<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/survei-lsi-pemilih-islam-di-pdip-makin-menurun_m_.jpg" alt="Megawati Soekarnoputri bakal kembali menjadi orang nomor satu di PDIP karena dia adalah calon tunggal untuk ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarnoputri bakal kembali menjadi orang nomor satu di PDIP karena dia adalah calon tunggal untuk ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres V PDIP melahirkan 23 rekomendasi dan sikap politik. Salah satunya ialah mendorong amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.  Tujuannya, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.  Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto, MPR sebagai lembaga permusyawaratan harus menetapkan haluan negara, yaitu berupa GBHN. Alasannya: agar laju pembangunan tidak berjalan sporadis. "Seakan-akan tidak ada direction (arahan, Red) dalam pemerintahan. Visi-misi apa yang harus dituju. Tanpa GBHN dalam jangka panjang, tidak mungkin," kata Hasto kemarin (11/8).  Haluan tersebut harus diikuti seluruh lembaga negara. Termasuk presiden dan lembaga negara lainnya. Saat ini, lanjut Hasto, dalam menjalankan agenda pemerintahan, presiden cenderung tidak digerakkan visi dan misi. Lebih pada agenda jangka pendek selama lima tahun. Konsekuensinya, jika presiden-wakil presiden berganti, arah pembangunan dan kebijakan juga berganti.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jelang-Kongres-V-PDIP-Di-Bali-Dery-Ridwansah-4-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Meski MPR jadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, itu tidak berarti presiden dipilih lagi oleh MPR. PDIP setuju jika presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, basis legitimasinya menjadi lebih kuat. "Presiden bukan mandataris MPR. Agar legitimasi kuat, presiden tetap dipilih secara langsung," tuturnya.  Hasto menganalogikan pentingnya GBHN dengan kepemimpinan Tri Rismaharini. Sebagai wali kota Surabaya sepuluh tahun, Risma -sapaan Tri Rismaharini- dinilai berhasil mengembangkan konsep smart city dengan taman kota yang asri. Menurut Hasto, keberhasilan itu lebih disebabkan manajerial kepemimpinan Risma sebagai wali kota. "Tetapi, saat nanti Bu Risma tidak menjabat lagi, siapa yang menjamin Surabaya akan tetap asri? Nah, inilah pentingnya haluan itu," tandasnya.  Di sisi lain, rencana PDIP yang ingin menghidupkan kembali GBHN mulai menuai pro dan kontra. Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat, penerapan GBHN tidak memiliki urgensi kuat untuk diberlakukan. Menurut dia, tidak ada jaminan GBHN bisa dijalankan atau dipatuhi. "Kalau presiden punya agenda dan kebijakan lain bagaimana nanti? Apakah presiden akan kena sanksi?" tanya dia.  Jika tidak ada sanksi pidana atau politik ke presiden, Refly pesimistis GBHN bisa dijalankan. Sebab, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pasti memiliki kebijakan sendiri untuk memenuhi janji politiknya. "Lalu urgensinya apa?" ujarnya.  Jika GBHN dihidupkan lagi, terang Refly, sudah otomatis MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Dengan begitu, muncul kekhawatiran presiden akan menjadi lembaga bawahan MPR.

