PTSP) itu mudah dan layanan ini semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun," kata Agnez. Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Kedoya Utara Tri Winarni menyebut Agnez melakukan rekam KTP elektronik dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/012897036/mengenal-5-fakta-gen-z-kunci-sukses-bisnis-modern-ukm-masa-kini-yang-wajib-diketahui">Mengenal 5 Fakta Gen Z, Kunci Sukses Bisnis Modern UKM Masa Kini yang Wajib Diketahui</a> Sementara itu, Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat, Gentina Arifin menyebut pelayanan KTP elektronik Agnez&nbsp; merupakan pelayanan biasa, lazimnya pelayanan KTP elektronik bagi masyarakat umum. "Harapannya kalau&nbsp; Agnes Monica melakukan perekaman KTP elektronik, maka warga lain khususnya yang belum melakukan perekaman bisa segera mendatangi kelurahan masing-masing," pungkasnya.

Kemeja biru yang dikenakan Agnez cukup panjang dan lebar hingga menutupi hampir seluruh celana pendek yang dikenakannya di atas lutut.

Potret Agnez Mo Rekam e-KTP di Kedoya Utara, Pakai Kemeja Biru dan Celana Pendek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dispendukcapil-makassar-hati-hati-terbitkan-e-ktp-wna_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: e-KTP." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: e-KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pria itu datang pagi-pagi. Tiba pukul 07.27, dia jadi pengantre pertama pengurusan e-KTP di kantor Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.  ”Jadinya (pembuatan e-KTP, Red) sekitar pukul 08.00. Memang satu hari jadi (itu) biasa,” kata Camat Kebayoran Lama –kecamatan di mana Kelurahan Grogol Selatan berada– Aroman Nimbang kepada Jawa Pos  Berbekal KTP yang diurusnya pada 8 Juni lalu itu, Djoko Tjandra, si pria pengantre tadi, bisa mengurus paspor. Sebelum akhirnya kasusnya meledak dan menyeret banyak pihak.  Yang ikut terbelit kasus itu adalah Lurah Grogol Selatan Asep Subahan. Dia dinonaktifkan sementara oleh Pemprov DKI Jakarta sejak Kamis pekan lalu (9/7) karena harus menjalani sejumlah pemeriksaan.  ”Iya, benar (dinonaktifkan, Red), karena kami melakukan pendalaman dan pemeriksaan yang berkaitan dengan KTP Djoko Tjandra. Selaku kepala kelurahan, apakah sudah menjalankan sesuai prosedur, tupoksi, atau SOP (standard operating procedure, Red) yang ada,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir.  Atas dugaan kesalahan tersebut, lanjut Chaidir, di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pejabat tersebut harus dibebastugaskan dulu.  Aroman mengakui, dari perekaman hingga pencetakan e-KTP, dibutuhkan waktu sekitar 45 menit. Selain karena sistem dan blangko yang tersedia, dia menyebutkan, NIK (nomor induk kependudukan) Djoko Tjandra juga masih aktif saat dicek di disdukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil).  Cuma, memang masa berlaku KTP itu sudah lama tidak diperpanjang. ”Jadi, yang bersangkutan datang dan akan memperpanjang e-KTP, mengganti KTP lama menjadi e-KTP. Alamat sama, tidak ada perubahan data,” katanya.  Aroman menyebutkan, pencetakan e-KTP itu sebetulnya tidak berhubungan secara langsung dengan lurah. ”Tidak ada tanda tangan lurah, stempel lurah. Ya, mungkin karena Pak Lurah mengantar ke ruang perekaman e-KTP, orang mempertanyakan,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-baru.jpg" alt="Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure> Djoko Tjandra. (Dok. Jawa Pos)  Menurut dia, itu lazim saja. ”Kami kan ingin memberikan pelayanan terbaik,” jelasnya.  Mengenai CCTV di kantor kelurahan yang rusak, dia tidak menampik. Menurut dia, CCTV itu sudah lama rusak dan anggaran perbaikan belum diajukan untuk tahun ini.  Sebagai atasan langsung Asep, dia mengakui saat ini ditugasi menjadi pelaksana harian (Plh) lurah Grogol Selatan. Sementara itu, Asep kini menjadi staf biasa di kantor wali kota Jakarta Selatan. Sebab, masih ada pemeriksaan lagi untuk Asep, selain yang sudah dijalani bersama Inspektorat DKI dan camat Kebayoran Lama.  ”Nanti pimpinan dari provinsi yang menentukan sampai kapan. Tapi, yang saya periksa sampai saat ini hanya lurah. Kalau Kasatpel Dukcapil di kelurahan itu, dinas dukcapil yang periksa,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=p7_3EICZLdE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LIjPhRoYHyk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=imzFhe5bRkg

