<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengakui, pasal rekayasa kasus yang sebelumnya diusulkan sudah dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dia berharap, pasal tersebut bisa melindungi masyarakat dari kasus yang direkayasa aparat penegak hukum.  "Memalsukan barang bukti dan lain-lain sebagainya itu ada di KUHP yang baru, pasalnya nanti dicek ya, tapi yang jelas ada itu sudah kami masukan atas usulan teman-teman," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).  Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak hanya menyerap aspirasi dari masyarakat dalam membahas RKUHP bersama Pemerintah. Namun juga memformulasikan pasal baru yang ada dari masyarakat.  Legislator Partai Gerindra ini pun mengharapkan, tidak ada pihak yang keberatan dengan RKUHP yang segera disahkan ini. Sebab, legislatif ingin memperbaharui payung hukum yang sebelumnya sudah usang, terlebih dinilai lebih banyak menyengsarakan masyarakat selama ini.  "Jadi saya harap disahkan kita harus menghentikan harus mencabut KUHP bikinan penjajah Belanda,” tegas Habiburokhman.  Habiburokhman mencontohkan sejumlah pihak yang dirugikan oleh KUHP lama. Antara lain seperti Habib Rizieq Shihab dan Edy Mulyadi yang dinilai telah menyebarkan kebohongan kendati tidak menimbulkan kerusuhan.  "Meraka dipidana dengan UU 146 yang 1 paket dengan KUHP yang lama dengan diberlakukan KUHP yang baru kalau ada KUHP yang baru orang yang dituduhkan menyebarkan berita kebohongan harus dibuktikan,” ujar Habiburokhman.  Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan disahkan menjadi Undang-Undang, sebelum memasuki reses pada 16 Desember 2022. Hal ini setelah Komisi III DPR menyetujui agar RKUHP dibawa ke dalam sidang paripurna.  "Menurut hasil komunikasi dengan bu ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapim kan dan insya Allah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini, RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR," kata Dasco di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).  Politikus Partai Gerindra ini pun mengakui, pihaknya sudah menerima surat dari Komisi III DPR RI terkait permohonan pengesahan RKUHP. "Surat dari Komisi III terkonfirmasi hari ini, sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR RI," pungkas Dasco.

