<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/PAJAK-230951002.jpg" alt="Sosialisasi PSN PT Perkebunan Nusantara Grup kepada Kepala Daerah yang ada di Sumatera di Palembang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi PSN PT Perkebunan Nusantara Grup kepada Kepala Daerah yang ada di Sumatera di Palembang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembentukan Sub Holding PTPN IV PalmCo dan PTPN I Supporting Co di bawah PTPN Group yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapatkan stimulus dalam bentuk relaksasi perpajakan. Kementerian Dalam Negeri RI menggelar sosialisasi PSN PT Perkebunan Nusantara Grup kepada Kepala Daerah yang ada di Sumatera. Kegiatan dilaksanakan di Palembang, pada Kamis (28/03). Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Hendriwan M.Si mengungkapkan ini kepada para Bupati dari Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi &amp; Sumbar tersebut di Hotel Wyndham Palembang. Hendriawan menjelaskan, ada beberapa hal yang mendasari relaksasi pajak. Yang pertama, pembentukan Sub Holding merupakan program PSN yang memiliki tujuan besar guna meningkatkan kemandirian pangan dan energi nasional. Kedua, aksi merger PTPN membentuk sub holding PalmCo dan SuppCo sendiri tidak mengubah struktur kepemilikan Perusahaan, dimana Pemerintah dan Holding PTPN III (Persero) tetap menjadi pemegang saham baik sebelum dan setelah restrukturisasi, sehingga secara keseluruhan sepenuhnya masih tetap dimiliki oleh Pemerintah Perpindahan kepemilikan Tanah dan Bangunan sifatnya hanya perubahan administrasi dengan pemilik sepenuhnya tetap Pemerintah. &ldquo;PSN sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, memang diberikan kemudahan-kemudahan oleh Pemerintah, agar pelaku PSN dapat bergerak cepat mewujudkan tujuan prioritas nasional. Kalau untuk PTPN ini, revitalisasi gula dan hilirisasi sawit sebagai food and energy security,&rdquo; kata Hendriawan. &ldquo;Pungutan BPHTB bagi pemerintah memang penting. Namun pastinya kita semua yakin ada manfaat yang jauh lebih besar dengan keberhasilan pelaksanaan PSN PTPN secepat mungkin,&rdquo; tambahnya. Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-Angin yang turut hadir pada sosialisasi, menyampaikan Perusahaan mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap PTPN termasuk PalmCo atas relaksasi ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini tugas besar menanti PalmCo. "Beragam program prioritas dalam rangka PSN sudah didepan mata. Per 1 April ini, Kerjasama Operasi dengan SuppCo untuk peningkatan produktivitas CPO nasional sudah efektif. Setelahnya, dalam waktu dekat juga ada pengembangan pabrik minyak makan. Amanah ini akan menjadi tujuan utama kami dalam berkesinambungan PTPN kedepan,&rdquo; sebut Irwan. &nbsp;

PSN sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, memang diberikan kemudahan-kemudahan oleh Pemerintah.

