<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/penusukan-ketintang-1428458374.jpg" alt="Kasus penusukan mahasiswa di Ketintang Surabaya berakhir damai lewat restorative justice. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kasus penusukan mahasiswa di Ketintang Surabaya berakhir damai lewat restorative justice. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus penusukan yang dilakukan oleh mahasiswi berinisial A, 21 tahun terhadap temannya berinsial Z, 21 tahun, di sebuah indekos Jalan Ketintang PTT, Gayungan, Kota Surabaya, berakhir damai.</p> <p>Kedua belah pihak melakukan pertemuan mediasi dan sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum. Kabar ini dibenarkan oleh Kapolsek Gayungan, Kapolsek Gayungan, AKP Edo Damara Yudha.</p> <p>"Untuk update perkara dugaan penusukan yang terjadi pada Senin, 26 januari, kedua belah pihak sepakat damai. Jadi melalui proses RJ (Restorative Juctice), pelaku maupun korban sepakat untuk damai," tuturnya, Kamis (29/1).</p> <p>Bahkan, kata AKP Edo, permintaan mediasi dan damai itu diajukan oleh pihak korban, yakni Z. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menjelaskan hubungan pelaku dan korban yang sebelumnya disebut sebagai pasangan kekasih.</p> <p>"Memang benar ada dugaan perselingkuhan waktu kasus ramai kemarin, itu masih dugaan ya. Karena setelah diselidiki lagi, korban dan pelaku ini bukan dalam hubungan (asmara), melainkan sebagai teman," imbuh AKP Edo.</p> <p>Sebelumnya, warga Ketintang, Surabaya digegerkan dengan tindakan seorang mahasiswi berinisial A, 21 tahun, yang tega menusuk temannya berinisial Z, 21 tahun yang tinggal di indekos wilayah tersebut.</p> <p>Kapolsek Gayungan menuturkan bahwa tragedi berdarah ini bermula saat A menghubungi Z pada Senin (26/1) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, korban mengaku sakit dan pelaku mendatangi indekos untuk menjenguk.</p> <p>Sesampainya di lokasi, korban tak berada di kamarnya. Pelaku menunggu dan menghubungi kekasihnya agar segera pulang. "Saat korban datang, di situ lah terjadi cekcok, pemukulan, dan penusukan di lengan kiri tangan korban," tutur AKP Edo.</p> <p>Kepada petugas, pelaku mengaku memukul kepala korban dua kali menggunakan ponsel, lalu menusuk lengan kiri korban dengan pisau dapur sebanyak satu kali. Kini korban dirawat di RS Bhakti Rahayu Surabaya.</p> <p>Sementara pelaku, mahasiswi A sudah diamankan ke Mapolsek Gayungan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sajam pisau dapur yang digunakan pelaku.</p>

Kasus penusukan mahasiswa di Ketintang Surabaya berakhir damai lewat restorative justice. Polisi perbaiki hubungan korban dan pelaku.

