<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/LAPAS-17-2879075566.jpg" alt="Dirjenpas Mashudi dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menghadiri pemberian remisi kepada narapidana Lapas Salemba, Minggu (17/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirjenpas Mashudi dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menghadiri pemberian remisi kepada narapidana Lapas Salemba, Minggu (17/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan narapidana di Lapas Salemba Jakarta mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi pada momentum HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Minggu (17/8). Total ada 1.519 narapidana yang menerima Remisi Umum 17 Agustus dan 1.555 narapidana yang mendapat Remisi Dasawarsa. Kalapas Salemba, M. Fadil, menegaskan pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh. "Dari 1.630 warga binaan 1.519 diantaranya mendapatkan remisi umum kemerdekaan," ujarnya, Minggu (17/8). Ribuan narapidana itu terdiri dari napi Narkotika 974 orang, human traficking 2 orang, korupsi 16 orang, kriminal umum 512 orang dan pencucuian uang 15 orang Selain remisi umum, sebanyak 1.555 narapidana mendapatkan remisi dasawarsa. Remisi tersebut diberikan kepada Narapidana yang dipidana penjara dan kurungan termasuk pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda di dalam lapas. "Sebanyak 1.555 orang mendapat remisi dasawarsa," ucapnya. Ia menerangkan, syarat utama bagi napi yang ingin mendapat remisi adalah berkelakuan baik. Hal ini dibuktikan dengan catatan bahwa dalam enam bulan terakhir sebelum tanggal pemberian remisi, narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Selain itu, napi juga wajib mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dengan predikat baik. Artinya, mereka benar-benar menunjukkan kesungguhan dalam proses perbaikan diri. Tak hanya soal sikap, remisi juga hanya diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Jadi, napi baru yang belum melewati waktu tersebut belum bisa mengajukan pengurangan masa hukuman. "Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu telah mengikuti program deradikalisasi," terangnya. Nama-nama narapidana dengan kasus yang menyita perhatian nasional ikut mendapatkan remisi. Mereka diantaranya, John Kei, Ahmad Fathanah, Shane Lukas, Edward Soeryadjaya, Gregorius Ronald Tannur, Windu Aji Sutanto dan Ervan Fajar Mandala. Mereka mendapatkan pengurangan masa tahanan sebesar tiga bulan atau 90 hari. Sementara narapidana yang terjerat kasus korupsi timah PT Timah Tbk, Alwin Albar dan Emil Ermindra dipastikan tidak mendapatkan remisi

otal ada 1.519 narapidana yang menerima Remisi Umum 17 Agustus dan 1.555 narapidana yang mendapat Remisi Dasawarsa.

1.519 Napi di Lapas Salemba Dapat Remisi HUT ke-80 RI, Ini Rincian Kasus Terbanyak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/images-21-_copy_800x460.jpg" alt="ilustrasi tahanan kabur. Antara" width="100%">
<figcaption>ilustrasi tahanan kabur. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bersamaan dengan HUT ke-78 RI yang jatuh pada Kamis (17/8), Lembaga Pemasyarakatan Salemba memberikan remisi terhadap 1.035 orang tahanan dari total 1.735 tahanan dan 1.446 narapidana. <div dir="auto">Kepala Rutan Kelas 1A Jakarta Pusat Fauzi Harahap mengatakan dari total 1.035 tahanan yang mendapat remisi itu, 935 orang remisi mendapatkan remisi umum 1, remisi umum 2 sebanyak 100 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebanyak 45 orang mendapatkan remisi bebas, yang akan menjalani subsider atau denda itu sebanyak 57 orang," katanya kepada wartawan, Kamis (17/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan bahwa pemberian remisi itu diberikan kepada narapidana yang sudah memiliki dan berkekuatan hukum tetap, berkelakuan baik selama menjalani pembinaan, serta tidak ada pelanggaran disiplin selama menjalani masa pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012751585/mahfud-md-ingatkan-semua-pihak-soal-rencana-amendemen-uud-1945">Mahfud MD Ingatkan Semua Pihak Soal Rencana Amendemen UUD 1945 </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, napi yang mendapat remisi itu juga, katanya, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu tidak terlibat perkara lain yang saat ini masih berproses dalam penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberian remisi lebih banyak tahun ini, karena tahun kemarin masih dalam pandemi covid dan sebagian warga binaan masih ditempatkan di polres, Polda dan kejaksaan agung," ucap Fauzi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami harapkan saudara-saudara kita ini yang akan langsung bebas hari ini diharapkan tentunya kembalilah sebagai anak bangsa yang bertaubat dan tidak mengulangi perilaku yang buruk sebelumnya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Sebanyak 45 orang mendapatkan remisi bebas, yang akan menjalani subsider atau denda itu sebanyak 57 orang," katanya kepada wartawan

