<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Manajemen pelaksana kartu prakerja memutuskan untuk menghentikan transaksi dan penjualan paket pelatihan yang ditawarkan mitra platform digital.  Berdasar hasil evaluasi, pelatihan yang dijual bundling itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020  Pada Rabu (1/7), beredar surat yang berisi penghentian paket pelatihan kartu prakerja. Surat tersebut ditandatangani Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari. Surat itu ditujukan kepada mitra penyedia layanan yang menawarkan paket pelatihan. Yakni, Skill Academy by Ruangguru, Tokopedia, Pintaria, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, dan Sisnaker.  Dalam surat itu disebutkan, penghentian seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan tersebut bertujuan agar pelaksanaan kartu prakerja sesuai dengan aturan perundang-undangan.  Manajemen meminta seluruh mitra platform digital melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Termasuk mencabut dan menghentikan penjualan paket pelatihan. Namun, dalam surat tersebut tidak dijelaskan paket pelatihan apa saja.  Saat dikonfirmasi, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky membenarkan adanya surat bertanggal 30 Juni itu. Menurut dia, bukan pelatihannya yang dihentikan, melainkan paket pelatihan yang dijual secara bundling.  ’’Paketnya yang distop. Bukan pelatihannya. Kalau lebih dari satu pelatihan, dijual secara bundling (paket) ini distop. Alasannya, informasi penyelesaian paketnya tidak lengkap. Ini tidak memenuhi persyaratan Permenko 3/2020,” kata Panji melalui pesan singkat. Meski demikian, lanjut dia, platform digital bisa menawarkan paket pelatihan ke masyarakat di luar program kartu prakerja.  Menurut dia, pelatihan yang dijual bundling tidak bisa memastikan setiap peserta menyelesaikan seluruh kelas setelah mendapat insentif tunai. Akibatnya, tidak ada laporan penilaian dari peserta terhadap masing-masing instruktur maupun sarana-prasarana program pelatihan tersebut. Hal itu menyulitkan manajemen pelaksana menilai satu atau beberapa jenis pelatihan dalam tiap-tiap paket. Hal itu sesuai dengan salah satu hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sementara itu, platform mitra program kartu prakerja merespons keputusan tersebut. Di antaranya disampaikan Co-founder dan Chief Product &amp; Partnership Officer Ruangguru selaku pengelola Skill Academy Iman Usman. Skill Academy merupakan salah satu platform mitra program kartu prakerja yang sejumlah produknya merupakan paket atau bundling pelatihan.  Iman mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan manajemen pelaksana atau PMO program kartu prakerja. ”Seluruh materi pelatihan paket atau bundling yang kami tawarkan di Skill Academy sampai saat ini sudah melalui kurasi,” katanya kemarin (2/7). Kemudian juga sudah melewati proses verifikasi dan persetujuan dari PMO kartu prakerja. Menurut dia, materi pelatihan model paket atau bundling di Skill Academy juga serupa dengan yang ditawarkan mitra lain.  Dia menjelaskan, Ruangguru selalu siap mengikuti peraturan dari PMO. Termasuk ketentuan terbaru yang diberlakukan melalui surat edaran bertanggal 30 Juni 2020 itu. ”Kelas bundling di Skill Academy kini tidak dapat diakses melalui metode pembayaran kartu prakerja,” jelasnya. Namun, Iman menegaskan bahwa program pelatihan bundling tetap tersedia bagi para pengguna dengan pembayaran nonprogram prakerja. Misalnya, melalui transfer bank, ATM, kartu kredit, uang digital, dan sejenisnya.  Menurut Iman, materi pelatihan bundling disediakan untuk mempermudah pemilihan pelatihan. Dari sejumlah survei, banyak pengguna yang merasa bingung memilih kelas yang sesuai. Karena itu, mereka lantas menyatukan kelas-kelas dengan tema serupa. Hal itu juga bertujuan menunjang sebuah keterampilan dengan harga yang lebih terjangkau.  ”Kami melihat bahwa kelas bundling membantu pengguna memilih kelas-kelas sesuai minat, komprehensif, dan berkesinambungan,” jelasnya. Selama ini di Skill Academy ada sistem yang selalu memantau dan mengikuti data perkembangan penyelesaian pelatihan peserta kartu prakerja di seluruh kelas bundling. Selain itu, ada data hasil tes akhir peserta di semua kelas, termasuk kelas-kelas yang dijual bundling. Data tersebut sudah mereka sampaikan ke PMO program kartu prakerja.  Mitra program kartu prakerja lainnya adalah Pintaria. Head of Marketing Communication Pintaria Zaneti Sugiharti mengatakan, di Pintaria hanya ada satu mitra pelatihan yang pernah menawarkan sistem paket atau bundling. Itu pun hanya berlaku sampai akhir Mei lalu. ”Sebelum keluar surat edaran bahwa program bundling tidak diperkenankan,” katanya. Karena hanya sebentar, cuma ada puluhan transaksi yang mengambil pelatihan paket itu.  Zaneti menegaskan, saat ini tidak ada lagi program pelatihan bundling yang ditawarkan para mitra di platform Pintaria. Sejak awal Pintaria ingin para peserta menuntaskan pelatihan yang diambil. Dengan program bundling, peserta dikhawatirkan tidak menyelesaikan seluruh materi pelatihan. Apalagi, satu konten materi bisa mencapai empat jam pelajaran.  Menurut Zaneti, program yang paling ramai dipilih di Pintaria saat ini adalah pelatihan menjadi barista atau membuka warung kopi di rumah. Kemudian, pelatihan sukses penjualan melalui media sosial. Disusul materi pelatihan tentang cara mudah mengawali bisnis kue dan roti dari rumah. ”Ada juga pelatihan menghasilkan uang sebagai fotografer pemula pakai kamera HP,” jelasnya. Selain itu, pelatihan bahasa Inggris dasar untuk para pengemudi ojek online.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=djlCZv8xfbo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WUIldi51AVA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=32DSDLb5Y4k

