<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana.jpeg" alt="Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> </div> <div class="mt-5"> JawaPos.com&nbsp;- Tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, mengajukan restorative justice atau RJ. Keduanya secara resmi mengajukan penyelesaian masalah hukum menggunakan mekanisme tersebut usai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng) beberapa waktu lalu. Dengan mengajukan RJ, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis berarti memilih jalur damai dalam menyelesaikan persoalan hukum yang menyeret mereka berdua menjadi tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin telah mengkonfirmasi pengajuan RJ dari kedua tersangka. &rdquo;RJ-nya masih dalam proses,&rdquo; ungkap Kombes Iman saat ditanyai oleh awak media di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan, Iman menyatakan bahwa mekanisme RJ dapat ditempuh apabila ada kesediaan dari kedua belah pihak. Menurut dia, saat ini penyidik masih menunggu respons dari Jokowi sebagai pelapor. Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi jika pihak pelapor dan terlapor sudah sepakat. &rdquo;Penyidik menunggu dari kedua belah pihak untuk permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana KUHP maupun KUHAP,&rdquo; kata dia. Dalam kasus tersebut, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dijadikan tersangka bersama 6 orang lainnya. Total, ada 8 tersangka yang terbagi atas 2 klaster. Selain mereka berdua, tersangka lain dalam kasus itu terdiri atas Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa. Sebelumnya, Kompol Syarif M. Fitriansyah yang bertugas sebagai ajudan Jokowi sudah mengkonfirmasi pertemuan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi. Menurut Syarif, pertemuan itu merupakan agenda silaturahmi. Para tamu diterima langsung oleh Jokowi pada Kamis (8/1). Pertemuan itu berlangsung tertutup selama beberapa jam sampai selesai sekitar pukul 18.20 WIB. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017053403/sekjen-rejo-prabowo-gibran-akui-dampingi-eggi-sudjana-dan-hari-damai-lubis-bertemu-jokowi-di-solo">Sekjen ReJo Prabowo-Gibran Akui Dampingi Eggi Sudjana dan Hari Damai Lubis Bertemu Jokowi di Solo</a> &rdquo;Iya benar (Jokowi) menerima kedatangan Saudara Eggi Sudjana dan pihak terkait di kediaman. Pak Jokowi sudah menerima silaturahmi dari saudara Eggi Sudjana dan Hari Damai Lubis didampingi saudari Elida Netty selaku kuasa hukum Eggi Sudjana,&rdquo; kata Syarif dikutip dari pemberitaan Radar Solo (Jawa Pos Group). &nbsp; </div>

Tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis

Usai Temui Jokowi, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice ke Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/IMG_20251216_175740-2573064756.jpg" alt="Jumpa pers DJ Panda dengan ditemani kuasa hukumnya di bilangan Sudirman, Jakarta, Selasa (16/12). (Abdul Rahman)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers DJ Panda dengan ditemani kuasa hukumnya di bilangan Sudirman, Jakarta, Selasa (16/12). (Abdul Rahman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Erika Carlina akhirnya mengakhiri perseteruannya dengan DJ Panda setelah sempat bersitegang di ranah hukum. Hal ini dibuktikan dengan artis berjuluk Queen of Party itu mencabut laporan polisi yang sempat dibuatnya di Polda Metro Jaya. Erika Carlina akhirnya mencabut laporan polisi terhadap DJ Panda dengan adanya perdamaian melalui proses restorative justice setelah hal yang sempat dipersyaratkan Erika akhirnya dipenuhi oleh sang DJ. Salah satunya, adanya permintaan maaf dilakukan Panda dan adanya pengakuan atas kesalahan yang telah dia lakukan. Pencabutan laporan polisi dilakukan Erika Carlina ini dibenarkan Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Iskandarsyah. Menurut dia, sang aktris telah resmi melakukan pencabutan laporan polisi, beberapa hari lalu. "Surat pencabutan laporannya masuk hari Jumat kemarin," kata AKBP Iskandarsyah saat dikonfirmasi, Senin (22/12). Pencabutan laporan polisi ini sejatinya sesuai dengan keinginan DJ Panda dan kuasa hukumnya saat melakukan jumpa pers di bilangan Sudirman, Jakarta, beberapa waktu lalu. DJ Panda melalui kuasa hukumnya kala itu menaruh harapan besar dapat mengakhiri permasalahan di ranah hukum dengan Erika Carlina sebelum berganti tahun. "Apa yang diharapkan ? Saya izin untuk menjawab, yang diharapkan tentunya kita harap bisa berakhir dengan damai kalau bisa sebelum tutup tahun ya. Supaya kita bisa tahun baruan enak, nggak ada kasus-kasus yang mengganjal di hati," kata Michael Sugijanto, pengacara DJ Panda, dalam jumpa pers di bilangan Sudirman, Jakarta, Selasa (16/12). Dalam kesempatan itu, pihak DJ Panda menyampaikan harapan dapat berdamai dengan Erika Carlina setelah adanya permohonan maaf yang tulus dari lubuk hati, dengan mengakui kesalahan yang telah dia perbuat, menyebarkan data pribadi Erika Carlina. Penyebaran data pribadi Erika Carlina tidak disadari oleh DJ Panda, ternyata mengakibatkan terancamnya sang aktris dilakukan sejumlah penggemarnya. "Pasti ada kesalahan yang dilakukan DJ Panda sehingga harus minta maaf dulu. Sisanya apakah nanti ada minta lain lain-lain, itu kan hal lain lagi. Kalau memang ada kerugian dan memang harus dimintakan , itu lain lagi. Tapi dalam kasus ini saya tidak pernah menerima permintaan atau mendengar permintaan di luar dari permohonan maaf yang setulus-tulusnya," tutur pengacara DJ Panda.

