<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/Kemacetan-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-2-4241666728.jpg" alt="Kemacetan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Kemacetan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilik kendaraan dengan nopol Jakarta harus siap mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar pajak. Terutama yang kendaraannya lebih dari satu. Sebab, Pemprov DKI Jakarta memiliki aturan baru terkait pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak baru itu tercantum pada pasal 7. Disebutkan bahwa pemilik kendaraan pertama dikenakan tarif PKB sebesar 2 persen. Jika yang bersangkutan memiliki kendaraan kedua, dikenakan pajak 3 persen. Lalu, 4 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga, 5 persen untuk kendaraan bermotor keempat, dan 6 persen untuk kendaraan kelima. Begitu seterusnya. Tarif tersebut naik 0,5 persen dari aturan sebelumnya. Namun, tidak semua kendaraan dikenai pajak. Ada beberapa jenis kendaraan yang dibebaskan dari pajak. Hal itu tercantum pada pasal 4 ayat 3. Disebutkan, objek PKB yang dikecualikan adalah kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Lalu, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, kendaraan bermotor milik pabrikan atau importir untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual. Kepala Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu menuturkan, penyusunan perda tersebut melibatkan banyak pihak. Tidak hanya Pemprov DKI, tetapi juga DPRD DKI. &rdquo;Memang, Perda Nomor 1 yang baru terbit tersebut mengatur beberapa jenis pajak. Salah satunya PKB yang memang mengalami perubahan. Tapi, data kendaraan yang masuk dalam pengecualian PKB tersebut tidak ada di kami,&rsquo;&rsquo; kata Herlina. Dia juga menyampaikan, penyusunan regulasi tersebut telah melalui sejumlah pertimbangan. Namun, untuk pajak PKB, dia menekankan tahun ini belum diterapkan. Oleh karena itu, dia belum bisa memerinci dampak dari kebijakan tersebut terhadap realisasi PKB tahun ini. &rdquo;Perdanya kan baru, kami belum bisa melihat realisasi PKB. Memang, untuk (regulasi) PKB sendiri baru mulai (diterapkan) 5 Januari 2025. Ada ketentuan khusus di bagian akhir perda itu,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sekadar diketahui, target PKB di DKI Jakarta terus meningkat. Tahun ini direncanakan penerimaan dari PKB mencapai Rp 9,7 triliun. Naik dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi Rp 9,6 triliun. Lalu, pada 2022, PKB terealisasi Rp 9 triliun, 2021 Rp 8,8 triliun, dan 2020 sebesar Rp 8 triliun. &rsquo;&rsquo;Untuk tahun ini, dari rencana Rp 9,7 triliun, realisasi hingga 16 Januari 2024 sudah Rp 420 miliar,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyoroti Perda Nomor 1 yang baru diterbitkan tersebut. Menurut dia, Pemprov DKI harus bijak dalam membuat kebijakan. Kenaikan PKB akan menyulitkan masyarakat kecil. Dia mencontohkan seseorang yang memiliki tiga mobil. Secara otomatis dia kena pajak progresif. Untuk menyiasatinya, banyak orang yang pinjam KTP milik warga yang tak mampu. &rsquo;&rsquo;Harus dibedakan, jangan dipukul rata kena progresif semuanya. Banyak orang mengakalinya dengan pinjam KTP orang kecil. Dampaknya, orang kecil itu anaknya tidak dapat KJP, misalkan,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia meminta bapenda lebih jeli. &rsquo;&rsquo;Ayo pemda mencari pajak, tapi jangan memberatkan masyarakat. PKB progresif itu memberatkan masyarakat,&rsquo;&rsquo; terangnya. (rya/c6/oni)

Pemilik kendaraan dengan nopol Jakarta harus siap mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor Progresif di Jakarta Naik Setengah Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/Kostaka-3253949291.jpg" alt="Suasana Kafe Kostaka Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Suasana Kafe Kostaka Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kenaikan pajak hiburan memang memicu banyak kritik dari kalangan pelaku usaha. Tapi, pemerintah memastikan, tidak semua jenis pajak hiburan mengalami kenaikan. