<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1668341925447.jpg" alt="PKL Masjid Al Akbar Surabaya direlokasi ke Pasar Rakyat Jambangan. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>PKL Masjid Al Akbar Surabaya direlokasi ke Pasar Rakyat Jambangan. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penataan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasanya mangkal atau berjualan di sekitar Masjid Al Akbar Surabaya.  Bahkan, kini mereka sudah direlokasi ke satu tempat lahan kosong di sisi utara Masjid Al Akbar. Tempat itu pun kini diberi nama Pasar Rakyat Jambangan.  Demi meramaikan tempat tersebut, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan para pedagang dan berbagai elemen masyarakat di tempat tersebut menggelar jalan sehat dalam rangka Hari Pahlawan. Jalan sehat pun diberangkatkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sebab antusiasme masyarakat begitu tinggi, Eri menambahkan dua motor sebagai hadiah utama.  Eri menjelaskan, PKL yang selama ini berjualan di sekitar Masjid Al Akbar kini sudah dimasukkan ke dalam satu tempat yang diberi nama Pasar Rakyat Jambangan. Sebab, daerah itu masih masuk ke wilayah Jambangan.  ”Nah, pasar ini memang kita peruntukkan untuk warga Kota Surabaya, sehingga nanti insya Allah kalau masyarakat keliling di Masjid Al Akbar dan ingin menikmati kuliner yang selama ini ada di sekitar masjid ini, maka bisa langsung ke tempat ini, ke Pasar Rakyat Jambangan, karena ini orang Surabaya semuanya yang jualan di sini,” kata Wali Kota Eri.  Dia memastikan di pasar rakyat tersebut juga ada tempat permainan anak-anaknya, ada kuliner makanan dan minumannya, serta berbagai produk UMKM Surabaya. Pemkot akan terus melakukan perbaikan di tempat tersebut.  ”Saya berharap akhir bulan ini bisa lebih baik lagi dan bahkan sempurna Pasar Rakyat ini,” kata Eri.  Wali Kota Eri juga berharap apabila masih ada PKL bisa dimasukkan ke Pasar Rakyat Jambangan. Sebab, sejak awal dia sudah menyampaikan kepada jajaran pemkot untuk menata sebaik-baiknya para PKL itu.  ”Kalau masih ada yang di luar, ayolah ditata dengan baik, jangan sampai mereka ini diusir-usir terus, kasihan juga, apalagi mereka ini juga warga Kota Surabaya. Jadi, kita akan tetap yang bagus untuk warga Kota Surabaya, sehingga pendapatan mereka juga diharapkan bisa terkerek naik, dan itu juga tanggung jawab pemerintah kota,” ujar Eri.  Dia menegaskan, tidak hanya di sekitar Masjid Al Akbar saja yang dilakukan penataan para PKL. Namun, di seluruh tempat di Kota Surabaya juga dilakukan penataan, dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat di sekitar tempat tersebut.  ”Di lokasi lain juga kita tata, kita kerja samakan dengan pihak terkait di sekitar tempat tersebut, seperti di wilayah Ketintang, kita kerja sama dengan PT Telkom, sehingga terbentuklah Sentra Digital Kuliner Telkom Ketintang, di tempat lainnya juga kita tata, karena ini untuk menggerakkan perekonomian Surabaya,” tegas Eri.  Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos menjelaskan, sampai saat ini sudah ada sekitar 348 pedagang yang menempati stan di Pasar Rakyat Jambangan. Jumlah ini tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah karena fasilitas di tempat tersebut sudah memadai.  ”Sudah ada 348 pedagang atau PKL yang berjualan di Pasar Rakyat Jambangan ini. Sebelum mereka berjualan, kita sudah memperbaiki lahan ini, kita pasang paving dan kita lengkapi penerangannya. Tentu ini akan terus ada perbaikan-perbaikan, termasuk rombong yang sudah kurang layak, nanti kita bantu supaya lebih layak. Mudah-mudahan ini semakin mempermudah mereka dalam mencari rezeki,” ujar Eri.