Dukung PSN PTPN, Pemerintah Berikan Relaksasi BPHTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/REKLAME.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program relaksasi pajak kembali diluncurkan Pemkot Surabaya. Program kali ini memberikan kebijakan bebas denda bagi wajib pajak (WP) yang masih menunggak. Hal itu dilakukan agar partisipasi bayar pajak oleh masyarakat semakin meningkat. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Hidayat Syah mengatakan, bebas denda pajak tersebut berlaku untuk dua tipe pajak.  Yakni, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya seperti reklame, hotel, hingga restoran. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menggaet lebih banyak WP agar taat membayar pajak.  Sebab, tanggungan yang dicatat pihaknya masih besar. Karena itu, program relaksasi tersebut dikeluarkan. ’’Sasaran kami adalah WP yang punya tanggungan PBB dalam rentang 1994–2022. Sementara, pajak lainnya dari tahun 2011–2022,’’ katanya.  Dia menambahkan, WP yang ikut serta dalam program itu akan otomatis nol denda. Dengan begitu, yang dibayarkan adalah pajak pokoknya saja. Dengan pengurangan tersebut, tentu pajaknya akan semakin ringan.  ’’Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, tentunya kami berharap WP akan semakin taat bayar pajak. Apalagi ini untuk keberlangsungan pembangunan bagi Kota Surabaya,’’ ujarnya.  Relaksasi yang diberikan kali ini juga berkaitan dengan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS). Hidayat menyebut biasanya program itu dilaksanakan pada April.  ’’Pak Wali Kota meminta agar dimajukan Maret saja sehingga waktu bagi warga ikut serta juga lebih panjang,’’ katanya.  Berbagai upaya pun dilakukan agar sektor pajak bisa lebih berdaya. Dia mengatakan, sumbangan pendapatan itu paling besar datang dari PBB di posisi pertama. Diikuti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di posisi kedua. Menurut dia, sektor itu seharusnya bisa lebih digenjot.  ’’Sebenarnya BPHTB bisa di-push lagi. Namun, banyak juga warga yang berhenti di proses IJB saja. Nah, kami mengimbau mereka agar segera menyelesaikan tanggungannya,’’ katanya.  Padahal, nilai BPHTB terus naik. Hidayat menyebut nilainya akan mengikuti nilai jual objek pajak (NJOP)-nya. Kalau terus ditunda, nilainya terus naik dan malah menjadi beban yang besar.  ’’Karena itu, kalau sudah transaksi, lebih baik dibalik nama. Apalagi, kekuatan hukum IJB juga masih belum kuat. Kalau sudah dinaikkan alas haknya, akan semakin jelas juga kekuatan hukumnya,’’ terangnya.  Sementara itu, DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya mencari terobosan lain agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa digenjot lagi. Menurut mereka, capaian PAD, terutama pajak, masih cupet. Memasuki triwulan pertama, seharusnya capaiannya bisa lebih dari yang sekarang.  ’’Kebutuhan pemkot untuk gaji pegawai dan unsur lainnya saja Rp 300 miliar. Kalau tidak digenjot lagi, bisa timpang,’’ kata anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo.  Di sisi lain, PAD yang masih sedikit akan menghambat pembangunan. Seharusnya Maret sudah banyak proyek yang bisa dilelang. Tetapi, karena capaian pendapatan yang seret, hal itu sulit terealisasi.  ’’Saya lihat yang lelang tidak banyak. Seharusnya Maret sudah bisa jalan semuanya. Tapi, kenyataannya masih sedikit,’’ paparnya.  REALISASI PAD SURABAYA  - PAD Surabaya baru terealisasi Rp 1,14 triliun atau 17,39 persen dari target Rp 6,59 triliun.  - Paling besar disumbang pajak dengan realisasi Rp 1,04 triliun.  - Upaya peningkatan pendapatan dari pajak terus dilakukan. Salah satunya dengan aplikasi Tax Surveillance.  - Program relaksasi bebas denda juga diterapkan agar partisipasi WP dalam membayar pajak meningkat.

Relaksasi Pemkot Surabaya, Nol Denda bagi Penunggak Pajak Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/musdiq-dinas-pendapatan.jpg" alt="Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekonomian Surabaya berangsur bangkit setelah melewati proses pemulihan karena asus covid-19 yang terus naik pada 2020-2022. Tahun ini masyarakat dan Pemkot Surabaya menaruh harapan penuh jika semua kondisi membaik. Tidak terkecuali perekonomian.  Sepanjang 2022, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didulang Pemkot Surabaya menunjukkan tren positif. Ada kenaikan sebesar Rp 300 miliar. Nah, untuk menggenjot kembali PAD pada tahun ini, Pemkot Surabaya melakukan berbagai upaya. Seperti anggaran Rp 3 triliun untuk UMKM hingga pengawasan di sektor pajak.  Salah satu pajak yang disorot adalah pajak restoran. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, tahun ini, Pemkot Surabaya tidak memberikan relaksasi kembali kepada para pelaku usaha restoran.  Tahun lalu, Musdiq menyebutkan, ada relaksasi berupa pembebasan denda pajak. Mulai April hingga Juli 2022. “Tahun lalu ada relaksasi karena pascapandemi, ada dana banyak dari resto yang menunggak pajaknya,” jelasnya.  Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip itu menuturkan, Pemkot Surabaya juga pernah menerapkan penundaan pembayarakan pajak. Kala itu kebijakan penundaan pembayaran pajak diterapkan pada 2010 dan 2021.  Lantas, restoran seperti apa yang wajib membayar pajak? Musdiq menyampaikan, wajib pajak (WP) dari sektor restoran jika omsetnya di atas Rp 30 juta per bulan. Berdasarkan catatan dari Bapenda, hingga kini, jumlah WP-nya mencapai 1.402 restoran.  Berbagai kemudahan diberikan Pemkot Surabaya untuk merangsang perekonomian dari sektor pajak. Tak hanya sektor pajak restoran, pajak bumi bangunan (PBB) pun demikian. Musdiq menjelaskan, saat ini, pembayaran PBB semakin mudah. Bisa melalui beberapa e-commerce (toko online).“Pembayarannya juga bisa melalui Q-Ris dan pembayaran melalui aplikasi mobile Bank Jatim, Mandiri, dan BNI,” paparnya.  Musdiq mengimbau kepada masyarakat agar tidak lupa untuk melakukan pembayaran pajak PBB di tahun ini. Tak lupa juga dia mengingatkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2023 sudah dapat diunduh melalui website www.surabaya.go.id. Kemudian pilih menu PBB selanjutnya pilih cetak e-SPPT.  “Silahkan dicetak SPPT-nya melalui online, kami harap dengan kemudahan pelayanan ini warga bisa semakin taat pajak. Karena pajak itu bukan untuk pemkot, akan tetapi semua itu akan kembali lagi kepada masyarakat untuk pembangunan kota menjadi semakin lebih baik lagi,” terangnya.