Pasal Rekayasa Kasus Masuk ke Dalam RKUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/3B072444-6BF4-49D2-85D1-9E0266166834.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan XIII. Genta Tenri Mawangi/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan XIII. Genta Tenri Mawangi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta, pasal tentang Rekayasa kasus dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal ini dimaksudkan untuk mengontrol kekuasaan besar yang dimiliki aparat agar tidak disalahgunakan.  “Fenomena ini kan masih dan sering terjadi, bisa dilihat dengan mata telanjang. Tentu kita masih memiliki banyak kesempatan untuk menghentikan praktik seperti ini. Formula hukumnya kita bahas nanti, 21 dan 22 November,” kata Hinca kepada wartawan, Minggu (13/11).  Menurut Hinca, banyaknya manipulasi kasus tidak akan cukup dihentikan dengan hanya dikritisi oleh masyarakat melalui media. Dia menegaskan, dibutuhkan instrumen hukum memadai untuk mencegahnya dan memberi sanksi tegas pada pelaku rekayasa.  Hinca mencontohkan, manipulasi jumlah kerugian dalam kasus pencurian sering terjadi. Nominal dalam pencurian akan menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan, yakni tindak pidana ringan ataupun tindak pidana biasa.  ‘’Kita tidak bisa membiarkan praktik ketidakadilan semacam ini,’’ ujar politikus Partai Demokrat ini.  Hinca juga memberi contoh lain, terkait penangkapan pengguna narkoba. Kabar bahwa petugas menjebak seseorang dalam kepemilikan narkoba demi mengejar target, menurutnya, sudah sering terdengar di masyarakat. Setidaknya ada enam pasal ketentuan pidana narkotika dalam naskah RKUHP, yaitu versi revisi 9 November 2022 yang tumpang tindih dengan revisi RUU Narkotika.  ‘’Karena itu, pada bagian kelima terkait tindak pidana narkotika, yaitu Pasal 611 sampai Pasal 616, misalnya, perlu disinkronkan dan diputuskan agar masuk ke dalam RKUHP atau RUU Narkotika,’’ papar Hinca.  Soal substansinya, Hinca berpandangan perlu difokuskan agar pemidanaan hanya dapat diberikan kepada bandar. Sementara pemakai adalah korban yang seharusnya direhabilitasi.  “Si bandar adalah orang yang mengambil kekayaan luar biasa sistematis, melanggar hukum dan mengorbankan umat manusia, inilah yang harus dipidana. Sebaliknya, masyarakat yang merupakan pemakai adalah korban yang harusnya diobati, bukan dipidana,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR Minta Pasal Rekayasa Kasus Masuk ke Dalam RKUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kapolri-Jenderal-Sigit-Sulistyo-RDP-Dengan-Komisi-III-DPR-Dery-Ridwansah-13-1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat dengar pendapat ini terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo k" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat dengar pendapat ini terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkara dugaan rekayasa kasus pembunuhan yang didalangi Irjen Ferdy Sambo menjadi perhatian banyak pihak. Di antaranya dari Pemuda Nusantara. Mereka menyerukan kasus Ferdy Sambo menjadi momentum untuk membersihkan oknum benalu di tubuh kepolisian.  Aspirasi tersebut disampaikan Koordinator Nasional Pemuda Nusantara Muhamad Ikram Pelesa. Dia mengatakan, akhir-akhir ini perhatian publik terpusat pada satu persoalan yang melibatkan oknum petinggi Polri. Kasus tersebut terkait dengan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.  Dia menilai penting kiranya dilakukan reformasi ditubuh Polri. "Copot semua benalu di institusi Polri," katanya Kamis (25/8).  Menurut dia, perlu dilakukan upaya bersih-bersih kepada oknum Kepolisian yang terlibat dalam kasus judi online, narkoba, dan perusak citra Kepolisian.  "Beliau (Kapolri) harus memecat puluhan anggota Polri yang terlibat dalam Kasus kematian Brigadir Josua," ujar dia. Ikram sendiri mendukung ketegasan Kapolri dalam mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua secara terang-benderang.  Karena itu, Ikram bersama Pimpinan Pusat Pemuda Nusantara menggalang gerakan aksi damai dibarengi dengan pemberian ratusan bunga mawar sebagai simbol dukungan moril terhadap kinerja Kapolri.  "Memang ini sangat menguras energi institusi, karena pelaku merupakan oknum anggota, tapi berkat ketegasan pak Kapolri, Alhamdulilah semua terang-benderang," ujar dia.  Sebelumnya pada Rabu (24/8) Pemuda Nusantara menggelar aksi damai menyuarakan dukungan moril kepada Kapolri. Aksi tersebut bertepatan dengan rapat antara Komisi III DPR dengan Kapolri. Rapat yang berlangsung sejak pagi sampai malam itu, membahas kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga Jakarta.