Cerita Perekaman e-KTP Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/28-ribu-e-ktp-warga-makassar-dicetak-di-jakarta_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: e-KTP." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: e-KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mengejar program single identity number (SIN) alias nomor identitas kependudukan tunggal. Mereka kini menuntaskan perekaman terhadap penduduk yang belum merekam e-KTP sekitar 2,7 juta jiwa.  Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan menuturkan, program single identity number itu adalah satu penduduk dengan satu nomor induk kependudukan (NIK). Menurut dia, saat ini penerbitan NIK sudah lebih tertib.  Sebelumnya dia mengakui bahwa setiap orang bisa memiliki NIK lebih dari satu. Di antaranya adalah setiap ada orang yang mengurus KTP untuk alamat baru, ditetapkan NIK baru juga. Dengan begitu, jika ada orang yang berpindah domisili sampai tiga kali, dia bisa mendapatkan NIK tiga kali.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/30-ribu-e-ktp-warga-makassar-mulai-didistribusikan_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASIe-KTP: REKAM E-KTP: Berdasar data Ditjen Dukcapil jumlah penduduk Indonesia yang belum rekam e-KTP sebanyak 2,7 juta. (Dok. JawaPos.com)  ''Padahal, NIK itu adalah nomor unik. Yang didapat sejak seseorang itu lahir,'' katanya setelah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten, kemarin (20/5). NIK tersebut juga tetap sama sampai seseorang meninggal dunia.  Gunawan menuturkan, saat ini jumlah penduduk di Indonesia berdasar jumlah NIK mencapai 265.185.520 orang. Data tersebut merupakan rekapitulasi akhir Desember 2018. Kemendagri terus memperbarui data tersebut secara berkala.  Menurut Gunawan, dari seluruh penduduk yang mencapai lebih dari 265 juta itu, 192.676.863 juta di antaranya wajib memiliki KTP elektronik (e-KTP). Namun, sampai saat ini jumlah penduduk yang wajib memiliki e-KTP tersebut belum seluruhnya menjalani perekaman. ''Yang belum merekam e-KTP ada 2.736.811 orang,'' katanya.  Angka tersebut setara dengan 1,42 persen. Menurut Gunawan, penduduk yang belum menjalani perekaman e-KTP, antara lain, banyak berada di Papua dan Papua Barat.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/30-ribu-e-ktp-warga-makassar-mulai-didistribusikan_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

2,7 Juta Penduduk Belum Rekam E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sasar-pemilih-pemula-disdukcapil-batam-keliling-sekolah-rekam-e-ktp_m_.jpg" alt="Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidhar." width="100%">
<figcaption>Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidhar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam akan memaksimalkan perekaman KTP elektronik (e-KTP) di sekolah-sekolah. Remaja yang sudah memiliki hak pilih pada pemilu 2019,&nbsp; tepatnya 17 April 2019, dipastikan bisa menggunakannya. Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidhar mengatakan, pihaknya sudah memaksimalkan dua armada mobil perekaman e-KTP untuk berkeliling ke sekolah-sekolah. Khaidhar berharap semua siswa yang masuk usia memilih, tidak lagi terkendala masalah e-KTP untuk menggunakan hak pilih mereka. Dalam prosesnya, armada Disdukcapil ini akan berkeling ke sekolah-sekolah dua kali dalam seminggu. Mendatangi sekolah-sekolah yang ada di berbagai daerah di Batam. "Kita terus datang ke sekolah-sekolah, sesuai jadwal yang ada, kita juga kerja sama dengan pihak sekolah," kata Khaidhar di Batam pada Sabtu (19/1). Perekaman ini sendiri, kata Khaidhar lagi, tidak hanya untuk mereka yang berada di usia 17 tahun saja, tetapi juga untuk mereka yang belum genap berusia 17 tahun, namun pada saat pemilu 2019 nanti sudah 17 tahun. Nantinya hasil rekaman tersebut akan diberikan ketika mereka genap berusia 17 tahun. "Walaupun sudah merekam, mereka tetap akan menerima hasilnya ketika sudah berusia 17 tahun, karena syaratnya itu harus 17 tahun," kata Khaidhar lagi. Perekaman dengan cara jemput bola ini, sudah dilakukan sejak Mei 2017 lalu, dimana pada saat itu ada 2.300 pelajar yang melakukan perekaman. Sementara untuk 2018, ada 60 sekolah yang menjadi target Disdukcapil dan 4.332 siswa yang berhasil dilakukan perekaman. Untuk Kota Batam sendiri, jumlah pemilih pemula yang didalamnya termasuk anak di usia sekolah berada di angka 10 persen dari total DPT sebanyak 638.170 jiwa. Jumlah ini dinilai cukup besar dan harus bisa dimaksimalkan untuk bisa menggunakan hak pilih mereka.