PKL di Masjid Al Akbar Direlokasi ke Pasar Jambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/CC87349D-A096-4773-913A-581C7CF6E624.jpg" alt="Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus DPRD Kota Jogjakarta untuk pengawasan relokasi PKL Malioboro berharap pemkot segera melakukan aksi nyata untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan pada pertengahan Juli. Terutama poin-poin rekomendasi yang mengarah ke kesejahteraan rakyat yaitu peningkatan pendapatan pedagang yang sudah direlokasi. Ketua Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro Fokki Ardianto menjelaskan, Pansus Relokasi PKL Malioboro menyerahkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Jogjakarta, berisi setidaknya 19 poin. Kemudian poin-poin itu harus ditindaklanjuti pemkot. ”Kami harapkan setidaknya hingga akhir tahun ini sudah ada realisasi kebijakan dan aksi nyata pemerintah sebagai jawaban atas rekomendasi yang kami sampaikan,” kata Fokki Ardianto seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, pansus bahkan memberikan catatan khusus apabila pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan, pedagang kaki lima (PKL) yang sudah direlokasi sebaiknya diizinkan kembali ke tempat awal mereka berjualan yaitu di sepanjang jalur pedestrian Malioboro. Sejumlah poin rekomendasi yang mengarah pada aspek peningkatan pendapatan pedagang di antaranya memberikan pendampingan kepada pedagang kaki lima yang kini menempati Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Pansus juga merekomendasikan agar pengelolaan Teras Malioboro 2 dialihkan dari Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta ke Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogjakarta. ”Ini sejalan dengan pengelolaan yang dilakukan Dinas Perindustrian DIJ di Teras Malioboro 1,” ujar Fokki Ardianto. Selain itu, lanjut dia, pansus juga merekomendasikan agar dibuat jalur pengunjung sehingga sebaran pengunjung di Teras Malioboro 1 dan 2 merata karena saat ini masih ada kios yang dinilai sepi pengunjung. Sedangkan bagi pendorong gerobak, sudah difasilitasi untuk alih profesi sebagai petugas kebersihan di Teras Malioboro 1 dan 2. Namun demikian, Fokki Ardianto menyatakan, masih ada beberapa elemen di kawasan Malioboro yang perlu dicarikan solusi seperti pedagang kaki lima yang tercecer dari pendataan. Sehingga, mereka tidak mendapat kios di lokasi relokasi, serta pedagang asongan yang dilarang berjualan, dan pelaku seni, untuk diberi ruang melakukan aktivitas yang menjadi sumber pendapatan mereka. Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jogjakarta Sumadi mengatakan, akan mempelajari rekomendasi yang disampaikan pansus sebagai bagian dari masukan untuk penanganan PKL di lokasi relokasi. ”Masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Tentu ini jadi masukan bagi pemerintah,” ujar Sumadi. Dia berharap pedagang bisa berjualan dengan lebih nyaman dan untuk peningkatan pendapatan perlu bersabar karena saat ini masih dalam masa pemulihan akibat pandemi.

Pansus PKL Malioboro Minta Pemkot Jogja Tindak Lanjuti Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjid-al-akbar-1.jpg" alt="Masjid Nasional Al Akbar di Jalan Masjid Al Akbar Timur Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Masjid Nasional Al Akbar di Jalan Masjid Al Akbar Timur Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya memastikan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Masjid Nasional Al Akbar di Pagesangan, Kota Surabaya, sesuai jadwal. Tepatnya pada 16 Mei.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengingatkan Pemkot Surabaya supaya relokasi PKL di kawasan Masjid Al Akbar dilakukan sesuai jadwal. Hal itu menyusul keberadaan PKL dianggap mengganggu akses jalan tol.  ”Jadi Pemkot Surabaya sudah menyediakan lahan relokasi PKL di sisi utara Masjid Al Akbar,” kata Imam Syafi'I seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (27/4).  Dia berharap relokasi PKL tidak melebihi batas waktu yang ditentukan pada 16 Mei. ”Sebenarnya batas waktu itu sebelum puasa Ramadan. Namun dijadwalkan ulang, alasannya paving belum selesai,” ujar Imam Syafi'i.  Imam meminta dinas terkait di Pemkot Surabaya segera menyelesaikan pengerjaan lahan tersebut. Sehingga PKL bisa masuk dan segera bisa berjualan.  ”Sehingga masjid tidak terganggu dalam hal masyarakat beribadah dan keindahannya,” tutur Imam Syafi'i.  