Ikuti Rekomendasi KPK, Paket Pelatihan Prakerja Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program kartu prakerja benar-benar merembet ke ranah hukum. Kemarin KPK meminta program tersebut dihentikan sementara. Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang I hingga III yang telanjur bergulir.  Hal itu merujuk hasil kajian KPK yang dilakukan selama tiga pekan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam empat aspek terkait pelaksanaan prakerja. Empat aspek yang dimaksud adalah proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.  Terkait proses pendaftaran, Alex menyebutkan, sejatinya ada 1,7 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Data itu berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJAMSOSTEK. Dari jumlah pekerja terdampak itu, hanya 143 ribu yang mendaftar prakerja. Sebaliknya, 9,4 juta pendaftar hingga gelombang ketiga dinilai bukan target yang disasar program prakerja. Dengan demikian, penggunaan fitur face recognition senilai Rp 30,8 miliar untuk kepentingan pengenalan peserta dalam proses pendaftaran itu menjadi tidak efisien. ”Penggunaan NIK dan keanggotaan BPJAMSOSTEK sudah memadai,” paparnya.  Terkait kemitraan platform digital, KPK mengidentifikasi kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan platform digital sebagai mitra resmi pemerintah yang dilakukan Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 itu juga tidak sesuai pasal 35 dan 47 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020. Sebab, penetapan dilakukan sebelum manajemen pelaksana terbentuk.  Sementara itu, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menjelaskan, komite program kartu prakerja menerima hasil kajian KPK sejak sepekan lalu. Saat ini komite sedang melakukan evaluasi terhadap masukan KPK. ”Salah satunya adalah dengan meninjau kembali payung hukum yang ada. Seperti di pendaftaran dan kepesertaan,” ujarnya saat dihubungi tadi malam.  Mengenai konten program kartu prakerja, Panji menyatakan perlu menelaah kembali apakah benar-benar serupa dengan di YouTube atau hanya kesamaan judul.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LVbwyZJXpKg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-itcC9SUsv0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1PWFkSdr9BQ

KPK Minta Kartu Prakerja Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pimpinan-kpk-kakanwil-kemenag-jatim-pernah-setor-rp-250-juta-ke-rommy_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat mengumumkan status tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Sabtu (16/3)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat mengumumkan status tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Sabtu (16/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan sejumlah fakta soal beberapa kementerian yang 'bandel'. Itu dibeberkannya saat lembaga antirasuah tersebut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/11).  Laode mengatakan, masih ada saja kementerian yang tak menjalankan rekomendasi dari KPK. Di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya ‎Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Agraria dan Tataeuang/Badan Pertanahan Nasional (Bappenas).  Bahkan menurut Laode, keempat kementerian tersebut adalah yang paling tertutup terhadap lembaga antirasuah ini.  "Terus terang kami mengeluh, keempat lembaga itu banyak sumber uangnya. Tetapi tata kelolanya yang paling jelek, karena selalu tertutup pada KPK," ujar Laode di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11).  Laode menyebut masing-masing kementerian itu memiliki peta sendiri. Sehingga banyak KPK menemukan kebun pala sawit yang ilegal yang tidak bayar pajak. Hal ini menjadi perhatian serius bagi KPK.  "Jadi Kementerian Pertanian ada peta sendiri, Bappenas ada peta sendiri," katanya.  ‎Laode juga mengeluhkan, rekomendasi KPK yang tidak dijalankankan dengan oleh empat kementerian ini sangat berbanding terbalik dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal rekomendasi ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 121 K/TUN/2017.  "Presiden telah meresmikan adanya peta satu data itu, one map policy itu bisa dibuka, tapi faktanya sampai hari ini tidak," ungkapnya.‎