HUT ke-78 RI, 1.035 Tahanan di Rutan Salemba Dapat Remisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Screenshot_20230609_184650-3120547598.jpg" alt="Ilustrasi tahanan polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahanan polisi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia turut dirasakan para Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada peringatan kemerdekaan ini, sebanyak 175.510 narapidana menerima Remisi Umum (RU) Tahun 2023 dan 2.606 di antaranya langsung bebas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Remisi kepada Warga Binaan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan baik dan terukur," kata Menkumham, Yasonna H. Laoly saat memimpin Pemberian Remisi Umum Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 di kantor Kemenkumham RI Jakarta, Kamis (17/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan tersebut, Yasonna menyerahkan remisi secara simbolik kepada empat perwakilan warga binaan yang berasal dari Lapas Kelas IIA Salemba dan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yasonna menjelaskan, pemberian RU telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk apresiasi, negara memberikan remisi kepada narapidana yang telah menunjukan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepada Warga Binaan yang menerima remisi pada kesempatan ini, Yasonna berpesan untuk menjadikan momentum ini sebagai sebuah motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, dan mengikuti program pembinaan dengan giat dan bersungguh-sungguh. Menurutnya, program pembinaan yang sedang dijalankan saat ini merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan Warga Binaan kepada kehidupan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke depannya, diharapkan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat terinternalisasi dalam diri Saudara dan menjadi bekal mental dan spiritual dan sosial saat kembali ke masyarakat di kemudian hari," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya kembali mengucapkan selamat kepada Warga Binaan yang menerima remisi, terkhusus bagi Warga Binaan yang memperoleh kebebasan, untuk langsung kembali ke tengah masyarakat. "Selamat merajut tali persaudaraan di tengah keluarga dan selamat menjalin kebersamaan dengan lingkungan masyarakat. Jadilah insan dan pribadi yang baik, hiduplah dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik dan taat hukum," ucap Yasonna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yasonna berharap kepada narapidana yang telah menghirup udara bebas untuk mulai berkontribusi secara aktif dalam pembangunan untuk melanjutkan hidup, kehidupan, dan penghidupan sebagai warga negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga mengungkapkan, penerima RU Tahun 2023 ini terdiri dari 172.904 RU I (pengurangan sebagian), dan 2.606 RU II (langsung bebas). Tiga wilayah dengan penerima RU terbanyak yakni Sumatra Utara dengan jumlah 19.962 orang, Jawa Timur sebanyak 17.106 orang, dan Jawa Barat sebanyak 17.016 orang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"RU diberikan kepada warga binaan tindak pidana umum dan tindak pidana tertentu," ucap Reynhard.&nbsp;Selain itu menurutnya, pemberian remisi ini, pemerintah menghemat anggaran negara dalam pemberian makan kepada narapidana sebesar Rp 267.715.830.000.</div>

Negara memberikan remisi kepada narapidana yang telah menunjukan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam program pembinaan.