Imam menjelaskan, lahan yang disediakan Pemkot Surabaya tersebut bisa menampung sekitar 300 pedagang. Sedangkan pada Minggu, PKL di Masjid Al Akbar bisa mencapai 800 pedagang. Untuk tahap awal, khusus Minggu, PKL bisa berjualan di sekitar masjid, diatur mulai pukul 06.00 sampai 10.00 WIB.  ”Sedangkan pada hari biasanya, sekitaran Masjid Al Akbar harus bersih dari PKL,” terang Imam.  Pada prinsipnya, lanjut dia, PKL ingin tetap berjualan, tapi jangan sampai kekhidmatan kekhusukan dan keindahan masjid terganggu. ”Kesannya PKL ini hanya mencari keuntungan. Mereka ini juga mengganggu akses masuk ke masjid karenanya kita minta ayo ditata ayo dirapikan,” ucap Imam Syafi'i.  Selain itu, Imam menyampaikan, pengelola Masjid Al Akbar juga dilibatkan dalam pengelolaan PKL. Sebab lahan tersebut ada peran dari masjid sebagai pemegang sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL).  ”Kami juga mengingatkan agar tidak ada pungutan liar (upeti) untuk aparat siapapun,” ujar imam.

DPRD Surabaya Pastikan Relokasi PKL Masjid Al Akbar Sesuai Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/CC12D7DB-3AEC-42E7-82C6-B2A25D025915.jpg" alt="Pedagang asongan Malioboro melakukan audiensi dengan Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Jogjakarta, Senin (14/3). Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Pedagang asongan Malioboro melakukan audiensi dengan Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Jogjakarta, Senin (14/3). Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan pedagang asongan yang tergabung dalam Komunitas Pedagang Asongan Malioboro Jogjakarta berharap diizinkan untuk berjualan di sepanjang kawasan utama wisata tersebut. Pemerintah sudah merelokasi pedagang kaki lima ke Teras Malioboro 1 dan 2.  ”Sejak dilakukan relokasi PKL ke lokasi baru, kami pun tidak lagi diizinkan berjualan di Malioboro. Kami menuntut keadilan sosial,” kata Ketua Komunitas Pedagang Asongan Malioboro (KPAM) Jogjakarta Raden Ridwan Suryobintoro seperti dilansir dari Antara saat audiensi dengan Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Jogjakarta di Jogjakarta, Senin (14/3).  Menurut dia, tidak ada peraturan daerah atau peraturan wali kota yang menyebutkan larangan bagi pedagang asongan untuk berjualan di sepanjang Malioboro. ”Setahu kami, larangan bagi asongan hanya berlaku di kawasan Benteng Vredeburg. Sedangkan di Malioboro tidak ada aturan tersebut,” ujar Ridwan.  Keadilan sosial yang dituntut pedagang asongan terkait dengan pengelola penyewaan otoped listrik yang juga beroperasi di jalur pedestrian Jalan Malioboro. ”Penyewaan otoped listrik juga tidak memiliki legalitas. Mengapa mereka diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi di jalur pedestrian Malioboro tetapi kami tidak. Karenanya, kami merasa ada ketidakadilan sosial,” papar Ridwan.  Ridwan mengatakan, sebelum dilakukan relokasi PKL ke lokasi baru, pedagang asongan bisa berjualan di sepanjang jalur pedestrian Jalan Malioboro. Komunitas tersebut beranggotakan 181 asongan dari 12 unit usaha.  ”Sekarang, kami berjualan di sirip-sirip Jalan Malioboro karena lokasi tersebut berada di luar kewenangan UPT Kawasan Cagar Budaya,” terang Ridwan.  Dia berharap, pemerintah daerah memperhatikan nasib pedagang asongan. Sebab, sebelum dilakukan relokasi PKL juga sudah dilakukan pendataan ke pedagang asongan dengan mengumpulkan foto kopi KTP.  ”Tetapi sampai saat ini tidak ada komunikasi atau informasi apapun dari pemerintah daerah,” ucap Ridwan.  Sementara itu, Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, harus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pedagang asongan. ”Jika dilihat dari esensi penataan yang baru dilakukan, penataan dilakukan kepada PKL Malioboro. Sama sekali tidak menyebut pedagang asongan secara spesifik,” kata Antonius Fokki Ardiyanto.  Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta Yetti Martanti yang dihubungi menyatakan, tidak memberikan akomodasi khusus kepada pedagang asongan saat relokasi PKL Malioboro. ”Pedagang asongan adalah pedagang yang berpindah-pindah tempat. Kami pun tidak mengakomodasi mereka saat relokasi PKL,” papar Yetti.  Dia menegaskan, pedagang asongan dilarang berjualan di Malioboro. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan sebelum dilakukan relokasi PKL.  ”Karena mungkin saat ini keberadaan pedagang asongan menjadi lebih terlihat, petugas pun bisa memberikan teguran dan larangan dengan lebih mudah,” ujar Yetti.

