<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MENRISTEKDIKTI-MOTOR-LISTRIK-FED-2.jpg" alt="Menristekdikti MNasir menjajal Gesits, sepeda motor listirk karya anak bangsa, di Kemayoran, Jakarta, Rabu (10/4). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti MNasir menjajal Gesits, sepeda motor listirk karya anak bangsa, di Kemayoran, Jakarta, Rabu (10/4). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengumumkan rektor asing pertama di Indonesia, Jang Youn Cho. Profesor asal Korea Selatan (Korsel) itu akan memimpin Universitas Siber Asia.  Nasir memperkenalkan Cho di hadapan para rektor perguruan tinggi negeri/swasta, peneliti, serta dosen yang hadir dalam pembukaan kegiatan ilmiah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Grand Inna Beach Hotel, Bali, kemarin (26/8). Cho pernah menjabat wakil presiden Hankuk University periode 2014-2017. Sekaligus menjadi rektor Cyber Hankuk University of Foreign Studies pada periode yang sama.  "Rektor asing harus pernah memimpin perguruan tinggi. Cho mempunyai pengalaman memimpin Hankuk University dan sekarang dia menjadi rektor di Universitas Siber Asia," ujar Nasir.  Cho adalah profesor bidang akuntansi. Pengalaman akademisnya kebanyakan didapat dari Amerika Serikat. Dia meraih gelar PhD di University of Florida pada 1983. Kemudian, menjadi asisten profesor hingga menyandang gelar profesor dari Nebraska-Lincoln University pada 1997.  Saat krisis keuangan melanda Asia pada 1997, Cho memutuskan untuk kembali ke Korsel. Dia membantu pemerintah menata administrasi keuangan dan bisnis negara. Dua tahun berselang, Cho menjadi wakil ketua Dewan Standar Akuntansi Korsel.  Pengalaman kepemimpinan di kampus baru dimulai pada 2006. Dia menjabat dekan Sekolah Tinggi dan Pascasarjana Bisnis Hankuk University selama empat tahun.  Cho menuturkan, visinya adalah berfokus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di lima bidang. Yakni, manajemen, akuntansi dan perpajakan, komunikasi, sistem informasi, serta teknologi. ''Karena Industri 4.0 bukan hanya teknologi. Banyak aspek. Semua harus terintegrasi dalam big data,'' jelas pria 66 tahun itu.  Pada acara itu pula, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) menerima izin prinsip pendirian Universitas Siber Asia dari Menristekdikti M. Nasir. Universitas Siber Asia, tutur Ketua Pengurus YMIK Ramlan Siregar, merupakan universitas swasta berbasis full online learning pertama di Indonesia.  Di sisi lain, guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan, Universitas Siber Asia berada di bawah naungan YMIK. Artinya, saat ini kampus tersebut belum menerima mahasiswa.