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati menjelaskan, merujuk UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pada Pasal 55 dijelaskan, ada 12 jenis yang termasuk jasa kesenian dan hiburan. Namun, dari 12 jenis kegiatan tersebut, kegiatan yang dikenakan pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan dengan tarif batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen adalah untuk kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Sementara, mayoritas pajak hiburan lainnya justru turun. Yang semula dalam UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) maksimal 35 persen, lalu dengan UU HKPD justru turun ke 10 persen. Sejumlah pelaku bisnis hiburan, di antaranya yang disuarakan pengacara Hotman Paris Hutapea dan penyanyi Inul Daratista, mengkritik kebijakan baru tersebut. Mereka menyebut usaha hiburan yang dijalankan belum sepenuhnya pulih akibat hantaman Covid-19. Terkait dengan alasan itu, Lydia menyebut bahwa sejatinya realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak hiburan telah mendekati capaian pada prapandemi. Dan, pengusaha yang merasa keberatan dengan kebijakan itu pun dapat mengajukan insentif fiskal. Insentif fiskal yang dimaksud adalah berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan pembayaran atas pokok pajak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pemberian insentif fiskal itu merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. &rsquo;&rsquo;Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen, silakan berdasar assessment daerahnya melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan pembebasan, ataupun penghapusan dari pokok pajak,&rsquo;&rsquo; tutur Lydia. Di DKI Jakarta, pemprov setempat menetapkan pajak hiburan atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40 persen. Regulasi sebelumnya, pajak untuk jenis hiburan di atas ditetapkan 25 persen. Sementara itu, Pemkot Surabaya menetapkan tarif paling tinggi 50 persen untuk hiburan dewasa. Misalnya, diskotek, karaoke dewasa, kelab malam, bar, panti pijat, dan mandi uap atau spa. Sedangkan karaoke keluarga ditetapkan 40 persen. &rdquo;Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2024,&rsquo;&rsquo; jelas Kabid Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Reklame, Hiburan, dan Air Tanah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Ekkie Noorisma di Surabaya kemarin (16/1). Ketua Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia Santoso Setyadji menilai tarif yang ditetapkan pemkot tidak jauh berbeda dengan ketentuan UU HKPD. Hanya, memang pemkot tidak menerapkan tarif maksimal 75 persen pada hiburan malam. &rdquo;Tapi, kami masih merasa keberatan dengan tarif pajak tersebut,&rdquo; katanya. Di Sidoarjo, kabupaten tetangga Surabaya, Sejak 5 Januari, pajak karaoke mengalami kenaikan dari 20 persen menjadi 40 persen. Pemeriksa Pajak Ahli Muda Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo Surendro Nurbawono mengatakan, sejak Desember lalu pihaknya menggelar sosialisasi kepada seluruh wajib pajak. (dee/mar/uzi/rya/c6/ttg)

Kenaikan pajak hiburan memang memicu banyak kritik dari kalangan pelaku usaha. Tapi, pemerintah memastikan, tidak semua jenis pajak hiburan.

Pengusaha Kalau Keberatan Pajak Hiburan Bisa Ajukan Insentif Fiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/1883D586-3DEC-4C05-A2F5-0BCF2ED036A1-1578694865.jpg" alt="Puskesmas Caringin, Kota Bandung, pasang pengumuman kenaikan tarif dari Rp 3 ribu menjadi Rp 15 Ribu." width="100%">
<figcaption>Puskesmas Caringin, Kota Bandung, pasang pengumuman kenaikan tarif dari Rp 3 ribu menjadi Rp 15 Ribu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan penyesuaian tarif puskesmas dari Rp 3.000 menjadi Rp 15.000. Kenaikan itu menyusul terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, terbitnya perda terbaru itu atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, kebijakan itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. &rdquo;Tentunya kenaikan tarif ini tidak boleh membebani. Saya yakin kenapa? Karena kondisi saat ini tidak membebani kepada pasien. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sekarang yang sudah cukup membaik,&rdquo; kata Bambang Tirtoyuliono seperti dilansir dari Antara di Bandung. Bambang memastikan dengan penyesuaian tarif tersebut akan membuat pelayanan seluruh puskesmas di Kota Bandung kepada para pasien semakin meningkat. &rdquo;Kita punya Perda terbaru terhadap penyesuaian tarif untuk layanan puskesmas. Ini perlu ada semacam edukasi dan sosialisasi secara masif,&rdquo; ujar Bambang Tirtoyuliono. Lebih lanjut&nbsp;dia menyatakan, nanti seluruh puskesmas di Kota Bandung ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah ditetapkan menjadi BLUD, seluruh puskesmas dapat melakukan pengelolaan keuangan sendiri. Termasuk pengolahan dari sisi pengadaan barang dan jasa yang selama ini berada di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes). &rdquo;Bahwa 80 puskesmas di Kota Bandung kami dorong menjadi dan sudah ada yang menjadi BLUD. Jadi mau tidak mau, beban APBD untuk penyelenggaraan puskesmas itu kami kurangi,&rdquo; tutur Bambang Tirtoyuliono. Sementara itu,&nbsp;Kepala Dinkes Kota Bandung&nbsp;Anhar Hadian menyebut, dengan penyesuaian terhadap tarif tersebut&nbsp;puskesmas, tidak lagi mensubsidi pasien umum. &rdquo;Jadi tarif lama itu kira-kira mulai 2010, berarti sudah 14 tahun. Sementara harga kebutuhan untuk obat, alat kesehatan, dan lain sebagainya, kan tiap tahun juga naik. Dengan tarif sebelumnya Rp 3.000&nbsp;puskesmas itu mensubsidi pasien umum,&rdquo; papar Anhar. Dia memastikan, dengan penyesuaian tarif menjadi Rp 15.000 tidak akan berpengaruh bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. &rdquo;Kalau yang pasien BPJS memang tidak akan terdampak sama sekali, mau naik lima kali lipat, 10 kali lipat, karena mereka memakai BPJS, pasti gratis,&rdquo; jelas Anhar Hadian.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan penyesuaian tarif di seluruh puskesmas dari Rp 3.000 menjadi Rp 15.000.

Pemkot Bandung Naikan Tarif Puskesmas Menjadi Rp 15 Ribu

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/pantai-sadranan-2648245401.jpg" alt="Pantai Sadranan di Gunungkidul, Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Pantai Sadranan di Gunungkidul, Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Momen libur panjang mulai dari Natal hingga tahun baru (Nataru), rupaya berhasil menguntungkan sektor pariwisata yang dimiliki berbagai daerah. Bukan hanya sektor pariwisata saja yang diuntungkan saat momen Nataru ini, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Bahkan, beberapa tempat wisata mampu berkontribusi dalam pemasukan pendapatan retribusi daerah dengan jumlah yang tak sedikit, yakni mencapai miliaran rupiah. Salah satunya yakni, seperti ragam objek wisata yang berada di wilayah Gunungkidul. Dilansir Radar Madiun (JawaPos Grup), mulai dari hari pertama liburan Nataru, objek wisata Gunungkidul mendulang retribusi yang signifikan daripada biasanya. Terhitung sejak momen liburan 23 Desember hingga 27 Desember lalu, Dinas Pariwisata Gunungkidul mencatat retribusi objek wisata terhimpun sebesar Rp 1,29 miliar. Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Oneng Windu Wardana mengungkapkan bahwa, jumlah pengunjung selama libur Natal 2023 mencapai 173.708 orang. "Pendapatan retribusi yang masuk sebesar Rp1,29 miliar. Ini untuk semua destinasi wisata beretribusi yang ada di Gunungkidul," kata Oneng, seperti yang dikutip Radar Madiun (JawaPos Grup). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/013662071/pesona-alam-banyuwangi-jadi-daya-tarik-ribuan-wisatawan-diharapkan-mampu-dongkrak-umkm-di-kawasan-wisata">Pesona Alam Banyuwangi Jadi Daya Tarik Ribuan Wisatawan, Diharapkan Mampu Dongkrak UMKM di Kawasan Wisata</a> Oneng juga mengatakan, puncak kunjungan wisata saat libur panjang tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember dengan jumlah wisatawan mencapai 53.628 orang. "Kami tidak menyangka, dan di luar prediksi kami kunjungan membludak pada 24 Desember lalu," katanya. Terkait objek wisata Gunungkidul yang banyak dikunjungi, Oneng menyebutkan bahwa pantai di kawasan selatan Gunungkidul lah yang paling ramai dikunjungi wisatawan. "Sebagian besar kunjungan masih seputar kawasan pantai," kata dia. Selain menikmati wisata alam di pantai-pantai tersebut, wisatawan juga dapat mengunjungi kawasan wisata buatan yang ada di pinggir pantai. Menyambut liburan selanjutnya setelah Natal, yakni tahun baru, Oneng mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki rencana untuk berkunjung bahwa akan ada penyesuaian tarif untuk wisata. Hal tersebut mengacu pada Perda Gunungkidul Nomor 9/2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketetapan tersebut akan mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2024. ***

Dinas Pariwisata Gunungkidul mencatat retribusi daerah hasil dari objek wisata selama Nataru terhimpun sebesar Rp 1,29 miliar.