Pedagang Asongan Berharap Diizinkan Berjualan di Malioboro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/0D35AA07-D056-4902-B7FB-BC1603FFADEF.jpg" alt="Lokasi penempatan PKL Malioboro di Teras Malioboro 2 di lahan bekas kantor Dinas Pariwisata Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi penempatan PKL Malioboro di Teras Malioboro 2 di lahan bekas kantor Dinas Pariwisata Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta minta pedagang kaki lima Malioboro tidak perlu khawatir dengan lokasi lapak yang akan ditempati. Sebab, seluruh lokasi dinilai strategis dan sudah dilengkapi dengan akses yang baik.  ”Kalau dilihat dari lokasi penempatan, ditempatkan di lapak manapun tidak akan masalah karena aksesnya baik dan luas,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Sekitar 1.800 pedagang kaki lima (PKL) Malioboro akan ditata di dua lokasi penempatan. Yakni di Teras Malioboro 1 atau eks Bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 atau di lahan bekas Dinas Pariwisata Jogjakarta.  Di Teras Malioboro 2 disiapkan dua pintu yang akan menjadi akses masuk pengunjung atau wisatawan. Yakni dari Jalan Malioboro dan dari Jalan Mataram. Wisatawan yang datang dari arah utara bisa masuk ke Teras Malioboro 2 untuk belanja oleh-oleh atau souvenir. Sedangkan wisatawan dari arah selatan bisa masuk ke Teras Malioboro 1.  ”Jadi, tetap ada penjual oleh-oleh di Malioboro. Dengan terkumpul di suatu lokasi, justru akan memudahkan pembeli berbelanja,” ujar Heroe.  Pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai program untuk mengenalkan kedua lokasi penempatan, sekaligus menarik minat wisatawan untuk datang dengan pentas seni dan budaya.  ”Untuk beberapa waktu tertentu, akan disiapkan panggung seni dan budaya yang diharapkan dapat membantu meningkatkan keramaian,” terang Heroe.  Meskipun demikian, Heroe meyakini, wisatawan memang hendak membeli oleh-oleh yang dijual di PKL Malioboro, pasti akan datang untuk berbelanja meskipun lokasinya dipindah. ”Pindahnya juga tetap di Malioboro, jadi tidak perlu khawatir,” tutur Heroe.  Sedangkan untuk teknis penempatan PKL ke lokasi baru, Heroe menyebut dimungkinkan dilakukan dengan cara undian sesuai usul dari sebagian besar pedagang.  ”Sempat ada usul agar komunitas yang mengatur penempatannya. Tetapi mungkin ada rasa tidak nyaman atau rasa ketidakadilan jika komunitas yang menempatkan. Makanya dilakukan undian untuk tiap pedagang,” papar Heroe.  Pedagang yang akan menempati lokasi relokasi adalah pedagang yang sudah masuk dalam data pemerintah daerah dan tergabung dalam komunitas atau paguyuban. Setelah PKL ditata di lokasi baru, lanjut Heroe, jalur pedestrian di Jalan Malioboro sepenuhnya menjadi hak pejalan kaki sehingga wisatawan akan lebih leluasa menikmati suasana Malioboro.