Sederet Pengalaman Rektor Asing Pertama di Indonesia asal Korsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ainun-Naim-Eko-Wahyu-Budiyanto-Radar-Semarang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan yang lebih fleksibel membuat peluang rektor asing memimpin perguruan tinggi swasta (PTS) cukup besar. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menarget dua PTS siap dipimpin rektor asing pada 2020.  Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im menuturkan, pihaknya sudah mengantongi nama-nama PTS yang siap dipimpin rektor asing. Meski begitu, Ainun enggan menjelaskan lebih detail. Sebab, proses masih berlangsung.  Perlu banyak pertimbangan untuk menyatakan suatu perguruan tinggi benar-benar siap. Menilai fasilitas sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga kemampuan anggaran. ”Ya sudah ada satu, dua nama. Kalau perguruan tinggi siap, kami fasilitasi,” kata Ainun.  Sementara itu, rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta periode 2011-2019, Ravik Karsidi menyangsikan soal anggaran untuk rektor asing tersebut. Meski tidak menolak, dia mempertanyakan rektor luar negeri akan digaji berapa. ”Apakah mau digaji sama dengan rektor dalam negeri?” tanyanya.  Dari pengalamannnya, Ravik tahu persis bahwa anggaran untuk program internasional sangat terbatas. Di sisi lain, pemerintah pusat terus mendesak kampus harus mampu bersaing di tingkat global. Baik melalui pelaksanaan program, riset, dan fasilitas laboratorium. ”Istilah orang Jawa, jer basuki mawa bea. Artinya, anggaran kampus perlu ditingkatkan,” ujarnya.  Menurut pakar pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto, banyak cara untuk menggalang dana. Bisa bantuan dari pemerintah pusat maupun mencari sponsor. Terlebih menggaet perusahaan industri negeri maupun swasta untuk mendukung suatu proyek.  Dari situ SDM kampus pasti akan bergerak. Mereka melakukan riset untuk menghasilkan produk yang tepat guna dan dibutuhkan industri. Setelahnya dosen akan selalu terlibat riset untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.  ”Jika semakin besar, bisa jadi mahasiswa akan direkrut untuk terlibat. Dari situ muncul dua keuntungan, kampus memiliki mahasiswa yang terampil, sedangkan, mahasiswa itu sendiri sudah memiliki pengalaman sebagai bekal setelah lulus nanti,” urai mantan Deputi Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina tersebut.

Kemenristekdikti Target Dua PTS Dipimpin Rektor Asing pada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/rektor-asing.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Timur menolak rencana pemerintah melakukan uji coba rektor asing di PTS. Sebab, pemilihan rektor di PTS diputuskan badan penyelenggara. Bukan pemerintah.  Ketua APTISI Jatim Prof Suko Wiyono menyatakan, hingga saat ini, PTS belum mengetahui secara pasti tentang konsep yang dibuat Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) terkait dengan mendatangkan rektor asing. Apalagi, jika kebijakan tersebut akan diterapkan di PTS. ’’Saya rasa itu harus dikaji ulang oleh Kemenristekdikti,’’ ucapnya.  Suko menuturkan, PTS memiliki statuta peraturan sendiri dalam pemilihan rektor. Yakni, rektor dipilih badan penyelenggara. Bisa oleh yayasan atau perkumpulan (pemilik PTS). Jadi, pemerintah tidak bisa mengintervensi PTS. ’’Mungkin kalau diterapkan di PTN bisa saja karena memang milik pemerintah,’’ ujarnya.  Menurut Suko, syarat untuk menjadi rektor beragam. Di antaranya, harus Pancasilais, melalui proses penjaringan dan penyaringan, serta harus warga negara Indonesia (WNI). ’’Kalau rektornya asing, mana bisa Pancasilais. Itu tidak mudah,’’ katanya.  Suko menjelaskan, PTS tidak bisa diintervensi langsung oleh pemerintah. Kecuali, PTS tersebut memang bersedia atas kemauan sendiri. Begitu juga ketika PTS yang ditunjuk itu merupakan PTS di bawah badan usaha milik negara (BUMN). ’’Kalau PTS yang bebas dan tidak ada keterkaitannya dengan pemerintah susah sekali,’’ jelasnya.  Opsi lainnya, pemerintah memberikan kompensasi yang menguntungkan PTS. Contohnya, menyediakan laboratorium berskala internasional, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), memberikan pendanaan riset yang besar, dan lain-lain. ’’Kalau tawaran pemerintah menggiurkan, mungkin saja ada PTS yang bersedia menjadi uji coba,’’ ujarnya.  Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) dr Sukadiono menyatakan, PTS berada di bawah yayasan. Sementara itu, yayasan punya otoritas sendiri yang tidak bisa diintervensi orang lain. Termasuk pemerintah. ’’Jadi, kalau kemudian pemerintah mau memaksakan rektor asing ke PTS, saya rasa tidak tepat,’’ ungkapnya.  Selama ini yayasan yang menunjuk rektor dengan proses yang telah diatur undang-undang. ’’Kalau kewenangan itu dipangkas, saya rasa juga tidak tepat,’’ ujarnya.  Sukadiono menuturkan, jika benar diterapkan di PTS, justru rencana tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru. Apalagi, PTS berada di bawah yayasan yang sangat kuat. Sebab, kebijakan mendatangkan rektor asing tidak ada urgensinya untuk PTS. ’’Setiap PT, baik negeri maupun swasta, memang didorong untuk masuk seratus besar ranking dunia,’’ jelasnya.  Namun, selama ini PTN-lah yang mendapatkan program dana world class university (WCU), sementara PTS masih mandiri. ’’Jadi, seharusnya PTN yang lebih tepat menjadi uji coba,’’ katanya.

