<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/bahlil-smelter-906942582.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia secara tegas menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF), yang meminta pemerintah untuk menghapus secara bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas larangan ekspor komoditas lainnya. Ekonom senior Institute for Developement of Economic and Finance (Indef), Prof Didik Rachbini mendukung langkah tegas Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk tetap melanjutkan kebijakan pelarangan ekspor nikel dan fokus terhadap program hilirisasi menjadikan Indonesia sebagai negara maju. &ldquo;Hilirisasi itu adalah kebijakan industri dan kebijakan ekonomi Indonesia jadi Indonesia punya sumber daya alam dan itu akan dipakai untuk hilirisasi untuk bahan baku industri nasional,&rdquo; ujar Didik, Sabtu (1/6). &ldquo;Seperti negara maju Amerika punya minyak, minyak itu kan bahan baku industri, energinya tidak dipakai hanya untuk generasi sekarang yang akan datang bisa,&rdquo; imbuhnya. Didik menambahkan rata-rata negara maju melakukan industrialisasi dengan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. &ldquo;Semua negara melakukan industrialisasi dan ini dilakukan semaksimal mungkin agar industrialisasi itu dilakukan dengan resource base, namanya resource base industri,&rdquo; paparnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01767770/genjot-promosi-ebt-dan-hilirisasi-bahlil-gandeng-pemerintah-malaysia">Genjot Promosi EBT dan Hilirisasi, Bahlil Gandeng Pemerintah Malaysia</a> Dijelaskan Didik, komoditi atau bahan mentah yang dimiliki Indonesia merupakan hak Indonesia, tidak ada kewajiban menjualnya dan tidak ada urusan dengan lembaga atau negara lain. &ldquo;Ini resource nya Indonesia gimana barang kita mau jual, mau tidak kita jual itu basic, itu ownership nya Indonesia itu mau diatur oleh luar oleh IMF, itukan ownership hak nya Indonesia mau ekspor atau tidak,&rdquo; katanya. Menurut Didik, apa yang direkomendasikan oleh IMF didalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia itu sama saja mencoba untuk menyetir kebijakan Indonesia karena ada kepentingan dan maksud tertentu dibaliknya. &ldquo;Nah apa yang direkomendasikan oleh IMF itu penuh interest, jadi IMF itu bukan lembaga yang menaungi anggota-anggotanya tetapi disetir oleh pihak-pihak tertentu yang menguasai lembaga itu,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menyebut nasihat yang disampaikan IMF itu merupakan kebijakan yang ngawur. Dia mencontohkan kebijakan ngawur dari IMF yang sempat diterapkan di Indonesia pada tahun 1998 untuk mengatasi krisis namun sebaliknya terbukti malah semakin merugikan perekonomian Indonesia. &ldquo;Dan nasehat IMF itu 98 kan ngawur, nasihat yang ngawur itu kan sudah dikutip oleh ribuan orang ribuan karya akademik jadi IMF itu tidak bisa mau sebagai Godfather mengatur negara-negara lain,&rdquo; tegasnya. Dikatakan Didik, kebijakan stop ekspor bahan mentah sudah tepat, sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi nasional, tidak lagi memperkaya negara lain. IMF kata Didik, akan terus mencari celah yang bisa menekan dan mendorong Indonesia menghentikan pelarangan ekspor sumber daya alam Indonesia. &ldquo;Sebab apa nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia akan lebih baik jika diproses di Indonesia. Nah kalau kita disuruh menjual mentah-mentah itu kebijakan ngawur dan nanti dicari pasal-pasalnya oleh IMF mana dianggap perdagangan tidak adil dan seterusnya,&rdquo; urainya. Didik meminta pemerintah tidak perlu menghiraukan nasihat yang disampaikan oleh IMF yang hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. &ldquo;Dan itu nasehat yang menjerumuskan Indonesia jadi IMF itu membuat nasehat yang menjerumuskan Indonesia apa menjerumuskannya, kalau kita tidak mempunyai nilai tambah transaksi perdagangan kita kan tekor terus, nilai tambahnya tidak naik, transaksi perdagangan akan tekor terus. neraca berjalan akan tekor,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Jadi IMF itu punya kaki tangan di dalam itu bukan organisasi yang menaungi semua anggotanya itu ada kaki tangannya punya interest-interest tertentu sudah tidak perlu diikuti itu,&rdquo; tukas Didik. Sebelumnya, Bahlil menegaskan hilirisasi tak bisa ditawar-tawar atau harga mati. Indonesia akan tetap memprioritaskan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah komoditas tambang. "Bahwa langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dan larangan ekspor tetap kita lakukan," tegas Bahlil. Bahlil menuturkan, hilirisasi merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk menjadi negara maju. Sebab salah satu kunci untuk menjadi negara maju adalah industrialisasi. "Negara-negara itu pun pada akhirnya menjadi negara-negara hebat. Ini sejarah. Apakah kita Indonesia tidak boleh mengikuti jejak mereka?," ungkapnya. Bahlil menjelaskan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bijih nikel telah berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari hasil ekspor produk nikel yang sudah diolah di dalam negeri. Pada 2017-2018, nilai ekspor Indonesia untuk produk nikel hanya berkisar 3,3 miliar dollar AS. Namun dengan diterapkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020, nilai ekspor produk nikel yang sudah di olah melonjak menjadi 30 miliar dollar AS pada 2022. "Jadi dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambahnya sangat tinggi sekali di negara kita," ucap Bahlil.