Sasar Pemilih Pemula, Disdukcapil Batam Keliling Sekolah Rekam e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lindungi-hak-pilih-disdukcapil-rekam-data-napi-lapas-bukittinggi_m_.jpg" alt="Perekaman e-KTP di Lapas Klas II A Bukittinggi" width="100%">
<figcaption>Perekaman e-KTP di Lapas Klas II A Bukittinggi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 31 penghuni Lapas Klas II A Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan perekaman KTP elektronik. Perekaman data narapidana ini dilakukan oleh Disdukcapil didampingi KPU Bukittinggi di Lapas tersebut, Kamis (17/1). Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, sesuai ketentuan undang-undang, setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun ke atas, memiliki hak untuk memilih pada Pemilu 2019 mendatang. "Laporan yang kami terima dari Kalapas Bukittinggi, masih ada napi yang belum masuk daftar pemilih karena terkendala kepemilikan e-KTP. Makanya, Disdukcapil melakukan perekaman ke Lapas, agar napi dapat mempergunakan hak pilihnya," kata Ramlan pada awak media saat meninjau langsung perekaman e-KTP di Lapas Bukittinggi, Kamis (17/1). Ketua KPU Bukittinggi Beny Aziz mengatakan, perekaman data ini sesuai surat edaran KPU RI. Dimana, KPU Kab/kota diminta mendampingi Disdukcapil melakukan perekaman e-KTP warga binaan, baik di lapas maupun di Rutan. "Sekaligus meminta data hasil perekaman untuk dimasukkan sebagai daftar pemilih khusus (DPK) pada Pemilu April mendatang. Sebab, napi ini belum masuk dalam DPT yang telah ditetapkan sebelumnya," sebut Benny Aziz. Sementara itu, Lapas Bukittinggi berada di wilayah Kabupaten Agam. Mekanismenya, pelaksanaan pemungutan suara nantinya akan dikoordinasikan dengan KPU Agam untuk pindah memilih dengan alasan tertentu sesuai dengan aturan. "Sekarang ini yang paling penting melindungi hak pilih mereka (napi) agar bisa menggunakan haknya untuk memilih," jelasnya. Selain itu, Benny juga belum dapat memastikan apakah akan ada TPS khusus di Lapas ini atau tidak. "Mekanismenya belum ada. Nanti akan ada juknis lebih lanjut untuk teknis pemungutan suara. Apakah ada TPS khusus atau dilakukan pemilihan di TPS sekitar lapas," jelasnya. Kepala Lapas Klas II A Bukittinggi Marten mengatakan, Lapas Bukittinggi merupakan lapas rujukan dari beberapa Lapas kab/kota di Sumbar. Penghuni Lapas Bukittinggi saat ini berjumlah 570 orang. Napi yang berasal dari Kota Bukittinggi berjumlah 150 orang. Dari jumlah tersebut, yang belum melakukan perekaman e KTP berjumlah 59 orang. "Setelah dilakukan kroscek oleh Disdukcapil, ada beberapa yang sudah terekam datanya. Jadi, konkrit yang melakukan perekaman e KTP hari ini berjumlah 31 orang," kata Marten.&nbsp;