Terbentur Statuta dan Syarat, APTISI Tolak Rektor Asing untuk PTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersikukuh dengan rencana 'impor' rektor asing pada perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan untuk permulaan awal, mereka akan menguji coba di perguruan tinggi swasta (PTS) terlebih dahulu. Wacana itu pun telah membuat sejumlah perguruan tinggi di sejumlah daerah resah.  Kepada awak media, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan, tujuan utama mendatangkan rektor asing ke perguruan tinggi Indonesia tak lain untuk membangun daya kompetisi kampus Indonesia secara global. Sebab saat ini, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain.  "Kompetisi semakin luar biasa di lingkungan global. Upaya menghadirkan rektor asing supaya membangun kompetisi global. Tidak ada tujuan lain," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8).  Di sisi lain, menurut Moeldoko, hadirnya rektor asing juga akan merangsang daya saing seluruh rektor lokal di perguruan tinggi Indonesia. Apakah berkinerja jauh lebih baik dibandingkan rektor asing atau tidak. Yang jelas, kebijakan ini tidak ada hubungannya dengan rektor Indonesia yang disebut kurang kualifikasi.  "Jadi bukan itu masalahnya, (kebijakan) itu untuk membangun kompetisi saja," terangnya.  Kendati begitu, Moeldoko mengaku belum mengetahui secara rinci negara mana yang akan menjadi target impor rektor asing untuk kampus-kampus Indonesia. Namun yang pasti, salah satunya akan dihadirkan dari negara Asia.  "Ada nanti dihadirkan dari kawasan Asia, nanti negaranya akan disampaikan," bebernya.  Seperti diberitakan sebelumnya, wacana untuk mendatangkan rektor asing membuat sejumlah perguruan tinggi di Indonesia resah. Salah satunya Rektor Universitas Surabaya (Ubaya) Ir Benny Lianto.  Benny mengatakan, keberhasilan PT tidak hanya ditentukan oleh rektor. Namun, juga oleh sistem dan tim manajemen secara menyeluruh. ”Kalau hanya mengandalkan rektor asing, saya tidak begitu yakin itu berhasil,” katanya.  Menurut Benny, penerapan rektor asing di PTS sedikit sulit. Sebab, PTS berada di bawah yayasan. Setiap yayasan memiliki peraturan sendiri. Jadi, tidak mudah memasukkan rektor asing ke PTS. ”Seperti di Ubaya, ada aturan rektor harus punya pengalaman mengabdi minimal delapan tahun tanpa terputus di PT. Apakah harus mengubah statuta PT dulu?” ujarnya.  Benny menuturkan, sejatinya rektor di Indonesia mampu beradaptasi dan membawa sistem universitas seperti standar internasional. Namun, hal itu harus didukung dengan aspek-aspek yang lain. ”Banyak aspek lain yang harus dipenuhi dulu. Bukan rektor semata,” jelasnya.  Benny menambahkan para pimpinan PTS sejatinya selalu terbuka dengan hubungan internasional. Setiap PTS, khususnya yang telah terakreditasi institusi A, telah mengejar ke arah internasional. Hanya, upaya percepatan harus dipikirkan secara sistematis. Bukan malah mendatangkan rektor dari luar negeri.  ”Banyak kampus yang sudah punya program pertukaran mahasiswa, staf, dan dosen. Saya rasa itu bisa ditingkatkan lagi. Bahkan, sudah jalan semua,” ujarnya.  Rektor PTS yang telah terakreditasi A sejatinya mampu. Tinggal sisi percepatan. Banyak faktor yang menjadi kendala percepatan internasionalisasi. Di antaranya, keterbatasan dana dan sumber daya manusia (SDM). ”Masalah kecepatan ini harus dibenahi dari berbagai aspek. Kalau rektornya asing tetapi dana laboratorium tidak mencukupi untuk skala kelas dunia dan dana riset tidak tercukupi, itu akan sama saja,” jelasnya.  Benny menuturkan, saat ini para pimpinan PT di Jatim sudah membicarakan wacana rektor asing. Rencananya, ada pertemuan untuk menyikapi hal tersebut. ”Karena untuk PTS tidak mudah. Mungkin lebih mudah diterapkan di PTN,” pungkasnya.