Wisata Pantai Gunungkidul Berkontribusi Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Selama Nataru, Nilainya Fantastis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/pajak-mobil.jpeg" alt="Petugas menghampiri wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas menghampiri wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca libur panjang lebaran, Unit Pelayanan (UP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) Samsat Jakarta Barat, mulai melakukan kegiatan door to door. Petugas mendatangi pemilik monil mewah merk Maybach di PT Sari Kebon Jeruk Permai di Jalan Meruya Ilir, Pertokoan Taman Kebon Jeruk, Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.  Pantauan dilokasi, petugas menggunakan rompi warna hijau bertuliskan Samsat Jakarta Barat, yang tiba dilokasi langsung masuk ke gedung PT Sari Kebon Jeruk Permai. Kondisi kantor terlihat sepi tidak ada kegiatan, hanya ada satu orang yang berjaga di pintu depan.  Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syarifuddin mengatakan, pihaknya mendatangi PT Sari Kebon Jeruk Permai untuk menyampaikan data tunggakan pajak kendaraan mewah. Dari data di Samsat Jakarta Barat, diketahui bahwa ada salah satu mobil mewah (merk) Maybach masih menunggak pajak.  "Kendaraan mewah ini menunggak pajak kurang lebih 2 tahun dengan total pajak Rp 181 juta," terang Faisal, kemarin (20/6).  Faisal memaparkan meskipun dalam upaya menagih BPRD gagal mendapatkan tagihan uang. Namun Faisal bakal mendalami kasus itu. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI. Hal ini untuk mengatahui apakah perusahaan itu, khususnya mobil tercatat dalam laporan pajak perusahaan.  Faisal sendiri tak menampik, cara semacam ini kerap dilakukan sejumlah orang demi menghindari pajak progresif. Beban pajak progresif yang cukup tinggi, seringkali membuat orang memasukan kepemilikan kendaraan ke perusahaan. “Dia harus balik nama pemilik. Dan begitu dia balik nama pribadi, otomatis bila sudah memiliki mobil yang lain, pajaknya langsung progresif,” tegas Faisal.  Disisi lain imbas dari tidak membayarnya pajak menghambat pembangunan. Padahal hasil dari retribusi pajak digunakan untuk pembangunan jalan di Jakarta. “Kami berharap kepada seluruh pemilik kendaraan mewah untuk segera membayar pajaknya karena sudah jatuh tempo pembayarannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembangunan DKI Jakarta,” kata Faisal.  Faisal membeberkan pembangunan Jakarta itu meliputi perbaikan prasarana dan sarana TransJakarta, sarana pasar, maupun lainnya. Karena itulah demi menyadarkan wajib pajak pola door to door yang pertama kali dilakukan Samsat Jakarta Barat akan dilakukan di sejumlah daerah, khususnya di lima wilayah DKI Jakarta. Masyarakat kian sadar dalam membayar pajak. Termasuk di PT. Sari Kebon Jeruk Permai, Kembangan, Jakarta Barat. Perusahaan yang bergerak di bidang Properti.  Meski tak merinci berapa tagihan di Jakarta. Namun Faisal tak menampik penunggak pajak kendaraan tak hanya tersebar di Jakarta Barat, tetapi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, hingga Jakarta Pusat. Ia kemudian meminta semua Kepala badan pajak kendaraan agar mengikuti kegiatan seperti yang dilakukan Samsat Jakarta Barat. Pola door to door, mendatangi pusat keramaian, dan menyisir tempat perbelanjaan wajib dilakukan. Melalui cara itu kesadaran membayar pajak akan muncul terhadap wajib pajak.  “Kami akan keliling seluruh di 5 wilayah DKI Jakarat untuk men-door to door kendaraan mewah yang belom bayar pajaknya,” ucapnya.  Sementara, Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat Eling Hartono mengatakan hingga 14 Juni 2019 lalu penerimaan pajak pihaknya diatas 40 persen. “Pencapaiannya cukup bagus saat ini, kami optimis target tercapai,” kata Eling.  