Lindungi Hak Pilih, Disdukcapil Rekam Data Napi Lapas Bukittinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemilu-2019-perekaman-e-ktp-untuk-23-ribu-warga-binaan-dikebut_m_.jpg" alt="Warga Binaan LPKA kelas I Medan melakukan perekaman KTP Elektronik supaya bisa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>Warga Binaan LPKA kelas I Medan melakukan perekaman KTP Elektronik supaya bisa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekaman KTP Elektronik untuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dikebut pengerjaannya. Ini dilakukan agar warga binaan usia pemilih bisa menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) April mendatang. Kepala Disdukcapil Sumatera Utara Ismael Parenus Sinaga mengatakan saat ini mereka menarget merampungkan opendataan pada 28.891 jiwa. Dari jumlah itu ada 5.825 jiwa yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih tetap. "Perekaman dilakukan serentak di seluruh Indonesia," ungkapnya saat meninjau perekaman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, Kamis (17/1). Perekaman KTP Elektronik akan dilakukan selama dua hari. Namun jika waktunya tidak cukup, Disdukcapil akan memperpanjangnya. " Kami akan melakukan koordinasi dengan karutan dan kalapas setempat, untuk dapat menuntaskannya," ungkapnya. Menilik dari pengalaman Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) satu mesin KTP Elektronik bisa mencetak 400 sampai 500 keping KTP. Ismael yakin semuanya bisa rampung tepat waktu. Di tahap awal, Disdukcapil Sumut menyiapkan 1.000 blanko. Namun Ismael mengatakan, Dirjen Administrasi Kependudukan berjanji akan memfasilitasinya hingga selesai. Sementara itu Komisioner KPU Sumut Herdensi Adnin menjelaskan, hibgga saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah para warga binaan bisa masuk dalam DPT. Mereka masih menunggu sejauh mana perekaman KTP Elektronik yang dilakukan. Selama ini mereka sudah mendapatkan data dari Kanwil Kemkumhan terkait jumlah warga binaan. Namun tidak dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga. "Jadi hanya berbasis nama. Sedangkan sistem kita berbasis NIK dan KK. Karena kalau nama menyulitkan kita. Sehingga pakai NIK sebab one man one identity," ungkapnya. Meski dianggap sedikit terlambat, namun KPU tetap mengapresiasi Disdukcapil. Dengan perekaman itu begitu membantu KPU dalam penentuan DPT. Sehingga hak pilih warga binaan juga bisa terjamin.

Pemilu 2019, Perekaman e-KTP untuk 23 Ribu Warga Binaan Dikebut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-pilkada-ribuan-napi-belum-terekam-e-ktp_m_222169.jpeg" alt="Para napi rutan kelas I Surabaya saat perekaman E-KTP, Jumat (22/6)" width="100%">
<figcaption>Para napi rutan kelas I Surabaya saat perekaman E-KTP, Jumat (22/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya memenuhi hak pilih warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana. Salah satun yang dilakukan Rutan Kelas I Surabaya, Jumat (22/6). Mereka menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk melakukan perekaman e-KTP. Langkah ini diambil karena napi yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di Rutan Kelas I Surabaya sangat minim. Jumlahnya hanya 10 orang saja. Padahal, jumlah penghuninya lebih dari 2.700 orang. Di Jatim sendiri, baru sekitar 11 ribu dari 23 ribu napi yang terekam e-KTP. Rutan Kelas I Surabayapun jemput bola. "Karena mayoritas tidak memiliki identitas, sehingga KPU menolak memasukkan ke dalam DPT," ujar Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono. Selama ini pihak Lapas/Rutan sering kesulitan mendapatkan KTP dari penghuni baru. Karena banyak yang bermasalah dengan hukum sehingga enggan memiliki tanda pengenal. Padahal, e-KTP sangat diperlukan agar para napi bisa memberikan hak pilihnya dalam pemilukada serentak Jatim yang digelar 27 Juni nanti. "Kami akan terus berusaha membantu mereka agar bisa mendapatkan hak pilihnya," tambahnya. Sementara itu, Sekretariat Dispendukcapil Pemkot Surabaya Irawan Hendiyarto mengungkapkan, pihaknya sebenarnya sangat mendukung langkah yang diambil rutan. Karena hal ini sangat membantu untuk merampungkan tugas perekaman. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam proses perekaman. "Masalah ini datang dari orangnya sendiri, seperti data ganda, masih terdaftar sebagai warga kota lain, atau belum selesainya proses perpindahan dirinya," terang Irawan. Tahun ini, dari 60 orang yang datang ke tempat perekaman, baru 26 orang yang berhasil terekam. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 300 orang pendaftar dan bisa direkam 59 orang. Berdasar data tersebut, Kepala Rutan Kelas I Surabaya Bambang Haryanto berharap keluarga napi bisa ikut membantu pengurusan. Sehingga, napi yang belum terdaftar di DPT bisa segera mendapatkan hak pilih. "Mereka kan ruang geraknya terbatas, jadi perlu bantuan dari keluarga untuk membantu proses administrasi," ucap Bambang.

