<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/JKT_Raker-PPATK-Dengan-Komisi-III-Bahas-Judi-Online_Salman-Toyibi-3JPG-1359453301.jpg" alt="Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jangan kaget, apabila rekening yang tak pernah dipakai mendadak diblokir bank, meskipun tak terlibat judi online (judol). Ternyata, ini salah satu upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melindungi kepentingan umum serta mewujudkan integritas sistem keuangan Indonesia yang lebih baik. Pasalnya, berdasarkan Analisis dan Pemeriksaan PPATK, diketahui bahwa terdapat banyak rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Di samping itu diketahui penggunaan reaktivasi lain yang masif digunakan untuk penampungan hasil tindak pidana. "Salah satu yang rawan digunakan untuk aktivitas ilegal adalah penggunaan rekening dormant dari para nasabah Bank yang penguasaannya atau pengendaliannya dilakukan oleh orang lain," kata PPATK dalam pengumuman resmi di akun Instagram @ppatk_indonesia, dikutip Senin (28/7). PPATK juga mengungkapkan, kewenangan pemblokiran sementara rekening pasif sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Meski diblokir, PPATK memastikan bahwa nasabah tidak akan kehilangan haknya sedikit pun atas dana yang dimiliki di perbankan. Di samping itu, penghentian sementara transaksi tersebut juga bertujuan sebagai pemberitahuan kepada nasabah bahwa yang bersangkutan memiliki rekening di perbankan yang berstatus dormant. Baik itu pemberitahuan kepada ahli waris ataupun Pimpinan Perusahaan (bagi nasabah korporasi) apabila rekening tersebut ternyata selama ini tidak diketahui. "Langkah yang dilakukan oleh PPATK semata-mata untuk melindungi kepentingan umum serta mewujudkan integritas sistem keuangan Indonesia yang lebih baik," tutup pengumuman itu. Untuk diketahui, hingga 1 Mei 2025, PPATK telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.&nbsp; Langkah tegas ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT) yang digalakkan sebagai upaya kolaboratif lintas instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta memperkuat peran masyarakat luas dalam memerangi maraknya praktik judi online. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan blokir yang telah dilakukan oleh PPATK ini adalah bagian dari misi besar penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online (judol). &ldquo;Proses penegakan hukum yang telah dan akan &nbsp;dilakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), narkotika, penipuan, prostitusi, hingga kehancuran rumah tangga akibat ketergantungan pada judi online,&rdquo; ujar Ivan. Ia menambahkan bahwa aktivitas kriminal lain kerap menjadi konsekuensi lanjutan dari kecanduan judol, di mana pelaku berupaya memenuhi kebutuhan akan aktivitas ilegal tersebut. &ldquo;Di balik upaya memerangi judol, faktanya adalah Polri dan lembaga terkait sedang menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,&rdquo; tegasnya.

PPATK memblokir rekening dormant untuk mencegah pencucian uang dan judi online, melindungi kepentingan umum.

PPATK Ungkap Alasan Blokir Rekening Pasif Nasabah, Meskipun Tak Terlibat Judol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/JKT_Raker-PPATK-Dengan-Komisi-III-Bahas-Judi-Online_Salman-Toyibi-3JPG-1359453301.jpg" alt="Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Publik dihebohkan dengan munculnya kasus pemblokiran mendadak sejumlah rekening nasabah oleh pihak perbankan. Banyak masyarakat melaporkan bahwa rekening mereka yang sudah lama tidak digunakan tiba-tiba tidak dapat diakses. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa langkah penghentian sementara terhadap rekening-rekening yang berstatus dormant. Hal itu dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. &ldquo;Penghentian sementara ini adalah upaya kami untuk melindungi rekening-rekening milik masyarakat yang berstatus dormant sesuai dengan data perbankan yang kami terima, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Misalnya dari risiko peretasan, pelaku pidana, dan lain-lain,&rdquo; kata Ivan kepada wartawan, Senin (19/5). Ivan menyatakan, saat ini fenomena jual beli rekening dormant semakin marak terjadi. Banyak nasabah tidak menyadari bahwa mereka masih memiliki rekening yang tidak aktif. &ldquo;Karena banyak sekali nasabah tidak sadar masih memiliki rekening serta terjadi jual beli rekening dormant, sehingga ada potensi penggunaan rekening dormant untuk aktivitas tindak pidana,&rdquo; jelasnya. Langkah penghentian sementara ini, kata Ivan, bertujuan untuk menjaga kepentingan publik secara menyeluruh. Dengan adanya tindakan ini, bank akan memberitahu nasabah terkait rekening tidak aktif yang mereka miliki dan memberi pilihan untuk mengaktifkan kembali atau menutupnya secara permanen. &ldquo;Langkah ini untuk melindungi kepentingan dan hak publik. Dengan penghentian sementara oleh PPATK, maka nasabah akan diberitahukan oleh bank bahwa mereka memiliki rekening yang tidak aktif, apakah akan diteruskan atau ditutup permanen agar tidak disalahgunakan,&rdquo; tegasnya. Ivan menegaskan, sistem perbankan nasional sudah sangat canggih dan andal. Namun, langkah mitigasi tetap diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi penyalahgunaan, terutama dalam era digital yang serba cepat ini. &ldquo;Sistem perbankan kita sudah sangat bagus, namun dalam rangka memitigasi risiko maka kami bertindak melindungi semua rekening nasabah yang dormant, yang datanya kami peroleh dari perbankan,&rdquo; ujarnya. Meski dilakukan pemblokiran sementara, lanjut Ivan, dana di dalam rekening tetap aman dan tidak akan hilang. Proses reaktivasi pun dapat dilakukan dengan mudah. &ldquo;Hak dan dana di dalam rekening tetap aman, reaktivasi bisa segera dilakukan ketika nasabah mengaktifkan kembali rekeningnya dan memutuskan untuk terus memakai rekening yang dimilikinya,&rdquo; papar Ivan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prinsip utama dari kebijakan ini adalah perlindungan terhadap hak nasabah, bukan pembatasan. PPATK mengimbau masyarakat agar secara berkala mengecek dan memantau status rekening yang dimiliki, serta segera menghubungi pihak bank jika mendapatkan pemberitahuan terkait penghentian sementara. &ldquo;Sekali lagi. Prinsip penghentian ini adalah untuk melindungi hak para pemilik rekening dari potensi penyalahgunaan di era digital saat ini,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