Erika Carlina akhirnya mengakhiri perseteruannya dengan DJ Panda setelah sempat bersitegang di ranah hukum. Hal ini dibuktikan dengan artis

Erika Carlina Resmi Cabut Laporan Polisi, Sesuai Keinginan DJ Panda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/bem-si-ungkap-identitas-mahasiswa-yang-ditangkap-polisi_m_163915.jpeg" alt="Ilustrasi Demonstrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Demonstrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus Tina Rambe, seorang ibu yang ditangkap terkait demo menolak pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Labuhanbatu, Sumatera Utara menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan restorative justice dalam kasus tersebut. Hal itu untuk memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.&nbsp; "Aparat penegak hukum seharusnya menggunakan pendekatan restorative justice untuk penyelesaian masalah sosial antara masyarakat dengan pihak perusahaan," kata Pangeran kepada wartawan, Selasa (10/9). Gustina Salim Rambe atau Tina Rambe bersama dua teman aktivisnya ditangkap saat melakukan aksi demo penolakan pengoperasian PKS PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) pada Senin, 20 Mei 2024. Penolakan itu terjadi karena pabrik sawit dinilai memberi dampak yang merugikan masyarakat sekitar. Baik dengan suara bising, bau, polusi udara, hingga pencemaran air sumur dan sungai. Apalagi, lokasi pabrik sawit tepat berada di samping sekolah sehingga mengganggu kenyamanan murid dan mengancam keamanan anak-anak. Mengingat banyak truk operasional pabrik yang lalu lalang. Tina dikenal lantang menyuarakan penolakan operasional PKS itu.&nbsp; Pangeran mengatakan, seharusnya penegak hukum bijaksana dengan memberikan restorative justice atau keadilan restoratif pada kasus seperti Tina. Karena itu menyangkut kesejahteraan masyarakat.&nbsp; &ldquo;Pendekatan restorative justice kan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan dialog dan mediasi antara korban, pelaku, dan masyarakat,&rdquo; ucapnya.&nbsp; &ldquo;Kapolri juga sudah pernah berpesan soal hal ini. Agar polisi melakukan pendekatan humanis atau soft approach dan gunakan restorative justice, untuk kasus pidana yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan seperti perselisihan seperti ini,&rdquo; sambungnya. Penolakan warga terhadap pengoperasian pabrik sawit di Labuhanbatu sudah berlangsung sejak 2017. Namun baru-baru ini kembali menjadi perhatian masyarakat karena video Tina saat menjadi tahanan viral di media sosial.&nbsp; Pangeran meminta penegak hukum untuk melakukan dialog antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Ia menekankan, penyelesaian konflik melalui dialog konstruktif dapat menghindari eskalasi. Sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi tanpa harus mengandalkan tindakan hukum yang represif. "Utamakan restorative justice dalam menyelesaikan suatu kasus yang berkenaan dengan masalah sosial masyarakat. Tentu sekali ini sesuai kualifikasi yang sudah diatur dalam Peraturan mengenai RJ. Sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dari aparat penegak hukum, bukan hanya ditangkap dan disel tanpa kata dan penjelasan yang baik," jelas Pangeran. Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan ini juga menilai, pendekatan restorative justice selain bersifat humanis, dapat pula mengurangi kesan arogansi penegak hukum. Pangeran menyatakan, kasus perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan seringkali terjadi dan seharusnya penegak hukum dapat menjadi mediator.&nbsp; &ldquo;Apalagi ini yang disangkakan hanya karena dianggap melawan aparat. Apa pelaku yang hanya beberapa orang ini sampai melakukan tindakan anarkis yang fatal. Mereka hanya menuntut keadilan bagi masyarakat kok,&rdquo; tegasnya. Pangeran&nbsp;juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menahan Tina Rambe dan para warga lainnya. Karena itu dianggap sebagai bentuk kriminalisasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.&nbsp; &ldquo;Aksi demo yang dilakukan itu dilindungi konstitusi kita. Jangan sampai salah kaprah. Penegak hukum harus bisa melihat masalah ini dengan lebih komprehensif, dan beri solusi terbaik. Bukan asal tangkap gitu aja,&rdquo; pungkas Pangeran.