Sempat Bikin Geger, Kasus Penusukan Mahasiswa di Ketintang Surabaya Berakhir Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/heroik-kisah-nenek-nenek-kejar-pelaku-penjambretan-begini-akhirnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi penjambret sampai harus tinggalkan motor saat dikejar korbannya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjambret sampai harus tinggalkan motor saat dikejar korbannya</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus yang menjerat Hogi Minaya, yang sempat ditetapkan sebagai tersangka setelah menabrak dua orang penjambret tas istrinya, berakhir damai melalui mekanisme <em>restorative justice</em>. Proses perdamaian tersebut dilaksanakan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman, Jogjakarta, Senin (26/1).</p> <p>Mengutip <em>Radar Jogja (Jawa Pos Grup)</em>, kegiatan tersebut dihadiri oleh tersangka Hogi Minaya beserta penasihat hukumnya, perwakilan kepolisian, tokoh masyarakat, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Sleman. Sementara itu, keluarga dua penjambret hadir secara daring dari Palembang dan Pagar Alam, yang didampingi penasihat hukum masing-masing.</p> <p>Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman, Bambang Yunianto, menjelaskan kejaksaan dalam proses ini berperan sebagai fasilitator. Dari hasil pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai dan saling memaafkan.</p> <p>"Hasilnya kedua pihak setuju untuk saling memaafkan," kata Bambang usai pertemuan.</p> <p>Meski demikian, Bambang menyebut masih diperlukan pembahasan lanjutan terkait bentuk dan mekanisme pelaksanaan kesepakatan perdamaian tersebut oleh masing-masing penasihat hukum.</p> <p>"Nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut bentuknya seperti apa pelaksanaan perdamaiannya," ujarnya.</p> <p>Ia menargetkan, dalam dua hingga tiga hari ke depan sudah ada keputusan final. Adapun surat penghentian penuntutan (SKP2) belum diterbitkan dan akan dilakukan secara bertahap sesuai prosedur.</p> <p>Namun demikian, Bambang memastikan bahwa alat pengawasan berupa gelang GPS yang sebelumnya dipasang di kaki tersangka telah dilepas. Ia menegaskan pemasangan alat tersebut merupakan bagian dari prosedur karena Hogi Minaya berstatus sebagai tahanan kota.</p> <p>Dalam penerapan restorative justice, Bambang menjelaskan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain tindak pidana tidak diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih, perbuatan dilakukan pertama kali, serta terjadi karena unsur kelalaian.</p> <p>Dalam kasus ini, Hogi Minaya sebelumnya dijerat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.</p> <p>"Pertimbangan jaksa penuntut umum, perkara ini memenuhi syarat karena perbuatannya merupakan bentuk kelalaian. Jadi ada pengecualian di situ," pungkas Bambang.</p>

Hogi Minaya yang sempat jadi tersangka usai bela istri dari penjambret akhirnya damai lewat restorative justice di Kejari Sleman.

Sempat jadi Tersangka usai Bela Istri, Hogi Minaya dan Keluarga Penjambret Berakhir Damai

