<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/27vwT6PKJew4wVujOlctFBkiieybXpx7RzerF1rn-2601069395.jpg" alt="Pemkot Surabaya menertibkan reklame ilegal untuk mengoptimalkan PAD 2025. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya menertibkan reklame ilegal untuk mengoptimalkan PAD 2025. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menertibkan reklame yang tak berizin. Dari Agustus hingga pertengahan September 2025, Pemkot Surabaya melalui Satpol PP telah membongkar 155 reklame ilegal, baik yang habis masa izinnya maupun tak mengantongi izin sejak awal. "Penindakan ini kami lakukan pada tempat usaha yang reklamenya sudah habis masa tayang atau tidak memiliki izin sama sekali," ujar Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Achmad Zaini di Surabaya, Selasa (16/9). Tak hanya untuk mengoptimalkan PAD, Zaini menyebut penertiban reklame ini juga menjaga ketertiban dan estetika kota. Ia menegaskan bahwa reklame tanpa izin alias ilegal, jelas melanggar aturan dan merugikan daerah. Zaini mengatakan penertiban ini dilakukan atas permohonan bantuan penertiban (bantib) yang diajukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya. Penertiban ini menyasar reklame di area publik hingga pusat perbelanjaan. "Kami mendorong pelaku usaha dan penyelenggara reklame untuk mengurus izin resmi sesuai ketentuan. Jika tidak dibongkar sendiri (oleh pemilik reklame), maka akan dibongkar oleh Satpol PP," imbuhnya. Adapun penertiban dilakukan berdasarkan Pasal 41 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 yang telah diubah dengan Perwali Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penertiban reklame akan dilakukan secara rutin dan menyeluruh di seluruh wilayah Kota Surabaya. Reklame yang ditertibkan juga bervariasi, mulai dari reklame makanan, toko material, hingga reklame layanan pesan antar. &ldquo;Penertiban reklame ilegal ini akan terus kami lakukan. Masyarakat yang menemukan pelanggaran dapat segera melapor. Mari bersama-sama kita bisa menjaga Surabaya tetap tertib, aman, dan nyaman," tukas Zaini.

Pemkot Surabaya tegas menertibkan reklame ilegal untuk optimalkan PAD 2025 dan menjaga ketertiban kota.

Pemkot Surabaya Tertibkan 155 Reklame Ilegal Demi Optimalkan PAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/REKLAME-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebagai wilayah penyangga Surabaya, Gresik sejatinya dinilai memiliki potensi pendapatan daerah yang besar. Salah satu di antaranya dari pajak reklame. Namun, ternyata masih banyak ditemkan ribuan reklame bodong hingga tidak ada kontribusi pendapatan ke kas daerah.  Satpol PP sebagai penegak perda sejak Januari lalu telah mengamankan 1.309 reklame bodong. Baik reklame yang tidak berizin maupun reklame yang habis masa izin, tetapi belum dicopot pemiliknya.  Banyak reklame bodong seperti umbul-umbul, baliho, spanduk, hingga mini-billboard dengan model penunjuk arah terlihat di wilayah yang jauh dari pusat kota seperti di Kecamatan Sidayu dan Driyorejo.  Setiap tahun reklame bodong itu sering bertaburan terpampang di pinggir jalan. Terutama di wilayah perkotaan. Pada 2020, tercatat ada 1.960 reklame bodong yang dicopot satpol PP. Padahal, apabila ribuan reklame tersebut tertib, tentu itu mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Gresik.  Kepala Dinas Satpol PP Pemkab Gresik Suprapto menyatakan, setiap hari petugas rutin berkeliling melakukan penertiban. Reklame yang tidak berizin maupun habis izin akan langsung dicopot. ’’Ini tentu merugikan. Karena jika tertib, ini bisa menambah pendapatan daerah,’’ ucapnya.  Selain soal pendapatan, lanjut Suprapto, keberadaan reklame bodong tersebut membuat keindahan kota hilang. Sebab, pemasangannya sering kali ngawur. Nah, untuk meminimalkan keberadaan reklame bodong itu, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan dinas perizinan.  ’’Meskipun reklame kecil, kenyataannya banyak yang bodong. Tapi, tidak sedikit juga reklame yang berukuran besar. Itu pun kami masih sulit membedakan mana yang berizin dan tidak karena kadang keaslian stempel korporasi juga tidak diketahui,’’ ujarnya.  Kemudian, juga ada kendala lain di lapangan yang memicu kebocoran PAD sektor pajak reklame. Misalnya, para pemilik reklame itu enggan melepas ketika batas waktu izin sudah habis. ’’Tidak ada yang melepas ketika izin habis. Nah, itu kami lakukan untuk menjaga kebersihan kota,’’ tutupnya.  ---  REKLAME YANG DICOPOT PADA 2022 <ul> 	<li>Januari: 307 reklame</li> 	<li>Februari: 275 reklame</li> 	<li>Maret: 202 reklame</li> 	<li>April: 230 reklame</li> 	<li>Mei: 295 reklame</li> </ul> Sumber: Dinas Satpol PP Gresik

