<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/retret-4065985978.jpg" alt="Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6). (Humas Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6). (Humas Kemendagri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Retret gelombang II untuk para kepala daerah resmi digelar mulai Minggu (22/6) dan berlangsung hingga Kamis (26/6) depan. Total, ada 86 kepala daerah mengikuti retret yang digelar di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Peserta retret bakal digembleng banyak aspek, mulai dari komitmen mengabdi kepada masyarakat sampai soal keberagaman. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambut kedatangan para kepala daerah peserta retret. Mereka mulai dari gubernur, wali kota, sampai bupati. Kedatangan kepala daerah itu diiringi dengan defile drum band. Penyambutan tersebut ditandai dengan pengalungan bunga secara simbolis kepada Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam, dan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti. Bima menjelaskan retret kepala daerah sebelumnya digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Retret gelombang II dilaksanakan di kampus IPDN. Pemilihan lokasi ini menyiratkan pesan khusus, yaitu soal pengabdian dan keragaman. "Praja IPDN setelah lulus nanti jadi pembantu kepala daerah melayani rakyat," katanya. Semangat membantu atau mengabdi para praja IPDN itu diharapkan bisa diresapi oleh kepala daerah. Mantan wali Kota Bogor itu mengatakan, selama mengabdi dan menjalankan tugas sebagai kepala daerah, tidak ada hal lain selain mengabdikan diri untuk melayani warga. Di Kampus IPDN, keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Pasalnya putra-putri terbaik dari seluruh penjuru Nusantara dididik dan ditempa menjadi pelayan masyarakat. Mereka tidak dibedakan berdasarkan suku, ras, maupun etnis. Sebaliknya, semua nilai pembelajaran berada dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika. Dia menginginkan para Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati peserta retret semakin kuat kebersamaan dalam keberagaman. "Semakin bangga menjadi bagian dari pelayan Nusantara," sambung Bima. Seperti pada pelaksanaan Retret Kepala Daerah Gelombang I, kegiatan di IPDN itu didesain supaya kepala daerah beserta wakilnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, diharapkan mereka juga memahami gagasan besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasikan Asta Cita. Sebelumnya Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di kantor Kemendagri di Jakarta. Dalam amanatnya Tomsi menyampaikan retret kepala daerah bukan sekadar aktivitas fisik. Tetapi juga sarana untuk mendisiplinkan diri. Selama kegiatan, para kepala daerah akan mengurus kebutuhan pribadinya secara mandiri. Sebagai bagian dari latihan disiplin kerja. &ldquo;Biasa sehari-hari ada yang nemenin, ada yang setrika, bersih-bersih sepatu, sekarang ngurus sendiri, sama seperti dulu lagi," katanya. Kemudian jika biasanya bangun agak siang, sekarang bangun lebih pagi. Kemudian ada sesi olahraga supaya sehat. Kegiatan dirancang untuk melatih pejabat publik untuk biasa rapat pagi. Tomsi menjelaskan, materi retret akan mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, regulasi yang berlaku. Kemudian soal kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan nasional. Selain itu, retret menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan bertukar informasi terkait daerah masing-masing. &ldquo;Diharapkan dapat menjadi suatu tim yang baik," katanya. Sehingga dalam menjalankan tugasnya bisa saling membantu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berprinsip good governance. Dia menegaskan bahwa setiap kabupaten itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia menambahkan, setiap daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Misalnya, dalam program pengendalian inflasi, kerja sama antardaerah penting ketika ada komoditas yang mengalami lonjakan harga. Selain itu Tomsi berpesan bahwa retret juga menyentuh aspek nasionalisme. Setiap daerah perlu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan daerahnya sendiri. Baginya pemahaman ini penting agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan dapat maju bersama. &ldquo;Ini juga tentunya harus dapat dipahami dengan sebaik-baiknya,&rdquo; tandasnya. (wan)

Retret gelombang II di IPDN Jatinangor diikuti 86 kepala daerah, fokus pada komitmen mengabdi dan keberagaman.