Eling memaparkan hingga Januari hingha Mei tercatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 808 miliar atau 41,10 persen. Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pihaknya mencatat mencapai Rp 465 miliar atau 39.75 persen.  Sementara untuk tunggakan yang belum dibayarkan, Eling mencatat sedikitnya ada 4.151 kendaraan yang belum membayarkan pajak dengan tunggakan hampir Rp 2 miliar. Karena itu pihaknya akan gencar melakukan pengejaran.  “Kami akan terus mendatangi sejumlah wajib pajak,” tutupnya.  Diketahui, penunggakan pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan PT. Sari Kebon Jeruk Permai dikarenakan perusahaan bangkrut.  “Perusahaan kami terganggu finansialnya. Bisa dibilang Bangkrut,” kata Penasehat Keuangan PT. Sari Kebon Jeruk Permai, Tarigan.  PT Sari Kebon Jeruk Permai diketahui merupakan perusahaan property. Sebelumnya, Perusahaan memiliki beberapa perumahan elite di kawasan Jakarta. Sepak terjang perusahaan ini sempat terganggu finansial setelah Pimpinan Perusahaan tersebut, Eddy Yuwono tersangkut korupsi 2005 lalu. Sejak itu finansial perusahaan melorot, banyak orang enggan berinvestasi di perusahaan itu.  “Sejak tiga tahun lalu kondisinya tak stabil. Penjualan kami kosong,” keluh Tarigan.  Kondisi demikian tak hanya membuat sebagian karyawan meninggalkan perusahaan itu. Finansial kian terganggu setelah investasi tak kunjung datang hingga akhirnya kesulitan keuangan kian terlihat. Hal ini membuat sejumlah karyawan yang ada wajib memaklumi. “Diharapkan saat ada keuangan akan segera di lunaskan,” jawab Tarigan saat disindir enggan membayar pajak mobil.  Meski demikian, Tarigan memastikan mobil Maybach buatan Jerman yang menunggak pajak merupakan mobil perusahaan. Ia pun tidak mengetahui berapa tunggakan mobil tersebut. (ygi)  Penerimaan Pajak PKB dan BBN-KB Jakbar mulai Januari - Mei 2019  - Januari PKB : Rp 167.833.089.050 BBN-KB : Rp 96.900.434.400 Jumlah : Rp 264.733.523.450  - Februari PKB : Rp 139.567.310.950 BBN-KB : Rp 80.873.652.200 Jumlah : Rp 220.440.963.150  - Maret PKB : Rp 160.336.296.900 BBN-KB : Rp 88.654.238.500 Jumlah : Rp 248.990.535.400  - April PKB : Rp 153.041.879.400 BBN-KB : Rp 90.249.860.900 Jumlah : Rp 243.291.740.300  - Mei PKB : Rp 187.648.876.483 BBN-KB : Rp 108.946.737.200 Jumlah : Rp 296.595.613.683  Total Penerimaan PKB dari Januari - Mei : Rp 808.427.452.783 Target : Rp 1.966.973.000.000  Total Penerimaan BBN-KB dari Januari - Mei : Rp 465.624.923.200 Target : Rp 1.171.300.000.000

Perusahan Bangkrut Penyebab Tunggak Pajak Mobil Mewah Rp 181 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dewan-janji-kawal-tuntutan-sopir-angkot-makassar-soal-retribusi_m_.jpg" alt="Demo sopir angkot Makassar di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (26/3)." width="100%">
<figcaption>Demo sopir angkot Makassar di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (26/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyikapi tuntutan sopir angkot atau petepete se-Kota Makassar soal pencabutan retribusi daerah. Dewan berjanji akan mengawal aspirasi tersebut sampai tuntas. "Kami akan menyampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Kami akan undang kembali (para sopir) untuk rapat dengar pendapat, juga mengundang stakeholder terkait,"&nbsp;terang Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, Amran Aminullah, Rabu (27/3). Amran mengatakan, sopir petepete menyampaikan tujuh poin tuntutan terkait angkutan umum. Antara lain meminta pajak kendaraan bermotor (PKB) diturunkan karena dianggap