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/IMG-20260104-WA0002-741644725.jpg" alt="Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana mengungkap perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia setelah diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru. Dalam aturan baru ini, polisi tidak melulu bertugas menyeret ke penjara setiap pelanggar pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam KUHP dan KUHAP baru kini terdapat ruang lebih luas bagi penyelesaian yang adil, rasional, dan manusiawi melalui pendekatan Restorative Justice (RJ). Meski begitu, bukan berarti pelaku kejahatan bisa lolos begitu saja dari hukuman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentu tidak,&rdquo; kata Umar S. Fana di Jakarta, Senin (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Restorative Justice bukan jalan pintas, melainkan cara baru memandang keadilan. Bukan semata dari sudut pandang negara, tetapi juga dari perspektif korban, pelaku, dan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menuturkan, selama ini paradigma masyarakat selalu mengaitkan keadilan dengan hukuman penjara. Namun, terdapat perkara yang masuk kategori tindak pidana ringan (tipiring) dan konflik sosial yang tidak selalu tuntas hanya dengan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/017113905/pilihan-kereta-api-terbaik-jakartablitar-nyaman-aman-dan-tepat-waktu">Pilihan Kereta Api Terbaik Jakarta&ndash;Blitar: Nyaman, Aman, dan Tepat Waktu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, korban tetap merasakan kekecewaan karena pelaku tidak berubah dan tetap merusak hubungan sosial. Melalui KUHP baru, hukuman juga bertujuan untuk memulihkan, mencegah, dan menjaga keseimbangan sosial. Bahkan, undang-undang secara tegas membuka ruang penghentian penuntutan jika perkara telah diselesaikan di luar pengadilan sesuai ketentuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini bukan tafsir bebas. Ini norma hukum yang sah. Di sinilah Restorative Justice berdiri,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenderal bintang dua Polri ini memberi contoh perselisihan antar tetangga yang berujung dorong-dorongan dan luka ringan. Secara hukum bisa dikategorikan pidana. Namun apakah memenjarakan salah satu pihak tidak pasti akan menyelesaikan masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan RJ, yang dicari bukan siapa paling salah, tapi bagaimana kerugian dipulihkan dan konflik berhenti,&rdquo; kata Umar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaku mengakui kesalahan, mengganti kerugian, meminta maaf, lalu korban menerima diiringi lingkungan kembali kondusif. Dengan begitu, negara tetap hadir, hukum tetap ditegakkan, tanpa menciptakan luka sosial baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pula dalam kasus penipuan ringan. Jika kerugian dapat dikembalikan, pelaku bukan residivis, dan korban sepakat, maka penyelesaian di luar pengadilan justru lebih adil dan efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun Umar menegaskan, Restorative Justice tidak berlaku untuk semua perkara. Kejahatan berat, kekerasan serius, kejahatan terhadap nyawa, korupsi, terorisme, dan tindak pidana berdampak luas tetap harus diproses secara pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di situ kepentingan publik jauh lebih besar dari kepentingan damai individual,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengingatkan, RJ tidak boleh dipaksakan. Jika korban ditekan atau dibujuk, maka cara ini akan kehilangan maknanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kesukarelaan adalah roh RJ. Tanpa itu, keadilan justru berubah menjadi ketidakadilan baru,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui dasar hukum ini, aparat di lapangan bisa menekan keraguannya dalam mengambil keputusan RJ. &ldquo;RJ bukan keputusan pribadi, melainkan keputusan profesional yang sah selama memenuhi syarat hukum,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, undang-undang kini mengakui bahwa penyelesaian di luar peradilan dapat mengakhiri proses pidana. Artinya, RJ adalah bagian resmi dari sistem hukum nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masyarakat perlu tahu, RJ bukan damai paksa. Jika korban menolak, proses hukum tetap berjalan. Polisi tidak boleh memaksa,&rdquo; tandas Umar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana mengungkap perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Irjen Umar: Lewat KUHP Baru, Polri Tidak Harus Selalu Memenjarakan Pelaku Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/del-3318810869.jpg" alt="Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Opsi restorative justice untuk Delpedro Marhaen dan aktivis lainnya belum ditempuh oleh aparat kepolisian. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, restorative justice merupakan mekanisme dalam proses hukum yang melibatkan 2 pihak. Yakni pelapor dan terlapor. Sehingga harus ada inisiasi kedua pihak tersebut.&nbsp;</p> <p>"Jadi, konsep <em>restorative justice</em> itu adalah pengembalian kepada kondisi semula. Berdasar aturan yang ada, maka<em> restorative justice </em>itu inisiasinya harus berawal dari kedua belah pihak. Misalkan pelapor A melaporkan Saudara B dugaan peristiwa pidana tertentu, inisiasi atau keinginan untuk<em> restorative justice</em> itu harus berawal dari kedua belah pihak," terang Ade Ary kepada awak media pada Selasa (30/9).&nbsp;</p> <p>Berkaitan dengan kasus yang kini menjerat Delpedro dan beberapa aktivis lainnya, Ade Ary menyampaikan bahwa rangkaian peristiwa kerusuhan pada akhir Agustus lalu terdiri atas beberapa klaster. Diantaranya ada klaster penghasutan, klaster pengrusakan, klaster pelemparan, klaster pembakaran, serta klaster penjarahan beberapa rumah pejabat publik.</p> <p>"Sampai dengan saat ini semuanya masih diproses, menindaklanjuti arahan dari bapak presiden dan atensi dari bapak kapolri juga, sehingga sampai dengan saat ini penyidik masih terus memproses kasus ini dan terus dilakukan pendalaman untuk mengungkap siapa dalang di balik kericuhan ini," terang dia.</p> <p>Khusus Delpedro yang dijerat dengan pasal penghasutan, Ade Ary menyampaikan bahwa dalam peristiwa itu ada yang menghasut dan dihasut. Dia menyebut, nantinya penyidik akan mempertimbangan opsi restorative justice dalam kasus tersebut. Tentu semua tetap merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.&nbsp;</p> <p>"Nanti akan dinilai, dipertimbangkan, berdasarkan persyaratan yang diatur di peraturan yang ada tentang&nbsp;<em>restorative justice</em>," ujarnya.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Ade Ary menyampaikan bahwa sampai saat ini permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Gerakan Nurani Bangsa untuk Delpedro dan tahanan lain masih dipertimbangkan oleh penyidik. Belum ada keputusan berkaitan dengan permohonan tersebut.&nbsp;</p> <p>"Ini masih dipertimbangkan terus oleh penyidik. Sekali lagi bahwa seseorang yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan aturan yang berlaku, terhadap beberapa pasal pidana. Ada yang dapat dilakukan penahanan, ada yang tidak dapat dilakukan penahanan," ujarnya.&nbsp;</p> <p>Menurut Ade Ary, penyidik pasti punya alasan yang cukup untuk menahan seseorang. Termasuk diantaranya barang bukti. Karena itu, sampai hari ini penyidik masih menahan Delpedro dan beberapa tahanan lain pasca demo akhir Agustus lalu.&nbsp;</p> <p>"Jadi, alasan penahanan seperti yang kami sampaikan tadi, ada bukti yang cukup, kemudian ada alasan kekhawatiran. Ini KUHAP yang menyatakan ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," tegasnya.</p>

Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa opsi restorative justice untuk Delpedro Marhaen dan aktivis lainnya belum ditempuh.

Ini Kata Polda Metro Jaya soal Opsi Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen dan Aktivis Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Edward-Omar-Sharif-Hiariej-atau-Eddy-Hiariej-Fedrik-Tarigan-2JPG-2848666358.jpg" alt="Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4/2024). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4/2024). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah bersama Komisi III DPR RI menyepakati pemuatan prinsip restorative justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana oleh korporasi ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p> <p>Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Eddy Omar Sharif Hiariej, menegaskan penerapan restorative justice dalam RKUHAP tidak menghapus proses hukum terhadap korporasi. Menurutnya, penyelesaian perkara pidana terhadap badan hukum akan melewati mekanisme khusus yang dikenal dengan Divert Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan.</p> <p>"Jadi begini, khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu ada mekanisme yang kewenangan itu diberikan kepada jaksa yang kita kenal dengan istilah Divert Prosecution Agreement. Ini hanya terhadap subjek hukum berupa korporasi," kata Eddy Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).</p> <p>Eddy menjelaskan, proses restorative justice hanya bisa dilanjutkan apabila korporasi terlebih dahulu mengajukan DPA. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim.&nbsp;</p> <p>"Kalau hakim setuju maka itu ada persyaratan-persyaratan yang dimuat di dalam perjanjian penundaan penuntutan," ucapnya.</p> <p>Ia menekankan, tindak pidana korporasi tidak bisa serta merta menyetujui penyelesaian perkara lewat jalur restorative justice. Menurutnya, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh korporasi agar layak mendapatkan kebijakan tersebut.</p> <p>Salah satu syarat utama yakni pengembalian kerugian negara atau pihak korban akibat kejahatan korporasi tersebut. Namun, jika korporasi gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka proses hukum akan dilanjutkan sesuai prosedur penuntutan biasa.</p> <p>"Kalau itu tidak dapat dipenuhi maka kembali ditutup dengan penuntutan seperti biasa. Tapi kalau bisa terpenuhi maka kemudian itu dihentikan penuntutannya," tegas Eddy.</p> <p>Sementara, Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman menyatakan pihaknya telah membahas ribuan daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP. Menurutnya, terdapat 1.676 DIM yang telah dibahas secara keseluruhan.</p> <p>"Jumlahnya kan tadi kita berapa, 1.676 DIM. DIM tetap 1.091, DIM redaksional 295," ujar Habiburrokhman.&nbsp;</p> <p>Legislator Fraksi Partai Gerindra itu memastikan, pihaknya akan segera membawanya ke pembahasan tingkat I. Ia memastikan, KUHAP lama produk kolonial akan segera diganti.</p> <p>"Iya dong harus segera ya, karena KUHAP yang lama ini kan sangat tidak adil dan harus segera kita ganti dengan KUHAP yang baru. Urgent nih, sangat urgent mengganti KUHAP lama ya. Ya namanya undang-undang kan, namanya kita kerja di sini kan kalau bisa kerja lebih cepat ya lebih baik," pungkasnya.</p>

Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan prinsip restorative justice dalam RKUHAP untuk penanganan hukum korporasi.

Pemerintah dan DPR Akomodasi Restorative Justice untuk Penyelesaian Hukum Korporasi di RKUHAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/IMG_20240725_134907-4016366499.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI tengah membahas Revisi Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU&nbsp;KUHAP). Revisi kali ini juga memuat pasal tentang&nbsp;konsep restorative justice.</p> <p>Adapun beberapa syarat restorative justice, seperti yang tercantum pada Pasal 75, yaitu baru pertama kali melakukan tindak pidana. RUU KUHAP juga merinci pengecualian penerapan restorative justice, seperti pada tindak korupsi dan terorisme.</p> <p>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, RUU KUHAP bakal menjadi pedoman utama dalam menerapkan restorative justice. Mengingat, konsep restorative justice belum dikenal secara spesifik pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.</p> <p>&ldquo;Jadi restorative justice ini kan belum dikenal secara spesifik dalam KUHAP yang saat ini. Penerapan restorative justice masih bertumpu pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SSPA), Peraturan MA, Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan Peraturan Kapolri (Perkap),"&nbsp;ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3).</p> <p>"Nah dalam RUU KUHAP, telah diatur secara rinci terkait restorative justice. Sehingga penyelesaian perkara ringan dapat lebih cepat, berkeadilan, tanpa berlarut-larut di pengadilan,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Politikus Partai NasDem ini&nbsp;menyebut bahwa restorative justice merupakan konsep hukum modern. Proses hukum tidak lagi selalu berujung pemberian sanksi hukuman badan.</p> <p>&ldquo;Restorative justice ini ciri hukum modern. Di mana hukum tidak lagi dijadikan ajang balas dendam semata. Tapi lebih kepada pemulihan, penyelesaian solutif dan berimbang, terutama bagi korban," jelasnya.</p> <p>Dengan begitu, Sahroni tak ingin ada lagi seseorang yang melakukan tindak pidana ringan dijatuhi hukuman berat.&nbsp;</p> <p>Jadi kita tidak akan lihat lagi kasus seperti di Gunungkidul kemarin, di mana pencuri kayu diancam hukuman bertahun-tahun. Cukup dicari jalan tengahnya antara korban dan pelaku. Ini lebih solutif dan manusiawi,&rdquo; tutup Sahroni.</p>

Beberapa syarat restorative justice, seperti yang tercantum pada Pasal 75, yaitu baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Restorative Justice di RUU KUHAP, Sahroni Bilang Tak Ada Lagi Pencuri Kayu Dihukum Berat!