PKL Malioboro Diminta Tak Khawatirkan Lokasi Lapak Penempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/DD553FD5-7CF1-473B-86D1-909DEE161677.jpg" alt="Ilustrasi suasana PKL di kawasan wisata Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana PKL di kawasan wisata Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X minta relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro direalisasikan secepatnya. Para pedagang saat ini minta eksekusi relokasi ditunda.  ”PKL minta relokasi ditunda, aku minta (relokasi) cepat,” kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogakarta.  Raja Keraton Yogyakarta itu mengaku telah bersabar menunggu selama 18 tahun untuk memindahkan PKL Malioboro ke lokasi yang baru. Oleh sebab itu, menurut Sultan, permintaan PKL agar proses relokasi ditunda tidak bisa dipenuhi.  ”Enggak-enggak aku wis nunggu (sudah menunggu) 18 tahun,” ucap Ngarsa Dalem.  Menurut Sultan, lokasi yang selama ini ditempati para PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Malioboro merupakan milik pemerintah serta pemilik toko. ”Bukan fasilitas kaki lima,” ujar dia.  Sebanyak 1.700 PKL yang membuka lapak di sisi barat dan sisi timur Malioboro bakal direlokasi ke dua lokasi yang telah disiapkan. Lokasi pertama yakni di Gedung Bioskop Indra, Ngupasan, Gondomanan, Kota Jogjakarta dan lokasi kedua menempati bekas Kantor Gedung Dinas Pariwisata Jogjakarta. Keduanya masih berada di kawasan Malioboro yang kemudian diberi nama Teras Malioboro 1 dan 2.  Kepala Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Jogjakarta Srie Nurkyatsiwi menuturkan, relokasi tersebut sebagai upaya memuliakan PKL Malioboro agar mendapatkan tempat yang lebih representatif. Selain mewujudkan kenyamanan berdagang, relokasi tersebut bertujuan menata kawasan Malioboro sebagai bagian dari upaya Pemda Jogjakarta mengajukan kawasan sumbu filosofi Jogja sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO.  ”Kami ini kan pemda memuliakan mereka, bagaimana memberikan ruang yang legal, representatif,” ujar Srie Nurkyatsiwi.  Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi memastikan penataan PKL di Malioboro tidak akan menghilangkan keberadaan mereka dari kawasan utama wisata di Kota Jogjakarta itu. Tetapi justru memberikan ruang khusus untuk aktivitas jual beli.  ”Saya kira, dengan penataan yang dilakukan justru akan memberikan dampak yang baik. Dilihat saja nanti dan dibuktikan sendiri karena tujuan penataan ini untuk pengelolaan di masa yang akan datang,” ujar Heroe.  Sebelumnya, PKL Malioboro berharap pemda menunda rencana relokasi atau penataan selama satu hingga tiga tahun karena saat ini pedagang masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.  ”Pandemi membuat kami terpuruk karena ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga wisatawan pun sepi,” ujar Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto.  Dia juga berharap agar konsep penataan PKL di kawasan Malioboro tidak dilakukan dengan cara relokasi tetapi mempercantik lokasi berjualan PKL. ”Misalnya dengan seragam yang bagus, gerobak yang sama atau urutannya. Jadi tidak perlu dipindah tetapi dipercantik saja. Apalagi kami yang jualan kuliner tidak bersinggungan langsung dengan toko,” kata Yati yang sudah berjualan selama 18 tahun di Malioboro.  Berdasar hasil pertemuan terakhir dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta, Yati menyebutkan bahwa proses relokasi akan dilakukan pada awal Februari.  Sebagai respons atas keresahan PKL terkait rencana relokasi tersebut, DPRD Kota telah membentuk Panitia Khusus Penataan PKL Malioboro. Ketua DPRD Kota Jogjakarta Danang Rudiatmoko menuturkan, pansus bertugas sebagai mediator yang akan menjembatani komunikasi antara pedagang atau perwakilan PKL dengan Pemerintah Kota Jogjakarta khususnya kepala daerah dan instansi teknis yang terlibat langsung dalam rencana relokasi tersebut.