Rektor Asing Bakal Diimpor Dari Negara Kawasan Asia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/rektor-asing.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wacana pemerintah mendatangkan rektor asing terus bergulir. Bahkan, pemerintah berencana menguji coba penerapan rektor asing di perguruan tinggi swasta (PTS). Hal itu memantik perhatian rektor PTS di Surabaya.  Rektor Universitas Surabaya (Ubaya) Ir Benny Lianto mengatakan, keberhasilan PT tidak hanya ditentukan oleh rektor. Namun, juga oleh sistem dan tim manajemen secara menyeluruh. ”Kalau hanya mengandalkan rektor asing, saya tidak begitu yakin itu berhasil,” katanya.  Menurut Benny, penerapan rektor asing di PTS sedikit sulit. Sebab, PTS berada di bawah yayasan. Setiap yayasan memiliki peraturan sendiri. Jadi, tidak mudah memasukkan rektor asing ke PTS. ”Seperti di Ubaya, ada aturan rektor harus punya pengalaman mengabdi minimal delapan tahun tanpa terputus di PT. Apakah harus mengubah statuta PT dulu?” ujarnya.  Benny menuturkan, sejatinya rektor Indonesia mampu beradaptasi dan membawa sistem universitas seperti standar internasional. Namun, hal itu harus didukung dengan aspek-aspek yang lain. ”Banyak aspek lain yang harus dipenuhi dulu. Bukan rektor semata,” jelasnya.  Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pernah menyatakan bahwa penerapan rektor asing akan dimulai di PTS terlebih dahulu. Hal itu disampaikan setelah mengisi orasi di Universitas Airlangga (Unair), Sabtu (10/8).  Benny mengatakan, para pimpinan PTS sejatinya selalu terbuka dengan hubungan internasional. Setiap PTS, khususnya yang telah terakreditasi institusi A, telah mengejar ke arah internasionalisasi. Hanya, upaya percepatan harus dipikirkan secara sistematis. Bukan malah mendatangkan rektor dari luar negeri.  ”Banyak kampus yang sudah punya program pertukaran mahasiswa, staf, dan dosen. Saya rasa itu bisa ditingkatkan lagi. Bahkan, sudah jalan semua,” ujarnya.  Rektor PTS yang telah terakreditasi A sejatinya mampu. Tinggal sisi percepatan. Banyak faktor yang menjadi kendala percepatan internasionalisasi. Di antaranya, keterbatasan dana dan sumber daya manusia (SDM). ”Masalah kecepatan ini harus dibenahi dari berbagai aspek. Kalau rektornya asing tetapi dana laboratorium tidak mencukupi untuk skala kelas dunia dan dana riset tidak tercukupi, itu akan sama saja,” jelasnya.  Benny menuturkan, saat ini para pimpinan PT di Jatim sudah membicarakan wacana rektor asing. Rencananya, ada pertemuan untuk menyikapi hal tersebut. ”Karena untuk PTS tidak mudah. Mungkin lebih mudah diterapkan di PTN,” katanya.