Retret Gelombang II, Kepala Daerah Ditempa Keberagaman dan Komitmen Mengabdi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/qSYZHwJeb3kN7MVJabEQd9O3YHnvgw37z2ccahUK-1-4159950120.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan Retret Kepala Daerah Gelombang II, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan. Menurut Bima, Retret Kepala Daerah Gelombang II merupakan momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antarkepala daerah. Hal ini disampaikan saat konferensi pers terkait Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (19/6). &ldquo;Memang kalau dipelajari kondisinya memang tidak memungkinkan,&rdquo; kata Bima. Ia menjelaskan, peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama. Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas. Ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai. Sebelum keberangkatan ke Jatinangor, seluruh peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (21/6), dan berkumpul kembali di Kemendagri pada Minggu (22/6) untuk kemudian diberangkatkan menggunakan kereta cepat. &ldquo;Dan nanti akan dilepas oleh Pak Sekjen Kemendagri Pak Tomsi untuk selanjutnya menggunakan Whoosh kereta cepat menuju Jatinangor,&rdquo; ujar Bima. Setibanya di IPDN, para peserta akan disambut oleh Rektor IPDN Halilul Khairi dan Wamendagri Bima Arya, sebelum secara resmi membuka rangkaian retret yang akan dilangsungkan hingga Kamis malam (26/6). &ldquo;Retret sendiri akan dibuka secara resmi oleh Pak Mendagri pada hari Senin di tanggal 23 [Juni 2025],&rdquo; ucap Bima. Bima menegaskan, substansi materi yang disampaikan dalam retret gelombang kedua ini tetap sama seperti sebelumnya, yakni penguatan pemahaman tugas kepala daerah, program prioritas, strategi pemberantasan korupsi, serta pembentukan jejaring sinergi antarkepala daerah. &ldquo;Dan bagaimana semua kepala daerah akan diarahkan untuk saling mengenal sehingga siap berkolaborasi,&rdquo; jelasnya. Menurut Bima, hasil evaluasi dari gelombang pertama menunjukkan manfaat besar dari proses saling mengenal antarkepala daerah. &ldquo;Kalau kita evaluasi hasil retret gelombang pertama, maka semua akan menyampaikan hal sama. Bahwa yang sangat penting didapat dari retret gelombang pertama adalah proses untuk lebih mengenal lagi sehingga bisa bersinergi di lapangan,&rdquo; ungkapnya. Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Para bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Guna menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping. &ldquo;Dan tidak diperbolehkan kepala daerah ini untuk didampingi, baik oleh protokol, ajudan, dokumentasi. Nah, semuanya kita atur tertib, gitu,&rdquo; ujarnya. Selama retret, praja IPDN juga dilibatkan dalam sejumlah kegiatan. Mereka akan tampil menyuguhkan kesenian hingga mengikuti beberapa sesi diskusi bersama para kepala daerah. Selain itu, para kepala daerah juga berkesempatan makan siang bersama praja di Menza, ruang makan kebanggaan IPDN. &ldquo;Kepala daerah ini akan makan siang bersama-sama dengan Praja di ruang kebanggaan IPDN yaitu Menza tadi,&rdquo; tambahnya. Dipilihnya IPDN sebagai lokasi retret, lanjut Bima, bukan tanpa alasan. Selain fasilitas yang memadai, lokasinya pun mudah diakses dari Jakarta dan efisien secara pembiayaan. &ldquo;Karena di sini fasilitasnya sangat memadai, dan sangat efisien. Artinya, menginapnya enggak bayar. Mengakses ke sini juga cepat ya, dari Jakarta hanya satu jam,&rdquo; pungkasnya.

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan Retret Kepala Daerah Gelombang II, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah.

87 Kepala Daerah Akan Ikuti Retret Gelombang II yang Digelar di IPDN Jatinangor pada 23-26 Juni 2025

Retret Gelombang II

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Retret Gelombang II

Berita Terkini

Retret Gelombang II, Kepala Daerah Ditempa Keberagaman dan Komitmen Mengabdi

87 Kepala Daerah Akan Ikuti Retret Gelombang II yang Digelar di IPDN Jatinangor pada 23-26 Juni 2025

Download Aplikasi JawaPos.com