Tidak Ada Relaksasi Pajak Restoran dari Pemkot Surabaya Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/SPG-GIIAS-2019-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="SPG GIIAS BSD City 2019 - Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>SPG GIIAS BSD City 2019 - Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Relaksasi pajak mobil baru yang pernah dilambungkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang berakhir sebatas wacana. Sebab, usul tersebut ditolak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.  ”Saat ini kami tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru nol persen seperti yang disampaikan industri maupun Kementerian Perindustrian,” ujar Ani, sapaan Menkeu, melalui video conference kemarin (19/10). Menkeu menjelaskan, sebelum ada permohonan relaksasi pajak mobil baru, pihaknya memberikan dukungan kepada dunia industri melalui beberapa insentif.  ”Setiap insentif akan kita evaluasi lengkap. Sehingga jangan sampai kita berikan insentif, tapi di satu sisi memberikan dampak negatif ke kegiatan ekonomi yang lain,” tegas Ani.  Pemerintah pusat memang tidak bisa asal-asalan mengobral insentif. Sebab, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 masih mengalami kontraksi 16,9 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya 15,6 persen. Penyebabnya apa lagi kalau bukan tekanan dari sisi pendapatan negara yang masih dipengaruhi pelemahan ekonomi akibat Covid-19. ”Memang mengalami tekanan karena bisnis dan pembayar pajak juga mengalami tekanan,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.  Sementara itu, kalangan pelaku industri otomotif mengaku dapat memahami keputusan tersebut. Direktur Marketing &amp; Inovasi Bisnis dan Penjualan PT Honda Prospect Motor Yusak Billy menyatakan, keputusan itu sejatinya dibuat untuk perbaikan ekonomi di semua sektor. ”Menkeu fokus memberikan stimulus ke semua sektor terdampak, tidak hanya satu sisi. Sebab, harapannya roda ekonomi dapat bergerak. Kalau ekonomi bergerak, diharapkan otomotif nanti juga bergerak maju,” ujar Billy.  Meski demikian, dia mengakui bahwa pembatalan tersebut bakal berdampak pada minat konsumen. Menurut Billy, sudah ada beberapa konsumen yang gencar menanyakan ketersediaan unit ketika wacana tersebut kali pertama berembus. ”Belum sampai pesan, tapi sudah banyak yang tanya. Mungkin mereka ingin memastikan apakah relaksasi pajaknya sudah ada,” papar Billy.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/19/10/2020/sri-mulyani-tegaskan-belum-ada-rencana-bebaskan-pajak-mobil-baru/">Sri Mulyani Tegaskan Belum Ada Rencana Bebaskan Pajak Mobil Baru</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/19/10/2020/gaikindo-tunggu-kepastian-pemerintah-bebaskan-pajak-mobil-baru/">Gaikindo Tunggu Kepastian Pemerintah Bebaskan Pajak Mobil Baru</a></li> </ul> Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, wacana pajak nol persen telah membuat calon konsumen menunda pembelian mobil. Hal tersebut terlihat dari trafik penjualan yang menurun di diler. Gaikindo sangat mengapresiasi wacana relaksasi pajak yang diinisiasi Kementerian Perindustrian. ”Kalau pajak nol persen, kita realistis saja itu mungkin agak berat. Namun, relaksasi dalam bentuk apa pun sekarang ini akan sangat membantu. Bukan sekadar (relaksasi, Red) penjualan, tapi menyelamatkan ekosistem industri kendaraan bermotor di Indonesia,” ujar Kukuh.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XQjfoK6CW4M&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Enggan Obral Insentif, Menkeu Tolak Usul Pembebasan Pajak Mobil Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law  Cipta Kerja akan merelaksasi sejumlah aturan sektor perpajakan. Salah satunya pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen orang pribadi (OP) maupun badan.  Regulasi tersebut masuk dalam bagian ketujuh klaster perpajakan Pasal 111. Menurut Sri Mulyani, pembebasan dapat diperoleh bagi para wajib pajak (WP) OP maupun badan dengan ketentuan yang diberlakukan. Salah satunya sebagian dividen yang didapat ditanamkan atau diinvestasikan kembali di tanah air.  "Dalam rangka mendorong agar dana dari para pemilik modal lebih produktif, disebutkan bahwa dividen yang berasal dari luar negeri oleh pemilik Indonesia, apabila dia ditanamkan dalam bentuk investasi di Indonesia, tidak dipajaki," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10).  Sehingga, pemerintah berharap dapat meningkatkan angka investasi di tanah air. “Investasi akan diberikan insentif untuk penanaman modal. Untuk bisa mendorong dana tersebut yang masuk menjadi produktif," jelasnya.  Selain itu, Sri Mulyani juga membantah jika pemerintah menyelipkan pasal yang mengatur soal perpajakan dalam UU Cipta Kerja. Sebab, pemerintah telah memasukkannya dari awal omnibus law dirancang.  “Awal mula pemerintah merancang omnibus law ada dua aturan. Pertama soal cipta kerja dan kedua mengenai perpajakan. Namun, seiring berjalannya waktu pemerintah sepakat untuk menggabungkannya,” ucapnya.  Apalagi, lanjutnya, pada masa pandemi Covid-19, pemerintah telah memasukan aturan perpajakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. "Jadi, kalau ada yang menyatakan bahwa ini suatu pemasukan pasal-pasal dari RUU omnibus law perpajakan, itu tidak benar,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aCvbwI3399Q&ab_channel=JawaPos