memberatkan. Selain itu, sopir meminta retribusi petepete dibebaskan karena tidak jelas kontribusi dan peruntukannya. Khusus retribusi, para sopir mengaku wajib membayar Rp 3.000 per hari. Jumlah itu relatif kecil, namun dianggap memberatkan mereka dengan pendapatan yang pas-pasan. "Tuntutan ini sudah pernah disampaikan oleh mereka pada 2017 lalu. Sopir menganggap berbagai kebijakan tidak relevan dengan kondisi saat ini, bahkan tidak adil," jelas Amran. Sopir angkot juga mengeluhkan rendahnya pendapatan per hari. Jika ditambah dengan biaya iuran retribusi, sama halnya menekan para sopir. Apalagi di tengah persaingan dengan berbagai angkutan umum lain, sopir mengaku maksimal mendapatkan uang Rp 60 ribu per hari. Menurut Amran, rendahnya pendapatan itu menyulitkan para sopir memenuhi kewajiban retribusi. Selain itu pajak yang tinggi juga dianggap tidak relevan dengan kendaraan mereka yang rata-rata sudah berumur tua. "Harus kita akui kondisi saat ini memang agak timpang. Apalagi angkutan online bebas berkeliaran," ungkap Amran. Seperti diberitakan sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/03/2019/sopir-angkot-makassar-ancam-golput-jika-retribusi-tidak-dihentikan" target="_blank">sopir angkot di Makassar menggelar demonstrasi</a>, Selasa (26/3). Poin paling penting dari tuntutan mereka adalah pencabutan retribusi daerah. Jika itu tidak dituruti, mereka mengancam akan golput pada Pemilu 2019.

Dewan Janji Kawal Tuntutan Sopir Angkot Makassar Soal Retribusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sopir-angkot-makassar-ancam-golput-jika-retribusi-tidak-dihentikan_m_.jpg" alt="Demo sopir angkot Makassar di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (26/3)." width="100%">
<figcaption>Demo sopir angkot Makassar di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (26/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan sopir angkot atau Petepete berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/3). Para sopir yang tergabung dalam Aliansi Comunity Angkot (ACO) itu menuntut keterbukaan soal pengelolaan retribusi angkutan kota yang selama ini dipungut pemerintah. "Retribusi kami tolak karena aplikasi angkutan online itu sama saja dengan kami yang angkuta umum. Kenapa bukan (dijadikan) plat kuning dan nggak disuruh bayar retribusi?" ungkap Ketua ACO Makassar Daeng Lallo usai unjuk rasa. Selama ini retribusi dianggap menjadi beban yang sangat memberatkan bagi seluruh sopir. Setiap hari para sopir Petepete dimintai iuran retribusi melalui petugas Perusahaan Daerah Terminal Makassar Raya. Nilainya Rp 3 ribu per hari. Meski tergolong kecil, iuran tersebut dianggap tak jelas peruntukannya. Aturan itu di sisi lain dianggap tebang pilih. Angkutan online yang tiap hari juga beropersi justru dibiarkan begitu saja tanapa ditagih iuran. Apalagi pengoperasian angkutan online yang plat nomor kendaraan pribadi. "Kami sama-sama angkutan umum. Kenapa tidak dimintai retribusi juga. Bagaimana inj pemerintah mau sikapi? Kami ini orang kecil, lahir dari sopir angkot. Tapi kami ini bukan orang bodoh," tegasnya. Mereka mendesak agar pemerintah segera merespons tuntutan tersebut. Terlebih soal kejelasan solusi yang terkesan diskiriminatif.