<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/1001164468-3667945270.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta ada pembagian sub wilayah Surabaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya 2024-2044 untuk memeratakan seluruh kegiatan masyarakat agar tidak menumpuk di satu wilayah. &rdquo;Jadi kalau kita menuju compact city atau complete city yaitu komplet fasilitas, komplet pelayanan, rumah sakit, sekolah, fasilitas umum, dan lain-lain, itu kita rancang semua,&rdquo; kata Baktiono seperti dilansir dari Antara. Terkait penentuan sub wilayah, Baktiono mengatakan, jika sistem yang digunakan bisa menggunakan sistem seperti yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam memetakan wilayah penduduk. &rdquo;KPU kan menentukan sesuai dengan pengelompokan jumlah penduduk. Kalau Dinkes untuk pelayanan dasar kesehatan kan puskesmas itu memakai jumlah penduduk supaya tidak menumpuk mereka di puskesmas itu saja. Jadi tersebar,&rdquo; tutur Baktiono. Untuk itu, dia meminta adanya kajian dari pakar agar sub wilayah Surabaya barat, timur, utara, dan selatan, bisa segera diterapkan. &rdquo;Kita minta kajian agar wilayah di sub Surabaya timur barat, utara, selatan harus dipasang. Tapi kecamatan nanti bisa dikaji lagi, jangan sampai per radius. Sehingga semua aktivitas masyarakat bisa tersebar,&rdquo; tutur Baktiono. Dia menambahkan, dengan adanya pembagian wilayah yang jelas tersebut, akan memudahkan dalam melakukan pemetaan. Baik itu dari segi pembangunan atau yang lainnya. &rdquo;Pembagian wilayah itu penting dilakukan karena sebagai landasan dalam penentuan kebijakan yang akan dilakukan supaya bisa merata di masyarakat,&rdquo; terang Baktiono.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono minta ada pembagian sub wilayah Surabaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044

DPRD Surabaya Minta Pembagian Sub Wilayah RTRW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/Malam-Puncak-HUT-Ke-497-Jakarta-di-Monas-Dery-Ridwansah-7-4180915410.jpg" alt="Ilustrasi kemeriahan perayaan malam tahun baru di kawasan Monas, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemeriahan perayaan malam tahun baru di kawasan Monas, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta tengah menyinkronkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta bersama pemerintah pusat. Terutama untuk menata kawasan ring 1 atau Medan Merdeka. Meliputi Monumen Nasional (Monas), Istana Kepresidenan, Balai Kota, dan kompleks di sekitarnya. ''Termasuk kantor BUMN, kami tata supaya ke depannya bisa mengikuti pola pembangunan kota-kota dunia,'' ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhir pekan lalu. Karena itu, selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov juga menggandeng para ahli dan orang-orang yang memiliki pemikiran maju dalam menyusun konsep penataan kawasan ring 1. ''Saya akan konsultasikan ke Kementerian BUMN. Tentunya, akan koordinasi juga dengan Menteri Keuangan dan seterusnya untuk bisa sama-sama,'' ujarnya. Dia mencontohkan, Kantor Kementerian BUMN nantinya bisa menjadi area komersial. ''Termasuk Gambir dan juga Kantor Pertamina itu nanti juga ada konsepnya. Nah, ini sedang kami bincang-bincang dengan pak menteri (Menteri BUMN),'' jelasnya. Rencana penataan itu tidak lepas dari berubahnya status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Seiring dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Heru Hermawanto mengatakan, akan ada pengaturan pada pemanfaatan barang milik negara (BMN) di wilayah Jakarta. khususnya setelah ibu kota pindah ke Nusantara. Namun, Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dahulu melakukan sinkronisasi terkait jumlah aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Juga rencana pengembangannya bersama kementerian terkait.

Kawasan ring 1 Jakarta atau Medan merdeka akan ditata oleh pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat, sebagian bakal jadi area komersial.