Rekomendasi Kongres V PDIP: Ingin Hidupkan Lagi GBHN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mega-jokowi-Raka-Denny.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Ketum Megawati Soekarnoputri, Wapres Terpilih Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Ketum Megawati Soekarnoputri, Wapres Terpilih Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kejutan mewarnai daftar pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2019-2024. Salah satunya, munculnya nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai ketua DPP bidang kebudayaan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik pengurus baru yang sekaligus menandai berakhirnya rangkaian Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, kemarin (10/8).  Struktur baru itu tetap berisi 27 pengurus. Terdiri atas ketua umum, sekretaris jenderal (Sekjen) dan 3 wakil Sekjen, bendahara dan 2 wakil bendahara, serta 19 ketua bidang. Masuknya Risma sudah pasti dengan pertimbangan matang. "Dengan kiprahnya sebagai wali kota dua periode, Bu Risma kami harapkan bisa mencari solusi ancaman kebudayaan," kata Megawati.  Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyampaikan, Risma terbukti sebagai kader yang bagus. Keberhasilan Risma sebagai wali kota, papar dia, bisa memberikan pengaruh positif. Risma diharapkan ikut mengatasi masalah kebudayaan yang bisa mengancam persatuan.  "Karena persoalan-persoalan intoleransi ancaman perpecahan bangsa. Salah satu caranya bisa dengan pendekatan kebudayaan," papar Djarot.  Risma mengaku tak tahu akan mendapat kepercayaan tersebut. Posisinya di Surabaya. Sekitar pukul 11.00, dia mengadakan konferensi pers tentang Yayasan Kas Pembangunan (YKP) di ruang kerjanya. Saat awak media meminta konfirmasi tentang jabatan barunya tersebut, Risma kaget. "Arek-arek iki senengane kok ndisiki kerso," ujar Risma.  Namun, begitu disodori struktur lengkap DPP PDIP mulai ketua umum hingga bendahara, Risma baru percaya. "Opo, dadi opo? Kebudayaan? Eh, iyo e," ujar Risma yang mengenakan baju batik dominan merah dengan nada terperanjat. Risma memang menghadiri kongres di Bali saat pembukaan Kamis (8/8), tapi langsung pulang malamnya.  Risma menjadi kader PDIP sejak 2015, saat hendak maju dalam pilwali untuk periode kedua. Tapi, dia pun belum pernah mendapatkan posisi di DPC maupun DPD. "Aku kan belum pernah menjadi pengurus partai juga. Jadi, belajar lah, nanti dilihat," ungkap Risma. Dia tidak mau bila penunjukan dirinya sebagai ketua DPP itu sekadar formalitas. "Aku ndak mau cuma ditulis aja, ndak mau. Makanya, nanti coba tak pelajari sampai di mana," imbuh dia.  Masuknya nama Risma itu memunculkan spekulasi bahwa dia sedang disiapkan untuk posisi yang lebih tinggi. Kabarnya, jika bukan menteri, Risma nanti diplot untuk perebutan jabatan DKI-1. "Tapi, semuanya masih menunggu perkembangan dulu," ucap sebuah sumber di internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Tri-Rismaharini-Puguh.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)  Kejutan lain adalah tergusurnya Bambang D.H. beserta lima pengurus lama dari struktur DPP. Sebelumnya, mantan wali kota Surabaya itu menjabat ketua DPP bidang badan pemenangan pemilu. Posisi itu digantikan oleh anggota DPR dari Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Suami Dyah Katarina tersebut tidak kaget dengan keputusan itu. "Biasa gantian. Aku nyantai ae kok," kata Bambang, lalu tertawa, saat dihubungi kemarin.  Saat ditanya soal hal itu, Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga menyatakan tidak mengetahui alasan terpentalnya Bambang D.H.  Menurut dia, itu adalah kewenangan penuh Megawati sebagai Ketum PDIP. Apalagi, presiden ke-5 RI tersebut didaulat sebagai formatur tunggal kongres sehingga berhak memberhentikan dan mengangkat kader.  "Tentu semuanya kembali ke Bu Ketua (Megawati, Red). Tapi, kalau misalnya Anda berprestasi, masak bos Anda tidak memperhatikan," ujarnya, memberikan analogi.  Selain Bambang D.H., ada lima nama pengurus lama yang tidak masuk struktur baru. Salah satunya Trimedya Panjaitan. Jabatan lamanya sebagai ketua DPP bidang hukum, HAM, dan perundang-undangan digantikan oleh Yasonna H. Laoly. Politikus yang juga menjabat menteri hukum dan HAM di kabinet Jokowi-JK itu diharapkan mampu berperan besar dalam bidang hukum dan perundang-undangan.  Dia mengaku tak pernah mengejar jabatan. Apa pun tugas dari partai bakal dia jalankan. Yang penting bagi dia, bagaimana kader bisa melaksanakan misi partai. Nama lain yang menarik perhatian dalam struktur itu adalah Prananda Prabowo. Anak kandung Megawati itu kembali dipercaya untuk memegang jabatan ketua bidang UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Dalam nomenklatur DPP PDIP sebelumnya, tidak ada istilah ekonomi digital.  "Memang ini penambahan. Karena Mas Prananda ahli di bidang itu," ujar Djarot.  Menurut Djarot, Prananda tepat untuk jabatan itu karena memahami hal-hal yang terkait dengan sistem dan big data serta terbiasa berurusan dengan teknologi. Semangatnya, tambah Djarot, PDIP akan menjadi partai pelopor yang modern. Sehingga ke depan akan berbasis digitalisasi partai itu. Termasuk juga membuat program untuk perekrutan kader baru. "Mas Prananda sosok yang tepat di bidang itu," tutur mantan wali kota Blitar tersebut. <h3>Pemilu Serentak Beban Berat Penyelenggara</h3> Kongres V PDIP melahirkan 23 rekomendasi dan sikap politik. Salah satu yang menarik perhatian adalah rekomendasi agar pemilu serentak yang diterapkan 2019 dihapus. Diatur ulang dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Arief Wibowo menyampaikan, untuk mengatur ulang sistem pemilu, dibutuhkan perubahan undang-undang. Baik Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun UU 2/2011 tentang Partai Politik (Parpol). ''Revisi UU Pemilu dan UU Parpol adalah fokus kami di parlemen nanti,'' kata Arief Wibowo di lokasi kongres PDIP kemarin.  Revisi dua undang-undang tersebut akan menjadi fokus DPR periode 2019-2024. Dengan demikian, sistem baru pemilu itu bisa ditetapkan di Pemilu 2024. ''Kami akan lobi fraksi lain agar sejalan dengan pandangan PDIP,'' ujar Arief.  Menurut dia, perubahan sistem pemilu penting dilakukan. Sebab, pelaksanaan Pemilu 2019 dinilai sangat memberatkan. Termasuk bagi partai politik sebagai peserta dan penyelenggara pemilu serta pembiayaan. ''Pemilu serentak adalah beban berat bagi penyelenggara pemilu,'' urainya.  Menurut dia, asas pelaksanaan pemilu harus sederhana dan memudahkan pemilih. Serta harus berbiaya murah. ''Kalau kita merujuk pada asas pemilu yang demokratis, memang tidak bisa yang kompleksitasnya tinggi. Bebannya berat. Bukan saja bagi penyelenggara dan parpol, tapi juga untuk pemilih,'' paparnya.  Meski demikian, PDIP mengusulkan pemilu tetap dilakukan pada tahun yang sama. Yaitu, mulai 2024. Namun, ada tahapan yang memisahkan. Tahap pertama yang dipilih adalah presiden dan anggota DPD. Berikutnya, dalam rentang waktu tiga bulan, memilih anggota DPR, DPRD provinsi, sampai DPRD kabupaten/kota. Tahap terakhir adalah memilih kepala daerah secara serentak. ''Jadi, dalam setahun, memungkinkan kita mencoblos tiga kali,'' ujarnya.

Dari Kongres V PDIP: 23 Rekomendasi dan Kagetnya Risma Masuk DPP

rekomendasi kongres PDIP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekomendasi kongres PDIP

Berita Terkini

Rekomendasi Kongres V PDIP: Ingin Hidupkan Lagi GBHN

Dari Kongres V PDIP: 23 Rekomendasi dan Kagetnya Risma Masuk DPP

Download Aplikasi JawaPos.com