Sudah 18 Tahun, Sultan HB X Ingin Relokasi PKL Malioboro Secepatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/5481A3B6-4700-480E-BF5C-888A5CF9BCEE.jpeg" alt="Kondisi Jalur pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman Jogjakarta yang akan direvitalisasi tahun ini. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Kondisi Jalur pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman Jogjakarta yang akan direvitalisasi tahun ini. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pedagang kaki lima di trotoar Jalan Jenderal Sudirman dari ruas Galeria hingga Gramedia Jogjakarta akan ditata di dua lokasi baru saat revitalisasi jalur pedestrian di ruas jalan tersebut. Mereka direlokasi di Jalan Sam Ratulangi dan di sisi-sisi yang masih memungkinkan di Pasar Terban.  ”Sementara ini, rencana penempatan PKL masih akan dilakukan di dua lokasi tersebut sesuai rencana awal,” kata Camat Gondokusuman Guritno seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Kamis (3/6).  Berdasarkan data awal, di lokasi tersebut terdapat 48 pedagang kaki lima. Namun tidak semuanya merupakan warga Kota Jogjakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP).  ”Perbandingannya 50-50 antara PKL yang berasal dari Kota Jogjakarta dan dari luar. Beberapa sudah tidak berjualan karena meninggal dan sebab lain,” ujar Guritno.  Penataan, lanjut dia, akan diprioritaskan untuk PKL warga Kota Jogjakarta sehingga tidak semua PKL akan tertampung di lokasi yang sudah disiapkan. ”Terkait teknis penataannya akan seperti apa masih belum dibahas secara detail. Tetapi, yang akan diutamakan adalah warga Kota Jogjakarta terlebih dulu. Dimungkinkan tidak tertampung semua,” terang Guritno.  Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogjakarta Hari Setya Wacana menargetkan dapat melakukan lelang pekerjaan fisik revitalisasi jalur pedestrian Jalan Sudirman tahap tiga pada bulan ini. Harapannya, proses lelang dapat diselesaikan pada akhir Juni atau awal Juli.  ”Seluruh anggaran revitalisasi berasal dari dana keistimewaan Jogjakarta dengan alokasi anggaran Rp 19,9 miliar. Menurut rencana, pekerjaan fisik penataan jalur pedestrian dapat selesai dalam waktu enam bulan,” ujar Hari.  Dia menjelaskan, konsep penataan tetap mengacu pada revitalisasi jalur pedestrian Jalan Sudirman tahap pertama pada 2019 dari simpang Gramedia hingga Jembatan Gondolayu yaitu Garden City. Dalam penataan, taman dan pohon perindang yang sudah ada tetap dipertahankan sehingga trotoar akan terkesan lebih lebar dan nyaman bagi pejalan kaki.

Pemkot Jogjakarta Siapkan Dua Lokasi Penataan PKL Jalan Sudirman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/relokasi-tak-kunjung-berhasil-satpol-pp-razia-pedagang-2-kali-sehari_m_.jpg" alt="ANGKUT: Pedagang yang berjualan di pinggir jalan, kembali ditertibkan." width="100%">
<figcaption>ANGKUT: Pedagang yang berjualan di pinggir jalan, kembali ditertibkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pedagang di Pasar Karamat Barabai, khususnya yang berjualan di pinggir jalan, kembali jadi sasaran penertiban dinas terkait bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang dibantu anggota TNI juga Polri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Rabu (23/1). Tak tanggung-tanggung, melihat para pedagang yang masih banyak berjualan di pinggir jalan,&nbsp;Satpol PP&nbsp;didukung anggota TNI juga Polri di Kabupaten HST&nbsp;pun menambah personelnya di lapangan. Selain itu, razia juga dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten HST, Wahyudi, mengungkapkan bahwa sejak Oktober tahun lalu, pihaknya bersama dinas terkait gencar melakukan sosialisasi serta teguran bagi pedagang yang nekat berjualan di pinggir jalan bahkan hingga ke badan jalan di kawasan Pasar Karamat. Namun ternyata, hal tersebut tak dihiraukan oleh para pedagang. "Untuk itu, razia kali ini bakal lebih sering dilakukan, sampai para pedagang mau menempati lokasi yang telah ditentukan," ujarnya dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Rabu (23/1). Kabag Humas Kabupaten HST, Ramadhan, mengungkapkan bahwa dalam sehari bakal dilakukan dua kali razia. Yakni, mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 11.00 siang. Kemudian dilanjutkan pada pukul 15.00 hingga pukul 20.00.

