Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/Andina-Rizki-Ambari-1498049709.jpg" alt="Andina Rizki Ambari, Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina. (dok. pribadi)" /> Oleh:&nbsp;Andina Rizki Ambari * Ruang digital hari ini tidak hanya menyimpan ingatan, tetapi juga menentukan reputasi. Ketika sebuah isu mencuat di media sosial, jejak digital seseorang bisa diangkat, dipotong, lalu diadili secara kolektif sebelum proses klarifikasi berjalan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial telah bergeser dari ruang komunikasi menjadi ruang penghukuman sosial. Penghakiman di ruang digital umumnya berlangsung dalam atmosfer emosional dan reaktif. Ketika satu kesalahan atau pernyataan dianggap menyimpang dari nilai mayoritas, publik dengan mudah membentuk kesimpulan tunggal tentang karakter seseorang. Identitas individu direduksi menjadi satu potongan jejak digital, seolah manusia tidak memiliki kapasitas untuk berubah, belajar, dan menyesali masa lalunya. Dalam konteks ini, ruang digital tidak lagi berfungsi sebagai ruang dialog, melainkan menyerupai ruang sidang tanpa prosedur yang adil. Opini publik dibangun bukan melalui pertukaran gagasan, tetapi melalui penguatan kemarahan kolektif yang saling memantul diantara pengguna. Seperti halnya yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial, kasus yang menyeret salah satu pejabat publik, Ridwan Kamil. Dalam kasus ini,&nbsp;terlihat bagaimana ruang digital bekerja bukan hanya sebagai medium informasi, tetapi juga sebagai arena penghakiman massal. Reputasi yang telah selama ini dibangun melalui kerja publik, komunikasi yang rapi, serta citra kedekatannya dengan warga dan happy family bisa terguncang dalam waktu yang sangat singkat, ketika isu tertentu beredar luas di media sosial. Di titik ini, jejak digital menjadi pedang bermata dua. Media sosial merekam prestasi dan kontribusi, tapi juga bisa menjadi alat yang bisa memperbesar kontroversi, bahkan sebelum adanya klarifikasi yang utuh disampaikan ke publik. Namun, tulisan ini tidak menilai benar atau salah substansi kasus, melainkan menyoroti dinamika sosial di ruang digital. Reaksi warganet atau netizen terhadap kasus tersebut menunjukkan kecenderungan media sosial untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks. Potongan informasi, tangkapan layar, dan narasi sepihak, kerap lebih cepat menyebar dibandingkan dengan penjelasan resmi dari pihak yang terkait. Ridwan Kamil, sebagai figur publik, berada dalam posisi yang sulit, karena setiap sikap diam, membuat klarifikasi atau pembelaan justru berpotensi ditafsirkan secara berbeda oleh warganet yang heterogen dan emosional. Warganet justru akan lebih percaya dengan potongan narasi-narasi di awal saat heboh diperbincangkan oleh publik. Fenomena ini mengungkapkan persoalan yang lebih besar yaitu, hilangnya ruang jeda dalam menilai seseorang. Media sosial mendorong kecepatan, bukan kehati-hatian. Akibatnya, reputasi tidak lagi semata ditentukan oleh fakta dan proses, melainkan oleh persepsi yang dibentuk secara kolektif dan berulang. Dalam konteks Ridwan Kamil, penghakiman digital seringkali mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, seolah-olah lini masa lebih berwenang daripada mekanisme klarifikasi dan institusi resmi. Pada akhirnya, jejak yang tertinggal di ruang digital bukan hanya milik individu yang sedang disorot, tetapi cerminan etika publik yang kita sebagai pengguna media sosial. Tanpa kesadaran kritis dan empati, ruang digital akan terus menjadi tempat dimana reputasi dibangun dan diruntuhkan dengan cara yang sama cepatnya, seringkali tanpa keadilan yang memadai. Jika dilihat melalui kacamata teori komunikasi, khususnya agenda setting dan framing, kasus Ridwan Kamil menunjukkan bagaimana media dan warganet secara tidak langsung menentukan isu apa yang dianggap penting dan bagaimana isu tersebut dipahami oleh publik. Narasi yang dominan di media sosial dapat membentuk bingkai tertentu yang kemudian memengaruhi cara warganet menilai reputasi seseorang. Seringkali tanpa akses pada konteks yang utuh. Dalam situasi ini, opini publik tidak lahir secara netral, melainkan dipengaruhi oleh pengulangan pesan, pemilihan kata, dan sudut pandang yang terus diproduksi di ruang digital. Akibatnya, citra dari Ridwan Kamil lebih banyak dibentuk oleh arus komunikasi yang viral daripada dialog rasional. Hal ini menegaskan, bahwa kekuatan komunikasi digital hari ini bukan hanya penyampaian pesan, tetapi pada kemampuannya untuk bisa membentuk realitas sosial. Sejauh ini, hal yang dilakukan oleh Ridwan Kamil adalah mengambil sikap diam. Di mana fenomena tersebut dapat dipahami melalui Teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung memilih diam, ketika pendapatnya bertentangan dengan opini mayoritas karena takut mengalami isolasi sosial. Dalam kasus penghakiman digital, mereka yang memiliki pandangan lebih moderat, berusaha melihat konteks, atau mengajak publik untuk bersikap lebih empatik, seringkali memilih tidak bersuara. Ketakutan akan diserang, dilabeli, atau ikut menjadi sasaran kecaman membuat suara alternatif tenggelam. Akibatnya, ruang digital dipenuhi oleh satu arus opini yang dominan dan menghukum, sementara keberagaman perspektif perlahan menghilang. Spiral of Silence ini memperkuat ilusi bahwa penghakiman massal adalah satu-satunya sikap yang benar. Ketika tidak ada suara penyeimbang, publik semakin yakin bahwa tindakan menghukum secara kolektif adalah bentuk keadilan sosial. Padahal, keadilan yang lahir dari tekanan massa seringkali mengabaikan proporsionalitas dan kemanusiaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan budaya takut berpendapat, di mana individu lebih memilih mengikuti arus demi keamanan sosial, daripada menyuarakan pemikiran kritis. Ruang digital pun kehilangan fungsinya sebagai ruang demokratis yang sehat. Pada akhirnya, jejak digital tidak semestinya menjadi vonis seumur hidup, melainkan bahan refleksi bersama tentang tanggung jawab dan perubahan. Ketika ruang digital dikuasai oleh penghakiman massal, yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi kualitas etika publik kita sebagai masyarakat. Jika media sosial ingin tetap menjadi ruang demokratis yang sehat, maka kehati-hatian, empati, dan kesediaan memberi ruang klarifikasi harus menjadi bagian dari budaya bersama, bukan sekadar ideal yang mudah dilupakan di tengah riuhnya lini masa. &nbsp; *) Andina Rizki Ambari merupakan mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina.

