Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/07f51ac2-ce8b-4dd4-836b-ca5eaeca7f0d-694516453.jpg" alt="Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin menerima suap senilai Rp 800 juta terkait pengajuan restitusi pajak. Suap itu diterima dari Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB), Venasius Jenarus Genggor, untuk memperlancar pengurusan restitusi pajak. "Kepada MLY, VNZ memberikan uang Rp 800 juta yang dibungkus dalam kardus, di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2). Uang Rp 800 juta itu merupakan bagian dari "uang apresiasi" yang dijanjikan Venasius Jenarus Genggor senilai Rp 1,5 miliar. Hal itu setelah Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega menemukan lebih bayar sebesar Rp 49,47 miliar, dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar sehingga restitusi pajaknya menjadi Rp 48,3 miliar. KPK menyebut, uang senilai Rp 800 juta yang diterima Mulyono telah digunakan untuk pembayaran DP rumah sebesar Rp 300 juta dan sisanya Rp 500 juta masih disimpan di orang kepercayaannya. Sementara, Dian Jaya Demega menerima uang senilai Rp 200 juta, namun Venasius Jenarus Genggor meminta bagian sebesar 10 persen atau Rp 20 juta. "Sehingga DJD menerima bersih sebesar Rp 180 juta," ungkapnya. Sementara, terhadap sisa Rp 500 juta dari uang apresiasi tersebut disimpan oleh Venasius Jenarus Genggor untuk dirinya sendiri. Dalam OTT ini juga terungkap, Mulyono juga diduga menjadi Komisaris di beberapa perusahaan. Padahal, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Mulyono tidak dilarang merangkap jabatan lain. Dalam kasus ini, KPK resmi menetapkan Mulyono bersama Dian Jaya Demega dan Venasius Jenarus Genggor sebagai tersangka. KPK langsung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka untuk 20 hari pertama, sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. "Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujar Asep. Atas perbuatannya, Mulyono dan Dian Jaya Demega selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. &nbsp; Sementara, Venasius Jenarus Genggor selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

KPK duga Mulyono terima suap Rp 800 juta dari PT BKB untuk pengurusan restitusi pajak. Kasus ini seret tiga tersangka dan penahanan.

KPK Duga Mulyono Terima Suap Rp 800 juta Dibungkus Kardus untuk Pengurusan Restitusi Pajak PT BKB

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-04JPG-778934870.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu (kanan) memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakart" /> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, penerimaan pajak bruto tercatat sebesar Rp 1.619,2 triliun hingga 30 September 2025. Lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.588,21 triliun. "Penerimaan pajak kita lihat dari dua sisi, yakni bruto dan neto. Bruto adalah jumlah keseluruhan penerimaan pajak sebelum dikurangi restitusi, sedangkan neto adalah penerimaan setelah dikurangi restitusi," jelas Suahasil dalam APBNKiTA di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Selasa (14/10). Meski penerimaan bruto meningkat, penerimaan pajak neto tahun ini tercatat Rp 1.295,28 triliun, masih di bawah realisasi neto tahun lalu sebesar Rp 1.354,86 triliun. Hal ini disebabkan adanya peningkatan restitusi pajak yang cukup signifikan. "Restitusi pajak ini artinya (dana pajak) dikembalikan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, sehingga kemudian uangnya itu beredar di tengah-tengah perekonomian," ujarnya. Detail penerimaan menunjukkan, beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Orang Pribadi, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) berkontribusi berbeda-beda. PPN dan PPNBM tercatat turun 3,2 persen dibandingkan tahun lalu. Dengan angka realisasi sebesar Rp 702,2 triliun. Meski begitu, dia optimistis dengan membaiknya kondisi perekonomian ke depan, penerimaan bruto juga akan terus meningkat. Seiring bertambahnya aktivitas ekonomi. "Realisasi bruto sampai September ini sudah lebih baik dari tahun lalu, dan kita akan terus pantau agar perekonomian makin sehat, sehingga penerimaan pajak juga ikut tumbuh," harapnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan peningkatan penerimaan pajak bruto dan dampaknya terhadap perekonomian.

Wamenkeu: Restitusi Pajak Meningkat, Dikembalikan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/tsvxBaXFdILpbCeNC2RtDD6fwociR9c5lQDsQh04-258084324.jpg" alt="Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak Indonesia turun 4,4 persen hingga September 2025. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" /> JawaPos.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.295,3 triliun hingga akhir September 2025. Angka ini tercatat turun 4,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu Rp 1.354,9 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi penerimaan itu setara dengan 62,4 persen dari proyeksi atau outlook penerimaan pajak 2025 senilai Rp 2.076,9 triliun. Atau dalam hal ini telah mencapai 59,1 persen dari target penerimaan pajak pada APBN 2025 yang ditetapkan Rp 2.189,3 triliun. Purbaya menyebut, penerimaan pajak yang turun ini bukan tanpa alasan. Salah satu alasan disebabkan penurunan harga komoditas seperti batubara dan sawit. "Penurunan harga batubara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Namun sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Kantornya, Selasa (14/10). Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak secara bruto masih mampu bertumbuh meskipun terdapat kontraksi secara netto. Secara bruto penerimaan pajak September 2025 masih tumbuh mencapai Rp1.619,20 triliun. Suahasil menyebut bahwa penerimaan pajak yang menurun ini disebabkan oleh adanya peningkatan restitusi pajak. "Karena tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak. Restitusi ini artinya dikembalikan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada wajib pajak. Sehingga, uangnya ini beredar di tengah-tengah perekonomian," beber Suahasil. Lebih rinci, penerimaan pajak per akhir September terdiri atasl Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) yang tumbuh sebesar 39,8 persen menjadi Rp 16,82 triliun. Kemudian, penerimaan dari sisi pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 19,50 triliun, atau naik 17,6 persen. Namun demikian, PPh Badan tercatat masih mengalami kontraksi sebesar 9,4 persen, menjadikan penerimaan PPh Badan hanya mencapai Rp 215,10 triliun di akhir September 2025. Pun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN atas Barang Mewah (PPnBM) juga tercatat turun 17,6 persen menjadi Rp 19,50 triliun. &ldquo;Dengan uang yang beredar di tengah-tengah perekonomian itu, termasuk yang berasal dari restitusi pajak, akan membantu gerak ekonomi kita selama ini,&rdquo; tukas Suahasil.