Jelang Pilkada, Ribuan Napi Belum Terekam E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/jelang-pilkada-pemda-jemput-bola-rekam-data-warga_m_158678.jpeg" alt="ILUSTRASI: Srijah warga Suraaya saat difoto untuk KTP elektronik di kediamannya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Srijah warga Suraaya saat difoto untuk KTP elektronik di kediamannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak warga Kota Bogor yang belum merekam data program KTP Elektronik (KTP-el). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor pun melakukan jemput bola, Rabu (20/9). Giliran Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat yang menjadi target perekaman keliling. Kabid Kependudukan pada Disdukcapil Kota Bogor, Agus Suparman mengatakan, program tersebut sudah berjalan sejak awal tahun yang dilakukan dengan berkeliling ke-68 Kantor Kelurahan. &ldquo;Jadi kita sudah punya jadwal perekaman yang sudah kita tetapkan selama satu tahun,&rdquo; jelasnya kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group). Pelayanan jemput bola ini merupakan salah satu upaya Disdukcapil Kota Bogor dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun depan. Artinya, masyarakat Kota Bogor bisa menyeluruh terpenuhi hak suaranya. Selain pelayanan perekaman data KTP-el, pihaknya juga membuka layanan pembaruan Kartu Keluarga (KK) serta pembuatan akta kelahiran. &ldquo;Pelayanan di Bubulak ini tidak dibatasi, kalau sampe sore belum habis lanjut terus. Yang sudah direkam dikasih surat keterangan, itu fungsinya sama kaya KTP,&rdquo; terangnya. Meski begitu, masyarakat yang bisa mencetak blanko KTP-el yaitu yang sudah terdaftar hingga September 2016. Karena, pihaknya hingga kini masih menunggu blanko tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua data masyarakat Kota Bogor yang sudah terekam di Disdukcapil Kota Bogor. Di tempat yang sama, Kasi Pemerintahan Kelurahan Bubulak, Agus Kusno merasa terbantu atas adanya program tersebut. Pasalnya, dengan adanya perekaman yang dilakukan langsung oleh Disdukcapil di kantornya mempermudah masyarakat yang ingin membuat KTP-el. &ldquo;Ini program yang mempermudah masyarakat yang belum terekam datanya. Jadi banyak warga yang antusias ikut hari ini,&rdquo; ujarnya. Ia berharap program tersebut bisa dilakukan secara rutin di masing-masing kelurahan. Karena, di kelurahannya saja menurutnya ada sekitar 600 warga yang datanya belum terekam. &ldquo;Yang belum terekam memang tidak akurat karena ada yang meninggal juga. Ada sekitar 600 an. Pengennya sih program ini rutin minimal 3 bulan sekali ke sini,&rdquo; tandasnya.