Penghakiman digital sering mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, seolah-olah lini masa lebih berwenang daripada mekanisme klarifikasi.

Jejak yang Tertinggal dan Penghakiman di Ruang Digital

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digital-footprint-para-penebar-hoax_m_.jpg" alt="Ilustrasi: membaca jejak digital pelaku hoax tidak susah amat." /> JawaPos.com - Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia semakin luas. Diantara dampak negatif dari akses digital itu adalah penyalahgunaan rekam jejak digital. Ahli IT sekaligus Pandu Digital Madya Indonesia Agus Indira berbagi tips supaya rekam jejak digital aman dari resiko di kemudian hari.  Agus mengatakan segala aktivitas dan interansi yang dilakukan seseorang di ruang digital, dapat menjadi sebuah bukti atau rekam digital. "Untuk itu kita harus cermat dalam menggunakan atau berselancar di dunia digital," kata Agus dalam seminar nasional Pandu Digital Kementerian Kominfo secara virtual yang ditayangkan Jum'at (4/11).  Dia mengatakan jejak digital seseorang berpotensi disalahgunakan. Seperti dicuri, dipublikasi tanpa izin, dan lainnya. Untuk itu Agus membagikan sejumlah tips supaya jejak digital aman daei resiko penyalahgunaan. "Aktifitas digital tentu tidak bisa kita hindari di era saat ini," jelasnya.  Cara pertama supaya jejak digital aman adalah selalu mengunggah hal-hal positif. Khususnya pada unggahan di media sosial. Sebab jika mengunggah hal negatif, rawan berujung kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan sejenisnya.  "Tips yang kedua adalah cermat dan jeli menganalisis aktivitas di internet," katanya. Kemudian selalu berfikir kembali sebelum mengunggah postingan atau merespon postingan orang lain. Warga pengguna teknologi digital juga haru selalu berupaya melakukan verifikasi informasi, sebelum membagikan di media sosial atau saluran lainnya.  “Kesimpulannya, jejak digital ini akan selalu ada," tegasnya. Untuk itu, ketika mulai membangun sebuah akun di media sosial, seseorang sudah punya pilihan rekam jejak seperti apa yang ingin kamu bangun dan tinggalkan.  Materi lainnya disampaikan Pandu Digital Madya Indinesia Wahyudi. Dia menyoroti secara khusus soal etika berinteraksi di media sosial. Dia mengatakan etika di ruang digital adalah kemampuan menyadari, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital.  Karena di dalam ruang digital, seseorang berinteraksi dengan beragam manusia dengan macam-macam budaya. "Di dalam ruang digital, usahakan tidak menggunakan huruf kapital dalam berinteraksi," jelasnya. Kemudian hargai hak cipta dan privasi orang lain. Serta jangan menggunakan kata-kata yang kurang baik, karena kita berinteraksi dengan manusia yang sama-sama punya perasaan.