Kemenkeu laporkan penerimaan pajak  turun 4,4 persen hingga September, dipicu penurunan harga komoditas dan meningkatnya restitusi pajak

Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen jadi Rp 1.295 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Ini Penyebabnya

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" /> JawaPos.com – Kesadaran wajib pajak (WP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan mereka meningkat. Sampai Senin (9/3), jumlah WP yang sudah melaporkan SPT 2019 mencapai 6,2 juta. Seperti tahun-tahun sebelumnya, batas waktu pelaporan pajak penghasilan (PPh) adalah 31 Maret.  "Tahun lalu kami kumpulkan SPT 4,7 juta di hari dan tanggal yang sama (dengan sekarang)," ujar Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo, Selasa (10/3).  Dia mencatat, ada kenaikan 34 persen. Dari total 19 juta WP yang terdaftar, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan 80–85 persen melaporkan SPT tahun ini. Suryo mengaitkan peningkatan kesadaran WP itu dengan kemudahan pelaporan.  Sebagian besar WP memanfaatkan e-filing atau fitur pengisian pajak online alias dalam jaringan (daring). Buktinya, jumlah WP yang melaporkan SPT secara manual menurun. Yakni, dari sekitar 333.000 tahun lalu menjadi 262.000 orang sampai Senin lalu.  Kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan SPT. Perempuan 57 tahun itu didampingi para pejabat Eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka juga melaporkan SPT.  Menteri yang akrab disapa Ani itu mengapresiasi perolehan penerimaan negara dari pajak. Dia juga menekankan bahwa melaporkan SPT bersama adalah aktivitas terbuka yang bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak.  Dalam kesempatan tersebut, Ani mengingatkan kembali kepada seluruh WP orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas PTKP atau Rp 54 juta untuk melaporkan SPT. Setiap tahun pelaporan itu dimulai pada Januari dan berakhir pada Maret.  "Jadi, semua masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan ekonomi dan pendapatan di atas Rp 54 juta per tahun wajib membayar pajak pribadi dan menyampaikan SPT sebelum akhir Maret," jelas Ani.  Sebagai upaya sosialisasi pajak, Suryo mengaku telah menghimpun 7.740 relawan. Mayoritas berasal dari universitas.  Sementara itu, pemerintah terus menindaklanjuti gejolak perekonomian global sebagai dampak wabah korona. Kemarin Ani mengumumkan bahwa pihaknya mempercepat restitusi pajak.  Tidak hanya itu, pemerintah juga menaikkan batasan restitusi yang semula Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar. Restitusi adalah pembayaran kembali pajak yang telah diserahkan oleh WP.  "Karena orang sekarang sedang stand still, kita punya ruang untuk menambah nominal restitusi," ungkap Ani.  Percepatan restitusi pajak merupakan program yang diperkenalkan pemerintah sejak April 2018. Tujuannya, mengurangi biaya kepatuhan.  Pemerintah sengaja menaikkan batas maksimal nominal restitusi pajak untuk membantu para WP. Terutama perusahaan. Dengan demikian, mereka bisa mengelola arus kas di tengah tekanan perekonomian seperti sekarang.  "Virus korona menghambat aktivitas orang sehingga pendapatan menjadi lebih rendah dan cash flow terganggu. Padahal, ini sangat penting untuk dunia usaha," katanya.  Besaran restitusi untuk PPh WP badan Rp 1 miliar. Sementara itu, nominal untuk PPN pengusaha kena pajak (PKP) Rp 1 miliar dan PPh orang pribadi nonkaryawan Rp 100 juta.  SPT Pajak  Jumlah wajib pajak (WP) : 19 juta orang  Yang belum melapor : 13 juta WP  Yang sudah melapor : 6,2 juta WP (naik 34 persen dari periode yang sama tahun lalu)  Yang melapor manual : 262 ribu orang  Catatan : Data hingga 9 Maret 2020  Sumber: DJP

Pemerintah Naikkan Batas Restitusi, dari Rp 1 Miliar jadi Rp 5 Miliar

restitusi pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#restitusi pajak

Berita Terkini

KPK Duga Mulyono Terima Suap Rp 800 juta Dibungkus Kardus untuk Pengurusan Restitusi Pajak PT BKB

Wamenkeu: Restitusi Pajak Meningkat, Dikembalikan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha

Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen jadi Rp 1.295 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Ini Penyebabnya

Pemerintah Naikkan Batas Restitusi, dari Rp 1 Miliar jadi Rp 5 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com