&nbsp; Daeng Lallo bahkan mengancam jika dalam waktu dekat tidak menemukan solusi, mereka akan melibatkan massa aksi yang lebih banyak lagi. Bahkan ancaman lain yang tak kalah seriusnya adalah, mereka akan golput dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang. "Kami sudah imbaukan kepada semua teman-teman angkutan. Saya sebagai ketua juga sudah mengatakan dan menyebar semua undangan agar hari ini tidak beroperasi untuk perjuangkan aspirasi. Kami sopir angkot Makassar jumlah massanya banyak dan kami akan golput. Ingat itu," ancamnya. Penanggungjawab aksi demonstrasi, Hidding Candra mengatakan, sopir merasa keberatan dengan aturan retribusi yang sangat tidak jelas tujuan dan pemanfaatannya. "Makanya kami para sopir sepakat mulai besok (Rabu) tidak akan membayar retribusi sebelum ada kontribusi yang jelas pembayaran itu kepada kami," ungkap Hidding. Pada poin lain, para sopir juga mempertanyakan tingginya nilai pajak kendaraan bermotor di Sulsel. Hidding menyebut bahwa nilai pajak untuk mobil angkutan umumnya berkisar Rp 1 juta per tahun. Sedangkan di daerah lain lebih kecil, misalnya Papua, dengan nilai Rp 400 ribu lebih. "Kami sadar pajak. Bukan tidak mau bayar pajak, tetapi harus adil," ucapnya. Setelah di Kantor Gubernur, massa melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo. Demonstrasi rencananya berlanjut ke Kantor Balai Kota dan DPRD Makassar. Namun sama saja, mereka tak mendapatkan kejelasan soal tuntutan mereka. "Kami cari gubernur atau wakil rakyat yang bisa kasih solusi. Kalau cuma staf tidak bisa ambil keputusan. Kami bosan dari tahun ke tahun cuma diberi janji," terangnya.

Sopir Angkot Makassar Ancam Golput Jika Retribusi Tidak Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tambah-pundi-pad-gubernur-harus-terbitkan-pergub_m_150535.jpeg" alt="Kapal labuh jangkar di Perairan Batuampar, Batam berlatar belakang gedung pencakar langit Singapura." width="100%">
<figcaption>Kapal labuh jangkar di Perairan Batuampar, Batam berlatar belakang gedung pencakar langit Singapura.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan daerah (Perda) tentang retribusi daerah Kepulauan Riau (Kepri) yang sedang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera disokong dengan peraturan gubernur (pergub). Pergub itu untuk menyokong Pemprov Kepri agar bisa memungut retribusi dari Sektor labuh jangkar. "Sekarang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri kembali mempertanyakan terkait penerimaan dari Sektor labuh jangkar. Memang sampai saat ini, belum ada satu rupiahpun yang masuk ke kas daerah," ujar Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD), Pemprov Kepri, Herman di Tanjungpinang sebagaimana yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (13/8). Menurut Herman, Banggar DPRD Kepri juga mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri untuk meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang regulasi penerimaan retribusi di Provinsi Kepri. "Pada prinsipnya, kita bisa memungut apabila sudah ada regulasi yang jelas. Gubernur juga membuat sebuah Pergub tentu berkaca dari Perda," papar Herman. Ditegaskan Herman, penerimaan pendapatan dari sektor labuh jangkar adalah sumber potensial untuk menambah pundi-pundi PAD Kepri. Dikatakannya juga, draf Perda Retribusi sekarang ini sudah satu bulan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia yakin, hasil evaluasi Kemendagri akan keluar dalam pekan depan. "Kita berharap, proses evaluasi segera selesai. Karena setelah itu, Gubernur baru bisa menerbitkan Pergubnya," tutup Herman. Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kepri lainnya, Onward Siahaan mengatakan, informasi yang diterima pihaknya, Pemprov sudah memungut pendapatan dari sektor labuh jangkar. Akan tetapi sekarang ini masih dititipkan di Satker Kementerian Perhubungan. "Kita tidak ingin ini menjadi persoalan kedepan, kalau memang sudah kita terima sebaiknya langsung ke kas daerah. Apabila dibiarkan berlarut, berpotensi jadi temuan. Kabarnya sudah ada Rp12 miliar yang terkumpul," ujar Onward menambahkan.

Tambah Pundi PAD, Gubernur Harus Terbitkan Pergub