 Sebagian Kawasan Ring 1 Akan Jadi Area Komersial, Pemprov DKI Jakarta Sinkronkan RTRW dengan Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/irvan-DPKRP-sby-2236721861.jpg" alt="Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya meninjau ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya 2023-2043. Hingga saat ini, RTRW Surabaya 2023-2043 itu masih dalam pembahasan di DPRD Surabaya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, berdasar ketentuan pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun dan itu ditetapkan dengan peraturan daerah (perda). Oleh karena itu, lanjut Irvan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 perlu dilakukan peninjauan Kembali. Hal itu telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 188.45/3/436.1.2/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan dan Pembentukan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. &rdquo;Keputusan Wali Kota Surabaya itu dimaksudkan untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034,&rdquo; kata Irvan, Rabu (16/8). Dia memastikan bahwa revisi Perda RTRW itu mengacu pada nomenklatur dan tata cara terbaru. Yakni Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. &rdquo;Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota,&rdquo; ujar Irvan. Menurut dia, tahap pelaksanaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Surabaya telah sampai pada tahap pemenuhan kelengkapan dokumen RTRW untuk Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN. Salah satu persyaratannya diperlukan Berita Acara Kesepakatan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Surabaya 2023-2042 antara Wali Kota dengan DPRD Kota Surabaya. &rdquo;Berdasar pertimbangan tersebut, Pemkot Surabaya menyampaikan surat dari Wali Kota Surabaya kepada Ketua DPRD Kota Surabaya Nomor: 600.3.2/14408/436.7.4/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal permohonan untuk Mendapatkan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2023-2043, yang untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian ATR/BPN,&rdquo; imbuh Irvan. Dia juga berharap dengan peninjauan ulang itu, tata Kota Surabaya menjadi lebih baik karena dengan review RTRW diharapkan menjadi instrumen atau solusi penataan kota, baik sektor transportasi, lingkungan, problem banjir atau sumber daya air, persampahan, mitigasi bencana, dan hunian. &rdquo;Nanti Kota Surabaya menjadi kota yang layak huni, sehat, efisien, dan berwawasan lingkungan,&rdquo; ucap Irvan.

Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya meninjau ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya 2023-2043. Saat ini, masih dibahas di DPRD

Pemkot dan DPRD Surabaya Tinjau Ulang RTRW 2023-2043

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Screenshot-1974-1552772012.png" alt="Ilustrasi Kota Mojokerto." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kota Mojokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kota Mojokerto menambah luas wilayah daerahnya menjadi 20,48 kilometer (km) persegi. Penetapan luas wilayah ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2043. Sebelumnya Kota Mojokerto hanya memiliki luas wilayah 16,26 km persegi. Hal itu juga membuat wilayah Kota Mojokerto pernah tercatat sebagai kota terkecil di Indonesia yang hanya memiliki tiga kecamatan saja. Dikutip dari Radar Mojokerto (Grup JawaPos), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Mojokerto Agung Moeljono Soebagijo menyatakan, dalam perda terbaru No 3/2023, luas wilayah RTRW 2023-2043 Kota Mojokerto bertambah menjadi 20,48 km persegi. &rdquo;Luas Kota Mojokerto saat ini bertambah menjadi 2.048 hektare, dengan total 20,48 km persegi yang sebelumnya 16,26 km,&rdquo; ungkap Agung Moeljono kepada Radar Mojokerto (Grup JawaPos). Penambahan luas wilayah itu juga menjadi perubahan dalam penetapan batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Agung menjelaskan, terdapat sepuluh segmen titik koordinat perbatasan yang diusulkan untuk diubah. &rdquo;Dari sepuluh titik ini, sudah ada terjadinya pencocokan dan tertuang dalam berita acara kedua pemerintahan daerah,&rdquo; tambah Agung Moeljono. Beberapa wilayah yang mengalami perubahan batas adalah, perbatasan antara Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari; dengan Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar; serta Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon; dengan Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko. &rdquo;Wilayah yang sebelumnya masuk kabupaten, dengan adanya perubahan batas daerah maka akan menjadi wilayah kota, sehingga memengaruhi luas kota,&rdquo; tutur Kepala Bappeda Litbang Kota Mojokerto Agung Moeljono Soebagijo.

Luas wilayah Kota Mojokerto bertambah menjadi 20,48 km persegi. Itu berdasar Perda Nomor 3/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Bertambah 4 Km Persegi, Berikut Luas Wilayah Terkini Kota Mojokerto