PPATK menjelaskan pemblokiran rekening dormant untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan. Nasabah diimbau untuk memeriksa status rekening

Heboh Rekening Nasabah Tiba-tiba Terblokir, PPATK Ungkap Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selain-surabaya-kasus-skimming-bank-mandiri-juga-terjadi-di-jogja_m_197697.jpeg" alt="Kasus Skimming juga dialami nasabah Bank Mandiri di Jogja" width="100%">
<figcaption>Kasus Skimming juga dialami nasabah Bank Mandiri di Jogja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeber temuan terbaru kasus penggandaan (skimming) kartu debit. Khusus Bank Mandiri, ada empat mesin ATM yang terkena skimming, yakni dua unit di Surabaya dan dua unit di Jogja. Pelaku penarikan ada di Malaysia. Teridentifikasi 141 kartu nasabah yang menjadi korban skimming dengan total kerugian sekitar Rp 260 juta. "Yang Rp 260 jutaan itu Bank Mandiri saja. Tapi, sampai detik ini pengungkapan kasus skimming masih terus berlangsung. Bukan hanya satu bank, tapi berbagai bank," ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo saat dikonfirmasi, Selasa (20/3). Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk Rohan Hafa menyatakan, jaringan pelaku skimming di Jogja satu komplotan dengan yang sudah dirilis Polda Metro Jaya Sabtu lalu (17/3). Mereka mengincar 13 bank di Indonesia. "Pengungkapan bermula dari satpam Bank Mandiri. Dia melihat ada perilaku yang mencurigakan di ATM, lalu mengejar orang yang berusaha memasang skimmer itu," katanya. Bank Mandiri telah mengganti semua uang nasabah yang dicuri. Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara menambahkan, pihaknya terus mengawasi upaya perbaikan yang dilakukan bank. Berdasar laporan, sejumlah upaya itu sudah dilakukan bank yang bersangkutan. "Sudah patroli ke mana-mana. Jadi, setiap saat ATM-nya akan dilihat, diperiksa lagi. Yang lain pemantauan secara tidak langsung dari CCTV, dari segala macam sudah dipantau," paparnya di kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, kemarin. Saat disinggung soal perlu tidaknya bank meningkatkan investasi di sektor pengamanan dana nasabah, Tirta enggan mengomentari lebih lanjut. Saat ditanya apakah pengamanan bank sudah baik, dia juga tidak bisa memastikan. "Kami selalu kaji manajemen risikonya," ucap dia. Di tempat yang sama, Deputi Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara enggan berkomentar soal banyaknya kasus skimming. BI belum mengagendakan rapat untuk membahas kasus tersebut. "Saya tadi tidak rapat soal itu," ujarnya berkali-kali. Direktur Digital Banking &amp; Technology Bank Mandiri Rico Usthavia Frans mengatakan, pihaknya sudah menaruh komitmen pada keamanan. Namun, memang belanja modal untuk teknologi informasi (TI) dan keamanan Bank Mandiri tidak banyak berubah dari tahun lalu. "Capex (capital expenditure) untuk TI USD 120 juta (Rp 1,65 triliun). Untuk security ya bagian dari itu, USD 15 juta sampai USD 20 juta (Rp 206 miliar sampai Rp 275 miliar)," ujarnya. Menurut Rico, dana tersebut sangat kecil dibanding laba bersih yang diraih Bank Mandiri. Tahun lalu bank pelat merah itu mencatat laba bersih yang tumbuh 49,5 persen menjadi Rp 20,6 triliun. Rico menjelaskan, Bank Mandiri banyak terfokus untuk pengembangan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi. Untuk meningkatkan keamanan dan jaringan digital, Bank Mandiri akan membangun pusat data di Surabaya. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk menganggarkan investasi untuk TI sebesar Rp 2,9 triliun dan untuk keamanan Rp 300 miliar. Jumlah tersebut juga sangat kecil jika dibandingkan dengan laba bersih BRI Rp 29,04 triliun. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa pemerintah menganggap kasus skimming kartu debit yang terjadi pada bank sebagai tindak kriminal. Pelaku bisa memahami kelemahan sistem bank yang dibobol. "Sangat kriminal murni," cetusnya di Kantor Wakil Presiden kemarin.&nbsp;

Selain Surabaya, Kasus Skimming Bank Mandiri Juga Terjadi di Jogja