Rentan Disalahgunakan, Ahli IT Sampaikan Tips Jaga Rekam Jejak Digital

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digital-footprint-para-penebar-hoax_m_.jpg" alt="Ilustrasi: membaca jejak digital pelaku hoax tidak susah amat." /> JawaPos.com - Jejak digital kadang menyakitkan. Bahkan bisa membawa seseorang berurusan dengan aparat penegak hukum.  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengingatkan masyarakat supaya mewaspadai rekam jejak digital masing-masing. Jangan sampai menimbulkan penyesalan kemudian hari.  Pesan tersebut disampaikan Dirjen Aplikasi Telematika (Aptika) Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan. Dia menegaskan untuk mencegah dampak buruk dari rekam jejak digital, perlu adanya peningkatan literasi digital di tengah-tengah masyarakat.  "Diperlukan peran guru dalam membantu masyarakat Indonesia, supaya senantiasa waspada dalam rekam jejak digital," kata Samuel dalam keterangannya Rabu (20/7).  Dia menekankan literasi digital masyarakat Indonesia perlu untuk terus ditingkatkan. Termasuk kepada para siswa di lembaga pendidikan.  Sebab saat ini para siswa sudah akrab dengan gadget serta beragam aplikasi media sosial. Kuncinya guru berperan supaya anak-anak, dan masyarakat pada umumnya, bisa lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial atau sejenisnya.  Berdasarkan data Microsoft, Indonesia termasuk dalam kuartil empat atau terbawah dalam Indeks Keadaban Digital (Digital Civility Index). Indonesia berada pada tingkat ke-29 dari 32 negara.  Kemudian UNESCO menyebutkan, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara soal literasi dunia. Dengan minat baca sangat rendah sebesar 0,001 persen, atau hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Literasi digital serta budaya baca masyarakat Indonesia perlu terus ditingkatkan.  Pentingnya kewaspadaan terhadap rekam jejak digital juga dibahas dalam forum Webinar Makin Cakap Digital 2022 bertema Waspada Rekam Jejak Digital di Internet. Kegiatan yang digelar di Rembang pekan lalu itu, menyasar kalangan guru-guru.  Alexander Zulkarnain selaku Executive Director Young on Top Holding menjelaskan tentang perilaku berkomentar di media sosial. Komentar yang diketik, adalah salah satu dari rekam jejak digital.  Ia mengungkap mengenai perilaku berkomentar di internet adalah hak semua orang. Namun tetap menggunakan akal dan budaya.  Ketika ingin menulis komentar atau membuat kiriman, bukan berarti boleh menyakiti hati orang lain. "Komentar dapat memberi pengaruh bagi diri sendiri dan orang lain. Berikan komentar sesuai dengan konteks. Jika tidak suka, tidak perlu menyerang," kata dia.  Alexander mengatakan, tidak sedikit pengguna media sosial yang ingin membuat orang lain merasa kesal, marah, dan memicu pertengkaran. Di lain pihak, banyak yang memilih diam atau tidak membalas komentar. Dengan tujuan tidak ingin menambah besar potensi perpecahan.

Tingkatkan Literasi, Waspadai Bahaya Rekam Jejak Digital