Desak Kapolri Segera Pecat Oknum Terlibat Rekayasa Kasus Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Diperiksa-Bareskrim-Polri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidan" width="100%">
<figcaption>Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidan</figcaption>
</figure>Naikkan Laporan Putri ke Penyidikan, Penyidik Diperiksa Inspektorat Khusus  JawaPos.com - Sehari setelah pemeriksaan oleh tim khusus (timsus) Polri, giliran Komnas HAM mendatangi Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, untuk meminta keterangan Irjen Ferdy Sambo. Hasilnya, mantan Kadivpropam Polri itu mengaku sebagai aktor utama atau mastermind pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat.  Jenderal bintang dua Polri itu pun membenarkan telah merekayasa peristiwa yang terjadi pada 8 Juli lalu. ”Dia (Sambo, Red) sudah menyampaikan semua hal yang dia katakan inilah peristiwa sebenarnya,” terang Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.  Keterangan yang disampaikan Sambo kepada Komnas HAM sekaligus menegaskan bahwa telah terjadi obstruction of justice dalam penanganan kasus tersebut. Sebab, rekayasa yang dilakukan Sambo mencakup perusakan tempat kejadian perkara.  Dalam pemeriksaan tersebut, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dan Beka Ulung Hapsara turut serta. Mereka memeriksa Sambo di ruangan khusus yang tertutup.  Anam memastikan bahwa Yosua masih hidup ketika tiba di rumah dinas kepala Divisi Propam Polri. Pihaknya memastikan itu sebagai bagian dari upaya pencocokan waktu kejadian.  Komnas HAM juga memastikan komunikasi yang dilakukan Sambo dengan sang istri, Putri Candrawathi, di rumah pribadi mereka berdua di Jalan Saguling III, Kompleks Pertambangan Duren Tiga. ”Memang ada komunikasi antara Pak Sambo dan Bu Sambo yang memengaruhi, sangat memengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46 (rumah dinas Kadivpropam),” ujar Anam tanpa menjelaskan isi komunikasi tersebut.  Selain itu, Anam mengungkapkan bahwa pihaknya mendalami peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Khususnya yang terkait dengan komunikasi antara Yosua dan kekasihnya, Vera Simanjuntak. Dia memastikan bahwa peristiwa itu memang terjadi. ”Ada sebuah peristiwa yang nanti kami rekomendasikan kepada penyidik dan sepertinya penyidik juga sudah melakukan pendalaman,” jelas dia.  Selanjutnya, Beka menambahkan, Komnas HAM akan meminta keterangan Bharada E dan Putri Candrawathi. Rencana memeriksa Bharada E kemarin batal lantaran di saat bersamaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan asesmen berkaitan dengan pengajuan diri sebagai justice collaborator. ”Sehingga kami menunda (pemeriksaan Bharada E) sampai Senin depan (lusa, 15/8),” ujarnya.  Bukan hanya Komnas HAM, LPSK mengakui bahwa asesmen terhadap Putri yang sudah dilakukan tidak berjalan maksimal. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyampaikan hal itu ketika diwawancarai Jawa Pos. ”Soal kemudian situasinya belum maksimal betul, iya. Narasinya belum lengkap betul,” kata dia.  Menurut Maneger, pimpinan LPSK akan merapatkan hasil asesmen terhadap Putri juga pada Senin lusa. ”Untuk diputuskan apakah (permohonan yang diajukan Putri) diterima atau tidak,” tegasnya.  Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan bahwa motif yang disampaikan Sambo kepada penyidik memang bisa saja memantik terjadinya pembunuhan. ”Membunuh demi kehormatan. Dilatari motif emosional,” ungkapnya.  Lantas, mengapa Sambo memilih rumah dinasnya sebagai lokasi pembunuhan? Reza meyakini bahwa itu sudah dikalkulasi. Sebagai perwira tinggi yang berpengalaman di bidang reserse, Sambo semestinya paham betul risiko melakukan pembunuhan di rumah dinas.  Namun, kata Reza, bisa jadi Sambo merasa rumah itu sebagai tempat yang tidak bisa ditembus siapa pun. ”Wilayah steril, tempat dia menguasai semua sisi. Rekayasa bisa dilakukan sekehendak hati,” imbuhnya.  Sementara itu, tadi malam Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi menyampaikan perkembangan penanganan kasus terkait dengan peristiwa di rumah dinas kepala Divisi Propam Polri. Dia menyatakan, penyidikan laporan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan yang dibuat Bharada E dan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang disampaikan Putri sudah dihentikan.  Keputusan itu diambil Bareskrim setelah melaksanakan gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. ”Penyidikan dua perkara itu kami hentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Bukan merupakan peristiwa pidana,” jelas Andi.  Laporan kekerasan seksual yang dilaporkan Putri Candrawathi tersebut diterima Polres Jakarta Selatan pada 8 Juli atau pada hari Brigadir Yosua terbunuh. Oleh penyidik, laporan tersebut sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.  Namun, belakangan terbukti bahwa kasus kekerasan seksual tersebut direkayasa untuk mengaburkan perkara pembunuhan. Karena itu, penyidik kasus kekerasan seksual juga telah diperiksa Inspektorat Khusus untuk dilakukan proses pelanggaran etika kepolisian.

Bareskrim Sebut Ada Rekayasa Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

rekayasa kasus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekayasa kasus

Berita Terkini

Pasal Rekayasa Kasus Masuk ke Dalam RKUHP

Anggota Komisi III DPR Minta Pasal Rekayasa Kasus Masuk ke Dalam RKUHP

Desak Kapolri Segera Pecat Oknum Terlibat Rekayasa Kasus Sambo

Bareskrim Sebut Ada Rekayasa Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Download Aplikasi JawaPos.com