Sri Mulyani Ungkap Tujuan Pembebasan Pajak Dividen Lewat Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/harusnya-kemenkominfo-yang-urus-medsos-bukan-mui_m_135504.jpeg" alt="Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, perusahaan pers di Indonesia akan mendapatkan insentif pajak. Kebijakan ini diambil karena dampak virus Korona atau Covid-19 di tanah air.  ‎Meutya mengatakan, dalam rapat terbatas antara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani beberapa waktu lalu sudah diputuskan perusahaan pers akan mendapatkan insentif pajak.  "Kita sudah rapatkan dan diputuskan bahwa pers masuk dalam daftar perusahaan pers mendapatkan insentif dari pemerintah," ujar Meutya di Gedung DPR, Jakarta, Senin  (20/4).  Menurut Meutya, sampai saat ini kebijakan isentif pajak tersebut masih dalam tahap finalisasi. Sehingga nantinya akan bisa dijalankan kebijakan isentif tersebut.  "Saat finalisasi, pers masuk dalam industri yang akan dibantu pajaknya oleh pemerintah," katanya.  Menurut politikus Partai Golkar ini, di tengah wabah virus Korona ini banyak perusahaan pers yang mengalami kesulitan keuangan. Sehingga ada baiknya perusahaan pers bisa mendapatkan insentif pajak.  "Karena di pusat kesulitan secara ekonominya, misalnya untuk maintenance untuk produksi. Apalagi di daerah-daerah," ungkapnya.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoMYrC2CMw  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U  https://www.youtube.com/watch?v=RaZQJmwBZkc

DPR: Perusahaan Pers akan Dapat Insentif Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ri-tak-bisa-tarik-pajak-ketinggian-dampaknya-ancam-daya-beli_m_.jpg" alt="Kantor Pajak" width="100%">
<figcaption>Kantor Pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menilai capaian rasio pajak Indonesia saat ini yang sebesar 11,5 persen dari PDB sudah cukup baik. Menurutnya, angka itu tidak bisa dipaksakan terus tumbuh lantaran mempertimbangkan daya beli masyarakat. "Memang ketika pajak makin agresif itu bisa mengurangi gairah orang belanja. Di satu pihak, APBN butuh kemandirian, tapi pengalaman AS menunjukkan relaksasi pajak itu meningkatkan konsumsi. itu yang dilakukan (Donald) Trump,&rdquo; ujar Tony di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (16/1). Di sisi lain, jika Indonesia melakukan relaksasi pajak yang akan mempengaruhi rasionya, maka penerimaan negara akan ikut terpangkas. Dampaknya, pembiayaan di beberapa sektor harus dilakukan pemerintah melalui utang. "Memang nggak mungkin melakukan (relaksasi pajak) karena utang makin banyak. Kalau AS tidak masalah karena percaya sama utang, kalau Indonesia bisa jadi masalah," tuturnya. Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan menilai rasio pajak Indonesia saat ini masih kurang baik. Bahkan, capaiannya lebih rendah dari beberapa negara tetangga. Singapura, misalnya, memiliki rasio pajak sebesar 14 persen, Malaysia sebesar 15,5 persen dan Thailand sebesar 17 persen. "Kalau bisa mempertahankan rasio itu kita tidak perlu menambah utang. Tax amneasty ini juga seolah olah tidak berhasil. Setiap tahun bisa naik 1 persen untuk rasio pajak 4 persen sampai 2019. Tahun ini (rasio pajak) meningkat karena depresiasi rupiah. Jadi bukan dari pajak sendiri. Kalaupun meningkat tapi masih belum sesuai," pungkasnya.

RI Tak Bisa Tarik Pajak Ketinggian, Dampaknya Ancam Daya Beli

relaksasi pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#relaksasi pajak

Berita Terkini