Wacana Rektor Asing Resahkan Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/timboel-siregar-dok-pribadi.jpg" alt="Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>Impor rektor asing untuk PTN tidak hanya bisa digugat dari sisi pendidikan. Pemerintah juga perlu memperhatikan aturan dari sisi ketenagakerjaan. Bagaimanapun, rektor termasuk tenaga kerja yang ketentuannya diatur juga dalam undang-undang. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Debora Danisa Sitanggang dengan pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar.  ---  Dari segi ketenagakerjaan, apa yang seharusnya dipertimbangkan pemerintah sebelum mengimpor rektor asing?  Rektor sebenarnya juga termasuk tenaga kerja. Undang-Undang 13/2013 telah mengatur bahwa tidak boleh semua tenaga kerja asing masuk. Hanya yang expert yang memang punya keahlian untuk transformasi teknologi. TKA juga harus ada pendamping untuk memastikan waktunya dalam mentransformasikan teknologi itu. Masalahnya, apakah rektor asing masuk kriteria tersebut atau tidak. Yang saya perhatikan, rektor itu hanya untuk manajemen. Tidak ada transformasi teknologi atau keahlian khusus.  Relevankah wacana tersebut dengan regulasi yang ada dan kondisi ketenagakerjaan saat ini?  Kalau sekarang ini dianggap zaman digitalisasi, maka menjadi kebutuhan bagi pihak asing untuk datang ke sini dan menanamkan modal. Sah-sah saja jika ada universitas asing yang membuka kampus di sini. Justru menurut saya, rektor asing masuk PTN itu yang tidak perlu. Sebab, setiap PTN punya statuta. Misalnya, UI yang mengharuskan rektor warga negara Indonesia. Selain ada UU yang mengatur masalah itu, memasukkan rektor asing bisa terhitung menabrak statuta universitas masing-masing. Apalagi, salah satu syarat menjadi rektor PTN haruslah PNS.  Perlukah aturannya direvisi untuk mengakomodasi datangnya rektor asing ke PTN?  Silakan saja. Regulasi kan putusan politik legislatif dan eksekutif. Persoalan dalam kasus itu justru lebih ke sisi teknis. Saya pikir orang Indonesia juga mampu jika yang jadi masalah adalah persoalan manajerial. Tidak perlu mendatangkan rektor asing. Ini juga sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi. Karena kan tujuannya bagaimana agar institusi itu maju.  Adakah solusi lain selain mendatangkan rektor asing untuk meningkatkan kualitas kampus negeri?  Menurut saya, tetap dengan rektor dari dalam negeri. Tetapi, tim seleksinya harus dikuatkan. Setiap pemilihan rektor kan pasti ada prosesnya. Diperketat saja di situ. Setiap calon harus jelas kontribusi yang akan diberikan ketika menjadi rektor. Kalau mendatangkan rektor asing hanya untuk prestise, apakah menjamin universitas langsung naik peringkat dunia? Belum tentu. Perlu diperhatikan juga infrastruktur pendidikannya, kualitas mahasiswanya. Tinggal bagaimana me-manage saja.