Jelang Pilkada, Pemda Jemput Bola Rekam Data Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sebanyak-85-ribu-warga-terancam-tak-bisa-memilih-di-pilkada_m_147918.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah calon pemilih yang terancam tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2018 ternyata masih cukup banyak. Salah satunya terjadi di Pilkada Tanggamus.  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tanggamus menyatakan, sebanyak 85.339 masyarakat wajib KTP belum melakukan perekaman data KTP elektronik (E-KTP). Kepemilikan e-KTP atau masyarakat yang sudah melakukan perekaman data sendiri memang saat ini sangat penting, sebab beberapa keperluan administratif seperti berangkat haji, umroh, pembuatan paspor, buat rekening di bank hingga untuk menyalurkan hak pilih dalam pilkada. Kepala Bidang Kependudukan Riza Husna mendampingi Kepala Disdukcapil Tanggamus Syarif Husin mengatakan, ada banyak kendala yang dihadapi sehingga masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data. Masalah itu mulai dari alat perekaman rusak, hilang bahkan server mengalami gangguan. &ldquo;Ada beberapa kecamatan yang tidak bisa sama sekali melakukan perekaman data. Karena kerusakan alat dan setiap kecamatan berbeda-beda kerusakan alatnya. Belum lagi di kecamatan Kotaagung Timur yang alat perekaman data hilang dibawa pencuri,&rdquo; kata dia seperti dikutip Radar Lampung (Jawa Pos Group), Selasa (1/8). Adapun rincian alat perekaman data yang mengalami kerusakan, lanjut dia yakni tujuh server komputer, tiga kamera SLR, 19 unit PC Client, satu alat sidik jari dan satu alat rekam retina mata. &rdquo;Kerusakan alat ini sudah kita laporkan ke pusat dan juga pemprov. Alatnya juga saat ini berada di pemprov untuk dilakukan perbaikan oleh teknisi dari Jakarta,&rdquo; ungkapnya. Untuk menyiasati alat yang rusak itu, pihak Disdukcapil kemudian menerapkan perekaman mobile. Yakni dengan membawa peralatan rekam data ke pekon yang penduduknya belum banyak melakukan perekaman data. &rdquo;Kami tidak menyerah. Dengan budget pas-pasan melalukan perekaman mobile di kecamatan yang banyak warganya belum rekam. Bermodal mobil pinjam dari dinas pariwisata di dua kecamatan dilakukan perekaman mobile yakni Kelumbayan dan Kelumbayan Barat. Hasilnya, lumayan bagus. Di Kelumbayan, perekaman sudah seribuan lebih dan Kelumbayan Barat baru 400-an perekaman,&rdquo; jelasnya.

Sebanyak 85 Ribu Warga Terancam Tak Bisa Memilih di Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70427_89664_KTP-eKTP.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - hingga Sekitar 16.490 warga Kota Cirebon belum melakukan rekam KTP elektronik (E-KTP). Mereka bahkan tercatat sebagai wajib E-KTP tapi belum melakukan perekaman. &nbsp; Kabid Sistem Informasi dan Administrasi&nbsp; Kependudukan (SIAK) Anan Suyitno mengakui terdapat 16.490 warga belum melakukan rekam data. Banyaknya warga masyarakat&nbsp; yang belum direkam karena penduduk wajib KTP pemula yakni usia 17 tahun. &quot;Bahkan berdasarkan data di server yang kami unduh, per 8 Nopember 2016 penduduk wajib KTP sebanyak 294.531 orang, penduduk yang sudah direkam sebanyak 229.586,&quot; katanya kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group). Meski warga sudah melakukan perekaman, kata dia, belum semuanya mendapatkan E-KTP. Sebab, terdappat gangguan sistem di Kementrian Dalam Negeri. Jaringan masih di Jakarta belum terkirim ke Cirebon sehingga terjadi send for endrolmen (SFE). &ldquo;Kondisi (gangguan) ini terjadi sejak 22 Agustus 2016 sampai sekarang,&rdquo; kata Anan. Menurutnya, UU menyebutkan masalah komunikasi data kewenangan kementrian bukan kewenangan daerah. Sampai saat ini masih tahap perbaikan. Namun demikian pelayanan tidak berhenti. &quot;Termasuk E-KTP tidak ada blangko, maka kami terbitkan surat keterangan sebagai pengganti sementara KTP elektronik,&quot; ujarnya. (abd/yuz/JPG)

16.490 Warga Kota Cirebon Belum Rekam e-KTP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekam e-ktp

Berita Terkini