175.510 Narapidana Terima Remisi Umum HUT 78 RI, Negara Hemat Rp 267,7 Juta untuk Beri Makanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/umar-patek-terima-remisi.jpg" alt="BERKURANG: Umar Patek menerima surat keputusan (SK) remisi di Aula Lapas Kelas I Surabaya, Senin (17/8). (Alfian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERKURANG: Umar Patek menerima surat keputusan (SK) remisi di Aula Lapas Kelas I Surabaya, Senin (17/8). (Alfian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tanggal 17 Agustus selalu membawa kebahagiaan bagi warga binaan. Sebanyak 11.268 narapidana (napi) di Jawa Timur mendapatkan remisi. Salah satunya adalah Umar Patek. Napi kasus terorisme itu mendapat remisi umum peringatan kemerdekaan selama empat bulan.  ”Remisi khusus Idul Fitri satu bulan. Total tahun ini (mendapat remisi, Red) selama lima bulan,” katanya setelah menerima surat keputusan (SK) remisi di aula Lapas Kelas I Surabaya di Porong. Dia berharap tahun berikutnya juga mendapat pengurangan pidana.  Umar selama menjalani pidana di lapas cukup aktif mengikuti kegiatan pembinaan. Saat tidak pandemi, dia juga rajin mengikuti upacara bendera dalam peringatan HUT Republik Indonesia. Bahkan, dia menjadi salah satu pengibar bendera.  Tahun ini, dia juga menjadi peserta lomba antarwarga binaan dalam peringatan hari kemerdekaan. Ikut lomba tarik tambang, voli, dan sepak boks. ”Semua menempati posisi kedua,” lanjutnya.  Keaktifan dan kelakuan baik Umar di dalam penjara itulah yang menjadi salah satu pertimbangan namanya masuk usulan warga binaan yang berhak mendapat remisi.  Selain Umar, ada belasan ribu napi di Jawa Timur yang memperoleh remisi. Total, ada 11.268 WBP orang yang berhak mendapatkan remisi umum hari kemerdekaan. Ada yang langsung bebas saat mendapat diskon hukuman. Sebagian besar masih harus menuntaskan pidana di dalam penjara.  Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim Krismono menyatakan, besaran remisi yang diterima warga binaan bervariasi. Paling rendah 1 bulan dan paling lama 6 bulan.  ”Warga binaan yang telah menjalani pidana selama 6–12 bulan memperoleh remisi sebulan,” katanya.  Menurut dia, pemberian remisi tersebut bukan bentuk obral hukuman. Namun, menjadi hak sekaligus reward bagi warga binaan di dalam bui. ”Untuk mendapat remisi, syarat utamanya harus berkelakuan baik,” lanjutnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/08/2020/hargai-hak-warga-binaan-119-175-napi-dapat-remisi-17-agustus/">Hargai Hak Warga Binaan, 119.175 Napi Dapat Remisi 17 Agustus</a></li> </ul> Kelas I Lapas Surabaya menjadi penyumbang WBP yang paling banyak mendapatkan remisi di Jatim. Sebanyak 1.497 WBP mendapatkan remisi, 36 di antaranya bisa langsung bebas. Mayoritas masa pidana warga binaan di Lapas Porong panjang.  ”Mereka relatif berkelakuan baik sehingga banyak yang mendapat remisi,” kata Kalapas Kelas I Surabaya Gun Gun Gunawan.  Di Lapas Kelas II-A Sidoarjo warga binaan yang mendapat remisi juga cukup tinggi. Ada 253 orang yang memperoleh pengurangan hukuman. Tapi, hanya tiga orang yang langsung bebas dari bui kemarin. Sementara itu, 250 napi masih berada di dalam penjara.  ”Ada juga napi yang menunggu surat keputusan (SK) susulan,” ucap Kepala Lapas Kelas II-A Sidoarjo Teguh Pamuji.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tc91rv-kwug

Hukuman 11.268 Napi Berkurang, Umar Patek Dapat Remisi Empat Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/hamdallah-abu-bakar-baasyir-dapat-remisi-dari-kemenkumham_m_151561.jpeg" alt="Ustaz Abu Bakar Ba" width="100%">
<figcaption>Ustaz Abu Bakar Ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 35 narapidana dengan kasus teror&lrm;orisme mendapatkan remisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72. Kepala Humas Kemenkumham, Fitriadi Agung Prabowo&lrm; &lrm;mengatakan, salah satu terpidana kasus terorisme yang mendapatkan remisi adalah Abu Bakar Ba'asyir. "Ba'asyir mendapatkan remisi 3 bulan pengurangan kurungan penjara," ujar Fitriadi di kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta, Kamis (17/8). Sementara dari 35 narapidana terorisme tersebut, lima diantaranya mendapatkan remisi bebas dari Kemenkumham. Mereka adalah Agus Abullah, Mohamad Thorik, Sukardi, Oman Rochman dan Ansar Apriadi.&nbsp;"Jadi data yang didapat lima orang sudah bebas hari ini dapat remisi," katanya. Namun demikian dari 30 narapidana yang mendapatkan remisi dari Kemenkumham tersebut, Fitriadi mengaku tidak mengetahui nama-namanya. Yang ia tahu salah satunya hanya Ba'asyir.&nbsp;"Wah enggak dapat laporan nama-namanya cuma hanya jumlahnya saja," pungkasnya. Sebelumnya, pada 16 Juni 2016&nbsp;Abu Bakar Ba'asyir (72) divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu, dovinis hakim karena dianggap meyakinkan, menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.&nbsp; Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri &nbsp;Jakarta Selatan, Herry Swantoro mengatakan, Ba'asyir dinyatakan terbukti terlibat dalam pendanaan kegiatan terorisme, yakni pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar.&nbsp;&lrm; Dalam hal ini Ba'syir melanggar Pasal 15 jo Pasal 11 UU 15y/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hamdallah, Abu Bakar Ba'asyir Dapat Remisi dari Kemenkumham