Timboel Siregar: Ketati Saja Seleksi Calon Rektor Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ravik-Karsidi-Dok-Pribadi.jpg" alt="Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta periode 2011–2019, Ravik Karsidi. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta periode 2011–2019, Ravik Karsidi. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>MENDATANGKAN rektor asing di kampus negeri tentu membutuhkan anggaran besar. Sebab, orang yang didatangkan tak main-main. Yakni, akademisi luar negeri yang menyandang gelar doktor maupun profesor. Mereka tentu tidak mau digaji dengan standar dalam negeri. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto bersama Ravik Karsidi, rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta periode 2011–2019, kemarin (8/8).  ---  Apakah Anda mendukung program rektor asing?  Saya sebenarnya tidak menentang. Sebab, prinsipnya, kita bisa belajar dari siapa pun. Termasuk orang asing. Pertanyaannya, apakah nanti tidak mengalami kesulitan? Sebab, selama ini, yang sering menjadi kendala adalah anggaran yang terbatas untuk internasionalisasi. Mereka akan digaji berapa? Apakah mau digaji sama dengan rektor dalam negeri? Menurut saya, yang penting bukan orangnya dari mana, tapi bagaimana kualitas rektor itu dalam memenuhi standar internasional.  Pengalaman menjadi rektor, bagaimana kiat Anda untuk mengembangkan kerja sama internasional?  Saya pernah merekrut sekretaris rektor bidang kerja sama luar negeri ketika jadi rektor UNS. Orang Prancis. Dia tidak mau digaji dengan sistem kepegawaian dan gaji standar dalam negeri. Saat itu, sekretaris saya bergelar master, S-2. Kami kontrak selama kepemimpinan saya. Alhamdulillah, memang selama empat tahun dibantu. Program-program internasional UNS jadi lebih maju. Saya akui, orang asing bersedia bekerja dengan target.  Kualifikasi seperti apa untuk menjadi sekretaris bidang kerja sama luar negeri?  Bergelar master, pernah (berpengalaman) bekerja di perguruan tinggi, punya jaringan dengan beberapa kampus luar negeri, memiliki kompetensi komunikasi, dan mampu melakukan kerja sama internasional. Sedikit bisa bahasa Indonesia jadi nilai tambah.  Apa saran Anda kepada pemerintah yang terkesan menggebu-gebu menyuarakan rektor asing?  Meminjam istilah orang Jawa, jer basuki mawa beya. Demi mendongkrak peringkat perguruan tinggi negeri di kancah dunia, anggaran kampus perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan program, anggaran riset, dan memperbaiki fasilitas laboratorium sehingga sesuai standar internasional. Menyadarkan para rektor agar berwawasan internasional. Memang, sekolah menjadi rektor itu nggak ada. Pemerintah harus punya keberanian itu.

Ravik Karsidi: Apa Mau Rektor Asing Digaji Standar Dalam Negeri?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hafidz-Abbas-Ali.jpg" alt="Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafid Abbas. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafid Abbas. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>MENDONGKRAK kualitas PTN menuju kelas dunia tidak harus mendatangkan rektor. Bisa merekrut tenaga ahli dari luar negeri sebagai konsultan untuk menentukan kebijakan kampus. Sebab, rektor adalah jabatan yang bertanggung jawab terhadap anggaran negara. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto dengan Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafid Abbas kemarin (7/8).  ---  Apakah program rektor asing itu memang dibutuhkan?  Belum waktunya saat ini. Ada banyak kendala yang harus dihadapi sehingga sulit dilakukan. Pertama, persoalan undang-undang. Mengubah itu bukan persoalan sederhana. Harus melewati DPR, pembahasan di tingkat pemerintah, dan banyak hal lagi yang sensitif. Ingat, rektor adalah kuasa pengguna anggaran. Bagaimana mempertanggungjawabkan uang ke negara nanti? Kan ini harus ada aturannya. Sementara hal itu belum dimungkinkan. Saya belum tahu kenapa ini tiba-tiba menggebu-gebu mau melakukan itu (program rektor asing, Red).  Jika memang membutuhkan peran akademisi asing, menurut Anda baiknya di posisi apa?  Jika mau melakukan (impor akademisi asing) sebenarnya tidak apa-apa. Tapi jangan rektor. Ya, sebut saja sebagai konsultan. Membantu kampus untuk penelitian misalnya. Datangkan saja ahlinya yang memiliki jaringan kuat dengan peneliti, dosen, maupun bekerja sama dengan komunitas kampus internasional. Dari situ nanti kita akan dibantu untuk pertukaran mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Diatur keterlibatannya. Bisa istilahnya sebagai konsultan, profesor ahli, maupun peneliti yang tugasnya membantu kebijakan.  