Rata-rata negara maju melakukan industrialisasi dengan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Sehingga ekonominya cenderung stabil.

Ekonom Senior Dukung Bahlil Fokus Garap Hilirisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4978_22151_rektor-paramadina-firmanzah.jpg" alt="Rektor Paramadina Firmanzah" width="100%">
<figcaption>Rektor Paramadina Firmanzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah, Ph.D meninggal dunia pada hari ini Sabtu (6/2). Kabar duka tersebut beredar di grup alumni universitas yang didirikan oleh almarhum Prof. Dr. Nurcholish Madjid tersebut.  Suratno, dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina membenarkan ihwal meninggalnya Firmanzah. Menurutnya, dia meninggal akibat mengalami sakit vertigo.  "Vertigo. Jamnya belum ada info, tapi Sabtu 6 Februari (meninggalnya)," ucap Suratno kepada JawaPos.com.  Sebelum menghembuskan napas terakhir, Firmanzah sempat dibawa ke Rumah Sakit EMC Sentul, Bogor, Jawa Barat, akibat kondisi kesehatannya menurun. Namun, dokter yang merawatnya tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Pria asal Kota Pahlawan itu meninggal dunia di usia masih sangat muda, 44 tahun.  "Sakit vertigo terus dibawa ke Rumah Sakit EMC Sentul terus meninggal," tutur Suratno.  Kabar duka meninggalnya Firmanzah sebelumnya sempat beredar di grup alumni Paramadina.  "Innalillahi wainnailaihi rojiun, telah berpulang Prof. Dr. Firmanzah, Rektor Unjv Paramadina karena sakit vertigo. Saat ini jenasah berada di RS. EMC Sentul. Semoga almarhum husnul khotimah, Al-Fatihah.Dan keluarganya diberi kesabaran dan ketaban, amin YRA," demikian pesan singkat yang beredar.  Firmanzah menjadi rektor Paramadina menggantikan Anies Baswedan. Almarhum menduduki jabatan ini sejak 6 Januari 2015. Pria berusia 44 tahun itu juga diketahui merupakan guru besar FEB UI.  Nama Firmanzah terkenal ketika berusia 32 tahun berhasil menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk periode 2009-2013. Dia menjadi sorotan karena terpilih menjadi Dekan menerobos benteng senioritas dalam tubuh Universitas Indonesia. Kala itu, dia mengungguli Prof Aidarta Utama dan Arindra A. Zainal.  Terpilihnya Firmanzah sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memecarkan rekor baru di UI karena menjadi Dekan paling muda sepanjang sejarah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=w3Fn2pj2i38

Rektor Universitas Paramadina Pengganti Anies Baswedan Meninggal Dunia

rektor universitas paramadina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rektor universitas paramadina

Berita Terkini

Ekonom Senior Dukung Bahlil Fokus Garap Hilirisasi

Rektor Universitas Paramadina Pengganti Anies Baswedan Meninggal Dunia

Download Aplikasi JawaPos.com