Laode Blak-blakan di DPR, 4 Kementerian Ini Tolak Rekomendasi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1-KPK-Di-DPR-eca1.jpg" alt="Laode Muhammad Syarief bersama Ketua KPK Agus Rahardjo saat RDP di DPR. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Laode Muhammad Syarief bersama Ketua KPK Agus Rahardjo saat RDP di DPR. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama dengan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Dalam rapat tersebut Laode 'blak-blakan' mengenai banyak pencegahan yang telah dilakukan lembaga antirasuah tersebut.  ‎Seperti misalnya ada rekomendasi KPK yang dilakukan di kementerian berkaitan dengan pencegahan. Namun Laode mengeluhkan tidak semua kementerian dan lembaga mengikutinya.  "Penting sekali parlemen untuk mengawasi hasil rekomendasi yang disampaikan KPK, ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti bahkan ada yang tidak diindahkan," ujar Laode di Gedung DPR Jakarta, Rabu (27/11).  Laode kemudian memberikan contoh salah satu kementerian yang tidak mengikuti rekomendasi itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurut Laode tidak mengikuti rekomendasi KPK. Hal itu berkaitan dengan pemasangan pipa untuk tambang di Indonesia.  Laode menjelaskan flow meter pipa yang ada di Indonesia ini sebanyak 60 persen adalah ilegal. Nah dari pemasangan pipa ilegal tersebut belum ada yang diungkap oleh Kementerian ESDM.  ‎"Bahkan dari ESDM misalnya, untuk tambang ilegal saja, sampai hari ini tidak ada satu kasus pun yang diselidiki dan disidik," katanya.  Apalagi ada juga yang tidak bayar jaminan reklamasi dan tutup lubang tambang yang sudah digali. Hal ini menjadi catatan KPK dan sudah diberikan rekomendasinya oleh Kementerian ESDM.  "Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambang banyak," katanya.  Oleh sebab itu, KPK sesungguhnya sudah banyak melakukan pencegahan. Namun rekomendasi oleh lembaga yang dinahkodai oleh Agus Rahardjo ini tidak dijalankan oleh kementerian. Salah satunya adalah Kementerian ESDM.  "Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu," ungkapnya.

KPK Blak-blakan, Rekomendasinya Tidak Dijalankan Kementerian ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekomendasi-kpk-banyak-tapi-tidak-dikerjakan-lembaga-lain_m_189707.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali membuat rekomendasi kepada beberapa lembaga negara untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang buruk. Namun, rekomendasi itu banyak yang tidak berjalan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Syarief menjelaskan, salah satu rekomendasi yang diberikan kemudian tidak ditindak lanjuti yakni perihal rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Rekomendasikan yang dikeluarkan tersebut kata Syarief, tidak bisa diakses oleh publik. "Contoh rekomendasi KPK yang tidak pernah diikuti. Seperti KPK sudah lama usulkan agar HGU yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dibuka secara umum. Sampai saat ini belum," ucap <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Syarief</a>, dalam diskusi mengenai peningkatan CPI di Kantor Transparency Internasional (TI), Jakarta Selatan, Minggu (18/2). Selain itu, KPK juga merekomendasi mengenai Gerakan Nasional Sumber Daya Alam (GNSDA) tiga tahun lalu, tapi mengalami kendala. Banyak pemerintah daerah yang kalah karena digugat pengusaha di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Ada ribuan izin tambang bermasalah. Kemudian kita minta pemerintah yang keluarkan mencabut. Sebagian mencabut, tapi ada yang lawan. Bahkan lawan itu ke PTUN, bahkan Pemda dikalahkan ke PTUN," ucap Syarief. Laode pun sempat menyinggung ada tiga syarat tentang usulan kenaikan anggaran partai politik (Parpol). Ini penting dilakukan, sebab Parpol banyak yang belum melakukan tiga syarat itu. "Laporan keuangan baik belum terlaksana. Kaderisasi partai politik baik, belum terlaksana. Dan penegakan etik juga belum dilakukan," tutur Syarief. Untuk mencegah terjadinya tindak pidanan korupsi, KPK pun meminta lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk bekerja bersama meningkatkan Corruption Perceptions Index (CPI). Syarief meminta rekomendasinya yang dikeluarkan KPK diikuti, meski hal itu bukan sesuatu yang mengikat. "Menurut saya. Mungkin subjektif. Kita bantu pemerintah dan parlemen. Tapi (rekomendasi KPK) tidak selalu diikuti. Tapi malah nuntut kita, 'Eh KPK, tingkatkan index coruption.' Sedangkan, kalau tata kelola itu harus libatkan eksekutif dan legislatif," tutup Syarief.

Rekomendasi KPK Banyak Tapi Tidak Dikerjakan Lembaga Lain

rekomendasi kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekomendasi kpk

Berita Terkini

Ikuti Rekomendasi KPK, Paket Pelatihan Prakerja Dihentikan

KPK Minta Kartu Prakerja Dihentikan

Laode Blak-blakan di DPR, 4 Kementerian Ini Tolak Rekomendasi KPK

KPK Blak-blakan, Rekomendasinya Tidak Dijalankan Kementerian ESDM

Rekomendasi KPK Banyak Tapi Tidak Dikerjakan Lembaga Lain

Download Aplikasi JawaPos.com