Saat kali pertama mendengar program rektor asing, bagaimana respons Anda?  Yang punya ide ini sepertinya tidak mengerti dengan negara ini. Pengalamannya nggak ada. Disangkanya mau melakukan ini gampang saja. Padahal merusak sistem. Saya kira mendatangkan rektor asing tidak lantas membuat kampus itu maju.  Memang universitas perlu dimajukan. Tapi, cara memajukannya harus dipahami. Jangan dengan wacana tiba-tiba begini. Seperti kata-kata Pak Habibie, besi itu tidak bisa jadi pesawat terbang dengan hanya keinginan presiden. Harus ada ahli yang membuat itu jadi pesawat terbang.  Apakah program rektor asing ini bisa dibilang instan?  Untuk menetapkan program itu masih panjang. Karena kita harus menyesuaikan sistem kita. Biar nggak seenak maunya menteri. Kalau toh ini dilakukan, itu berdampak pada heroisme kebanggaan kita terhadap ilmuwan Indonesia. Dengan program ini jadi terkesan negara ini tidak mampu.  Sebab, yang jadi masalah dan harus kita benahi itu adalah sistem. Menyamakan standar mutu universitas yang ada di seluruh Indonesia. Jika sistem ini belum ada, terus mau mendatangkan akademisi asing untuk menjabat rektor, ini akan merusak heroisme kebanggaan terhadap orang-orang Indonesia yang pintar.  Apa yang dibutuhkan kampus Indonesia untuk menaikkan pamornya ke tingkat dunia?  Ada lima. Pertama, meningkatkan kualitas proses perkuliahan. Dosen harus memiliki kualifikasi yang tinggi. Harus doktor misalnya. Kedua, penelitian harus bertaraf internasional dan dikaitkan dengan ekonomi bangsa. Penelitian seperti turisme, pertambangan, perikanan, dan sektor strategis lainnya.  Ketiga, perlunya publikasi. Supaya tulisan orang Indonesia bisa diakses orang seluruh dunia. Keempat, harus ada kerja sama internasional dan betul-betul bisa mengangkat reputasi kampus. Terakhir, universitas harus bisa cari duit. Melalui penelitiannya yang bisa dikomersialkan untuk produk industri.

Hafid Abbas: Lebih Baik Datangkan Konsultan Asing daripada Rektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Totok-Amin-Imam-Husein.jpg" alt="Pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto" width="100%">
<figcaption>Pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto</figcaption>
</figure>RENCANA pemerintah menempatkan rektor asing di perguruan tinggi negeri (PTN) bisa jadi membawa terobosan positif. Mulai mengerek peringkat, publikasi, kualitas, hingga branding kampus negeri tanah air berkelas dunia. Tapi, memang dibutuhkan penyesuaian agar akademisi luar negeri itu mampu menunjukkan kerja nyata seperti target Kemenristekdikti. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto dengan pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto kemarin (6/8).  ---  Apakah menurut Anda rencana program rektor asing tepat?  Tepat, tapi dengan penyesuaian kondisi. Salah satunya dengan merampingkan struktur organisasi birokrasi. Agar rektor asing mampu bekerja dengan baik. Di Indonesia struktur organisasi PTN umumnya terdiri atas majelis wali amanat (MWA), senat akademik, dan dewan guru besar. Dalam membuat kebijakan, rektor harus mendapat persetujuan dari tiga unsur itu. Ribet memang. Dan mengandung unsur politis.  Berarti harus mengubah statuta universitas?  Statuta bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Ketentuan rektor harus warga negara Indonesia (WNI), pegawai negeri sipil (PNS), dan sebagainya itu akan merepotkan dan menghambat. Sistem birokrasi kampus harus lebih simpel dan profesional. Nah, yang terjadi di Indonesia, rektor ini jabatan politis. Padahal seharusnya (posisi dan kerja mereka, Red) profesional.  Apa kompetensi yang harus dimiliki seorang rektor agar membawa PTN tanah air mampu bersaing di tingkat global?  Ada enam. Secara akademik excellent, kemampuan sebagai manajer yang baik, leadership, pengumpul dana, memiliki jejaring yang kuat dengan komunitas peneliti maupun kampus internasional, dan marketing.  Apakah selama ini rektor PTN di Indonesia tidak seperti itu?  Selama ini jabatan rektor hanya dianggap sebagai jenjang karir. Akademisi Indonesia yang pintar di bidang tertentu banyak. Tetapi, apakah itu (sudah) cukup? Tentu tidak. Rektor harus memiliki jejaring yang luas, kemampuan marketing yang mumpuni, dan manajerial yang baik.  Ingat, kampus adalah sebuah institusi. Jadi harus berpikir bagaimana membawa branding PTN ini dikenal negara luar. Ingat, menaikkan peringkat tidak hanya ditentukan publikasi jurnal internasional. Banyak faktor lain yang menjadi penentu. Dan itu seharusnya menjadi pekerjaan yang dituntaskan rektor.