Relokasi Tak Kunjung Berhasil, Satpol PP Razia Pedagang 2 Kali Sehari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkot-jakpus-sebut-tak-bisa-paksa-pkl-tanah-abang-untuk-relokasi_m_.jpg" alt="PKL Tanah Abang enggan direlokasi" width="100%">
<figcaption>PKL Tanah Abang enggan direlokasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di trotoar Tanah Abang membuat&nbsp;Pemkot Jakarta Pusat kebingungan. Meski ditertibkan, para pedagang tetap saja membandel dan kembali menduduki trotoar.&nbsp; Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara menyebut, keberadaan PKL di trotoar lantaran belum ada lahan yang tepat untuk relokasi.&nbsp;Pihaknya pun masih mencari solusi agar pedagang tak kembali berjualan di trotoar. "Belum ada sekarang. Saya ikut saja, coba titiknya di mana? Belum ada lahan," tegasnya saat dimintai keterangan, Jumat (18/1). Walaupun sudah ada opsi untuk memindahkan PKL ke Blok F dengan sistem pengundian, namun Bayu menyatakan belum semua pedagang&nbsp;bersedia berjualan di Blok F Tanah Abang. "Sudah (blok F), tapi kami kembalikan kepada mereka kami relokasi ke atas ya itu tempatnya. Mereka nolak ya, gimana alasannya tanya ke mereka," jelasnya. Bahkan Bayu menyatakan sudah memberikan kunci bagi pedagang yang mau berdagang di lapak kios Blok F.&nbsp; Namun, ia tidak dapat memaksakan kehendak pedagang apabila tidak ingin direlokasi. "Mereka nggak mau, kami sudah kasih kunci segala macam mereka nggak mau. Ya sudah terus gimana mau saya paksa kan nggak bisa," tandasnya.

Pemkot Jakpus Sebut Tak Bisa Paksa PKL Tanah Abang untuk Relokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/takut-harga-kios-hingga-rp-3-juta-pkl-ogah-direlokasi-ke-pasar-enjo_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Haji Mugeni, Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur berlangsung kondusif. Namun, untuk relokasi PKL ke Pasar Enjo masih mengalami kendala. Karena pedagang merasa kemahalan dengan biaya dari PD Pasar Jaya. Seorang pedagang bernama Acing mengatakan relokasi ke dalam Pasar Enjo membutuhkan uang dagangan hingga jutaan rupiah. "Masuk kesitu juga bayar Rp 3 juta per meja. Enggak tahu per-bulan atau per-tahun, yang saya tahu pokoknya masuk Rp 3 juta aja," ungkap Acing pada JawaPos.com Rabu (17/10). Acing mengatakan besarnya sewa yang tinggi membuatnya menjadi beban. Pasalnya, ia harus memulai usahanya dari awal. Dirinya tidak mengetahui akan ditempatkan dimana nantinya saat mulai kembali berdagang. Sementara itu, Kepala Divisi Regional II PD Pasar Jaya Nurman Adhi Permana menyebutkan terkait nominal yang harus dibayar para pedagang kaki lima saat akan menempati sejumlah tempat yang telah disediakan oleh pihaknya. "Jadi untuk biaya yang dikenakan adalah gratis selama 6 bulan berjualan ditempat kami. Namun mereka hanya membayar berupa biaya pengelolaan pasar (BPP) sebesar Rp 8 ribu yang secara resmi dilakukan pihak PD Pasar Jaya," ucap Nurman. "Dan listrik sesuai dengan apa yang mereka gunakan, itu saja. selebihnya selama 6 bulan PD Pasar Jaya memeberikan secara gratis," lanjutnya. Selain masalah nominal, Nurman menegaskan terkait aturan waktu operasi pasar tidak mencapai 24 jam lamanya. "Kita atur waktu berjualan mereka. Dari jam 5 sore dan sampai jam 7 pagi," pungkas Nurman Adhi Permana.

Takut Harga Kios Hingga Rp 3 Juta, PKL Ogah Direlokasi ke Pasar Enjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#relokasi pkl

Berita Terkini