Ribuan Reklame Ilegal Masih Marak di Jalanan Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/156-reklame-di-kota-palembang-ilegal_m_.jpg" alt="Wali Kota Palembang, Harnojoyo" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palembang, Harnojoyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dari sektor pajak reklame. Pasalnya, hingga kini pendapatan pajak dari sektor reklame dinilai masih minim. Demikian diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang, Hermansyah saat ditemui di Palembang, Rabu (5/12). Dikatakannya, ada 156 reklame yang ilegal atau melanggar karena sudah habis izinnya. Namun, dia enggan menerangkan kerugian biaya yang dialami Pemkot Palembang. Menurutnya tidak terlalu besar karena kebanyakan reklame ini bukan digunakan untuk komersil. "Kami belum menghitungnya, jadi kami belum dapat menentukan berapa besaran kerugian akibat reklame melanggar ini," katanya. Ia mengaku nantinya ke 156 reklame tersebut akan ditertibkan dan disegel. Selain itu, untuk sementara tidak digunakan karena akan dikelompokkan terlebih dahulu tempat yang stretegis serta yang non strategis.&nbsp; Kemudian, nantinya reklame ini akan tender kan kepada advertising. "Rencananya tender ini akan dilakukan pada tahun depan," terangnya. Ia mengaku untuk tahun ini target pajak yang ditetapkan pada sektor reklame yakni sebesar Rp 19 miliar sedangkan untuk tahun depan bakal kembali meningkat. Hal ini tujuannya untuk menunjang PAD Pemkot Palembang sebesar Rp 1,3 triliun. "Kami akan optimalkan lagi reklame ini khususnya di jalan protokol karena memang paling tinggi pajaknya," tutup Hermansyah. Sementara itu, Wali Kota Palembang, Harnojoyo menambah penertiban reklame ini akan dilakukan Kamis (6/12) yang dipimpin langsung dari KPK. Ia mengaku dalam hal ini sengaja KPK ikut serta karena sangat pentingnya arti PAD bagi suatu daerah. Ia berharap kedepannya PAD Kota Palembang terus meningkat. Untuk sektor yang menjadi tumpuan dari PAD ini sendiri yakni pajak Hotel dan Restoran, PBB dan BPHTB, Parkir dan lain sebagainya. "Saya sudah mintakan kepada Dispenda agar seluruh pajak ini meningkat untuk tahun depan yakni sebesar 10 persen," singkatnya.