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/Jaksa-Agung-Sanitiar-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-2JPG-2776209186.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024).</figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan bahwa pengguna narkotika haram masuk penjara. Dia menegaskan hal itu saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (5/12).</p> <p dir="ltr">Menurut dia, para pengguna narkoba harus mendapat rehabilitasi. Sehingga proses hukum kepada mereka akan dilakukan melalui mekanisme <em>restorative justice</em>.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Untuk <em>restorative justice</em>, kami khususnya haram bagi jaksa untuk melimpahkan ke pengadilan bagi pengguna (narkoba)," kata dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dengan begitu, tidak akan ada lagi pengguna narkoba yang dibui. Hal itu sejalan dengan semangat untuk mengurangi masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau lapas.</p> <p dir="ltr">Selain itu, keputusan tersebut juga menandakan bahwa hanya pengedar, bandar, dan operator-operator lain di balik layar yang masuk penjara dengan hukuman berat.&nbsp;"Artinya kalau itu hanya pengguna, kami akan lakukan <em>restorative justice</em>. Haram hukumnya bagi kami untuk melimpahkan ke pengadilan kalau itu adalah pengguna narkotika," jelasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sebaliknya, terhadap para pelaku narkoba yang terancam hukuman lima tahun penjara atau lebih, Sanitiar menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak akan mentolerir. Mereka bakal dihukum dengan sanksi berat.</p> <p dir="ltr">Bahkan, dia memastikan penuntutan kepada mereka akan dimaksimalkan. Menurut dia, itu sudah terbukti. Saat ini, Kejagung sudah menuntut mati beberapa bandar.</p> <p dir="ltr">"Setiap bulannya kami menuntut hukuman mati untuk beberapa perkara, khususnya untuk pengedar pabrikan dan bandar, itu hampir 20 sampai 30 tiap bulannya untuk tuntutan mati," kata dia.</p>

"Artinya kalau itu hanya pengguna, kami akan lakukan restorative justice. Haram hukumnya bagi kami untuk melimpahkan ke pengadilan," katanya

Catat! Jaksa Agung Nilai Jika hanya Pengguna Narkoba Tak akan Dibui, Agar Lapas Nggak Over-kapasitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/Screenshot_2024-01-14-14-10-45-615_comandroidchrome-edit-83338842.jpg" alt="AWK, pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan ditangkap Polisi" width="100%">
<figcaption>AWK, pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan ditangkap Polisi</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Hukum Nasional (THN) Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) akan menempuh jalur damai atau <em>restorative justice</em> terhadap AWK, 23, pelaku yang mengancam menembak Anies di media sosial. Hal itu bila pelaku melakukan aksinya seorang diri.</p> <div dir="auto">"Iya insya Allah (tempuh restorative justice) jika individu," ujar anggota THN Timnas AMIN Aziz Yanuar saat dihubungi <em>JawaPos.com</em> melalui pesan singkat, Minggu (14/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia tetap menuntut agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pengancaman penembakan terhadap Anies oleh TWK itu. Pasalnya, jika ada aktor intelektual di balik aksi pelaku, menurutnya kasus harus terus dilanjutkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013730407/5-khasiat-acai-berry-untuk-kesehatan-tubuh-salah-satunya-stabilkan-berat-badan">5 Khasiat Acai Berry Untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Stabilkan Berat Badan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika sistematis, maka kami usul harus diusut tuntas aktor intelektualnya," tegas Aziz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami harap jika ini memang terbukti sistematis dan terstruktur maka harus diungkap hingga tuntas," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bareskrim Polri bersama Polda Jawa Timur masih mengembangkan kasus pengancaman penembakan kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilakukan oleh AWK, 23. Sejauh ini pelaku mengakui sebagai pemilik akun @calonistri71600 yang digunakan membuat cuitan bernada ancaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena ini masih dalam perjalanan, saya minta untuk tim interogasi awal hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha kepada wartawan, Sabtu (13/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara terkait motif pengancaman belum dapat dipastikan. Shandi berdalih AWK tengah dalam perjalanan menuju Polda Jawa Timur untuk proses pemeriksaan lanjutan setelah ditangkap di wilayah Jember.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim tengah mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal lainnya yang bisa kita informasikan berikutnya," jelasnya.</div>

THN Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) akan menempuh jalur damai atau restorative justice terhadap pengancam Anies.

Timnas AMIN Akan Tempuh Restorative Justice terhadap Pengancam Penembakan Anies, Ada Syaratnya