Kasus Tina Rambe, ibu yang ditangkap terkait demo menolak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sumatera Utara menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

DPR Dorong Restorative Justice untuk Ibu-ibu yang Ditahan Polisi usai Demo Pabrik Sawit di Labuhan Batu Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/KASUS-KDRT-CUT-INTAN_IMAM-HUSEIN-1-1423940385.jpg" alt="Tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Armor Toreador dihadirkan saat konferensi pers di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/08/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Armor Toreador dihadirkan saat konferensi pers di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/08/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Armor Toreador sama sekali tidak menyangka bakal diciduk polisi gara-gara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukannya terhadap sang istri, selebgram Cut Intan Nabila. Armor pun cukup kaget ketika mendapati dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Bogor di salah satu hotel di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu. Pengacara Armor Toreador pun mengungkapkan kondisi terkini kliennya usai ditangkap dan kini harus mendekam di dalam tahanan Polres Bogor. "Kondisinya baik. Dia kaget dan kecewa saja, ini di luar ekspektasi dia," ujar Irawansyah selaku kuasa hukum Armor Toreador, saat ditemui di bilangan Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/8). Sebagai kuasa hukum, Irawansyah sebenarnya kecewa pada Armor yang melakukan KDRT kepada istrinya. Bukan hanya dirinya, dia juga yakin betul publik merasakan hal yang sama. "Kalau kecewa pasti kecewa, semua orang juga pasti kecewa. Tapi kan ada batasan kemampuan, Armor masih muda banget. Armor lahir tahun 1998," paparnya. Pengacara Armor memastikan pihaknya akan mengupayakan jalan damai. Supaya permasalahan kasus KDRT dapat diselesaikan secara damai melalui proses restorative justice. Pihak Armor kini sedang dalam proses mematangkan poin-poin perdamaian. "Kita harus menjaga marwah anak 3 orang yang masih kecil-kecil. Dia menyesal dan kaget," ucapnya. Di mata kuasa hukumnya, Armor sebenarnya orang yang baik. Dia pun menyebut, jika kliennya bukan orang baik, tidak mungkin punya 3 orang anak dari hasil pernikahan dengan Cut Intan Nabila. "Intan sudah 3 kali main ke kantor kita, baik-baik saja nggak seperti ada masalah," bebernya. Kasus ini mencuat ke publik setelah Cut Intan Nabila mengunggah video di Instagram yang memperlihatkan KDRT yang dilakukan armor terhadap dirinya. Dalam video, terlihat pertengkaran antara Armor Toreador dan Cut Intan Nabila di atas ranjang kamar mereka. Armor terlihat menjambak rambut sang istri dan beberapa kali menghujaninya dengan pukulan. Bahkan, anak mereka yang masih bayi sempat kena tendangan kaki Armor. Video unggahan Cut Intan Nabila berbuah dukungan yang besar dari netizen. Hal itu terlihat dari 1,4 juta komentar dalam unggahan video KDRT Cut Intan Nabila di Instagram. Banyak dari netizen meminta untuk memenjarakan Armor, minta Intan bercerai dari suaminya, hingga memberikan dukungan penyemangat dan doa untuk Intan. Video KDRT yang dilakukan Armor ke Intan sudah ditonton lebih dari 246 juta sejak diunggah sekitar 2 hari lalu. Jumlah followers Cut Intan Nabila juga naik drastis. Dari yang awalnya hanya sekitar 300-an ribu followers, kini naik menjadi 1,2 juta followers di Instagram.