156 Reklame di Kota Palembang Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tiang-reklame-berdiri-pohon-di-rth-mengering_m_151155.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada pemandangan yang aneh di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) depan Purna MTQ, Kota Pekanbaru. Tiang konstruksi reklame yang sempat disegel oleh Satpol PP sudah terlepas. Kini pohon besar setinggi 13 yang berada tidak lebih dari satu meter di konstruksi itu terlihat mengering. Disinyalir pendirian konstruksi reklame yang sempat disegel oleh aparat pemerintah, kini sudah mendapatkan izin. Sehingga pembangunannya dapat dilanjutkan. Buktinya ceceran semen, sisa pengerjaan pondasi tiang tersebut masih tampak di atas trotoar maupun taman. Sebagian taman yang ditumbungi bunga-bunga terlihat rusak akibat pendirian tiang reklame itu. Jarak beberapa meter, dua pohon pelindung berdiri di pinggir jalan dengan berukuran besar telah mati. Pohon setinggi lebih kurang 13 meter tampak kering, satu-persatu dedauan yang yang melekat di ranting maupun cabang pohon sudah berguguran. Pohon itu mati setelah adanya pembangunan tiang reklame. Sebab sebelumnya pohon tersebut terlihat masih hidup dan rimbun dengan dedaunan berwarna hijau. Dua pohon itu diduga sengaja dibunuh maupun diracun oleh pemilik reklame. Apabila pohon itu masih hidup, maka tayangan iklan tiang reklame akan tertutupi rimbunnya daun pepohonan. Sebelumnya, Tim penegak Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah memasang garis Satpol PP Line, Kamis (10/8) lalu. Agar pengerjaan pembangunan tiang tersebut dihentikan. Namun seiring berjalannya waktu, segel tersebut terlepas. Sehingga pengerjaannya berlanjut. Diduga kelanjutan pembangunan konstruksi reklame dilakukan pada dini hari. Sebab Riau Pos (Jawa Pos Grou) melintasi Jalan Sudirman, Senin (14/8) sekitar pukul 00.30 WIB tiang reklame belum tampak berdiri seperti saat ini. Hanya tiang berdiri setinggi satu meter. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfami Adrian mengaku segel tiang reklame telah dilepas. Dia menjelaskan, segel itu dilepas. Karena pemilik menunjuk perizinan pendirian tiang reklame. "Sudah ada izinnya, pemilik menghubungi kita dan memberikan bukti perizinannya. Sehingga segel yang pasang pada siangnya, kita lepas pada malam harinya," ungkap Zulfahmi, seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group).

Tiang Reklame Berdiri, Pohon di RTH Mengering

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ancam-bongkar-paksa-reklame-ilegal_m_127651.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon bertindak tegas terhadap reklame yang melanggar aturan. Mereka memastikan akan ada pembongkaran reklame ilegal di Kota Cirebon, tanpa terkecuali. Hal ini demi menata wajah kota. Kepala BKD Kota Cirebon H Maman Sukirman mengatakan, reklame ilegal atau tidak berizin diyakini bukan hanya tujuh titik reklame Jalan Cipto yang sudah dibongkar. &ldquo;Ada banyak titik lain yang tidak berizin dan harus dibongkar. Kami akan koordinasi data dengan DPMPTSP,&rdquo; ucapnya kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), Rabu (3/5). Seperti reklame jenis bando yang dipastikan tidak berizin sejak tahun 2015 karena ada larangan dari pemerintah pusat, Maman Kirman beserta SKPD terkait akan menertibkan secara bertahap. BKD telah memiliki program pendataan reklame. Tujuannya, untuk memastikan pajak yang masuk dibayarkan dengan perizinan lengkap. Untuk itu, ucap Maman Kirman, kedepan ada sinkronisasi data antara BKD dengan DPMPTSP, khususnya terkait perizinan dan pajak reklame. Setelah pendataan selesai, akan ada sistem komputerisasi. Program pemetaan reklame ini, untuk menentukan titik tidak bayar pajak dan tanpa izin, untuk kemudian ditertibkan. Pasalnya, selama ini disinyalir masih banyak reklame tidak berizin di Kota Cirebon. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu B DPMPTSP Kota Cirebon Hj Yoyoh Rokayah SSos MSi mengatakan, pihaknya sudah memiliki program untuk pemetaan reklame tidak berizin di Kota Cirebon. Pemetaan yang sama akan dilakukan BKD. Karena itu, akan ada sinergitas agar tidak saling tumpang tindih. &ldquo;Kalau kami perizinannya, BKD masa berlaku pajaknya. Kami akan sinergiskan,&rdquo; ucapnya. Dengan pemetaan yang dilakukan, akan dapat diketahui titik mana yang berizin dan tidak. (ysf/yuz/JPG)

Ancam Bongkar Paksa Reklame Ilegal

reklame ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reklame ilegal

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Tertibkan 155 Reklame Ilegal Demi Optimalkan PAD

Ribuan Reklame Ilegal Masih Marak di Jalanan Gresik

156 Reklame di Kota Palembang Ilegal

Tiang Reklame Berdiri, Pohon di RTH Mengering

Ancam Bongkar Paksa Reklame Ilegal

Download Aplikasi JawaPos.com