Soal Rektor Asing, Totok Amin: Harus Diikuti Perampingan Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hetifah-Sjaifudian-2.jpg" alt="Anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>RENCANA pemerintah mendatangkan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi memantik penolakan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari DPR RI. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Khafidlul Ulum dengan anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian yang membidangi pendidikan.  ---  Apakah rencana mendatangkan rektor asing pernah dibahas dengan komisi X?  Di komisi X kami sudah beberapa kali mengadakan raker, terutama membahas rencana pembukaan perguruan tinggi asing dan dosen asing. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi. Tapi, kalau soal rektor asing, kami belum pernah membahasnya secara khusus. Sebenarnya apa sih tujuannya mendatangkan rektor asing?  Apakah Anda sepakat dengan rencana yang digulirkan Menristekdikti?  Saya jelas tidak setuju. Pak menteri harus evaluasi kebijakan itu. Kebijakan itu tidak rasional untuk Indonesia. Jika kita ingin menaikkan ranking di tingkat internasional, yang menjadi persoalan apakah orangnya atau dukungannya yang kurang. Dukungan itu maksudnya adalah sistem dan ekosistem. Misalnya, dukungan anggaran, sarana, dan prasarana. Kalau masalahnya ada pada orangnya, tinggal mendatangkan saja.  Bisa dibayangkan, jika ada rektor asing yang datang, kemudian anggarannya tidak ditambah, sarana-prasarana juga tidak ditambah, dan dosennya tidak ditingkatkan, saya tidak yakin orang asing itu bisa bekerja dengan kondisi yang ada.  Apa dampak negatif dari kebijakan itu?  Yang menjadi pertanyaan, apakah rektor asing mau digaji sesuai standar Indonesia? Itu harus dibahas juga. Apakah hal itu tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Bahkan, bisa menjadikan dosen lain tidak bersemangat. Kalau hanya ada satu orang di universitas yang digaji sangat tinggi tapi yang lain tidak, efek psikologisnya sangat tidak baik.  Apakah Menristekdikti akan diundang untuk membahas masalah itu di komisi X?  Masalah itu belum dibahas, tapi saya enggak yakin kebijakan itu bisa jalan. Kalau ini membuat resah masyarakat dan akhirnya muncul gonjang-ganjing, ya pasti dong akan kami bicarakan. Ini merupakan tanggung jawabnya menteri.  Sebenarnya, menteri sudah cukup, tapi karena muncul pro-kontra dan kontroversial yang tidak perlu, ya menurut saya harus dibahas. Mungkin maksudnya baik, tapi bagaimana mau dijalankan kalau banyak yang menolak.  Apa sebenarnya persoalan yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia?  Perguruan tinggi yang terakreditasi sangat sedikit, apalagi yang tingkat internasional. Akreditasi yang bagus kebanyakan di Jawa. Jadi, yang menjadi persoalan adalah tidak meratanya kualitas pendidikan, baik antara negeri maupun swasta. Selain itu, banyak lulusannya yang tidak siap bekerja dan tidak sesuai dengan tuntutan skill yang dibutuhkan industri. Jadi, industri sulit mencari tenaga kerja, tapi banyak lulusan yang nganggur.

Rektor Asing, Hetifah Sjaifudian: Rawan Memunculkan Kecemburuan Sosial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rektor asing

Berita Terkini