Armor Toreador sama sekali tidak menyangka bakal diciduk polisi gara-gara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Cut Intan Nabila

Tak Menyangka Bakal Diciduk Polisi usai KDRT pada Cut Intan Nabila, Kuasa Hukum Ungkap Kondisi Armor Toreador

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/SULTAN-RIFAT-2-1793369758.jpg" alt="Sultan Rifat Alfatih, korban jeratan kabel fober optik milik PT Bali TowerindoSentra, Tbk." width="100%">
<figcaption>Sultan Rifat Alfatih, korban jeratan kabel fober optik milik PT Bali TowerindoSentra, Tbk.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keluarga Sultan Rif'at Alfatih, 21, korban terjerat kabel fiber optik milik PT Bali Towerindo meminta agar dimediasi agar kasus tersebut selesai secara damai. Hal itu menyusul pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang menyebut bahwa tak ada unsur pidana terhadap perusahaan itu dalam kasus Sultan.&nbsp; <div dir="auto">"Kami menghormati statement Pak Kapolda dan kami minta bantuan untuk restorative justice," ujar ayah Sultan, Fatih Nurul Huda saat dihubungi JawaPos.com melalui pesan singkat, Selasa (2/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harapan itu Fatih sampaikan agar kasus ini menjadi tak berlarut-larut dan cepat selesai. Belum lagi dengan keadaan Sultan yang menurutnya malah semakin drop jika tak ada titik terang penyelesaian kasus tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013689261/analisis-taktis-keberanian-dan-kendala-mengupas-statistik-pelanggaran-dan-kartu-di-pss-sleman-2023">Analisis Taktis, Keberanian dan Kendala, Mengupas Statistik Pelanggaran dan Kartu di PSS Sleman 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar masalah ini lekas selesai, apapun hasilnya tidak akan merubah kondisi fisik Sultan.</div> <div dir="auto">Kasihan Sultan," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya hingga saat ini belum menemukan unsur pidana dalam kasus jeratan kabel fiber optik milik Bali Towerindo (BT) yang melukai Sultan Rif'at Alfatih, 21.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sultan ini setelah kami nilai, tidak ada unsur kesengajaan atau tindak pidana belum jelas," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di Balai Polda Metro Jaya, Kamis, dilansir dari ANTARA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karyoto menjelaskan BT tidak melakukan dengan sengaja kabel tersebut menjuntai hingga melukai leher Sultan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini orang mengendarai kendaraan sepeda motor tiba-tiba terbelit kabel itu miliknya BT. Padahal dia, tidak melakukan kesalahan," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013689252/dishub-catat-122-juta-orang-bergerak-di-jogjakarta-selama-natal-dan-tahun-baru">Dishub Catat 12,2 Juta Orang Bergerak di Jogjakarta Selama Natal dan Tahun Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, demikian Karyoto menambahkan pihaknya saat ini masih mencari pengemudi mobil yang menabrak kabel tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan bisa ketemu siapa yang menyebabkan tiang itu sedikit membengkok dengan kabel CCTV-nya itu menggelantung sehingga bisa menyebabkan orang terjerat," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, dia menegaskan, jika BT, tidak ada pidana. "Mau diproses bagaimana pidana, itu ada kesalahannya, kelalaian atau kesengajaan. Itu di situ," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Keluarga Sultan Rif'at Alfatih, korban terjerat kabel fiber optik milik PT Bali Towerindo meminta agar dimediasi agar kasus berjalan damai.

Ayah Sultan Rif'at Minta Bantuan Untuk Restorative Justice Kasus dengan PT Bali Towerindo